BookOpen AccessMetadata saja
.
.
Hasil pencarian
Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.
Pencarian lanjut AND / OR / NOT
ThesisOpen AccessMetadata saja
Perancangan dan analisis Finansial Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH) Universitas Borneo Tarakan
Kebutuhan bahan bakar saat ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman maka dipandang perlu untuk mencari energi alternatif lainnya, salah satunya energi alternatif yang murah dan mudah didapatkan adalah energi surya (energi matahari). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan merancang sistem PLTS di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati sebagai sumber energi alternatif. Hasil analisa diperoleh jumlah panel surya sebanyak 498 buah dan 6 unit inverter. Dari hasil perancangan diperoleh energi listrik sebesar 128,280 kWh/Thn. PLTS mampu memberikan energi yang dibangkitkan sebesar 90,025 kWh/thn pada gedung LSIH Universitas Borneo Tarakan. Kelebihan energi listrik sebesar 38,255 kWh diekspor ke grid sistem PLN sebagai nilai Investasi awal pembangunan diperkirakan sebesar $133.333,34 (atau setara dengan Rp. 2.000.000.000,00-) dan dapat mencapai Break Even Point di tahun ke-11 dengan menghemat biaya sebesar $13.845,77 (setara dengan Rp.207.686,550-).
BookOpen AccessMetadata saja
Makna Simbol dalam Prosesi Pernikahan Adat Bugis Bone di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Semiotik)
Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna yang terdapat dalam simbol prosesi pernikahan Adat Bugis Bone di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Jenis penelian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah makna dari simbol dalam prosesi pernikahan Adat Bugis Bone yang bersumber dari informan/narasumber. Sedangkan sumber data adalah prosesi pernikahan Adat Bugis Bone di Kota Tarakan. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, rekam dan catat. Teknik penyajian data dalam penelitian ini berbentuk tabel. Teknik analisis data menggunakan beberapa tahap analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Data yang diperoleh sebanyak 26 data. Data berupa benda dan makanan pada prosesi Mappenre Botting terdapat 5 data. Data berupa benda dan makanan pada prosesi Akad Nikah terdapat 13 data. Data berupa benda pada prosesi Mappasikerawa terdapat 1 data. Data berupa benda pada pakaian Adat dan perhiasan terdapat 7 data. Data yang ditemukan akan dianalisis menggunakan teori Charles Sanders Peirce yaitu teori segitiga makna berupa Sign (Tanda), Object (Acuan Tanda), Interpretant (Penggunaan Tanda). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat makna pada simbol dalam setiap prosesi pada puncak acara pernikahan Adat Bugis Bone di Kota Tarakan. Dengan tujuan bahwa dalam pernikahan merupakan ibadah yang paling mulia dan menyatukan dua insan dalam membangun rumah tangga dengan menjalankan perintah yang Maha Kuasa serta menyempurnahkan separuh agama.
ThesisOpen AccessMetadata saja
Makna Simbol dalam Prosesi Pernikahan Adat Bugis Bone di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Semiotik)
Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna yang terdapat dalam simbol prosesi pernikahan Adat Bugis Bone di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Jenis penelian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah makna dari simbol dalam prosesi pernikahan Adat Bugis Bone yang bersumber dari informan/narasumber. Sedangkan sumber data adalah prosesi pernikahan Adat Bugis Bone di Kota Tarakan. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, rekam dan catat. Teknik penyajian data dalam penelitian ini berbentuk tabel. Teknik analisis data menggunakan beberapa tahap analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Data yang diperoleh sebanyak 26 data. Data berupa benda dan makanan pada prosesi Mappenre Botting terdapat 5 data. Data berupa benda dan makanan pada prosesi Akad Nikah terdapat 13 data. Data berupa benda pada prosesi Mappasikerawa terdapat 1 data. Data berupa benda pada pakaian Adat dan perhiasan terdapat 7 data. Data yang ditemukan akan dianalisis menggunakan teori Charles Sanders Peirce yaitu teori segitiga makna berupa Sign (Tanda), Object (Acuan Tanda), Interpretant (Penggunaan Tanda). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat makna pada simbol dalam setiap prosesi pada puncak acara pernikahan Adat Bugis Bone di Kota Tarakan. Dengan tujuan bahwa dalam pernikahan merupakan ibadah yang paling mulia dan menyatukan dua insan dalam membangun rumah tangga dengan menjalankan perintah yang Maha Kuasa serta menyempurnahkan separuh agama.
