ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal fishing setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan mengidentifikasi perbedaan substansial dalam ketentuan sanksi pidana terhadap illegal fishing sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku illegal fishing pasca UU Cipta Kerja masih belum efektiv dalam mencapai keadilan. Penenggelaman kapal, yang sebelumnya efektif, mengalami penurunan karena berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan, tekanan politik, dan pertimbangan hukum internasional. Terdapat perbedaan signifikan dalam penegakan hukum sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja, yang memengaruhi kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan hukuman. Penelitian menyarankan peningkatan pengawasan, kerjasama internasional, edukasi publik, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitiaan ini bertujuan Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan Tindak Pidana Ilegal Fhising Di Wilayah Yurisdiksi Indonesia serta untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Ilegal Fhising oleh warga negara asing di wilayah yurisdiksi Indonesia. Seluruh sumber bahan hukum yang di peroleh Dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan sumber bahan hukum dilakukan dengan metode studi keputusan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa, Penegakan hukum terhadap WNA pelaku illegal fishing di wilayah yurisdiksi termasuk penangkapan sampai pemberian sanksi, penegakan hukum masih kurang efektif di lapangan, Hal ini terlihat dari putusan Nomor: 285/Pid.Sus/2023/PN Tarakan, yang menunjukkan adanya kendala dalam proses penegakan hukum tersebut. Perlu meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dan memperbaiki aturan agar lebih tegas, agar penegakan illegal fishing di perairan Indonesia bisa lebih efektif. Pada Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 285/pid.sus/2023/PN Tar tidak boleg di jatuhi pidana kurungan karena menjatuhkan hukuman kurungan pada warga negara asing atas illegal fishing di ZEEI, melanggar Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-undnag No. 31 Tahun 2004 sebagaimana di rubah dalam Undang-udang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Indonesia adalah negara kepulauan dengan dua pertiga daratannya berada di perairan laut. Perairan ini penuh dengan kehidupan laut dan menyediakan berbagai macam barang dan makanan. Laut Natuna Utara ialah satu wilayah di mana illegal fishing menjadi perhatian para nelayan. Daya tarik yang besar ada pada air dan semua kekayaan yang dikandungnya. Laut Natuna Utara ialah satu wilayah di mana illegal fishing menjadi perhatian para nelayan. Daya tarik yang besar ada pada air dan semua kekayaan yang dikandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait penegekan hukum terhadapan kapal asing yang melakukan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta mengetahui Tindakan apa saja yang di lakukan pemerintah terkait Illegal Fishing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEE Indonesia dapat dikenakan sanksi berupa penangkapan kapal, penindakan terhadap awak kapal, dan pemusnahan kapal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEE Indonesia harus dikenakan sanksi yang tegas dan efektif, serta Indonesia harus terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya dalam mengatasi permasalahan illegal fishing oleh kapal asing di ZEE Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
ABSTRAK Tindak Pidana Perikanan dengan bahan peledak, yang merupakan isu yang ditangani pemerintah Indonesia, adalah taktik digunakan oleh nelayan adat untuk menangkap ikan khas tersebut ditemukan di terumbu karang. Mengenai hal ini Indonesia telah membuat kebijakan hukum mengenai kegiatan-kegiatan ilegal kelautan yang rawan mengancam biota laut dan ekosistem bawah laut. Tindak Pidana Perikanan dengan bom digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan metode atau modus kejahatan terencana yang merugikan potensi sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Tindak Pidana Perikanan dengan bom digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan metode atau modus kejahatan terencana yang merugikan potensi sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, merupakan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia dan oleh karena itu dianggap sebagai Tindak Pidana Perikanan Penggunaan bom dan bahan peledak dalam penangkapan ikan diatur dalam Undang-Undang Perikanan merupakan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia dan oleh karena itu dianggap sebagai Tindak Pidana Perikanan Penggunaan bom dan bahan peledak dalam penangkapan ikan diatur dalam Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penelitian ini mengunakan metode penelitian Normatif yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukan dalam pengaturan Tindak Pidana Perikanan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif diatur didalam