ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Peredaran narkotika di wilayah perbatasan merupakan salah satu isu mendesak yang dapat menggangu keselamatan serta keteraturan masyarakat. Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan antara Indonesia dan Malayasia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap tindak pidana narkotika. Tidak jarang anggota kepolisian, termasuk personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Nunukan, diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Kondisi ini menimbulkan dilema antara penegakan hukum terhadap personel kepolisian yang diduga terlibat dalam kejahatan dan pemberian perlindungan hukum sebagai bagian dari hak setiap warga negara yang menjunjung asas praduga tidak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis perlindungan hukum bagi anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika di daerah perbatasan serta menganalisis kesesuaian pengaturan perlindungan hukum serta permasalahan normatif dalam penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anggota Polri yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika diberikan melalui pemenuhan hak-hak hukum selama proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan kode etik, hingga persidangan. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pendampingan hukum, penerapan asas praduga tak bersalah, serta jaminan atas hak-hak tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum tersebut menghadapi berbagai hambatan, antara lain tekanan opini publik, kompleksitas pembuktian perkara narkotika di wilayah perbatasan, serta adanya tuntutan profesionalisme dan integritas institusi kepolisian. Hal ini diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap anggota yang terbukti bersalah dan perlindungan hak- hak hukum bagi anggota yang masih berstatus terduga guna menjamin kepastian hukum. Keadilan, dan akuntabilitas institusi kepolisian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak di kawasan perbatasan serta mengidentifikasi problematika normatif yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak di kawasan perbatasan, dan (2) apa saja problematika normatif yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memenuhi hak atas pendidikan anak di kawasan perbatasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemenuhan hak atas pendidikan anak telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Malinau masih menghadapi sejumlah problematika normatif dan implementatif, antara lain belum optimalnya pengaturan kebijakan operasional di tingkat daerah, ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perbatasan, keterbatasan dan distribusi tenaga pendidik, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Berbagai kendala tersebut berdampak pada belum efektifnya pemenuhan hak atas pendidikan anak di kawasan perbatasan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi yang bersifat operasional di tingkat daerah guna menjembatani norma hukum dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, diperlukan peningkatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat, dalam rangka perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan di kawasan perbatasan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Komunitas Wahana Pendidikan Perbatasan (WPP) terhadap motivasi belajar anak di Kelurahan Selumit Pantai. Penelitian ini didasarkan pada kondisi anak-anak di Kelurahan Selumit Pantai yang menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya semangat belajar, kurangnya perhatian dan dukungan keluarga, serta pengaruh tempat tinggal yang kurang kondusif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah subjek sebanyak empat orang yang terdiri dari dua relawan dan dua anak binaan komunitas WPP. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara semistruktur. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Nvivo. Hasil penelitian menujukkan bahwa komunitas Wahana Pendidikan Perbatasan (WPP) memiliki peran penting terhadap motivasi belajar anak di Kelurahan Selumit Pantai. Peran komunitas terlihat sebagai tempat coming out dan tempat saling menguatkan bagi anak-anak. Melalui kegiatan pendampingan belajar, bermain sambil belajar, pemberian motivasi, serta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, anak-anak menjadi lebih berani mengekpresikan diri, lebih percaya diri, dan lebih semangat mengikuti kegiatan belajar. Peran tersebut juga berdampak terhadap pelajaran, semangat dalam mengerjakan tugas, rasa tanggung jawab, keaktifan dalam belajar, serta muncul rasa senang dan puas selama mengikuti kegiatan pembelajaran di komunitas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