BookOpen AccessMetadata saja
Pertanggunjawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Secara Illegal Di Kota Tarakan Kalimantan Utara
Penelitian ini berfokus mencari dan menjawab dua pertanyaan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap warga sipil yang memiliki senjata api secara illegal di Kota Tarakan Kalimantan Utara. Pertama, bentuk pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api baik yang menggunakan prosedur ataupun yang tidak menggunakan prosedur (illegal) bagi warga sipil? Kedua, hambatan penegekkan hukum bagi warga sipil yang memiliki senjata api secara illegal? Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap norma- norma hukum terkait peraturan perundang- undangan serta putusan pengadilan khususnya terkait dengan senjata api. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh dengan mengambil data langsung pada pihak yang terkait dengan kasus tersebut melalui metode wawancara terhadap pihak kepolisian kota Tarakan. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data- data internet, dan kamus. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, bentuk pertanggunjawaban penyalahgunaan senjata api yang memiliki prosedur dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang peraturang perundang-undangan berlaku serta penerapan sanksi lainnya terhadap pasal-pasal yang dilanggar. Bentuk pertanggungjawaban penyalahgunaan senjata api yang tidak memiliki prosedur (illegal) diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantieeijdelikjke Bijzondere Starfbepelingen (Stblm. 1948 No. 17) dan Undang- undang Dahulu No. 8 Tahun 1948. Kedua, hambatan penegakkan hukum ialah senjata api yang bersifat illegal dan tidak senantiasa dibawa ke mana-mana serta di tempat-tempat yang mengundang keramaian dan juga kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian terkait penggunaan senjata api di kalagan warga awam.
ThesisOpen AccessMetadata saja
Pertanggunjawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Secara Illegal Di Kota Tarakan Kalimantan Utara
Penelitian ini berfokus mencari dan menjawab dua pertanyaan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap warga sipil yang memiliki senjata api secara illegal di Kota Tarakan Kalimantan Utara. Pertama, bentuk pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api baik yang menggunakan prosedur ataupun yang tidak menggunakan prosedur (illegal) bagi warga sipil? Kedua, hambatan penegekkan hukum bagi warga sipil yang memiliki senjata api secara illegal? Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap norma- norma hukum terkait peraturan perundang- undangan serta putusan pengadilan khususnya terkait dengan senjata api. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh dengan mengambil data langsung pada pihak yang terkait dengan kasus tersebut melalui metode wawancara terhadap pihak kepolisian kota Tarakan. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data- data internet, dan kamus. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, bentuk pertanggunjawaban penyalahgunaan senjata api yang memiliki prosedur dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang peraturang perundang-undangan berlaku serta penerapan sanksi lainnya terhadap pasal-pasal yang dilanggar. Bentuk pertanggungjawaban penyalahgunaan senjata api yang tidak memiliki prosedur (illegal) diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantieeijdelikjke Bijzondere Starfbepelingen (Stblm. 1948 No. 17) dan Undang- undang Dahulu No. 8 Tahun 1948. Kedua, hambatan penegakkan hukum ialah senjata api yang bersifat illegal dan tidak senantiasa dibawa ke mana-mana serta di tempat-tempat yang mengundang keramaian dan juga kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian terkait penggunaan senjata api di kalagan warga awam.
ThesisOpen AccessMetadata saja
implementasi undand undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan trerhadap border trade agreement 1970 di wilayah perbatasan
Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah dikarenakan maraknya perdagangan illegal dikarena kondisi diwilayah perbatasan dikarenakan kurangnya pengawasan serta tidak relevannya penerapan perjanjian perdagangan perbatasan Border Trade Agreement 1970 dimasa sekarang demi pemenuhan kebutuhan masyarakat perbatasan. Ketimpangan tersebut berkaitan dengan undang-undang perdagangan apakah sudah menyesuaikan dengan perjanjian perdagangan lintas batas yaitu Border Trade Agreement 1970 serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap Border Trade Agreement 1970. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang perdagangan yang ada diwilayah perbatasan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam tahap analisis data, penulis menggunakan metode penyajian data secara kualitatif yaitu berasal dari data primer maupun sekunder yang disusun secara sistematis. Selanjutnya penulis melakukan analisa, dari data dan teori serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara induktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Hasil penelitian penulis simpulkan bahwa penerapan undang-undang perdagangan di wilayah perbatasan menyesuaikan dengan perjanjian bilateral Border Trade Agreement 1970. Akibat hukum yang ditimbulkan adanya undang-undang perdagangan terhadap Border Trade Agreement 1970 yaitu disusunnya aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan demi terlaksananya perjanjian perdagangan perbatasan dengan baik dengan pengawasan