ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut di Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan, yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara, merupakan wilayah dengan kebutuhan energi tinggi dan kondisi geografis yang luas sehingga distribusi BBM bersubsidi rawan disalahgunakan. Penyalahgunaan tersebut umumnya dilakukan melalui modus pembelian berulang dengan barcode ganda, penggunaan kendaraan yang dimodifikasi, serta penjualan kembali BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama aparat Kepolisian Resor Bulungan, pedagang BBM eceran, dan petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi di Kabupaten Bulungan belum berjalan optimal. Meskipun aparat kepolisian telah melaksanakan upaya preventif dan represif, lemahnya pengawasan distribusi, minimnya sosialisasi hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi menjadi kendala utama. Selain itu, putusan pengadilan terhadap pelanggaran masih cenderung menjatuhkan hukuman ringan sehingga belum memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan kebijakan energi di Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat perlindungan masyarakat serta memastikan subsidi energi tepat sasaran.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JURU PARKIR ILEGAL DI KOTA TARAKAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal di Kota Tarakan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap juru parkir ilegal di Kota Tarakan. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan sehingga menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah kota, pada beberapa kasus di Kota Tarakan banyak di temukannya petugas parkir liar yang tidak sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Metode penelitian dilakukan dengan hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif, sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana cukup terbilang rendah dalam aturan ini sehingga tujuan daripada pelanggaran yang tergolong pidana kurang memberi kesan penderitaan berat terhadap akibat dari perbuatan pelanggaran sehingga para juru parkir ilegal ini tidak mendapat efek jera. Sehingga perlu adanya upaya penegakan hukum yang lebih masif dari Aparat Penegak Hukum serta peran serta masyarakat dalam memberantas juru parkir ilegal yang merugikan bagi masyarakat bahkan Pemerintah Kota Tarakan bagi Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Potensi perikanan yang ada di Kaltara terutama di Kota Tarakan berprofesi sebagai nelayan menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang tinggal dipesisir laut, penangkapan yang dilakukan umumnya masih bersifat perorangan dan menggunakan alat tradisional yang menggunakan tenaga manusia. Terdapat berbagai macam metode yang dilakukan oleh nelayan dalam menangkap ikan. Masyarakat kota Tarakan umumnya menggunakan pukat Tarik dan pukat trawl. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMENKP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris dengan sumber data hukum adalah pihak apparat polair Kota Tarakan. Metode pengumpulan data penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan interview/wawancara langsung, observasi/pengamatan dan studi kepustakaan.
Berdasarkan kepala seksi sumber daya ikan DKP Provinsi Kaltara menyatakan bahwa alat tangkap trawl tidak layak lagi digunakan sebagaimana amanat dari peraturan kementrian kelautan dan keperikanan karena dapat merusak dasar laut sehingga upaya lain yang dilakukan pemerintah selain sosialisasi adalah dengan melakukan patrol di perairan laut guna menjaring para nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KECEPATAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA TARAKAN ABSTRAK Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Tarakan. Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Kota Tarakan. Kedua, hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Tarakan dan Dinas Perhubungan Kota Tarakan serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hukum yang diperoleh dari sumber pertama dengan melakukan wawancara yaitu Satlantas Polres Tarakan dan Dinas Perhubungan Tarakan agar memperoleh hasil yang berkompeten. Adapun data sekunder adalah Undang-Undang, Dokumen Resmi, Buku-Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa yang pertama bahwa penegakan hukum pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua dilakukan dengan cara sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan melakukan peneguran atau himbauan kepada masyarakat yang melanggar, ketegasan sanski dan denda sangat diperlukan untuk menegakkan hukum terkait batas kecepatan kendaraan. Kedua, hambatan penegakan hukum pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua adalah kurangnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kurangnya alat khusus dan sarana untuk melaksanakan penegakan hukum batas kecepatan, dan kurangnya rasa patuh masyarakat untuk patuh mentaati aturan rambu-rambu lalu lintas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
ABSTRAK AIDIL RIAN SANJAYA, NPM. 1740501069, dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEDAGANG KAKI LIMA MUSIMAN DI KOTA TARAKAN” di bawah bimbingan, NURASIKIN, S.HI., M.H dan FATHURRAHMAN, S.Pd., M.H. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan yaitu terdapat pada penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Tarakan, pada praktek penegakan hukum tersebut adanya ketidakserasian dengan apa yang telah ditentukan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut diuraikan dalam dua rumusan masalah yaitu; 1) faktor penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima Kota Tarakan berdasarkan peraturan daerah nomor 20 tahun 2001 tentang pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman di Kota Tarakan? 2) hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di kota tarakan ?. Penelitian ini mengunakan penelitian empiris dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum yaitu wawancara dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu secara substansi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima Kota Tarakan ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Tarakan nomor 20 tahun 2001 tentang pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman di Kota Tarakan ini sudah tepat, dan secara struktur penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum yakni Satpol-PP Kota Tarakan telah bekerja sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, akan tetapi penegakan hukum tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang telah diberlakukan, pedagang kaki lima yang tidak memiliki ijin menempati lokasi akan ditindak oleh aparat penegak hukum berupa memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis hingga dengan melakukan penertiban barang dagangan mereka, bahkan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•
ABSTRAK ADELINE ANNE PHILIPUS NPM : 1640501064. SKRIPSI INI BERJUDUL “PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG” dibawah naungan dan bimbingan Bapak Dr. Syafruddin,S.H., M.Hum dan Ibu Nurzamzam,S.H., M.H. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pengolahan data secara kualitatif. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini perkara yang melibatkan anak terlebih dahulu harus diupayakan Diversi dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila terdapat kesepakatan melalui Diversi maka Kasus berhenti. Sebaliknya apabila tidak dapat dan tidak terjadi kesepakatan melalui Diversi maka Kasus terus berproses hingga memperoleh kekuatan hukum tetap. ABSTRACT ADELINE ANNE PHILIPUS. NPM: 1640501064. Entitled “LAW ENFORCEMENT OF TRAFFIC VIOLATIONS COMMITTED BY CHILDREN WHICH CAUSED THE LOSS OF SOMEONE’S LIFE” under the guidance of Mr. Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum and Mrs. Nurzamzam, S.H., M.H. The main problem of this research is the use of law enforcement and legal settlement towards traffic violations committed by children which caused the loss of someone's life. The type of this research is juridical empiric with qualitative data processing methods. Furthermore, the data collection methods used were interviews and literature study. The result of the research was the case which involved children must try the diversion first with the provision as listed in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. If there is an agreement occur throught diversion then the case closed. Otherwise, if there is no agreement occur throught diversion then the case will continue to process until it gets permanent legal force.
