ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
PROBLEMATIKA BAGI KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KEBUTUHAN POKOK DI PEBATASAN LONG NAWANG Yohanes Bid Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyelundupan kebutuhan pokok di wilayah perbatasan Long NAWANG, Kabupaten Malinau, yang menjadi tantangan serius bagi aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait telah menimbulkan berbagai problematika dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan di wilayah perbatasan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan kebutuhan pokok di perbatasan Long NAWANG; dan (2) apa saja problematika yang dihadapi Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyelundupan kebutuhan pokok di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier yang menunjang analisis. Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana penyelundupan dan kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan kebutuhan pokok di perbatasan Long NAWANG dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, Kepolisian menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi lintas instansi, serta belum adanya kebijakan terpadu dalam pengawasan di wilayah perbatasan. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum belum berjalan efektif dan berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan Kepolisian, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pembentukan kebijakan strategis yang mendukung sistem pengawasan terpadu di wilayah perbatasan guna meminimalisir tindak pidana penyelundupan kebutuhan pokok.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan publik yang memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di Rumah Sakit Pratama Sebatik, (ii) mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, dan (iii) merumuskan strategi kebijakan untuk peningkatan IKM. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui penyebaran kuesioner kepada 98 responden. Analisis data dilakukan berdasarkan perhitungan IKM sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit Pratama Sebatik berada dalam kategori “Baik”. Penilaian tersebut didasarkan pada sembilan unsur pelayanan, antara lain: (i) persyaratan layanan yang jelas dan mudah dipahami, (ii) prosedur yang cukup sistematis namun perlu disederhanakan bagi lansia dan penyandang disabilitas, (iii) waktu pelayanan yang relatif cepat meskipun mengalami perlambatan pada jam-jam sibuk, (iv) biaya yang terjangkau terutama bagi peserta BPJS, (v) jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (vi) kompetensi tenaga pelaksana yang baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, (vii) sikap petugas yang ramah dan empatik, (viii) sarana dan prasarana yang cukup memadai meskipun masih membutuhkan penambahan alat medis, serta (ix) mekanisme pengaduan yang dinilai baik meskipun partisipasi masyarakat masih rendah. Secara umum, pelayanan di Rumah Sakit Pratama Sebatik telah memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan ekspetasi masyarakat. Namun, diperlukan peningkatan pada aspek prosedural, kelengkapan sarana medis, dan sistem pengaduan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat di wilayah perbatasan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara. Letak strategis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada di antara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudra yaitu samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan kawasan potensial bagi jalur lalu lintas antar negara. Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara baik di darat maupun laut yaitu Malaysia, Singapura dan Philipina. Indonesia Sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah + 17.508 pulau menimbulkan berbagai permasalahan seperti kaburnya batas-batas wilayah negara, penyelundupan barang dan jasa, pembalakan liar (illegal logging), perdagangan manusia (trafficking in person), terorisme, maraknya kejahatan trans nasional serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Karakteristik Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Perbatasan dan Kendala dalam Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Perbatasan. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan Karakteristik Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Perbatasan dilakukan dengan metode: 1) pendekatan state security berorientasi pada keamanan territorial negara yakni untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dengan pengerahan kekuatan militer. State security, hanya mencakup area politik dan militer, diamana keamanan negara hanya dapat terwujud bila dikawal secara ketat oleh militer. 2) Human security mulai menjadi prioritas ketika isu-isu kesejahteraan, sosial, dan lingkungan hidup mengemuka. Kebutuhan akan keamanan manusia yang terpenuhi merupakan modal utama bagi upaya menjaga keamanan negara. Pendekatan tersebut menekankan pada aspek kemanan manusia dalam pengertian luas yakni keamanan akan faktor ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Kendala Penegakan Hukum Kepolisian 1) struktur hukum, 2) substansi hukum, dan 3) budaya hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG GANDA DI PERBATASAN INDONESIA- MALAYSIA Vera Lestari 1640402015 Dr. Pither Palungan, S.E., M.Si Email: [email protected], Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penggunaan mata uang ganda diperbatasan Indonesia-Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh masyarakat Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah sebanyak 80 informan sebagai responden dalam penelitian. Peneliti menggunakan kuesioner dengan skala likert. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan dari 6 unsur pertanyaan kuesioner mengenai persepsi masyarakat terhadap penggunaan mata uang ganda di perbatasan diperoleh hasil akhir sebesar 74% yang berada pada kategori interval 60%-74%. Sehingga masyarakat setuju dan mendukung yang dilakukan bank Indonesia mengadakan sosialisasi BI terhadap uang Rupiah di perbatasan. justru masyarakat meminta agar bank Indonesia mengadakan terus menerus sosialisasi sehingga masyarakat di Desa Aji Kuning menghilangkan pola pikir masyarakat terhadap penggunaan uang Ringgit di perbatasan dan meningkatkan pola pikir masyarakat terhadap penggunan uang Rupiah ini sangat berarti diperbatasan.