PROBLEMATIKA BAGI KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KEBUTUHAN POKOK DI PEBATASAN LONG NAWANG Yohanes Bid Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyelundupan kebutuhan pokok di wilayah perbatasan Long NAWANG, Kabupaten Malinau, yang menjadi tantangan serius bagi aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait telah menimbulkan berbagai problematika dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan di wilayah perbatasan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan kebutuhan pokok di perbatasan Long NAWANG; dan (2) apa saja problematika yang dihadapi Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyelundupan kebutuhan pokok di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier yang menunjang analisis. Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana penyelundupan dan kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan kebutuhan pokok di perbatasan Long NAWANG dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, Kepolisian menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi lintas instansi, serta belum adanya kebijakan terpadu dalam pengawasan di wilayah perbatasan. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum belum berjalan efektif dan berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan Kepolisian, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pembentukan kebijakan strategis yang mendukung sistem pengawasan terpadu di wilayah perbatasan guna meminimalisir tindak pidana penyelundupan kebutuhan pokok.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin konstitusi, termasuk bagi warga negara di wilayah perbatasan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan serta problematika yang dihadapi pemerintah di kawasan perbatasan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional menjamin pemerataan pendidikan. Namun, implementasinya masih terkendala keterbatasan sarana, minimnya tenaga pendidik, akses transportasi, dan keterisolasian wilayah, sehingga menimbulkan kesenjangan dengan daerah perkotaan. Penelitian ini menegaskan perlunya strategi afirmatif berupa kebijakan berkeadilan, peningkatan infrastruktur, penempatan tenaga pendidik yang proporsional, serta penguatan peran negara agar pemenuhan hak pendidikan benar-benar terwujud.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan publik yang memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di Rumah Sakit Pratama Sebatik, (ii) mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, dan (iii) merumuskan strategi kebijakan untuk peningkatan IKM. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui penyebaran kuesioner kepada 98 responden. Analisis data dilakukan berdasarkan perhitungan IKM sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit Pratama Sebatik berada dalam kategori “Baik”. Penilaian tersebut didasarkan pada sembilan unsur pelayanan, antara lain: (i) persyaratan layanan yang jelas dan mudah dipahami, (ii) prosedur yang cukup sistematis namun perlu disederhanakan bagi lansia dan penyandang disabilitas, (iii) waktu pelayanan yang relatif cepat meskipun mengalami perlambatan pada jam-jam sibuk, (iv) biaya yang terjangkau terutama bagi peserta BPJS, (v) jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (vi) kompetensi tenaga pelaksana yang baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, (vii) sikap petugas yang ramah dan empatik, (viii) sarana dan prasarana yang cukup memadai meskipun masih membutuhkan penambahan alat medis, serta (ix) mekanisme pengaduan yang dinilai baik meskipun partisipasi masyarakat masih rendah. Secara umum, pelayanan di Rumah Sakit Pratama Sebatik telah memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan ekspetasi masyarakat. Namun, diperlukan peningkatan pada aspek prosedural, kelengkapan sarana medis, dan sistem pengaduan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat di wilayah perbatasan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di Pulau Sebatik. Serta untuk mengetahui faktor – faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di Pulau Sebatik. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Selain itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik , jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini mengambarkan bagaimana penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di Pulau Sebatik. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian yang melibatkan instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara yang berlokasi di Kota Tarakan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan di Kabupaten Nunukan, Kepolisian Resor Nunukan di Kabupaten Nunukan, dan Kepolisian Sektor Sebatik Timur yang terletak di Pulau Sebatik. