Hasil pencarian

ThesisOpen AccessMetadata saja

Penegakan hukum terhadap muncikari sebagai pelaku eksploitasi seksual di Kota Tarakan

WISKA SEPTIANA

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUNCIKARI SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL DI KOTA TARAKAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap muncikari sebagai pelaku eksploitasi seksual serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut di Kota Tarakan. Kota Tarakan, terletak di Kalimantan Utara memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan dan eksploitasi seksual. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap muncikari sebagai pelaku eksploitasi seksual di Kota Tarakan belum maksimal. Meskipun Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan telah berupaya melakukan penindakan terhadap muncikari, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong sistem hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan eksploitasi seksual.

Penegakan hukumTindak PidanaTindak Pidana Eksploitasi SeksualMuncikariTindak Pidana Perdagangan OrangKota Tarakan.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail

ThesisOpen AccessMetadata saja

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Muncikari Yang Memasarkan Prostitusi Online

REKA JUNITA SINAGA

2020•

REKA JUNITA SINAGA, NPM.1640501044 dengan judul “Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Muncikari yang Memasarkan Prostitusi Online” di bawah Bimbingan, Dr.Syafruddin,S.HI.,M.Hum dan Arif Rohman,S.HI., LL.M. Prostitusi online merupakan suatu tindak pidana yang sudah dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, aturan mengenai prostitusi yang ada hanya mengenakan sanksi kepada si muncikari saja dengan diadili pidana minim yang bersumber hanya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) saja. Padahal seperti yang diketahui penggunaan media online sebagai media promosi dapat dihukum lebih berat dengan ketentuan peraturan yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan prostitusi secara online dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk tanggung jawab hukum terkait muncikari dalam prostitusi online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach, dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai prostitusi online terdapat didalam KUHP sebagai undang-undang yang umum, namun terdapat dalam undang-undang yang lebih khusus seperti Undang-undang tentang Pornografi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, bahkan RKUHP menjadi hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan Negara. Dalam bentuk tanggung jawab hukum terkait kasus prostitusi online hanya menitikberatkan kepada muncikari yang biasa diadili hanya menggunakan KUHP saja dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan seharusnya menggunakan ketentuan yang ada dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik karena unsur-unsur dari perbuatan dan media yang digunakan sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang tentang ITE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun sehingga memaksimalkan sanksi terhadap muncikari.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban PidanaMuncikariProstitusi Online.

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail