ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
This research intends to answer questions regarding law enforcement regarding illegal fees from illegal parking attendants in Tarakn City. First, how to enforce the law against illegal fees from illegal parking attendants in Tarakan City. Second, what are the obstacles to law enforcement regarding illegal fees from illegal parking attendants in Tarakan City. This thesis is empirical research carried out directly at the Civil Service Police Unit and the Tarakan Regional Public Company Aneka Usaha and the data used is primary data and secondary data. Primary data is legal data obtained through interviews with the Civil Service Police Unit and the Tarakan Regional Public Company Aneka Usaha in order to obtain competent results. Secondary data is laws, official documents, books, journals, articles and other supporting data. As a result of this research, the author concludes that firstly, law enforcement against illegal fees by illegal parking attendants is carried out by means of socialization and education at all levels of society to prevent unwanted desires, as well as providing guidance to illegal parking attendants to register themselves to become parking attendants. official. Second, the obstacles to law enforcement regarding illegal fees carried out by illegal parking attendants are social problems such as low education, lack of community compliance in obeying the rules and the existence of a number of illegal parking attendants who are protected by certain agencies and the existence of a number of illegal parking attendants. which is under the auspices of mass organizations.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
**Law Enforcement Against Illegal Sand Mining in Jembatan Kuning, Juata Laut Village, Based on Law Number 3 of 2020 Concerning Mining** **Abstract** Sand mining activities conducted in Jembatan Kuning, Juata Laut Village, Tarakan City, are illegal sand mining operations carried out without permits by several parties, resulting in environmental damage. This study aims to investigate the implementation of law enforcement against illegal sand mining and identify the obstacles in its enforcement. The study adopts an empirical normative legal approach, utilizing both primary and secondary data collected through interviews and observations. The findings indicate that: 1) law enforcement against illegal sand mining in Jembatan Kuning, Juata Laut Village, has not been optimal as relevant authorities have only recently received reports on illegal sand mining activities in the area. 2) Obstacles in law enforcement include three main factors: the police force, the community, and governmental bodies. Furthermore, lack of legal awareness among the public, economic factors, and insufficient public knowledge regarding the impacts of illegal sand mining pose additional challenges in the enforcement process. **Keywords: Illegal Sand Mining, Law Enforcement, Obstacles**
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH USAHA LAUNDRY TANPA IZIN DI KABUPATEN BULUNGAN ABSTRAK Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin di kabupaten bulungan. Pertama, bagaimana pengekan hukum pidana terhadap pelaku pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin di kabupaten bulungan? Kedua, apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap terhadap pelaku pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin di kabupaten bulungan?. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan Konseptual (conseptual approach). Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Data primer di peroleh melalui wawancara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan dan Kepolisian Resor Bulungan, dan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari; bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Izin Pembungan Air Limbah Ke Air, Sumber Air dan Badan Air, dan bahan hukum sekunder; dari Buku, Jurnal, Artikel, dan lainnya, dan bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari penelitan ini penulis menyimpulkan bahwa, pertama; penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin di kabupaten bulungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan selama ini sanksi yang paling sering digunakan adalah sanksi administrasi, jika sanksi ini tidak memadai maka akan di berlakukan upaya hukum lainnya yakni, hukum perdata dan hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kedua; hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin di kabupaten bulungan adalah; Kurangnya disiplin hukum dan kurangnya kesadaran hukum oleh pelaku usaha.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Pertumbuhan teknologi zaman sekarang terus berkembang dengan pesatnya tanpa henti. Teknologi yang berguna pada zaman ini adalah internet. Jumlah pemakaian internet zaman milenial ini sangatlah besar. Di internet anak-anak muda dapat mengakses berbagai macam web salah satunya game online yang sedang “naik daun” diseluruh dunia termasuk Indonesia. Seiring berkembangnya game online ini, kejahatan juga berkembang dengan modern juga yaitu cybercrime. