ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
This research on the validation of the species for seluang parang fish used COI gene markers. Sampling was carried out in Sekatak Bengara village, as well as morphologigal identification at the Fisheries Biology Laboratory of FPIK-UBT and molecular identification at Aquatic Molecular Biology of FPIK-IPB. Molecular identification began with DNA isolation process using a commercial Gene Aid Kit, the result pure DNA was amplified using universal COI primers and sequenced. The results of molecular identification showed a close relationship between sample in GenBank, namely Nematabramis everetti, which was found in the waters of Sabah, Malaysia with a genetic distance of 0,024.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis dan karakter molekuler ikan dari perairan Sungai Mentarang Hulu, Desa Long Berang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara menggunakan metode DNA barcoding dengan penanda gen mitokondria Cytochrome c Oxidase Subunit I (COI). Sampel yang dianalisis terdiri atas enam sekuen dengan kode RA1, RA2, RA4, RA5, RA9, dan RA11. Analisis dilakukan melalui ekstraksi DNA, PCR, elektroforesis, sekuensing, pencocokan sekuen pada database GenBank, analisis jarak genetik, dan filogenetik. Hasil pencocokan menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 93,24–100%, dengan kemiripan tertinggi RA1 dengan Tor douronensis, RA2 dengan Lobocheilos erinaceus, RA4 dengan Cyclocheilichthys repasson, RA5 dengan Parachela oxygastroides, RA9 dengan Hemibagrus fortis, dan RA11 dengan Gastromyzon ornaticauda. Jarak genetik terendah ditemukan pada RA5 dengan P. oxygastroides sebesar 0,000. Analisis filogenetik menunjukkan adanya pengelompokan sampel berdasarkan kedekatan genetik dengan sekuen pembanding. Berdasarkan hasil tersebut, DNA barcoding gen COI dapat digunakan untuk membantu menentukan identitas jenis serta mengetahui hubungan kekerabatan genetik ikan dari perairan Sungai Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan program yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), menganalisis persepsi anggota terhadap Program P2L, serta menganalisis dampak program di Kelurahan Kampung Empat, Kota Tarakan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 24 anggota KWT sebagai informan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan NVivo 12 Pro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota KWT didominasi oleh usia produktif, berpendidikan SMA, dan telah mengikuti Program P2L selama 4–5 tahun. Persepsi anggota terhadap Program P2L cenderung positif karena program memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan budidaya, penghematan pengeluaran rumah tangga, serta pemanfaatan lahan pekarangan yang lebih optimal. Meskipun terdapat kendala seperti serangan hama, keterbatasan sarana produksi, keterbatasan waktu, dan kondisi cuaca, anggota tetap mendukung keberlanjutan program. Program P2L juga memberikan dampak positif berupa peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, serta potensi tambahan pendapatan dari hasil panen. Dengan demikian, Program P2L berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan anggota KWT.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ANALISIS EVALUATIF TATA NIAGA KOMODITAS IKAN TERUMBU KARANG DI PULAU BALIKUKUP Abstrak Ikan terumbu karang merupakan komoditas unggulan bernilai ekonomi penting bagi masyarakat Pulau Balikukup, penelitian ini didasarkan pada belum optimalnya kesejahteraan nelayan ikan terumbu karang di Pulau Balikukup akibat rantai tata niaga yang tidak efisien dan lemahnya posisi tawar mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis saluran distribusi, mengidentifikasi komoditas, serta mengevaluasi efisiensi kinerja sistem tata niaga tersebut. Analisis penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif terhadap 30 nelayan dan 7 pengepul menggunakan indikator biaya pemasaran, margin, keuntungan, efisiensi, dan fisherman's share. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua saluran tata niaga: Saluran I (ekspor) terbukti sangat efisien dengan indeks 5,45%, biaya Rp 8.239/kg, dan margin Rp 108.166/kg; sedangkan Saluran II (lokal) tidak efisien karena rantainya lebih panjang dengan biaya mencapai Rp 21.631/kg dan margin Rp 214.000/kg. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan koperasi untuk memutus ketergantungan modal nelayan, investasi mesin es bertenaga surya guna menekan biaya rantai dingin, serta peningkatan pengawasan kelestarian ekosistem oleh pemerintah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISIS POLA TATANIAGA IKAN KARANG DI KECAMATAN PULAU DERAWAN KABUPATEN BERAU ABSTRAK Kecamatan Pulau Derawan memiliki potensi perikanan tangkap yang besar dengan ekosistem terumbu karang yang luas. Namun, keberadaan beberapa lembaga pemasaran dalam proses tataniaga ikan karang dapat memengaruhi biaya, margin pemasaran, bagian harga yang diterima nelayan (farmer’s share), dan efisiensi pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis saluran tataniaga, margin pemasaran, farmer’s share, dan efisiensi pemasaran ikan karang di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Penelitian dilaksanakan pada 10–25 April 2025 dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Responden berjumlah 35 orang, terdiri atas 15 nelayan, 10 pedagang pengepul/penampung, dan 10 pedagang pengecer. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan identifikasi langsung. Analisis data meliputi saluran pemasaran, margin pemasaran, farmer’s share, dan efisiensi pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat saluran tataniaga ikan karang. Margin pemasaran pada Saluran I dan II sebesar Rp9.000–Rp10.000/kg, Saluran III sebesar Rp14.000–Rp15.000/kg, sedangkan pada Saluran IV margin total mencapai Rp24.000–Rp25.000/kg. Farmer’s share pada pemasaran lokal mencapai 70,71%, sedangkan pemasaran luar daerah sebesar 48,3%. Nilai efisiensi pemasaran pada Saluran I sebesar 2,0–2,3% dan Saluran IV sebesar 0,80–0,88%, sehingga termasuk efisien berdasarkan kriteria penelitian. Sementara itu, Saluran II sebesar 6,5–7,0% dan Saluran III sebesar 8,25–9,40% termasuk tidak efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan panjang saluran dan biaya pemasaran berpengaruh terhadap margin, farmer’s share, dan efisiensi pemasaran ikan karang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat Desa Data Dian dalam pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang, yang kedua adalah Bentuk dan pelaksanaan hak masyarakat Desa Data Dian dalam pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang Hilir Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat Desa Data Dian dalam pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga konservasi. Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan konservasi, masyarakat adat diakui perannya meski kewenangan mereka masih terbatas oleh regulasi taman nasional. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 entang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat memberikan dasar hukum bagi pengakuan dan perlindungan adat, namun implementasinya di tingkat desa masih perlu diperkuat agar peran masyarakat dalam pengelolaan TNKM dapat berlangsung secara berkelanjutan. Masyarakat Desa Data Dian memiliki hak tradisional atas hutan TNKM untuk kebutuhan sehari-hari, dengan akses yang diatur demi kelestarian ekosistem. Pengelolaan dilakukan secara kolaboratif melalui Dewan Pengelola dan Pemantau Kawasan bersama pemerintah dan LSM, mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat menjadi subjek aktif dalam konservasi, sambil mendukung pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan ekonomi, dan pelestarian budaya serta kearifan loka
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil masih menjadi masalah gizi yang dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan serta gangguan pertumbuhan janin. Rendahnya pengetahuan ibu hamil mengenai KEK dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi upaya pencegahan dan penanganan KEK. Oleh karena itu, diperlukan media edukasi yang menarik dan mudah dipahami, salah satunya melalui komik edukasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas komik edukasi mengenai KEK dan PMT berbasis lokal (Artocarpus odoratissimus) terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain kuasi eksperimental one group pretest-posttest design. Sampel penelitian berjumlah 55 ibu hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Karang Rejo yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner pengetahuan berisi 15 pertanyaan benar-salah yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat, dengan uji normalitas Kolmogorov- Smirnov dan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum intervensi, mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan kategori cukup sebanyak 35 responden (63,6%), sedangkan setelah intervensi mayoritas memiliki tingkat pengetahuan kategori baik sebanyak 50 responden (90,9%). Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai p-value 0,001 (p 0,05), yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian komik edukasi. Kesimpulan penelitian ini adalah komik edukasi mengenai KEK dan PMT berbasis lokal (Artocarpus odoratissimus) efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu hamil.