ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja terhadap penahanan ijazah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Kota Tarakan serta mengetahui akibat hukum yang timbul dari tindakan penahanan ijazah oleh pemberi kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kota Tarakan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja atas praktik penahanan ijazah bisa dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tersedia. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 memuat kebijakan terkait larangan penahanan ijazah, namun belum sepenuhnya mencegah praktik tersebut karena tidak disertai sanksi khusus dan belum didukung oleh peraturan khusus di tingkat daerah. Selain itu, akibat hukum dari penahanan ijazah dapat mempengaruhi keabsahan persyarat kesepakatan dalam perjanjian kerja apabila terbukti terdapat ketidakseimbangan posisi tawar menawar dan keterpaksaan ekonomi. Penahanan ijazah tanpa dasar hukum yang sah juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pekerja, sehingga dapat dianalisis sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila seluruh unsurnya terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus di tingkat daerah, transparansi pemberi kerja dalam proses rekrutmen, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pekerja.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Supply Chain Management (SCM) pada UMKM Batik Metna di Kota Tarakan dengan melihat struktur rantai pasok, aliran barang, informasi, dan keuangan, proses SCM, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan rantai pasok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan melibatkan lima informan yang terdiri atas pemilik UMKM Batik Metna, pemasok bahan baku, pihak UMKM Center, dan dua orang konsumen. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SCM pada UMKM Batik Metna telah berjalan melalui keterlibatan pemasok bahan baku, Batik Metna sebagai produsen, UMKM Center sebagai salah satu saluran penyaluran, dan konsumen sebagai pihak akhir. Aliran barang, informasi, dan keuangan telah berlangsung, sedangkan proses SCM meliputi perencanaan, pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi yang masih dikelola secara sederhana dan fleksibel sesuai kondisi usaha. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan ketersediaan bahan baku, ketidaksesuaian antara persediaan dan permintaan, kebutuhan konfirmasi mengenai informasi stok, serta pencatatan transaksi yang belum sistematis. Upaya yang dilakukan meliputi pemanfaatan beberapa sumber bahan baku, penyesuaian pembelian dengan permintaan, pengaturan produksi berdasarkan kondisi stok, pemanfaatan UMKM Center, dan pertimbangan biaya dalam pengadaan serta produksi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor industri di Kota Tarakan dalam menggerakkan ekonomi lokal, yang dalam pengembangannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi, kendala permodalan, tingginya biaya logistik, serta rendahnya literasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi model Pentahelix, mengidentifikasi peran masing-masing unsur, mengetahui kendala pelaksanaan, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas kolaborasi dalam pengembangan UMKM sektor industri di Kota Tarakan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap 13 informan kunci yang merepresentasikan unsur pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima unsur Pentahelix telah menjalankan fungsi dasarnya masing-masing, namun sinergi antar-aktor masih berjalan secara parsial, belum terintegrasi secara optimal. Kendala utama meliputi koordinasi yang belum terpadu, masalah pembiayaan di lapangan, serta keterbatasan pemasaran digital. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya konsolidasi kelembagaan melalui konsorsium Pentahelix, hilirisasi riset akademik berbasis bahan baku lokal, serta penguatan rantai pasok logistik dan kemitraan bisnis-media yang adil guna mewujudkan pengembangan UMKM sektor industri yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis ikan dan mengetahui struktur komunitas ikan berdasarkan indeks keanekaragaman, keseragaman, serta dominansi di Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Kota Tarakan. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan jaring insang (gillnet), kemudian ikan yang diperoleh diidentifikasi berdasarkan karakter morfometrik dan meristik. Struktur komunitas dianalisis menggunakan Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H′), Indeks Keseragaman (E), dan Indeks Dominansi Simpson (C). Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima jenis ikan dari famili yang berbeda, yaitu Mugil cephalus, Megalops cyprinoides, Johnius trachycephalus, ikan putih caranx sp, dan Euristhmus microceps. Nilai indeks keanekaragaman pada ketiga stasiun berkisar 1,500–1,891 dan termasuk kategori rendah. Indeks keseragaman berada pada kisaran 0,913–0,946 yang menunjukkan komunitas dalam kondisi stabil, sedangkan indeks dominansi berkisar 0,284–0,375 dan tergolong rendah. Berdasarkan hasil tersebut, komunitas ikan di kawasan mangrove KKMB Kota Tarakan berada dalam kondisi relatif stabil dengan tingkat dominansi yang rendah, walaupun jumlah jenis yang ditemukan masih terbatas. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dasar untuk mendukung pengelolaan dan konservasi ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Kota Tarakan serta mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perjudian online di Kota Tarakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Tarakan unit Tipidter, serta studi pustaka terhapat regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Kota Tarakan telah dilakukan melalui proses penerimaan laporan informasi dari masyarakat, penyelidikan. Namun, sampai penelitian dilakukan belum terdapat perkara perjudian online yang berhasil ditingkatkan ke tahap penyidikan karena terdapat Hambatan dalam penegakan hukum berkaitan dengan sulitnya mengumpulkan alat bukti elektronik, keterbatasan sarana dan prasarana digital forensik, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi. Pemeriksaan barang bukti elektronik yang harus dilakukan melalui Laboratorium Forensik Kepolisian Surabaya juga menyebabkan proses penanganan perkara membutuhkan waktu yang lebih lama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kemampuan aparat dalam pengumpulan dan pembuktian alat bukti elektronik, peningkatan sarana dan prasarana digital forensik, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang dapat mendukung proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online Di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha kafe di Kota Tarakan terhadap kewajiban pembayaran royalti musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta menjelaskan kendala yang dihadapi pelaku usaha kafe dalam memenuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilaksanakan di Kota Tarakan. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan pelaku usaha kafe, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kewajiban pembayaran royalti musik oleh pelaku usaha kafe di Kota Tarakan belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kafe yang masih tergolong rendah. Berdasarkan indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto, hal ini ditandai dengan rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum, sikap hukum yang belum mendukung, serta perilaku hukum yang belum mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa kendala dalam pemenuhan kewajiban pembayaran royalti musik, yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti musik, minimnya sosialisasi dari LMKN, belum jelasnya tata cara pembayaran royalti, keberatan terhadap besaran tarif yang berlaku, rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana royalti, serta kurang optimalnya pengawasan dan penerapan sanksi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ANALISIS FLUKTUASI HARGA KOMODITAS UDANG WINDU (Penaeus monodon) DI KOTA TARAKAN Abstrak Fluktuasi harga komoditas udang windu (Penaeus monodon) menjadi tantangan utama bagi petambak di Kota Tarakan, yang berujung pada ketidakpastian pendapatan dan instabilitas sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika fluktuasi harga udang windu di tingkat lokal, mengevaluasi pengaruh variabel makroekonomi (kurs, volume ekspor, harga internasional), serta memproyeksikan pergerakan harga di masa depan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder time series bulanan selama 5 tahun (2021–2025). Data dianalisis menggunakan pemodelan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk dinamika harga dan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) untuk peramalan (forecasting). Hasil uji kointegrasi Bounds Test menunjukkan tidak terdapat hubungan ekuilibrium jangka panjang antara harga udang lokal dengan variabel makroekonomi. Pembentukan harga didominasi oleh guncangan jangka pendek dan riwayat harga masa lalu, mengonfirmasi adanya transmisi harga asimetris akibat struktur pasar oligopsonistik yang dikendalikan cold storage. Hasil peramalan dengan model ARIMA (1,1,0) memproyeksikan tren harga udang windu mengalami peningkatan (bullish) sepanjang tahun 2026, namun disertai pelebaran interval kepercayaan yang mengindikasikan tingginya risiko volatilitas pasar.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas kebijakan penagihan dan kepatuhan pelanggan terhadap penurunan penunggakan pembayaran air pada Perumda Air Minum Kota Tarakan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian adalah pelanggan Perumda Air Minum Kota Tarakan yang mengalami penunggakan pembayaran, sedangkan sampel berjumlah 95 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert. Analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R²) dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penagihan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penunggakan pembayaran air, yang berarti semakin efektif kebijakan penagihan diterapkan maka tingkat penunggakan pelanggan cenderung menurun. Kepatuhan pelanggan juga terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penunggakan pembayaran, sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan pelanggan dalam memenuhi kewajiban pembayaran rekening air, semakin rendah tingkat penunggakan yang terjadi. Secara simultan, efektivitas kebijakan penagihan dan kepatuhan pelanggan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penunggakan pembayaran air. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,896 mengindikasikan bahwa sebesar 89,6% variasi penunggakan pembayaran air dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 10,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TINGKAT KEBERDAYAAN PETANI RUMPUT LAUT (Kappaphycus alvarezii) DI KOTA TARAKAN Abstrak Kota Tarakan merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Provinsi Kalimantan Utara. Rumput laut jenis Kappaphycus alvarezii menjadi komoditas unggulan pada sektor perikanan dan kelautan yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Namun demikian, sektor ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama di Kota Tarakan adalah rendahnya tingkat keberdayaan petani dalam mengakses, teknologi budidaya informasi, permodalan, serta strategi pemasaran hasil produksi. Selain itu, harga rumput laut juga sering mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik petani rumput laut, tingkat keberdayaan petani rumput laut serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberdayaan. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling, melibatkan 50 responden. Analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda yang mencakup uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi dengan alat bantu SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik petani rumput laut di Kelurahan Pantai Amal didominasi oleh laki-laki, berada pada usia produktif, berpendidikan SMA, menjadikan budidaya rumput laut sebagai pekerjaan utama, serta memiliki pendapatan dan produksi yang relatif baik. Tingkat keberdayaan petani tergolong tinggi dengan persentase sebesar 86%. Faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keberdayaan petani adalah pemberdayaan petani dan persepsi petani, dengan persepsi petani sebagai faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat keberdayaan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kawasan mangrove di Kelurahan Kampung Empat, Kota Tarakan merupakan lahan rehabilitasi mangrove. Berdasarkan observasi, Keberhasilan pertumbuhan pohon pada lahan tersebut sangat krusial agar dapat berfungsi optimal dalam menyuplai kontribusi bahan organik yang menentukan tingkat kesuburan perairan di sekitarnya. Penelitian mengenai produksi serasah Rhizophora apiculata di Kelurahan Kampung Empat Kota Tarakan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan tegakan hasil penanaman tersebut dalam menyumbang material organik bagi produktivitas hayati perairan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari - April 2026. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 9 plot dengan periode dua kali setiap bulan. Kisaran suhu 29 oC-30 oC, salinitas 16 ppt - 20 ppt, pH 6 – 8 dan oksigen terlarut 4,1 mg/L - 4,7 mg/L. Kerapatan pohon 800-1500 pohon/ha. Produksi serasah berkisar antara 5,18 ± 1,54 ton/ha/tahun hingga 9,32 ± 3,64 ton/ha/tahun. Produksi serasah paling tinggi pada bulan Maret, yaitu 7,27 ± 2,57 ton/ha/tahun. Pada bulan ini intensitas matahari di Kota Tarakan paling tinggi, karena bulan ini merupakan puncak musim pancaroba pertama dimana posisi matahari tepat di atas garis khatulistiwa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pencemaran mikroplastik di perairan menjadi masalah lingkungan yang berpotensi menggangu ekosistem laut dan organisme akuatik, termasuk rumput laut budidaya. Rumput laut mampu mengakumulasi mikroplastik dari lingkungan sehingga dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dan karakteristik mikroplastik pada rumput laut Kappaphycus alvarezii yang dibudidayakan di Kota Tarakan. Penelitian dilaksanakan pada Januari hingga April 2026 di dua lokasi budidaya, yaitu Binalatung dan Tanjung Batu. Analisis mikroplastik dilakukan melalui destruksi sampel menggunakan H₂O₂ 50%, pemisahan dengan larutan NaCl, sentrifugasi, filtrasi menggunakan kertas saring Whatman 0,45µm, dan identifikasi menggunakan mikroskop stereo. Parameter yang diamati meliputi bentuk, warna, ukuran, dan kelimpahan mikroplastik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh rumput laut terkontaminasi mikroplastik dengan 103 partikel, terdiri atas 54 partikel di Binalatung dan 49 partikel di Tanjung Batu. Mikroplastik yang ditemukan berbentuk fragmen, fiber, dan film, dengan fragmen sebagai bentuk yang paling dominan. Warna mikroplastik yang teridentifikasi meliputi transparan, hitam, biru, coklat, hijau, dan ungu, dengan dominasi warna transparan dan hitam. Ukuran mikroplastik didominasi oleh kelompok 1000-5000 µm. Kelimpahan mikroplastik pada rumput laut di Binalatung sebesar 10,8 ± 1,92 partikel/g sampel, sedangkan di Tanjung Batu sebesar 9,80 ± 2,17 partikel/g sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah kawasan budidaya rumput laut di Kota Tarakan telah terpapar pencemaran mikroplastik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan limbah plastik dan pemantauan kualitas lingkungan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas perairan dan hasil budidaya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi etnomatematika pada artefak yang terdapat di Museum Sejarah Kota Tarakan. Fokus penelitian meliputi identifikasi artefak yang mengandung unsur etnomatematika serta identifikasi konsep dan prinsip matematika yang terdapat pada artefak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala UPT Museum Sejarah Kota Tarakan dan petugas museum. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh artefak yang mengandung unsur etnomatematika, yaitu Bebingon, Bubu Kanon, Bintul/Ambau, Telipos, Tempinak, Babun, dan Tar. Unsur etnomatematika pada artefak tersebut tercermin pada bentuk, pola, ukuran, dan struktur artefak. Konsep matematika yang ditemukan meliputi lingkaran, tabung, kerucut, kerucut terpancung, balok, persegi panjang, belah ketupat, segitiga, garis lengkung, pola, dan simetri. Prinsip matematika yang ditemukan meliputi keteraturan pola, hubungan ukuran, kesebangunan, dan keseimbangan bentuk. Temuan penelitian menunjukkan bahwa artefak Museum Sejarah Kota Tarakan tidak hanya memiliki nilai budaya dan sejarah, tetapi juga mengandung konsep dan prinsip matematika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Tidung. Artefak tersebut memiliki potensi sebagai sumber belajar matematika berbasis budaya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Ika Puspita.2026. Klausa Pemerlengkap Bahasa Massenrempulu Dialek Duri di Kota Tarakan (Kajian Sintaksis). Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Borneo Tarakan (dibimbing oleh Dr. Dwi Cahyono Aji, S.S.,M.A dan Muhammad Ilham, S.,S.M.Pd). Penelitian ini membahas klausa pemerlengkap dalam bahasa Massenrèmpulu dialek Duri di Kota Tarakan dengan kajian sintaksis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pendokumentasian bahasa daerah, khususnya bahasa Massenrèmpulu dialek Duri yang masih digunakan oleh masyarakat penuturnya di lingkungan perantauan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk dan fungsi klausa pemerlengkap dalam bahasa Massenrèmpulu dialek Duri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa tuturan bahasa Massenrèmpulu dialek Duri yang mengandung klausa pemerlengkap. Sumber data diperoleh dari penutur asli bahasa Massenrèmpulu dialek Duri yang berdomisili di Kota Tarakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, simak, rekam, catat, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode agih dengan teknik bagi unsur langsung untuk menentukan struktur klausa utama dan klausa pemerlengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausa pemerlengkap dalam bahasa Massenrèmpulu dialek Duri memiliki beberapa bentuk, yaitu klausa pemerlengkap verba, klausa pemerlengkap nomina, klausa pemerlengkap adjektiva, dan klausa pemerlengkap preposisional. Dari segi fungsi, klausa pemerlengkap berperan melengkapi makna unsur dalam klausa utama, seperti isi ujaran, isi pengetahuan, isi pikiran, isi harapan, isi perasaan, isi kabar, dan isi pembicaraan. Dengan demikian, klausa pemerlengkap memiliki peran penting dalam membentuk kalimat yang utuh secara sintaktis dan semantis.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil sikap peduli lingkungan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tarakan. Sikap peduli lingkungan diukur berdasarkan tiga indikator, yaitu: (1) merawat lingkungan sekolah, (2) membuang sampah pada tempatnya, dan (3) penghematan energi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VII dan VIII di salah satu SMP Kota Tarakan dengan jumlah sampel sebanyak 66 siswa yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan berupa angket Skala Likert dengan empat pilihan jawaban (SS, S, KS, TS) yang telah disusun berdasarkan kisi-kisi indikator sikap peduli lingkungan. Teknik analisis data menggunakan perhitungan persentase dan dikategorikan ke dalam kriteria sangat baik, baik, cukup, kurang, hingga sangat kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata sikap peduli lingkungan siswa secara keseluruhan berada pada kategori sangat baik, dengan rincian siswa kelas VII sebesar 84,3% dan siswa kelas VIII sebesar 83%. Berdasarkan jenis kelamin, siswa perempuan memiliki rata-rata sikap peduli lingkungan (84,86%) lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki (82,61%). Indikator tertinggi dicapai pada penghematan energi (kelas VII 93%, kelas VIII 88%), sedangkan indikator terendah pada merawat lingkungan sekolah (kelas VII 75%, kelas VIII 74%). Dengan demikian, profil sikap peduli lingkungan siswa SMP Kota Tarakan tergolong sangat baik namun masih perlu ditingkatkan pada aspek perawatan lingkungan sekolah secara konsisten.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum anak yang melakukan eksploitasi seksual melalui media sosial. Serta untuk mengetahui bentuk tanggunga jawab Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kota Tarakan dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yakni metode penelitian hukum yang melihat keberlakukan hukum dari segi nonhukum. Tipe penelitian ini berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan mengamati tentang cara bekerjanya hukum dalam masyarakat, dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakkan hukum penegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap aturan masalah sosial tertentu atau sebaliknya. Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Pemerintah Kota Tarakan, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tarakan selaku pihak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hasil penelitian penulis berkesimpulan bahwa Meskipun belum ada Undang-undang secara khusus yang mengatur anak yang melakukan eksploitasi seksual terhadap dirinya sendiri melalui media sosialnya, anak tetap berstatus sebagai korban karena berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2024 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena usia 12-18 tahun belum punya kapasitas hukum, kematangan psikologis, emosional, dan sosial untuk persetujuan seksual komersial. Adapun tanggung jawab Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kota Tarakan dalam perlindungan atas anak adalah dengan membuat regulasi dan menjalankan regulasi tersebut. Tetapi karena kurangnya regulasi, penegakkan hukum dan kesadaran dari masyarakat. Sehingga eksploitasi seksual yang dilakukan oleh anak masih terjadi khusunya di kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Kurangnya media interaktif yang mengenalkan fauna endemik Kalimantan yang ada di Kota Tarakan menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati lokal. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi pengenalan fauna endemik Kalimantan yang ada di Kota Tarakan berbasis Augmented Reality (AR) sebagai media informasi interaktif. Aplikasi menampilkan model tiga dimensi (3D) fauna endemik yang dilengkapi audio penjelasan menggunakan teknologi marker-based AR pada perangkat Android. Pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan metode Software Development Life Cycle (SDLC) yang meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pengujian dilakukan melalui marker tracking, pengujian pencahayaan, sudut kemiringan tracking, marker terhalang, Black Box Testing, dan Usability Testing. Hasil pengujian marker tracking menunjukkan rata-rata tingkat keberhasilan deteksi marker sebesar 85,71%, di mana sebagian besar marker dapat dikenali dan menampilkan objek fauna dengan baik. Hasil pengujian pencahayaan menunjukkan bahwa marker dapat terdeteksi pada kondisi cahaya matahari, cahaya lampu, maupun minim cahaya lampu, meskipun waktu deteksi lebih lambat pada kondisi minim cahaya lampu. Pada pengujian sudut kemiringan, waktu deteksi tercepat diperoleh pada sudut 90° sebesar 0,67 detik, diikuti sudut 45° sebesar 0,86 detik dan sudut 75° sebesar 1,11 detik. Hasil Black Box Testing untuk pengujian fitur aplikasi menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 100%, sedangkan Usability Testing untuk pengukuran kemudahan penggunaan aplikasi memperoleh nilai rata-rata 4,542 dari skala 5 atau setara dengan 90,84% dengan kategori sangat baik. Dengan demikian, aplikasi yang dikembangkan dapat menjadi media informasi interaktif untuk memperkenalkan fauna endemik Kalimantan yang ada di Kota Tarakan kepada masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis memerlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap setiap pelanggaran administratif pada setiap tahapan pemilu. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran administratif, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan serta penghitungan suara. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjaga integritas serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis penegakan hukum pada pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan. Penentuan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan narasumber 1 (satu) orang anggota Bawaslu Kota Tarakan. Jenis data yang digunakan mencakup data primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menjalankan penegakan hukum administratif sesuai prosedur yang berlaku melalui tahapan penerimaan laporan dan temuan, registrasi, kajian awal, klarifikasi, hingga pemberian rekomendasi dan putusan administratif. Akan tetapi, pelaksanaan penegakan hukum tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan akses terhadap data, perubahan regulasi pada saat tahapan berlangsung, serta keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum administratif oleh Bawaslu Kota Tarakan telah dilaksanakan sesuai kewenangan yang dimiliki, namun masih diperlukan peningkatan koordinasi, pengawasan, dan penguatan sistem administrasi guna menunjang efektivitas penegakan hukum pemilu.