ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Di tengah meningkatnya permasalahan kesehatan mental pada dewasa muda, perilaku self injury atau menyakiti diri sendiri menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian global. Self injury merupakan tindakan melukai diri sendiri secara sengaja tanpa tujuan mengakhiri hidup yang dilakukan sebagai cara untuk meredakan tekanan emosional yang dirasakan individu. Salah satu intervensi yang dapat membantu individu mengekspresikan emosi secara lebih adaptif adalah teknik expressive writing. Efektivitas teknik expressive writing dalam membantu individu memahami dan mengelola pengalaman emosional yang dialaminya. Sebanyak dua orang klien dengan kecenderungan self injury diberikan Tindakan Keperawatan Ners, kemudian dilanjutkan dengan intervensi inovasi berupa teknik expressive writing yang dilaksanakan selama lima sesi. Kedua klien dilakukan pengukuran menggunakan kuesioner Self Injury dan Difficulties in Emotion Regulation Scale Short Form (DERS-SF) sebelum dan sesudah intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pemberian asuhan keperawatan, skor self injury pada kedua klien mengalami peningkatan, namun masih berada pada kategori sedang. Skor DERS-SF juga mengalami peningkatan, tetapi tetap berada pada kategori sedang. Setelah diberikan intervensi expressive writing, skor self injury pada kedua klien kembali meningkat sehingga kategori berubah dari sedang menjadi rendah. Sementara itu, skor DERS-SF juga meningkat, namun kategorinya tetap berada pada kategori sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan keperawatan dan expressive writing meningkatkan kemampuan koping dan regulasi emosi, serta menurunkan kecenderungan self injury pada kedua klien. Penerapan Expressive Writing sebagai intervensi inovasi dalam asuhan keperawatan jiwa membantu menurunkan kecenderungan self injury dan mengembangkan mekanisme koping yang lebih adaptif, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai intervensi pendamping pada klien dengan perilaku self injury.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini menganalisis kedudukan dan fungsi kecamatan dalam mendukung pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum mengenai kedudukan dan fungsi kecamatan di wilayah 3T dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta bagaimana penataan regulasi diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi kecamatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan doktrin hukum administrasi negara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, asas pemerintahan daerah, serta konsep negara hukum kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan bukan daerah otonom, melainkan perangkat daerah kabupaten/kota yang menjalankan fungsi koordinasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan desa, serta pelaksanaan sebagian kewenangan bupati atau wali kota. Di wilayah 3T, fungsi tersebut memiliki makna strategis karena kecamatan menjadi representasi terdekat negara dalam menjamin pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar. Namun, regulasi yang berlaku masih bersifat seragam dan belum cukup adaptif terhadap kondisi geografis, sosial, fiskal, dan administratif wilayah 3T. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi kecamatan memerlukan penataan regulasi yang responsif, afirmatif, dan berbasis kebutuhan lokal. Penataan tersebut mencakup harmonisasi kewenangan, penguatan kapasitas aparatur, dukungan anggaran, digitalisasi pelayanan, serta penguatan akuntabilitas kecamatan sebagai instrumen keadilan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, akses ekonomi, dan layanan publik dasar secara merata.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas aparatur daerah dan kepatuhan regulasi terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan merupakan instrumen krusial bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan Explanatory Research. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 149 responden yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang, dan staf pengelola aset di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tarakan. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kualitas aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMD, mengindikasikan bahwa kompetensi individu memerlukan dukungan sistem kerja yang kuat. Sebaliknya, kepatuhan regulasi dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BMD, di mana pengawasan internal ditemukan sebagai faktor determinan yang paling dominan dalam model. Pengujian efek moderasi membuktikan bahwa pengawasan internal berperan sebagai katalisator yang memperkuat pengaruh kualitas aparatur terhadap kualitas pengelolaan aset. Namun, pengawasan internal ditemukan memitigasi pengaruh kepatuhan regulasi terhadap pengelolaan BMD (efek substitusi), yang menunjukkan bahwa kontrol sistemik yang ketat cenderung mengambil alih peran kepatuhan normatif aparatur secara mandiri. Nilai R-Square sebesar 0,917 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 91,7% variasi pengelolaan BMD. Implikasi penelitian ini menekankan urgensi peningkatan kapabilitas APIP dan integrasi fungsi pengawasan untuk mengoptimalisasi potensi aparatur dalam menjaga akuntabilitas aset daerah secara berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstract The massive expansion of Eucheuma cottonii seaweed cultivation in the waters of Nunukan Island has triggered complex spatial-use conflicts and environmental degradation, reflecting the phenomenon of the Tragedy of the Commons. This study aimed to analyze the dynamics of marine spatial governance, map power relations among stakeholders, and formulate adaptive management strategies for sustainable seaweed cultivation. A mixed-methods approach with a Sequential Explanatory design was employed, integrating spatial analysis, perception surveys of 38 key respondents, and Focus Group Discussions (FGDs). Stakeholder mapping was conducted using the Power-Interest Grid matrix, while strategy formulation was determined through Quantitative SWOT analysis (IFAS/EFAS). The results revealed the occurrence of regulatory obsolescence, in which spatial planning instruments (RZWP3K 2018) failed to anticipate a 65% surge in cultivation area expansion (reaching 29,578 hectares), resulting in physical intrusion of approximately 6,000 hectares into the Nunukan Port Entry Shipping Lane, thereby endangering navigational safety. The stakeholder analysis showed the dominance of informal actors ("Big Bosses") as key players who possessed de facto power through patron-client networks, weakening the effectiveness of formal law enforcement. The SWOT analysis placed the current strategic management in Quadrant IV (Defensive) at coordinates (-1.05; -0.61), indicating critical internal weaknesses amidst high external threats. Accordingly, the study recommends a Survival Strategy comprising immediate sterilization of red zones within shipping lanes, the enforcement of a moratorium on new cultivation areas to restore environmental carrying capacity affected by ice-ice disease, and the formalization of the role of "Bosses” into a co-management scheme to enhance zoning compliance and governance effectiveness.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Della Puspita Wulandari, 2025. Pengaruh Bimbingan Kelompok dengan Teknik Mindfulness terhadap Pemahaman Regulasi Emosi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Tarakan. Pembimbing Utama Siti Rahmi, S.Sos.I., M.Pd dan Pembimbing Anggota Kusumawati, M.Pd. Pemahaman regulasi emosi mengacu pada kemampuan individu dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara tepat. Fenomena yang ditemukan di SMA Negeri 1 Tarakan menunjukkan bahwa sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam mengendalikan respons emosional yang berdampak pada penyesuaian diri dan proses belajar di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik mindfulness terhadap pemahaman regulasi emosi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tarakan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain Pre Experimental tipe One-Group Pre-Post test. Sampel penelitian berjumlah 8 siswa yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Instrumen pengumpulan data berupa skala regulasi emosi disusun berdasarkan indikator acceptance of emotional responses, engaging in goal-directed behavior, control of emotional responses, dan strategies to emotion regulation. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan uji paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,000 0,05, dengan nilai t hitung sebesar 34,489 dan t tabel sebesar 2,365 (df = 7), sehingga H₀ ditolak dan Hₐ diterima. Temuan tersebut membuktikan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik mindfulness berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pemahaman regulasi emosi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tarakan. Penelitian ini menegaskan bahwa mindfulness merupakan teknik yang aplikatif dan berpengaruh dalam layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa mengembangkan regulasi emosi yang lebih adaptif dalam kehidupan sehari-hari.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik journaling terhadap regulasi emosi siswa kelas VIII di SMP Negeri 8 Tarakan. Regulasi Emosi merupakan kemampuan seseorang dalam memahami serta mengelola emosi yang ada di dalam dirinya sendiri yang sedang dirasakan. Teknik journaling merupakan suatu teknik terapeutik berisi kegiatan menulis buku catatan harian yang digunakan untuk mengungkapkan isi pikiran, perasaan, dan kebutuhan ekspresi-ekspresi yang disimpan secara pribadi atau dipendam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pre-eksperimental dengan desain one group pretest-posttest. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 8 Tarakan yang memiliki masalah tentang regulasi emosi, dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji paired sample t-test menggunakan SPSS20 for windows untuk mengetahui perbedaan antara hasil pretest dan posttest. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikasi (sig. 2-Tailed) yang diperoleh adalah 0,000 nilai dari 0,05 yang berarti hipotesis nol di tolak dan hipotesis alternatif diterima. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh teknik journaling terhadap regulasi emosi siswa kelas VIII di SMP Negeri 8 Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan kepraktisan modifikasi permainan domikado untuk merugalasi diri siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Tarakan. Masalah yang diangkat adalah siswa langsung marah saat menghadapi masalah kecil, merasa cemas mengenai tugas dan nilai, membuat kelompok kecil atau yang disebut geng dan sering melakukan intimidasi kepada adik kelas, menyuruh temannya untuk memukul orang lain, melakukan pengeroyokan, melawan guru yang tidak dia sukai pada saat jam pembelajaran, serta mudah marah jika ditegur oleh gurunya. Mengatasi permasalahan tersebut, permainan domikado dihadirkan sebagai pendekatan konseptual yang menyenangkan. Peneliti menggunakan model pengembangan ADDIE yang melalui beberapa tahap, yakni dimulai dari, analysis, design, development, implementasi dan evaluation. Validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi untuk menilai kelayakan isi dan tampilan media. Sedangkan uji kepraktisannya diuji oleh guru bimbingan konseling serta siswa untuk menilai kemudahan penggunaan dan efektifitas media. Hasil validasi memperoleh nilai dengan presentase 77,9 % dari ahli materi dan 80% dari ahli media dikategorikan “Layak”, hasil uji kepraktisan memperoleh nilai dari uji respon siswa dengan presentase 88% dikategorikan “Sangat Praktis’ dan uji respon pengguna dengan presentase 98% dikatagorikan “Sangat Praktis”. Hal tersebut menunjukkan bahwa media domikado ini layak dan praktis digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, media domikado diharapkan mampu membantu siswa dalam mengembangkan regulasi diri secara menyenangkan serta memudahkan guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Dwi Agustina. 2025. Pengaruh Teknik Role Playing Terhadap Regulasi Emosi Siswa SMP Negeri 1 Sebuku. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Borneo Tarakan. Pembimbing utama oleh Emmy Ardiwinata, M.Pd dan Dr. Urotul Aliyah, M.Pd selaku dosen pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teknik role playing berpengaruh terhadap regulasi emosi siswa SMP Negeri 1 Sebuku. Regulasi emosi adalah bentuk kontrol yang dilakukan seseorang terhadap emosi yang dimilikinya. Teknik role playing adalah untuk membantu individu dengan memainkan peran yang disesuaikan dengan kehidupan nyata, sehingga individu dapat memahami perasaan orang lain. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX-B sebanyak 8 orang, dipilih menggunakan purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah skala regulasi emosi yang dikembangkan oleh Gross, (2014). Analisis yang digunakan adalah Paired Sample T-Test. Hasil analisis menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara (pretest) dan (posttest). Hasil tersebut dapat dilihat pada nilai signifikansi (Sig. 2- tailed) yang diperoleh adalah 0,000 (p 0.05), dan terdapat nilai t-hitung sebesar 20,058 > dari t-tabel sebesar 0,497 yang berarti ada pengaruh teknik role playing terhadap regulasi emosi siswa kelas IX-B SMP Negeri 1 Sebuku.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan pangan ilegal di Kota Tarakan. Serta megetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum perdagangan pangan ilegal Kota Tarakan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatis. Selain itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan implementasi penegakan hukum perdagangan pangan ilegal di kota Tarakan serta faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Pada penelitian ini penulis memilih Lokasi penelitian di BPOM, Kepolisian, Bea Cukai, dan Pedagang. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan pangan ilegal di Kota Tarakan belum berjalan optimal. Diperlukan sinergi antarinstansi, penambahan sumber daya, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas dan keamanan pangan. Pemerintah daerah juga diharapkan menyusun regulasi yang lebih tegas serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk menekan peredaran pangan ilegal secara berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini membawa perubahan tersendiri dalam pengaturan hukum tentang pengelolaan lalu lintas. Terlihat dari dimasukkannya pengaturan tentang kewajiban dan sanksi bagi penyelenggara jalan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana dalam penyelenggaraan jalan yang menggangu atau membahayakan pengguna jalan, pemerintah berkewajiban untuk bertanggungjawab atas apa yang diselenggarakannya. Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Latar belakang permasalahan adalah jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat.Karena jalan dapat menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya.kerusakan jalan raya akan sangat berdampak pada kondisi sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta konsekuensi dalam hukum. Karena pentingnya transportasi sehingga transportasi diibaratkan seperti tulang punggung dalam perekonomian suatu bangsa. Buruknya sistem transportasi akan sangat merugikan dari segi ekonomi secara menyeluruh.Dalam penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian bahwa dari semua ketentuan peraturan perundang undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, tidak ada sama sekali ketentuan yang menegaskan mengenani siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan yang dapat dikenakan pertanggugjawaban pidana sebagaimana dimaksud dengan ketentuan dalam pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), sehingga dengan ketidakjelasan definisi ini membuat ketidakefektifan ketentuan pasal ini dalam tataran impelemntasi dilapangan sebab jika ketentuan pasal ini akan tegakkan, maka sasarannya bukan ke perorangan melainkan ke Lembaga, sementara dalam konsepsi pemidanaan lembaga atau badan hukum tidak dapat dijadikan objek pemidanaan, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksudkan menjadi tidak efektif dan kabur dari sisi pelaksanaan dan implementasi dalam rana penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan pemangkasan jabatan eselon III dan Eselon IV dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Pada prinsipnya penyetaraan tujuannya adalah untuk sistem pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, Pengaturan Penyetaraan Jabatan di dalam Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dan permasalahan kedua Pola Karier Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan Secara yuridis, Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Mekanisme penghapusan jabatan administratif melalui Permenpan RB secara normatif bertentangan dengan Bab Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap asas bahwa UU yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Penyetaraan jabatan administratif ke fungsional sebagai solusi justru menghadirkan birokrasi yang tidak efektif dan efisien yang tentunya akan sangat berdampak terhadap pola karier ASN ke depannya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyaknya pulau dan dan luasnya lautan, hal ini menyebabkan transportasi laut dan jasa pelayaran sebagai media penghubung yang sangat penting. Usaha untuk memberikan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi masyarakat terkhususnya dibidang pelayaran. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berisi tentang peraturan mengenai pelayaran yang untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam pelayaran. Pada skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah regulasi keselamatan dan keamanan pelyaran dimasa pandemi Covid-19 dan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran dimasa pandemi Covid-19. skripsi ini menggunakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder.data primer yang digunakan adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel dan jurnal. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran dimasa pandemi Covid-19 ialah berbagai macam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga yang berwenang sekiranya dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Faktor pendukung dan penghambat terlaksananya regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran dimasa pandemi Covid-19 ialah masyarakat merupakan faktor pendukung dalam terlaksananya regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran dimasa pandemi Covid-19 dengan mematuhi segala protokol kesehatan yang diberlakukan dan yang menjadi faktor pendukung juga TNI/POLRI serta tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Masyarakat selain menjadi faktor pendukung juga dapat menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran dimasa pandemi Covid-19 hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahayanya Covid-19 sehingga mengganggap remeh terhadap regulasi terkait protokol kesehatan yang telah diberlakukan.