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing dalam perkara narkotika di wilayah Pulau Sebatik telah berlangsung secara efektif dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya pembedaan perlakuan antara warga negara Indonesia dan asing. Meski demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kondisi geografis perbatasan, kurangnya koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan pangan ilegal di Kota Tarakan. Serta megetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum perdagangan pangan ilegal Kota Tarakan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatis. Selain itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan implementasi penegakan hukum perdagangan pangan ilegal di kota Tarakan serta faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Pada penelitian ini penulis memilih Lokasi penelitian di BPOM, Kepolisian, Bea Cukai, dan Pedagang. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan pangan ilegal di Kota Tarakan belum berjalan optimal. Diperlukan sinergi antarinstansi, penambahan sumber daya, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas dan keamanan pangan. Pemerintah daerah juga diharapkan menyusun regulasi yang lebih tegas serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk menekan peredaran pangan ilegal secara berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Kesehatan mental adalah bagian integral dari kesehatan manusia yang sering terabaikan, terutama di wilayah perbatasan dengan keterbatasan fasilitas dan akses informasi. Masyarakat sering kali menganggap gangguan mental sebagai aib, yang menghalangi individu untuk mencari bantuan. Literasi kesehatan mental, yang didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan informasi terkait kesehatan mental, menjadi penting untuk mengurangi stigma, di mana pemahaman yang rendah mengenai kesehatan mental memperkuat stigma negatif. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara literasi kesehatan mental dan stigma sosial di daerah perbatasan khususnya di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain Cross-sectional dengan teknik Purposive Sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 283 responden di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat Gamma dan telah lulus uji etik (No.118/KEPK-FIKES UBT/XII/2024). Hasil penelitian: Menunjukkan nilai p0,05 (P=0,001), menandakan adanya hubungan signifikan antara literasi kesehatan mental dan stigma sosial, dengan korelasi negatif sedang (-0,535). Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi kesehatan mental pada masyarakat, maka akan semakin rendah stigmanya. Temuan ini menegaskan pentingnya meningkatkan literasi kesehatan mental untuk mengurangi stigma di masyarakat perbatasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan program edukasi kesehatan mental yang lebih efektif, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan mendukung individu yang mengalami gangguan mental. Kata Kunci: Literasi Kesehatan Mental, Stigma Sosial, Wilayah Perbatasan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
HUBUNGAN KEKERASAN VERBAL TERHADAP RASA PERCAYA DIRI ANAK DI WILAYAH PERBATASAN SEBATIK ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh kekerasan verbal terhadap rasa percaya diri anak di wilayah perbatasan Sebatik. Kekerasan verbal yang sering terjadi dalam konteks keluarga dan lingkungan sosial, dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak, khususnya dalam hal terbentuknya rasa percaya diri. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan melibatkan 120 anak berusia 7-11 tahun sebagai sampel yang ditentukan dengan menggunakan teknik total sampling. Penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat spearmen rank. Hasil penelitian: terdapat hubungan antara kekerasan verbal dengan rasa percaya diri anak di wilayah perbatasan Sebatik dengan tingkat keeratan yang cukup sebesar -0,376 dan p value 0.05. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa kekerasan verbal memiliki hubungan yang signifikan dengan rasa percaya diri anak. Temuan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap masalah kekerasan verbal di wilayah perbatasan serta pentingnya dukungan psikologis untuk membantu anak-anak membangun rasa percaya diri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Politik Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Kawasan Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Elia Palimon Pemenuhan hak Pendidikan Masyarakat di Kawasan perbatasan merupakan tanggungjawab negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimna hak pendidikan di kawasan perbatasan dalam kerangka Konstitusi Republik Indonesia dan bagaimana politik hukum pemerintah daerah dalam pemenuhan hak Pendidikan anak di Kawasan perbatasan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: bahwa; Hak pendidikan di kawasan perbatasan dalam kerangka konstitusi Republik Indonesia merupakan kewajiban negara untuk memenuhi tanpa diskriminasi atau memerangi semua ketidakadilan yang ada dalam mengakses dan menikmati pendidikan. Kewajiban negara ini dapat diwujudkan melalui pembuatan peraturan-peraturan ataupun cara lain untuk memajukan persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan yang disepakati oleh Konferensi Umum UNESCO pada tanggal 14 Desember 1960. Dengan kebijakan pemerintahan saat ini yang ingin memulai pembangunan dari wilayah perbatasan dan wilayah terluar semestinya kondisi pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas. Sedangkan Hak pendidikan di kawasan perbatasan dalam kerangka konstitusi Republik Indonesia merupakan kewajiban negara untuk memenuhi tanpa diskriminasi atau memerangi semua ketidakadilan yang ada dalam mengakses dan menikmati pendidikan. Kata Kunci, Politik Hukum, Pemerintah Daerah, Hak Pendidikan, Perbatasan, HAM.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji standar pelayanan minimum infrastruktur ekonomi dan sosial di perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif untuk mengevaluasi infrastruktur ekonomi dan sosial yang tersedia di perbatasan Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pelayanan minimum infrastruktur ekonomi dan sosial di perbatasan terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Nilai SPM rata-rata untuk infrastruktur ekonomi: jalan di Pulau Sebatik 56,3km/jiwa dan kabupaten Nunukan 61,4km/jiwa; listrik di Pulau Sebatik 68,8 % dan Kabupaten Nunukan 59%; air bersih di Pulau Sebatik 31,6% dan Kabupaten Nunukan 23%. Nilai (SPM) rata-rata untuk infrastruktur sosial: kesehatan di Pulau Sebatik untuk ibu hamil 89,7%, ibu bersalin 95,2%, bayi 88,6%, balita 66,1%, usia pendidikan dasar 49,6%, usia produktif 46,4%, usia lanjut 80,6%, hipertensi 68,9%, diabetes melitus 69,2%, orang dengan gangguan jiwa berat 97,2%, tuberkulosis 89,1%, orang dengan risiko hiv 75,4% dan Kabupaten Nunukan untuk ibu hamil 88,8%, ibu bersalin 95,2%, bayi 87,8%, balita 60,2%, usia pendidikan dasar 39,4%, usia produktif 30,4%, usia lanjut 69,2%, hipertensi 44,4%, diabetes melitus 56,2%, orang dengan gangguan jiwa berat 91,6%, tuberkolusis 85%, orang dengan risiko hiv 60,2%; pendidikan SD di pulau sebatik 75,2% dan kabupaten Nunukan 91,4%; pendidikan SMP di pulau sebatik 67,4% dan kabupaten Nunukan 50,8%; pendidikan SMA di pulau sebatik 79,6% dan kabupaten Nunukan 67,4%. Hal ini mempengaruhi potensi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor kendala, termasuk kendala geografis, dan masalah pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan standar pelayanan minimum infrastruktur ekonomi dan sosial di perbatasan Kabupaten Nunukan. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi infrastruktur, dan harmonisasi regulasi guna mendukung pembangunan wilayah perbatasan yang lebih baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara. Letak strategis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada di antara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudra yaitu samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan kawasan potensial bagi jalur lalu lintas antar negara. Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara baik di darat maupun laut yaitu Malaysia, Singapura dan Philipina. Indonesia Sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah + 17.508 pulau menimbulkan berbagai permasalahan seperti kaburnya batas-batas wilayah negara, penyelundupan barang dan jasa, pembalakan liar (illegal logging), perdagangan manusia (trafficking in person), terorisme, maraknya kejahatan trans nasional serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Karakteristik Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Perbatasan dan Kendala dalam Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Perbatasan. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan Karakteristik Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Perbatasan dilakukan dengan metode: 1) pendekatan state security berorientasi pada keamanan territorial negara yakni untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dengan pengerahan kekuatan militer. State security, hanya mencakup area politik dan militer, diamana keamanan negara hanya dapat terwujud bila dikawal secara ketat oleh militer. 