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Hukum Pidana terhadap penyebaran berita hoaks melalui media sosial Instagram serta menganalisis pengaruh letak geografis Kota Tarakan sebagai wilayah perbatasan terhadap pola penyebaran berita hoaks yang mengancam stabilitas keamanan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum Empiris yang didasarkan pada fakta-fakta lapangan melalui perilaku manusia, baik secara verbal maupun tindakan nyata. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari Kepolisian Resor (Polres) Kota Tarakan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tarakan. Populasi penelitian mencakup personel kepolisian yang menangani kasus ITE/hoaks serta wartawan yang bertugas di Kota Tarakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana hoaks di Kota Tarakan masih menghadapi tantangan besar karena sifat kejahatan siber yang borderless (tanpa batas). Kepolisian Resor Tarakan mengandalkan regulasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU No. 1 Tahun 2024 (ITE) sebagai dasar hukum utama. Namun, ketiadaan aturan spesifik mengenai siber di dalam Undang-Undang Kepolisian mengakibatkan keterbatasan ruang gerak taktis serta birokrasi penyidikan yang lambat dibandingkan kecepatan penyebaran hoaks itu sendiri. Selain itu, letak geografis Tarakan sebagai wilayah perbatasan menuntut adanya sinergi yang lebih kuat antara penegak hukum, media, dan masyarakat melalui penguatan literasi digital dan pengoptimalan peran Cyber Police dalam melakukan cyber patrol untuk menjaga stabilitas keamanan lokal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini menganalisis hubungan hukum pemegang Hak Pengelolaan (HPL) dan pengembang serta implikasinya terhadap perlindungan hak keperdataan pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) dalam sengketa THM Kota Tarakan. Permasalahan utama bersumber dari ketidakpastian perpanjangan HGB pasca peralihan ruko dari pengembang ke masyarakat di atas lahan HPL milik pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemegang HPL, developer, dan pemegang HGB merupakan hubungan hukum berlapis yang mengandung unsur publik dan privat. Pemegang HPL memiliki kewenangan penguasaan tanah berdasarkan pelimpahan dari negara, yang kemudian bekerja sama dengan developer melalui perjanjian untuk pengembangan lahan. Selanjutnya, developer melakukan peralihan kepada pihak ketiga melalui jual beli bangunan yang diikuti dengan pemberian HGB. Namun demikian, kedudukan pemegang HGB tetap bergantung pada persetujuan pemegang HPL, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum, khususnya ketika terjadi penolakan perpanjangan HGB. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti implikasi hukum bagi bangunan ruko yang dijadikan agunan Hak Tanggungan, di mana berakhirnya jangka waktu HGB mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan yang membebani bangunan tersebut secara otomatis. Bentuk perlindungan hak keperdataan bagi pemegang HGB dapat ditelusuri melalui ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Perlindungan tersebut mencakup kepastian hukum atas hak, hak prioritas untuk perpanjangan, serta upaya hukum melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, jika perpanjangan hak tidak diberikan, pemegang HGB berhak mendapatkan ganti rugi atas nilai investasi bangunan secara adil sebagaimana diatur dan janji pemerintah dalam Surat Nomor 591/142/Pem/1996.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pemerintah Kota Tarakan dalam penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang serta mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan terhadap korban tersebut, mengingat Kota Tarakan sebagai wilayah perbatasan dan kota pelabuhan memiliki kerentanan tinggi sebagai jalur perdagangan orang lintas wilayah maupun lintas negara. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara langsung kepada pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Tarakan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sebagai narasumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 tercatat 22 kasus perdagangan anak dengan total 36 korban, didominasi anak perempuan sebesar 75 persen dan kelompok usia remaja 13 hingga 17 tahun, dengan jenis eksploitasi terbanyak berupa eksploitasi seksual sebesar 50 persen. Pemerintah Kota Tarakan telah menjalankan tanggung jawabnya secara komprehensif melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP, hingga aparat kecamatan dan kelurahan, dengan cakupan layanan mulai dari pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi medis dan psikososial, reintegrasi sosial, hingga penegakan hukum terhadap pelaku. Mekanisme perlindungan hukum berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan menerapkan prinsip non-kriminalisasi korban, pendampingan hukum dan psikologis selama proses peradilan, penyediaan shelter, rehabilitasi bertahap, serta reintegrasi sosial yang didukung pendampingan berkelanjutan hingga tiga tahun, meskipun dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterlambatan layanan awal, terbatasnya relawan perlindungan anak di tingkat kelurahan, dan belum optimalnya mekanisme restitusi serta reintegrasi korban ke lingkungan keluarga.
