ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan kemudahan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyediakan layanan Samsat Keliling. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan kontribusi PKB terhadap PAD Kota Tarakan serta menguji pengaruh kemudahan akses pajak dan fasilitas layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner terhadap 100 wajib pajak pengguna layanan Samsat Keliling di Kota Tarakan. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan teknik simple random sampling. Analisis data dilakukan melalui analisis efektivitas dan kontribusi, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak kendaraan bermotor di Kota Tarakan tergolong efektif dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Kemudahan akses pajak Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan fasilitas tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, kemudahan akses pajak dan fasilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas layanan Samsat Keliling perlu terus dioptimalkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, sementara kualitas fasilitas tetap perlu dievaluasi guna mendukung pelayanan perpajakan yang lebih baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini berfokus pada kebijakan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik yang dilaksanakan oleh UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan transformasi layanan publik di bidang perpajakan yang menghadapi tantangan geografis, keterbatasan aksesibilitas, serta tuntutan digitalisasi administrasi publik. Permasalahan utama yang dikaji meliputi bentuk dan implementasi kebijakan pembayaran pajak secara elektronik serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat UPTD Bapenda, aparat terkait, serta wajib pajak kendaraan bermotor, ditunjang dengan studi dokumentasi terhadap peraturan daerah, peraturan gubernur, dan instrumen hukum lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 25 Tahun 2024, serta didukung oleh komitmen pemerintah daerah dalam memperluas digitalisasi layanan publik. Sistem ini membawa keunggulan berupa efisiensi waktu, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan masih terkendala oleh faktor geografis Kabupaten Malinau yang luas, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak, serta minimnya sosialisasi berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh faktor normatif, kelembagaan, teknis, sosial, dan kultural. Ke depan, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta program literasi digital partisipatif diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam Perubahan Identitas Kendaraan (Studi di Polres Malinau) Novera Nita Balang Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kendaraan bermotor yang mengalami perubahan identitas, baik bentuk, warna, maupun mesin, namun belum seluruhnya diregistrasi dan diidentifikasi sesuai ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan administrasi dan kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana penerapan pengaturan dan asas hukum registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor dalam praktik perubahan identitas kendaraan di Polres Malinau, serta bagaimana implementasi peraturan tersebut terhadap kendaraan yang mengalami perubahan identitas di Polres Malinau ditinjau dari teori penegakan hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi/pengamatan, dan wawancara dengan pihak Satlantas Polres Malinau serta masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor terhadap kendaraan yang mengalami perubahan identitas di Polres Malinau pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan perubahan identitas kendaraan bermotor, terutama di wilayah perbatasan, sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penegakan Hukum atas Pelanggaran Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kabupaten Bulungan Edy Jaya Kelebihan muatan (Over Dimension Over Loading / ODOL) pada kendaraan angkutan barang merupakan salah satu permasalahan serius dalam lalu lintas jalan di Indonesia. Praktik ODOL tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kabupaten Bulungan sebagai daerah dengan aktivitas transportasi barang yang cukup tinggi juga menghadapi permasalahan serupa. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur larangan serta sanksi terhadap pelanggaran kelebihan muatan, implementasi penegakannya masih menemui berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan kendaraan angkutan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen pendukung lainnya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan di Kabupaten Bulungan telah dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya. Namun, penerapannya belum optimal karena masih terdapat pelanggaran ODOL yang marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan di lapangan, keterbatasan sarana seperti jembatan timbang, rendahnya kesadaran hukum pengusaha angkutan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, budaya hukum, dan kesadaran masyarakat menjadi faktor yang saling mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan perbaikan regulasi pelaksana, penguatan sarana pengawasan berbasis teknologi, peningkatan profesionalisme aparat, serta sosialisasi hukum secara berkesinambungan agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dalam menekan pelanggaran ODOL di Kabupaten Bulungan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kendaraan listrik merupakan solusi ramah lingkungan karena sumber tenaganya berasal dari baterai. Salah satu contohnya adalah sepeda motor listrik Beatrix, yang menggunakan baterai rakitan berkapasitas 72 Volt 20 Ah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja baterai pack rakitan yang digunakan pada Beatrix di lingkungan Kota Tarakan. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan beberapa variabel seperti kondisi lingkungan dan jarak tempuh. Kinerja yang dianalisis adalah konsumsi tegangan, kapasitas, daya, dan temperatur baterai selama proses discharging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi tegangan tertinggi terjadi pada kondisi cuaca panas yaitu 6,50 volt, sedangkan tegangan terendah terjadi pada kondisi cuaca hujan yaitu 2,27 volt. Untuk konsumsi kapasitas baterai tertinggi terjadi pada kondisi cuaca panas yaitu 4,30 Ah dan kapasitas terendah terdapat pada kondisi cuaca hujan yaitu 2,13 Ah. Diferensiasi temperatur baterai tertinggi terdapat pada kondisi cuaca panas yaitu 5,3°C sedangkan diferensiasi temperatur baterai terendah terdapat pada kondisi cuaca hujan dan malam hari yaitu 1,0°C. Konsumsi daya baterai tertinggi terdapat pada kondisi cuaca panas yaitu 26,22 Wh dan konsumsi daya terendah terdapat pada kondisi cuaca hujan yaitu 4,84 Wh. Konsumsi daya spesifik baterai tertinggi terdapat pada kondisi cuaca panas yaitu 2,62 Wh/km dan konsumsi daya spesifik terendah terdapat pada kondisi cuaca hujan yaitu 0,48 Wh/km.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Kendaraan listrik saat ini telah banyak digunakan di masyarakat Indonesia. Namun, dengan harga kendaraan listrik yang masih mahal, maka cara alternatifnya adalah dengan mengkonversi kendaraan motor bakar menjadi kendaraan listrik atau biasa disebut kendaraan listrik konversi. Dalam kendaraan listrik konversi, sistem transmisi daya menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa sistem transmisi motor listrik konversi menggunakan gear set pulley komersial yang dibandingkan dengan sistem transmisi statis pada kendaraan listrik konversi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pengujian eksperimental kuantitatif dengan cara menguji kendaraan listrik konversi pada kondisi tanpa beban dan dengan beban dengan variasi jarak 100 hingga 200 meter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gear set pulley memiliki performa lebih baik dibandingkan transmisi statis dengan mencapai kecepatan rata-rata 50,8 km/jam pada jarak 100 meter dengan waktu tempuh 10 detik. Sementara kecepatan sudut puli 2 mencapai 992,4 rad/s pada bukaan throttle 100%, menunjukkan performa tertinggi dibandingkan transmisi statis. Kecepatan sudut puli 1 juga optimal di angka 407 rad/s pada bukaan throttle 100%. Dapat disimpulkan bahwa gear set pulley lebih efisien dalam mentransfer tenaga dan meningkatkan kecepatan kendaraan listrik "Beatrix".
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menguji performa kendaraan listrik konversi (Beatrix) dalam berbagai kondisi lingkungan di Kota Tarakan menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Pengujian dilakukan secara langsung di lapangan yakni di sekitar Kecamatan Tarakan Timur mencakup berbagai kondisi jalan, termasuk tanjakan, turunan, dan jalan datar dengan variasi jarak tempuh (10 km, 20 km, dan 30 km) serta kondisi cuaca berbeda yaitu cuaca panas, hujan, dan malam hari. Parameter yang diukur mencakup temperatur komponen utama Beatrix, seperti baterai, ECU, dan motor listrik, serta konsumsi daya baterai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi jarak tempuh listrik dan kondisi lingkungan mempengaruhi kinerja kendaraan listrik konversi. Pada kondisi cuaca panas dengan temperatur sebesar 31°C, terjadi peningkatan temperatur tertinggi pada Motor Listrik BLDC sebesar 14,47°C, ECU sebesar 10,57°C, dan Baterai sebesar 5°C. Sementara itu, pada kondisi hujan dan malam hari dengan temperatur 28°C, peningkatan temperatur lebih terkendali, dengan rata-rata kenaikan temperatur Motor Listrik BLDC di bawah 10°C dan ECU serta Baterai di bawah 5°C. Konsumsi daya tertinggi terjadi pada kondisi cuaca panas dengan nilai 26,13 Wh pada jarak 20 km, sebelum mengalami penurunan menjadi 16,83 Wh pada jarak 30 km. Sebaliknya, pada kondisi hujan, konsumsi daya menurun dari 11,01 Wh pada jarak 10 km menjadi 4,66 Wh pada jarak 30 km. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan di Kota Tarakan berpengaruh terhadap performa kenaikan temperatur kendaraan listrik konversi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tidak adanya alternatif lain selain jalur transportasi air dalam penyeberangan Rute Tarakan – Kabupaten Tana Tidung membuat maraknya penyeberangan yang terjadi di pelabuhan – pelabuhan di Kota Tarakan, pemilihan tempat penyeberangan yang disesuaikan dengan kebutuhan penumpang maupun pemberhentian rute, membuat variasi tempat awal penyeberangan (pelabuhan) di Kota Tarakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tarif angkutan penumpang dengan kemampuan dan kesediaan penumpang dalam membayar yang disesuaikan dengan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) speedboat. Data yang didapat merupakan hasil wawancara kepada responden, pemilik (owner), mandor, dan pegawai dari speedboat itu sendiri di Pelabuhan Tengkayu I dan Pelabuhan Belakang Ramayana. Terdapat lima rute dalam penelitian ini, dari Kota Tarakan menuju Kabupaten Tana Tidung, yaitu Rute Tarakan – Sesayap, Tarakan – Bebatu, Tarakan – Menjelutung, Tarakan – Sengkong, Tarakan - Tideng Pale.