Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

2 hasil
Subjek: Lalu Lintas.
DaftarKartu
ThesisOpen AccessMetadata saja

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KELALAIAN APOTEKER DALAM MENJALANKAN PELAYANAN OBAT DI RUMAH SAKIT

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Pentingnya Pendidikan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas bagi Pelajar di Kabupaten Malinau Sebagai Upaya Preventif dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perpsektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalaah, Tujuan dan urgensi pentingnya pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pelajar dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peran pemerintah dan instansi terkait dalam implementasi pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Berdasarkan hasil penelitian Tujuan dan urgensi pentingnya pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pelajar adalah untuk memberikan pemahaman hukum berlalulintas yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga mereka mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan, membentuk perilaku budaya disiplin berlalu lintas, kepatuhan terhadap rambu, marka, serta aturan lainnya demi menciptakan ketertiban lalu lintas, mencegah kecelakaan, sehingga pelajar dapat menghindari pelanggaran yang berisiko menyebabkan kecelakaan, baik untuk dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Menanamkan kesadaran kolektif yang bertujuan menciptakan kesadaran bahwa lalu lintas adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keselamatan di jalan raya, karena masih banyak pelajar yang belum memahami isi dan maksud dari Undang-Undang tersebut. Implementasi pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas yang dilakukan Polres Malinau, Pemerintah, dan Instansi terkait dilaksanakan melalui Program Intrakurikuler Pendidikan lalu lintas (PLL) dapat dilakukan melalui penyusunan Pelaksanaan Pembelajaran Rencana (RPP) dengan menyisipkan materi PLL dan Program Ekstrakurikuler di sekolah berupa kegiatan PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Polisi Sahabat Anak (Polsana), Cara Aman Kesekolah, Police Goes To Campus; Safety Riding / Driving, Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas melalui media Televisi, Radio.

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KECEPATAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA TARAKAN

2022•

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KECEPATAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA TARAKAN ABSTRAK Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Tarakan. Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Kota Tarakan. Kedua, hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Tarakan dan Dinas Perhubungan Kota Tarakan serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hukum yang diperoleh dari sumber pertama dengan melakukan wawancara yaitu Satlantas Polres Tarakan dan Dinas Perhubungan Tarakan agar memperoleh hasil yang berkompeten. Adapun data sekunder adalah Undang-Undang, Dokumen Resmi, Buku-Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa yang pertama bahwa penegakan hukum pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua dilakukan dengan cara sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan melakukan peneguran atau himbauan kepada masyarakat yang melanggar, ketegasan sanski dan denda sangat diperlukan untuk menegakkan hukum terkait batas kecepatan kendaraan. Kedua, hambatan penegakan hukum pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua adalah kurangnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kurangnya alat khusus dan sarana untuk melaksanakan penegakan hukum batas kecepatan, dan kurangnya rasa patuh masyarakat untuk patuh mentaati aturan rambu-rambu lalu lintas.

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail