Optimalisasi Fungsi Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia Di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia Dan Malaysia Di Nunukan Kalimantan Utara)
Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara. Letak strategis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada di antara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudra yaitu samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan kawasan potensial bagi jalur lalu lintas antar negara. Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara baik di darat maupun laut yaitu Malaysia, Singapura dan Philipina. Indonesia Sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah + 17.508 pulau menimbulkan berbagai permasalahan seperti kaburnya batas-batas wilayah negara, penyelundupan barang dan jasa, pembalakan liar (illegal logging), perdagangan manusia (trafficking in person), terorisme, maraknya kejahatan trans nasional serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Karakteristik Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Perbatasan dan Kendala dalam Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Perbatasan. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan Karakteristik Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Perbatasan dilakukan dengan metode: 1) pendekatan state security berorientasi pada keamanan territorial negara yakni untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dengan pengerahan kekuatan militer. State security, hanya mencakup area politik dan militer, diamana keamanan negara hanya dapat terwujud bila dikawal secara ketat oleh militer. 2) Human security mulai menjadi prioritas ketika isu-isu kesejahteraan, sosial, dan lingkungan hidup mengemuka. Kebutuhan akan keamanan manusia yang terpenuhi merupakan modal utama bagi upaya menjaga keamanan negara. Pendekatan tersebut menekankan pada aspek kemanan manusia dalam pengertian luas yakni keamanan akan faktor ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Kendala Penegakan Hukum Kepolisian 1) struktur hukum, 2) substansi hukum, dan 3) budaya hukum.