UNCLOS 1982 termasuk didalamnya Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Rezim Hukum Internasional tentang zona ekonomi ekslusif telah dikembangkan oleh peraturan internasional melalui konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut ketiga dan praktek negara (state practice) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut lepas, serta analisis putusan pengadilan Negeri Kota 286/Pid.Sus/2023 PN Tarakan hasil yang didapatkan pada putusan menunjukan bahwa pentingnya putusan ini sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dalam kasus-kasus tindak pidana perikanan dalam perlindungan lingkungan dan kedaulatan indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Kosmetik ilegal adalah salah satu penunjang yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui bahan-bahan kosmetik yang baik untuk digunakan. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahanya penggunaan kosmetik sehingga banyak pelaku usaha yang menjual kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan. Karena pelaku usaha sekarang banyak yang tidak memberikan informasi tentang bahan yang ada dalam kosmetiknya. Dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 pasal 197 dan Peraturan BPOM RI Tahun 2008 pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang saksi administrasi. Dilihat kembali banyak kasus tentang perdagangan kosmetik ilegal di kota tarakan yang belum mendapatkan tindakan baik dari pihak Polres dan juga dari pihak Balai POM sehingga membuat para pedagang kosmetik ilegal tidak memiliki rasa takut untuk menjualnya. Sehingga kasus perdagangan kosmetik ilegal di Kota Tarakan masih kurang efektif karena sehingga banyak para pedagang yang masih menjual kosmetik ilegal tersebut. Padahal kita ketahui kosemtik ilegal dapat membahayakan para pengunanya yang dimana sudah diatur dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998. Pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal yang memiliki dampak berbaya dan tidak meimiliki surat izin edar akan dijerat dengan Pasal 197 dan 198 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009. Maka dari itulah pihak Polres dan Balai POM harus lebih ketat dalam menangani kasus Perdagangan kosmetik ilegal yang ada di kota Tarakan. 1) Penegakan hukum terhadap kasus perdagangan kosmetik ilegal, 2) faktor penghambat dalam implementasi penegakan hukum atas perdagangan kosmetik ilegal. Sehingga, tidak ada lagi korban dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut. Karena hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya kurang efektifnya penegakan hukum dalam menangani kasus perdagangan kosmetik ilegal tersebut sehingga membuat para pelaku usaha tidak takut untuk memperdagangkan kosmetik ilegal tersebut.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
This research intends to answer questions regarding law enforcement regarding illegal fees from illegal parking attendants in Tarakn City. First, how to enforce the law against illegal fees from illegal parking attendants in Tarakan City. Second, what are the obstacles to law enforcement regarding illegal fees from illegal parking attendants in Tarakan City. This thesis is empirical research carried out directly at the Civil Service Police Unit and the Tarakan Regional Public Company Aneka Usaha and the data used is primary data and secondary data. Primary data is legal data obtained through interviews with the Civil Service Police Unit and the Tarakan Regional Public Company Aneka Usaha in order to obtain competent results. Secondary data is laws, official documents, books, journals, articles and other supporting data. As a result of this research, the author concludes that firstly, law enforcement against illegal fees by illegal parking attendants is carried out by means of socialization and education at all levels of society to prevent unwanted desires, as well as providing guidance to illegal parking attendants to register themselves to become parking attendants. official. Second, the obstacles to law enforcement regarding illegal fees carried out by illegal parking attendants are social problems such as low education, lack of community compliance in obeying the rules and the existence of a number of illegal parking attendants who are protected by certain agencies and the existence of a number of illegal parking attendants. which is under the auspices of mass organizations.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perairan Natuna menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia diklaim Cina sebagai kawasan perikanan tradisionalnya, menyebabkan banyak nelayan Cina bebas menangkap ikan di kawasan tersebut kemudian merugikan Indonesia. Cina mengklaim Laut Natuna masih bagian nine-dashed line merupakan kepemilikan Cina. Sedangkan Indonesia menjelaskan aktivitas yang dilakukan nelayan Cina dalam kasus tersebut sudah melanggar Zona Ekslusif Ekonomi (ZEE) merupakan wilayah kedaulatan Negara Indonesia.Tipe Penelitian secara normatif. Pendekatan Penelitian menemukan kajian teori penelitian yang akan digunakan. Sumber Bahan Hukum Penelitian untuk menunjang hasil penelitian. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum investigasi bahan hukum serta inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari perpustakaan maupun internet. Analisis Bahan Hukum Subjek hukum sudah terkumpul, disimpan, lalu dibuat dan diuji pernyataan utuh mengenai isu hukum. Sejarah Perjuangan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan (Arcipelagis State) Dalam UNCLOS 1982. Pada tanggal 13 Desember 1957 Indonesia mengeluarkan pengumuman pemerintah kemudian dikenal Deklarasi Djuanda, dicetuskan Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaya. Mekanisme Kasus Laut Natuna Di ZEE Natuna memiliki keaneragaman kekayaan alam terkandung yang sangat berpotensial bagi pembangunan ekonomi Negara, banyak nelayan asing melakukan illegal fishing diperairan Natuna. Penegakan Hukum di Indonesia dalam Menegakkan Prinsip Kedaulatan (Soveregnty). Sejarah perjuangan Indonesia menjadi negara kepulauan pada UNCLOS tahun 1982, Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Mekanisme Kasus Laut Natuna di ZEE. Laut Natuna, bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, kaya akan sumber daya alam namun menghadapi tantangan penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, khususnya dari Cina.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
**Law Enforcement Against Illegal Sand Mining in Jembatan Kuning, Juata Laut Village, Based on Law Number 3 of 2020 Concerning Mining** **Abstract** Sand mining activities conducted in Jembatan Kuning, Juata Laut Village, Tarakan City, are illegal sand mining operations carried out without permits by several parties, resulting in environmental damage. This study aims to investigate the implementation of law enforcement against illegal sand mining and identify the obstacles in its enforcement. The study adopts an empirical normative legal approach, utilizing both primary and secondary data collected through interviews and observations. The findings indicate that: 1) law enforcement against illegal sand mining in Jembatan Kuning, Juata Laut Village, has not been optimal as relevant authorities have only recently received reports on illegal sand mining activities in the area. 2) Obstacles in law enforcement include three main factors: the police force, the community, and governmental bodies. Furthermore, lack of legal awareness among the public, economic factors, and insufficient public knowledge regarding the impacts of illegal sand mining pose additional challenges in the enforcement process. **Keywords: Illegal Sand Mining, Law Enforcement, Obstacles**
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang tentang Perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Namun norma mengenai ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perikanan tersebut, masih kontroversi terhadap Pelaku Warga Negara Asing. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya Pasal 102, Warga Asing yang melakukan Illegal Fishing di ZEEI, tidak bisa di Pidana Badan dan hanya bisa dijatuhkan Pidana Denda. Penelitian ini menggunakan metode normative, yaitu penelitian yang mengkaji Studi Dokumen berupa Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Teori Hukum, Azas Hukum, Prinsip Hukum, beberappa karya ilmiah dan Pendapat Para Sarjana. Pokok pembahasan penelitian ini adalah ingin mengetahui apa yang menyebabkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, masih kontroversi terhadap Warga Negara Asing. Kemudian apakah ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tersebut masih efektif dengan keadaan yang terjadi saat ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan masih kontroversi terhadap Warga Negara Asing karena terikat dengan Hukum Internasional, yaitu UNCLOS 1982. Apabila melihat keadaan saat ini, maka Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tersebut sepertinya sudah tidak efektif. Indonesia harus segera menambah norma baru dalam Undang-Undang Perikanan, norma yang memuat ketentuan yang memaksa agar Pidana Denda yang dijatuhkan pada Pelaku Illegal Fishing dapat dibayar, dengan cara mengenakkan Subsider Pidana Kurungan Pengganti Denda, sebagaimana amanat Pasal 30 KUHP. Apabila hal tersebut dilakukan, maka Pidana yang dijatuhkan pada Para Pelaku Illegal Fishing akan lebih responsif membuat efek jera, sehingga Sumber Daya Perikanan Indonesai dapat diselamatkan, dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini berjudul tinjauan yuridis tindak pidana pengangkutan hasil kayu illegal tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan menggunakan Transportasi laut, Illegal logging merupakan tindakan penebangan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan mengambil kayu dan menghasilkan kayu lalu menjualnya. Illegal logging sudah sering terjadi di Indonesia, kegiatan