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Ikan Pelian (Tor tambroides) merupakan salah satu ikan air tawar bernilai ekonomis tinggi yang hidup pada perairan sungai berarus deras dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan lingkungan. Informasi mengenai aspek reproduksi ikan pelian diperlukan sebagai dasar pemgelolaan dan koservasi sumber daya ikan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek reproduksi ikan pelian yang meliputi Nisbah Kelamin, Tingkat Kematangan Gonad (TKG), dan Indeks Kematangan Gonad (IKG) di Sungai Mentarang Hulu, Desa Long Berang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Penelitian dilaksanakan pada Januari – Maret 2026 mengunakan metode deskriftif kuantitatif. Sampel ikan diperoleh dari hasil tangkapan nelayan menggunakan alat tangkap jala. Sebanyak 62 ekor ikan pelian berhasil dikumpulkan yang terdiri atas 38 ekor jantan dan 24 ekor betina. Pengamatan dilakukan melalui identifikasi Jenis Kelamin, pengamatan Tingkat Kematangan Gonad serta perhitungan Indeks Kematangan Gonad. Hasil penelitian menunjukan bahwa Nisbah Kelamin ikan Pelian tidak seimbang dengan perbandingan jantan dan betina sebesar 1,0: 0,63, dimana ikan jantan lebih dominan dibandingkan ikan betina. Tingkat Kematangan Gonad ikan jantan ditemukan pada TKG I dan II, sedangkan ikan betina ditemukan pada TKG I, II, III, dan IV. Nilai IKG ikan jantan berkisar antara 0,01 – 0,52%, sedangkan ikan betina berkisar antara 0,17 – 7,10%. Nilai IKG tertinggi ditemukan pada ikan betina TKG IV sebesar 5,73 – 7,10%, yang dimana menunjukan gonad telah matang dan siap memijah. Keberadaan ikan betina pada TKG IV mengindikasikan bahwa Sungai Mentarang Hulu diduga menjadi salah satu lokasi pemijahan ikan pelian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dasar dalam upaya pengelolaan dan konsrvasi ikan pelian secara berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Penelitian pengaruh interval penyiraman dan komposisi media tanam terhadap pertumbuhan tanaman seledri (Apium graveolens L.) untuk mengetahui pengaruh interval penyiraman dan komposisi media tanam, terhadap pertumbuhan tanaman seledri (Apium graveolens L.). Penelitian dilaksanakan di screen house dan laboratorium Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan, mulai bulan Juni hingga Agustus 2025. Metode percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari dua faktor dan diulang sebanyak empat kali. Faktor pertama adalah interval penyiraman (3 hari sekali, 5 hari sekali, dan 7 hari sekali). Faktor kedua adalah komposisi media tanam (tanah murni sebagai kontrol, campuran arang sekam dan tanah, dan campuran serbuk gergaji dan tanah). Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah tangkai daun, jumlah anakan, berat basah tanaman, dan berat basah akar. Data dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) taraf 5% dan diuji lanjut dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) taraf 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tunggal interval penyiraman memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap seluruh parameter pertumbuhan tanaman seledri. Sebaliknya, faktor tunggal komposisi media tanam memberikan pengaruh yang nyata terhadap parameter tinggi tanaman. Penggunaan media serbuk gergaji dan tanah (M3) menghasilkan rata-rata tanaman tertinggi sebesar 17,00 cm pada umur 35 hari setelah tanam (HST). Interaksi antara kedua faktor memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman dan berat basah tanaman. Kombinasi perlakuan antara penyiraman 3 hari sekali dengan media serbuk gergaji dan tanah (P1M3) menghasilkan tinggi tanaman optimal mencapai 19,00 cm pada 35 HST. Sementara itu, kombinasi perlakuan penyiraman 5 hari sekali dengan media tanah murni (P2M1) menghasilkan rata -rata berat basah tanaman tertinggi yaitu sebesar 22,25 gram.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ELSA ORAPLE, 2026 Penerapan Model KWL (Know, Want, Learned) untuk Meningkatkan Pembelajaran Menulis Karangan Narasi bagi Siswa Kelas VII di SMP Frater Don Bosco Tarakan. Skripsi jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Borneo Tarakan (dibimbing oleh Dr. Asih Riyanti, M.Pd dan Dr. Erna Wahyuni, S.S., M.A.). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertjuan untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas VII SMP Frater Don Bosco Tarakan melalui penerapan model KWL (Know, Want, Learned). Subjek penelitian berjumlah 27 siswa. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus yang masing-masing meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Data diperoleh melalui observasi aktivitas guru, tes keterampilan menulis karangan narasi, serta penilaian proyek pengisian lembar kerja KWL. Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa aktivitas siswa berada pada persentase 60% dengan kategori kurang baik, sedangkan aktivitas guru berada pada kategori sangat baik dengan skor 84. Keterampilan menulis karangan narasi siswa pada siklus I masih bervariasi, dengan ketuntasan belajar 40%. Selain itu, pada siklus II, setelah dilakukan perbaikan pembelajaran melalui bimbingan individual dan penguatan materi, aktivitas siswa meningkat menjadi 85,1% dengan kategori baik dan aktivitas guru meningkat dengan skor 93. Keterampilan menulis karangan narasi siswa mengalami peningkatan dengan ketuntasan belajar mencapai 100%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan model KWL (Know, Want, Learned) efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi bagi siswa kelas VII di SMP Frater Don Bosco Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Barang dan Jasa, serta Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan dan website resmi pemerintah daerah. Sampel terdiri dari 44 pemerintah daerah yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Barang dan Jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Sebaliknya, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan, yang berarti semakin tinggi ketergantungan daerah pada dana transfer pusat, semakin rendah tingkat transparansinya. Secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi lebih dipengaruhi oleh tingkat kemandirian fiskal daerah dibandingkan besarnya pendapatan atau belanja daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Distribusi barang antarwilayah di Indonesia masih menghadapi kendala tingginya biaya transportasi, khususnya pada penyeberangan antarpulau. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketimpangan distribusi logistik yang berdampak pada disparitas harga barang dan keterlambatan waktu pengiriman. Sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara membutuhkan penguatan jaringan transportasi untuk mendukung kelancaran distribusi barang antarwilayah. Biaya angkutan barang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis moda transportasi, waktu tempuh, kapasitas muat, aksesibilitas, dan jadwal keberangkatan kapal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur biaya operasional angkutan barang pada kapal Ferry dan kapal kayu serta mengevaluasi karakteristik operasional kedua jenis kapal dalam kegiatan distribusi barang. Metode yang digunakan adalah metode Biaya Operasional Kapal (BOK) untuk menghitung biaya operasional tahunan yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Analisis dilakukan melalui perhitungan komponen biaya operasional yang terdiri atas biaya penyusutan, bunga modal, asuransi, ABK, BBM, pelumas, air tawar, dan biaya perawatan, serta evaluasi karakteristik berdasarkan aspek biaya operasional, kapasitas angkut, fleksibilitas operasional, frekuensi trip, keselamatan, dan jangkauan pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan biaya operasional antara kapal Ferry dan kapal kayu dipengaruhi oleh besarnya masing-masing komponen biaya operasional. Kapal Ferry memiliki biaya operasional yang lebih tinggi karena kapasitas angkut yang besar, frekuensi perjalanan yang tinggi, serta sistem operasional yang lebih kompleks, sedangkan kapal kayu memiliki sistem operasional yang lebih sederhana. Selain itu, perbedaan karakteristik operasional menunjukkan bahwa masing-masing jenis kapal memiliki keunggulan dan keterbatasan dalam mendukung distribusi barang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa transformasi fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Perubahan signifikan pada masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, penguatan jaminan kesejahteraan perangkat desa, hingga pengaturan dana konservasi bagi desa di kawasan hutan, menuntut kesiapan adaptasi pada level pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan terbaru tersebut pada Pemerintah Desa Sungai Barang, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam proses transisinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi terhadap produk hukum desa, serta wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat di Desa Sungai Barang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Barang telah mulai melakukan penyesuaian administratif, terutama terkait sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan masa jabatan delapan tahun yang baru. Implementasi UU No. 3 Tahun 2024 di desa ini memberikan peluang besar pada stabilitas program pembangunan sektor unggulan, khususnya perkebunan kopi dan infrastruktur pengairan. Namun, ditemukan beberapa tantangan utama, yakni: 1) Keterbatasan sumber daya manusia dalam iii menerjemahkan regulasi baru ke dalam Peraturan Desa; 2) Perlunya penguatan fungsi pengawasan BPD guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan akibat perpanjangan masa jabatan; dan 3) Kesiapan infrastruktur digital desa dalam memenuhi mandat transparansi informasi publik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UU No. 3 Tahun 2024 di Desa Sungai Barang sangat bergantung pada sinergi antara kepemimpinan desa yang akuntabel dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Rekomendasi penelitian diarahkan pada perlunya bimbingan teknis intensif dari pemerintah daerah serta percepatan digitalisasi administrasi desa untuk mendukung tata kelola yang bersih dan efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Hukum Pidana Adat Dalam Penerapan Larangan Menjual Dan Mengkomsumsi Minuman Keras Pada Wilayah Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, ketentuan hukum adat yang mengatur larangan menjual dan mengonsumsi minuman keras di Kecamatan Kayan Hulu dan kendala pelaksanaan hukum adat terkait larangan menjual dan mengonsumsi minuman keras di Kecamatan Kayan Hulu Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Berdasarkan hasil penelitian Ketentuan larangan minuman keras dalam masyarakat adat Dayak kenyah didasarkan pada norma sosial dan keagamaan. Minuman keras dianggap merusak moral, memicu konflik, dan mengganggu ketertiban. Untuk menegakkan aturan, diterapkan sanksi seperti teguran, pengucilan sementara, denda, atau hukuman simbolik melalui ritual adat. Beberapa komunitas juga melarang konsumsi minuman keras dalam acara adat untuk menjaga kesakralan ritual. Larangan ini mencerminkan pentingnya adat dalam menjaga harmoni sosial. Penegakan larangan penjualan dan konsumsi minuman keras di Kecamatan Kayan Hulu melalui hukum adat menghadapi beberapa kendala utama. Pertama, perbedaan budaya dapat memicu konflik, di mana larangan ini menimbulkan ketegangan sosial. Kedua, aspek ekonomi menjadi tantangan, karena penjualan minuman keras adalah sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Ketiga, kurangnya sosialisasi dan lemahnya penegakan hukum mengurangi efektivitas aturan. Terakhir, larangan resmi dapat mendorong peredaran minuman keras ilegal, Keberhasilan kebijakan ini memerlukan edukasi, alternatif ekonomi, serta penegakan hukum yang tegas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Hukum Pidana Adat Dalam Penerapan Larangan Menjual Dan Mengkomsumsi Minuman Keras Pada Wilayah Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, ketentuan hukum adat yang mengatur larangan menjual dan mengonsumsi minuman keras di Kecamatan Kayan Hulu dan kendala pelaksanaan hukum adat terkait larangan menjual dan mengonsumsi minuman keras di Kecamatan Kayan Hulu Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Berdasarkan hasil penelitian Ketentuan larangan minuman keras dalam masyarakat adat Dayak kenyah didasarkan pada norma sosial dan keagamaan. Minuman keras dianggap merusak moral, memicu konflik, dan mengganggu ketertiban. Untuk menegakkan aturan, diterapkan sanksi seperti teguran, pengucilan sementara, denda, atau hukuman simbolik melalui ritual adat. Beberapa komunitas juga melarang konsumsi minuman keras dalam acara adat untuk menjaga kesakralan ritual. Larangan ini mencerminkan pentingnya adat dalam menjaga harmoni sosial. Penegakan larangan penjualan dan konsumsi minuman keras di Kecamatan Kayan Hulu melalui hukum adat menghadapi beberapa kendala utama. Pertama, perbedaan budaya dapat memicu konflik, di mana larangan ini menimbulkan ketegangan sosial. Kedua, aspek ekonomi menjadi tantangan, karena penjualan minuman keras adalah sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Ketiga, kurangnya sosialisasi dan lemahnya penegakan hukum mengurangi efektivitas aturan. Terakhir, larangan resmi dapat mendorong peredaran minuman keras ilegal, Keberhasilan kebijakan ini memerlukan edukasi, alternatif ekonomi, serta penegakan hukum yang tegas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas aparatur daerah dan kepatuhan regulasi terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan merupakan instrumen krusial bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan Explanatory Research. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 149 responden yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang, dan staf pengelola aset di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tarakan. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kualitas aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMD, mengindikasikan bahwa kompetensi individu memerlukan dukungan sistem kerja yang kuat. Sebaliknya, kepatuhan regulasi dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BMD, di mana pengawasan internal ditemukan sebagai faktor determinan yang paling dominan dalam model. Pengujian efek moderasi membuktikan bahwa pengawasan internal berperan sebagai katalisator yang memperkuat pengaruh kualitas aparatur terhadap kualitas pengelolaan aset. Namun, pengawasan internal ditemukan memitigasi pengaruh kepatuhan regulasi terhadap pengelolaan BMD (efek substitusi), yang menunjukkan bahwa kontrol sistemik yang ketat cenderung mengambil alih peran kepatuhan normatif aparatur secara mandiri. Nilai R-Square sebesar 0,917 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 91,7% variasi pengelolaan BMD. Implikasi penelitian ini menekankan urgensi peningkatan kapabilitas APIP dan integrasi fungsi pengawasan untuk mengoptimalisasi potensi aparatur dalam menjaga akuntabilitas aset daerah secara berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Distribusi barang merupakan komponen vital dalam sistem logistik yang mendukung ekonomi Kota Tarakan. Namun, saat ini terdapat ketidakselarasan antara jaringan jalan, tata ruang, dan pusat logistik, di mana aktivitas bongkar muat sering dilakukan di badan jalan yang memicu kemacetan dan ketidakteraturan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sistem distribusi barang dari pelabuhan ke gudang dan ritel, serta menganalisis kondisi integrasi sistem tersebut menggunakan pendekatan SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan dukungan analisis kuantitatif melalui pemberian bobot dan rating pada faktor internal (IFAS) dan eksternal (EFAS). Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner terhadap lima entitas utama, termasuk Dinas Perhubungan, pengelola pelabuhan, operator logistik, pengelola gudang, dan pelaku ritel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik distribusi barang di Tarakan didominasi oleh pergerakan truk kontainer dan box truck dari Pelabuhan Malundung dan Tengkayu I menuju gudang di pusat kota (Jl. Yos Sudarso, Jl. Diponegoro, dan Jl. KH. Agus Salim). Hasil analisis matriks SWOT menempatkan sistem distribusi Kota Tarakan pada Kuadran IV (skor strategi Weaknesses-Threats tertinggi sebesar 3,92), yang mengindikasikan situasi defensif. Kelemahan utama meliputi ketiadaan terminal logistik terintegrasi dan keterbatasan fasilitas bongkar muat, sementara ancaman utama adalah konflik lalu lintas dengan kendaraan pribadi dan keterbatasan lahan logistik di pusat kota. Penelitian ini merekomendasikan strategi minimalisasi kelemahan internal melalui penyusunan regulasi teknis distribusi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta perencanaan pembangunan zona logistik di wilayah pinggiran kota untuk mengurangi beban pusat kota.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG MILIK DAERAH DALAM PROSES PENATAUSAHAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU LERINNAWATI BID Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting pemerintah daerah yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Perlindungan hukum terhadap BMD menjadi krusial mengingat aset tersebut rawan terhadap penyalahgunaan, kehilangan, maupun pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap BMD dalam proses penatausahaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji implementasi penatausahaan BMD oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap BMD diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi tersebut menekankan pentingnya penatausahaan yang meliputi inventarisasi, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset daerah. Adapun implementasi penatausahaan BMD oleh DPMPTSP Kabupaten Malinau pada prinsipnya telah mengikuti ketentuan normatif, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan aset. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi aset daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi fungsi pengawasan agar perlindungan hukum terhadap BMD dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang ditetapkan sesuai dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan maupun pertimbangan kemampuan keuangannya. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah harus didasari dengan pengelolaan yang baik agar aset yang tercatat menjadi bahan pertimbangan. Permasalahan adalah sebagai berikut: Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Barang Persediaan Habis Pakai di Kabupaten Malinau (Studi Pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Malinau) dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Barang Persediaan Habis Pakai di Kabupaten Malinau (Studi Pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Malinau). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang semestinya diperlukan sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Bahwa kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan barang persediaan habis pakai di Kabupaten Malinau (studi pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Malinau) adalah perwujudan dari pelaksanaan kewenangan desentralisasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta penghapusan barang persediaan habis pakai yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan barang persediaan habis pakai di Kabupaten Malinau (studi pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Malinau) adalah bentuk pelaksanaan kewajiban hukum dan administrasi dalam pengelolaan aset daerah yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab tersebut mencakup aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, serta pengawasan terhadap barang persediaan habis pakai agar sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH BHABINKAMTIBMAS DI WILAYAH POLSEK MENTARANG Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana ringan berdasarkan pendekatan restorative justice serta pelaksanaan pendekatan tersebut terhadap pelaku tindak pidana ringan di wilayah Polsek Mentarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen terkait penerapan restorative justice di lingkungan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran penting sebagai ujung tombak kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ringan. Peran tersebut mencakup fungsi mediasi, fasilitasi dialog antara pelaku dan korban, serta mendorong tercapainya kesepakatan damai yang berkeadilan. Pelaksanaan pendekatan restorative justice oleh Bhabinkamtibmas di wilayah Polsek Mentarang dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini merekomendasikan agar pelaksanaan restorative justice diperkuat melalui peningkatan kapasitas Bhabinkamtibmas dalam bidang hukum dan komunikasi restoratif, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci agar pelaksanaannya di lapangan lebih terarah dan konsisten.