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan akun game online yang sedang banyak terjadi di Indonesia atau hambatan yang ditemui dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku akan dikenakan dalam Pasal 378 KUHP jika dilakukan tidak menggunakan sarana media informasi elektronik dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahkan akan diancam dengan sanksi pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika itu dilakukan dengan menggunakan sarana media informasi elektronik. Namun dalam penegakan hukumnya terdapat hambatan yang ditemui yaitu faktor hukum yang dimana dibatasi hanya dengan undang-undang, faktor penegak hukum yaitu para pihak-pihak yang membentuk maupun melaksanakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang dapat mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan juga diterapkan dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Abstract Today's technological growth continues to develop rapidly without stopping. The technology that is useful in this day and age is the internet. The amount of internet usage in this millennial era is enormous. On the internet, young people can access various kinds of web, one of which is the online game which is currently on the rise all over the world, including Indonesia. Along with the development of this online game, crime has also developed in a modern way, namely cybercrime. This study was conducted to determine the enforcement of criminal law against criminal acts of online game account fraud that are currently occurring in Indonesia or the obstacles encountered in law enforcement. This study uses a normative juridical method with the following approaches: a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The results of this study can be seen that criminal law enforcement against perpetrators will be imposed in Article 378 of the Criminal Code if it is carried out without using electronic information media facilities and Article 28 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions will even be threatened with sanctions. in Article 45 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions if it is carried out using electronic information media facilities. However, in law enforcement there are obstacles encountered, namely legal factors which are limited only by law, law enforcement factors, namely the parties that form or implement the law, facilities or facilities that can support law enforcement, community factors, namely the environment where the law is enforced. it applies and is also applied and cultural factors as a result of work, creativity and taste based on human initiative in social life.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•
ABSTRAK ADELINE ANNE PHILIPUS NPM : 1640501064. SKRIPSI INI BERJUDUL “PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG” dibawah naungan dan bimbingan Bapak Dr. Syafruddin,S.H., M.Hum dan Ibu Nurzamzam,S.H., M.H. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pengolahan data secara kualitatif. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini perkara yang melibatkan anak terlebih dahulu harus diupayakan Diversi dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila terdapat kesepakatan melalui Diversi maka Kasus berhenti. Sebaliknya apabila tidak dapat dan tidak terjadi kesepakatan melalui Diversi maka Kasus terus berproses hingga memperoleh kekuatan hukum tetap. ABSTRACT ADELINE ANNE PHILIPUS. NPM: 1640501064. Entitled “LAW ENFORCEMENT OF TRAFFIC VIOLATIONS COMMITTED BY CHILDREN WHICH CAUSED THE LOSS OF SOMEONE’S LIFE” under the guidance of Mr. Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum and Mrs. Nurzamzam, S.H., M.H. The main problem of this research is the use of law enforcement and legal settlement towards traffic violations committed by children which caused the loss of someone's life. The type of this research is juridical empiric with qualitative data processing methods. Furthermore, the data collection methods used were interviews and literature study. The result of the research was the case which involved children must try the diversion first with the provision as listed in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. If there is an agreement occur throught diversion then the case closed. Otherwise, if there is no agreement occur throught diversion then the case will continue to process until it gets permanent legal force.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•
The use of fishing gear that is not environmentally friendly, such as stun, poison and bombs can be a problem because of the huge impact on the surrounding water environment. Because the use of fishing gear that is not environmentally friendly can destroy the ecosystem in these waters and can cause extinction of existing biota, both those that breed as well as adult fish and small fish. This study aims to: (1) determine the role of local government in dealing with illegal fishing. (2) knowing the legal sanctions given toactors / perpetrators illegal fishing in the waters of the Sesayap river, Tana Tidung Regency. The type of research used in this research is empirical juridical law with descriptive research type. The data used are primary data with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data obtained from the research were processed using qualitative descriptive analysis with primary data of 10 (ten) people of information and using the technique of determining information, namely purposive sampling. The results of the research and discussion show that the role of the local government in overcoming illegal fishing is still not felt by the community, especially for people who work as traditional fishermen in Tideng Pale Village, Sesayap District, Tana Tidung Regency. Meanwhile, law enforcement is carried out by local governments in dealing with fishermen who catch fish illegally. In the form of administrative sanctions which refers to the regent's Regulation number 44 of 2017 concerning Protection of Fish Resources.