Illegal logging bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat mengganggu kehidupan flora dan fauna yang tinggal di dalam hutan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dalam hukum Pidana di Indonesia dan akibat Hukum pelaku pengangkutan hasil Illegal logging yang tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian: pertama, Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dalam hukum Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam undang-undang tersebut, pelaku Illegal logging dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda yang besar, serta sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Kedua, llegal logging tidak terlepas dari permasalahan permasalahan pengangkutan atau mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat izin yang sah, Para pelaku Illegal logging di laut dapat memanfaatkan jalur-jalur yang kurang diawasi secara ketat oleh pihak berwenang untuk menghindari pengawasan. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan malam hari dan kondisi cuaca yang buruk untuk menyembunyikan kegiatannya dari pengawasan. apabila hal tersebut dilakukan sanksi yang dapat diberika ada dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 83
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Permasalahan-permasalahan diperbatasan masih sering terjadi, salah satu dari masalah tersebut adalah illegal crossing, untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Asas Teritorial Terhadap Penyelesaian Kasus Illegal Crossing Yang Dilakukan Tersangka Pembunuhan”, sehingga merumuskan beberapa masalah. Pertama, bagaimana peran pemerintah dalam penangan kasus yang terjadi di lintas batas. Kemudian, kerjasama apa yang bisa dlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan ini. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dan pada penulisian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang atau statute approach, dan pendektan kasus (Case approach). Kemudian primer yang digunakan pada penilitian ini adalah Konvensi-Konvensi dan hukum internasional. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel yang releven dengan penelitian. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan yang pertama, Pemerintah harus memperhatikan daerah perbatasan dengan membangun PLBN dan meningkatkan singeri setiap lembaga dan instansi terkait. Kemudian dalam membantu aparat dalam pengejaran pemerintah bisa melakukan kerjasama internasional seperti police to police atau melalui Interpol.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini berfokus mencari dan menjawab dua pertanyaan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap warga sipil yang memiliki senjata api secara illegal di Kota Tarakan Kalimantan Utara. Pertama, bentuk pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api baik yang menggunakan prosedur ataupun yang tidak menggunakan prosedur (illegal) bagi warga sipil? Kedua, hambatan penegekkan hukum bagi warga sipil yang memiliki senjata api secara illegal? Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap norma- norma hukum terkait peraturan perundang- undangan serta putusan pengadilan khususnya terkait dengan senjata api. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh dengan mengambil data langsung pada pihak yang terkait dengan kasus tersebut melalui metode wawancara terhadap pihak kepolisian kota Tarakan. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data- data internet, dan kamus. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, bentuk pertanggunjawaban penyalahgunaan senjata api yang memiliki prosedur dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang peraturang perundang-undangan berlaku serta penerapan sanksi lainnya terhadap pasal-pasal yang dilanggar. Bentuk pertanggungjawaban penyalahgunaan senjata api yang tidak memiliki prosedur (illegal) diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantieeijdelikjke Bijzondere Starfbepelingen (Stblm. 1948 No. 17) dan Undang- undang Dahulu No. 8 Tahun 1948. Kedua, hambatan penegakkan hukum ialah senjata api yang bersifat illegal dan tidak senantiasa dibawa ke mana-mana serta di tempat-tempat yang mengundang keramaian dan juga kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian terkait penggunaan senjata api di kalagan warga awam.