Hasil pencarian

ThesisOpen AccessMetadata saja

Hambatan Implementasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Analisis Konten Atas Temuan Audit Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

NURHAMDA

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan persepsi pengguna dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang tercermin dalam narasi temuan audit Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara/ periode 2020-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental dan metode analisis konten berbantuan NVivo 12 Pro melalui tahapan open coding, axial, coding, dan selective coding. Technology Acceptance Model (TAM) dan Behavioral Accounting digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk memahami dinamika persepsi dan perilaku pengguna sistem. asil penelitian menunjukkan bahwa hambatan persepsi termanifestasi dalam kompleksitas prosedur, inkonsistensi kualitas informasi, kesalahan administratif yang berulang, serta pemanfaatan sistem yang belum optimal. Rendahnya persepsi kemudahan penggunaan berimplikasi pada menurunnya persepsi kegunaan sistem. Selain itu, keterbatasan rasionalitas (bounded rationality) dan kecenderungan mempertahankan metode kerja lama (status quo bias) turut memperkuat hambatan tersebut. Secara longitudinal, fokus hambatan mengalami pergeseran dari persoalan kemudahan penggunaan pada fase awal menuju isu kualitas dan konsistensi informasi pada periode berikutnya. Temuan ini menegaskan bahwa penerimaan teknologi di sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh dinamika perilaku organisasi

Kata kunci: Sistem Informasi Pemerintah Daerahhambatan persepsi penggunakepatuhan pelaporancontent analysisaudit pemerintah daerah

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail

ThesisOpen AccessMetadata saja

ANALISIS HUKUM ATAS KETIDAKPATUHAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM PELAPORAN INDIKATOR NASIONAL MUTU (INM)

VERONIKA. AG

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Peningkatan kesejahteraan masyarakat berimplikasi pada meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki kewajiban menjamin mutu layanan melalui pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) urgensi pelaporan INM bagi Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan; dan (2) dampak hukum ketidakpatuhan Puskesmas dalam pelaporan INM. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder dianalisis secara preskriptif dengan pola deduktif guna merumuskan argumentasi dan solusi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pelaporan INM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022, terletak pada fungsinya sebagai instrumen pengukuran mutu, evaluasi kinerja, dasar pengawasan pemerintah daerah, serta pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Ketidakpatuhan dalam pelaporan INM berimplikasi pada ketidakakuratan data kesehatan, terhambatnya perumusan kebijakan berbasis bukti, penurunan strata akreditasi atau penundaan akreditasi, serta berpotensi memengaruhi keberlanjutan kerja sama Puskesmas dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Oleh karena itu, kepatuhan pelaporan INM merupakan kewajiban hukum sekaligus instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pelayanan kesehatan yang akuntabel dan berorientasi mutu.

PuskesmasIndikator Nasional MutuKepatuhan PelaporanMutu Pelayanan Kesehatan.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail