standar pelayanan minimum infrastruktur ekonomi dan sosial di perbatasan indonesia-malaysia
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji standar pelayanan minimum infrastruktur ekonomi dan sosial di perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif untuk mengevaluasi infrastruktur ekonomi dan sosial yang tersedia di perbatasan Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pelayanan minimum infrastruktur ekonomi dan sosial di perbatasan terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Nilai SPM rata-rata untuk infrastruktur ekonomi: jalan di Pulau Sebatik 56,3km/jiwa dan kabupaten Nunukan 61,4km/jiwa; listrik di Pulau Sebatik 68,8 % dan Kabupaten Nunukan 59%; air bersih di Pulau Sebatik 31,6% dan Kabupaten Nunukan 23%. Nilai (SPM) rata-rata untuk infrastruktur sosial: kesehatan di Pulau Sebatik untuk ibu hamil 89,7%, ibu bersalin 95,2%, bayi 88,6%, balita 66,1%, usia pendidikan dasar 49,6%, usia produktif 46,4%, usia lanjut 80,6%, hipertensi 68,9%, diabetes melitus 69,2%, orang dengan gangguan jiwa berat 97,2%, tuberkulosis 89,1%, orang dengan risiko hiv 75,4% dan Kabupaten Nunukan untuk ibu hamil 88,8%, ibu bersalin 95,2%, bayi 87,8%, balita 60,2%, usia pendidikan dasar 39,4%, usia produktif 30,4%, usia lanjut 69,2%, hipertensi 44,4%, diabetes melitus 56,2%, orang dengan gangguan jiwa berat 91,6%, tuberkolusis 85%, orang dengan risiko hiv 60,2%; pendidikan SD di pulau sebatik 75,2% dan kabupaten Nunukan 91,4%; pendidikan SMP di pulau sebatik 67,4% dan kabupaten Nunukan 50,8%; pendidikan SMA di pulau sebatik 79,6% dan kabupaten Nunukan 67,4%. Hal ini mempengaruhi potensi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor kendala, termasuk kendala geografis, dan masalah pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan standar pelayanan minimum infrastruktur ekonomi dan sosial di perbatasan Kabupaten Nunukan. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi infrastruktur, dan harmonisasi regulasi guna mendukung pembangunan wilayah perbatasan yang lebih baik.