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara Illegal Fishing. Pertama, Model Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Kota Tarakan. Kedua, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam memutuskan perkara illegal fishing Di Wilayah Perairan Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) . Bahan hukum yang di gunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder ialah bahan yang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kemudian, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, Model penegakan hukum Illegal Fishing di wilayah perairan Kota Tarakan yakni tidak ada perbedaan penerapan dalam pemberantasan Illegal Fishing dan tetap berpedoman pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait dengan tindak pidana perikanan di Wilayah Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya tetap dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut..Kedua, Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor putusan :93/PID.SUS/2015/PN.Tar Majelis hakim hanya mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan terdakwa, sebagaimana kita ketahui bahwa keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dimana pengaturannya merupakan penegasan terhadap pasal 183 KUHAP. Majelis hakim dalam menggali fakta cenderung imajinatif dan menguntungkan terdakwa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•
ABSTRAK Fitri Handayani NPM: 1640501015 dengan judul skripsiTinjauan Yuridis Pertambangan Pasir LautIllegalOleh Mayarakat Di Kecamatan Sebatik,Dr.Syafruddin,S.H.,M.Hum sebagai pembimbing I dan Arif Rohman, S.HI.,LL.Msebagai Pembimbing II. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu: Bagaimana penegakan hukum pertambangan pasir laut illegal di Kecamatan Sebatik dan Bagaimana tanggung jawab (orang) pemilik pertambangan illegal terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kecamatan Sebatik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum Normatif yaitu merupakan penelitian hukum untuk menetukan aturan hukum, prinsip hukum,maupun doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum guna untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi. ABSTRACT Fitri Handayani NPM: 1640501015with the thesis title juridical Review of Illegal sea sand Mining by the Community in SebatikDistrict,Dr.Syafruddin, S.H.,M.Hum as supervisor I and Arif Rohman, S.HI.,LL.M as Supervisor II. This thesis research aims to answer research problemes, namely: How to enforce the low on illegal sea sand mining in Sebatik District end How is the responsibility (person) of illegal mining owners to environmental damage due to mining in Sebatik District. The research medhod used in this study is the normative legal method,whick is a legal research to determine the rule of law, legal principles, and legal doctrine to answer legal problems in order to answer legal problems faced. Sea sand mining that has accurred in the Sebatik sub-district since 2007 until now can be said to be a criminal act of illegal mining. Lack of supervision and lack of firmness of law enforment officers against perpetrators (community) CAUSIng environmental damage in the form of abrasion along the coast of the sea, this is contrary to low 3 of 2020 concerning mineral end coal mining end law number 32 of 2009 concerning Environmental Management Until now, there are no cases of arrests from law enforcement officers and there is no form of community responsibility. Pertambangan pasir laut yang terjadi di kecamatan sebatik sejak tahun 2007 hingga saat ini dapat di katakan sebagai tindak pidana pertambangan illegal. kurangnya pengawasan dan tidak tegasnya aparat penegak hukum terhadap pelaku (Masyarakat) menyebabkan kerusakan lingkungan berupa abrasi di sepanjang pantai pesisir laut, hal ini bertentangan Dengan Undang Undang 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Sampai saat ini tidak adanya kasus penangkapan dari aparat penegak hukum dan tidak adanya bentuk tanggung jawab masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•
The use of fishing gear that is not environmentally friendly, such as stun, poison and bombs can be a problem because of the huge impact on the surrounding water environment. Because the use of fishing gear that is not environmentally friendly can destroy the ecosystem in these waters and can cause extinction of existing biota, both those that breed as well as adult fish and small fish. This study aims to: (1) determine the role of local government in dealing with illegal fishing. (2) knowing the legal sanctions given toactors / perpetrators illegal fishing in the waters of the Sesayap river, Tana Tidung Regency. The type of research used in this research is empirical juridical law with descriptive research type. The data used are primary data with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data obtained from the research were processed using qualitative descriptive analysis with primary data of 10 (ten) people of information and using the technique of determining information, namely purposive sampling. The results of the research and discussion show that the role of the local government in overcoming illegal fishing is still not felt by the community, especially for people who work as traditional fishermen in Tideng Pale Village, Sesayap District, Tana Tidung Regency. Meanwhile, law enforcement is carried out by local governments in dealing with fishermen who catch fish illegally. In the form of administrative sanctions which refers to the regent's Regulation number 44 of 2017 concerning Protection of Fish Resources.