2) Human security mulai menjadi prioritas ketika isu-isu kesejahteraan, sosial, dan lingkungan hidup mengemuka. Kebutuhan akan keamanan manusia yang terpenuhi merupakan modal utama bagi upaya menjaga keamanan negara. Pendekatan tersebut menekankan pada aspek kemanan manusia dalam pengertian luas yakni keamanan akan faktor ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Kendala Penegakan Hukum Kepolisian 1) struktur hukum, 2) substansi hukum, dan 3) budaya hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis secara yuridis empiris bentuk penanggulangan tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang oleh Kepolisian Resort Nunukan di daerah perbatasan; dan untuk mendeskripsikan mengenai hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Nunukan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang di daerah perbatasan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis empiris dengan dasar pemikiran bahwasanya objek yang hendak diteliti adalah seputar penerapan tugas dan fungsi kepolisian di Polres Nunukan dalam kerangka penanggulangan tindak pidana narkoba secara empiris dilapangan atau ditengah masyarakat meskipun pelaksanakan tugas tersebut, secara normatif dogmatik harus beranjak kepada peraturan undang-undang yang berlaku seperti undang-undang kepolisian, undang-undang narkotiak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk penanggulangan tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang oleh Kepolisian Resort Nunukan di daerah perbatasan, terbagi atas 3 (tiga) pola pendekatan, yaitu: Penanggulangan secara Pre-Emtif dalam konteks penanggulangan tindak pidana Narkoba oleh Polres Nunukan adalah jajaran kepolisian telah melakukan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan hukum kepada berbagai segmen masyarakat di Wilayah Hukum Perbatasan Nunukan. Untuk Bentuk penanggulangan secara preventif oleh Polres Nunukan, yaitu dalam bentuk tindakan pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi atau rawan terjadinya tindak pidana peredaran Narkoba. Sedangkan, pendekatan secara represif adalah bentuk penindakan oleh aparat kepolisian Polres Nunukan dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Nunukan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang di daerah perbatasan, yaitu: Kurangnya sarana prasarana perangkat teknologi dan alat test urine yang memadai; Kurangnya Partisipasi Masyarakat; Kualitas Sumber Daya Manusia Personil Polres Nunukan Yang Masih Kurang; Personil Yang Kurang Menjaga Rahasia Operasi Penindakan Narkoba
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penegakan hukum pidana terhadap penggunaan mata uang Ringgit Malaysia diperbatasan pulau Sebatik kabupaten Nunukan. Pertama, Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan mata uang Ringgit Malaysia di wilayah Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pemerintah kabupaten Nunukan terhadap penggunaan mata uang Ringgit Malaysia diwilayah Pulau Sebatik kabupaten Nunukan. Ketiga, skripsi ini merupakan penelitian empiris yuridis yang dilakukan secara langsung dilapangan dan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Bank Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Kepolisian Sektor Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, Kantor Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah. Data sekunder berasal dari undang-undang, buku, jurnal, artikel dan data-data internet. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Penegakan Hukum terhadap pelanggaran penggunaan mata uang Ringgit Malaysia dipulau Sebatik kabupaten Nunukan belum berjalan sebagaimana mestinya dibuktikan dengan tidak adanya perkara terkait pelanggaran penggunaan mata uang Ringgit Malaysia hingga saat ini, hal ini disebabkan tidak adanya penindakan secara tegas dari aparat berwenang khususnya dari pihak Kepolisian Republik Indonesia di wilayah tersebut. Kedua, Bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap penggunaan mata uang Ringgit Malaysia diwilayah pulau Sebatik kabupaten Nunukan yang terjadi di masyarakat hingga saat ini melalui kecamatan hanya upaya penyebaran informasi melalui sosialisasi, penyebaran selembaran, baleho, dengan kegiatan-kegiatan guna mengalakkan cinta NKRI, cinta Mata uang Rupiah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG GANDA DI PERBATASAN INDONESIA- MALAYSIA Vera Lestari 1640402015 Dr. Pither Palungan, S.E., M.Si Email: [email protected], Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penggunaan mata uang ganda diperbatasan Indonesia-Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh masyarakat Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah sebanyak 80 informan sebagai responden dalam penelitian. Peneliti menggunakan kuesioner dengan skala likert. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan dari 6 unsur pertanyaan kuesioner mengenai persepsi masyarakat terhadap penggunaan mata uang ganda di perbatasan diperoleh hasil akhir sebesar 74% yang berada pada kategori interval 60%-74%. Sehingga masyarakat setuju dan mendukung yang dilakukan bank Indonesia mengadakan sosialisasi BI terhadap uang Rupiah di perbatasan. justru masyarakat meminta agar bank Indonesia mengadakan terus menerus sosialisasi sehingga masyarakat di Desa Aji Kuning menghilangkan pola pikir masyarakat terhadap penggunaan uang Ringgit di perbatasan dan meningkatkan pola pikir masyarakat terhadap penggunan uang Rupiah ini sangat berarti diperbatasan.