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah permasalahan yaitu sebuah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang menurut data nasional mengalami peningkatan di setiap tahunnya yaitu pada tahun 2022 13,607 kasus, dan meningkat di tahun 2023 sebanyak 37,684 kasus. Sedangkan daerah kota tarakan yang setiap tahunnya mengalami naik turun dalam lima tahun terakhir yaitu dengan total 36 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan pencurian kendaraan bermotor oleh Polres Tarakan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang lansung terjun ke instansi kepolisian yaitu Polres Tarakan untuk menanyakan dan meminta data-data yang sesuai dengan keperluan peneliti diantaranya data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hukum yang diperoleh dari sumber pertama dengan melakukan wawancara dengan Satreskrim Polres Tarakan. Adapun data sekunder adalah Undang-Undang, Buku, Jurnal dan data pendukung lainnya. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini, penulis menganalisis bahwa yang pertama mengenai upaya preventif pihak kepolisian melaksanakan beberapa langkah-langkah seperti penyuluhan hukum, razia dan patroli. Kedua, upaya refresif dari kepolisian adalah inventarisasi dan analisa data awal, melakukan penindakan dan melanjutkan proses penyelesaian hasil penindakan. Meskipun pada dasarkan kejahatan sulit buat dihilangkan dan data yang menunjukkan adanya naik turun kasus pencurian kendaraan bermotor di kota Tarakan, namun bisa diminimalisir dengan cara pencegahan dan memberikan sanksi kepada pelaku dengan hukum yang berlaku. This research is motivated by a problem, namely the criminal act of motor vehicle theft which according to national data has increased every year, namely in 2022 there were 13,607 cases, and increased in 2023 by 37,684 cases. Meanwhile, the Tarakan city area has experienced ups and downs every year in the last five years, with a total of 36 cases. This research aims to find out how the Tarakan Police handle motor vehicle theft. This thesis uses an empirical legal research method that goes directly to the police agency, namely the Tarakan Police, to ask and request data that suits the researcher's needs, including primary data and secondary data. Primary data is legal data obtained from the first source by conducting interviews with the Tarakan Police Criminal Investigation Unit. The secondary data is laws, books, journals and other supporting data. The results obtained from this research, the author analyzes are that the first is regarding preventive efforts by the police to carry out several steps such as legal education, raids and patrols. Second, the police's repressive efforts include inventory and analysis of initial data, taking action and continuing the process of resolving the results of the action. Even though crime is difficult to eliminate and data shows that there are ups and downs in cases of motor vehicle theft in the city of Tarakan, it can be minimized by preventing and providing sanctions to perpetrators according to applicable law.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tree problem in this research is Indonesia, as a country of law, considers that actions carried out by the community must be based on applicable legal regulations. Deviations that often occur in the field of transportation, especially motorized vehicles, are many violations regarding vehicle modifications using unsuitable exhausts that exceed the threshold, designed in such a way that the sound tends to be noisy and disturb the public and users. other way. Arrangement law related use exhaust No Eligible only limited user just However No For the seller . That matter make exists emptiness law so that No seldom Public opinion that use exhaust No Eligible free used . As for rule about follow criminal use exhaust No Eligible refer Article 285 paragraph (1) jo Article 106 paragraph 3 Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation as has been changed mbe Regulation Replacement Constitution Number 2 of 2022 concerning Create Work Riders who use exhaust noisy Can imprisoned for a maximum of one month or fine maximum IDR 250 thousand . This research was conducted with use type study law normative . Approach used in this research is Approach Law ( Statute Approach ) and Approach Conceptual ( Conceptual Approach ). In this context , modification vehicle motorized must obey stipulated conditions by agent single holder brand and general vehicle repair shop designated motorbike by minister . Regulating articles test type , requirements technical , and procedural modification vehicle must heeded For ensure security , feasibility , and compliance vehicle motorized to standards that have been set . Reason or obstacles experienced police Unit So Cross Police in do prevention to happen violation use exhaust No Worth doing by driver vehicle motorized wheel two that is Internal causes include lack of socialization towards general public , Apart from internal causes , there are also causes external that is Still low level awareness law driver vehicle motorized wheel two who use exhaust No Still worth it Not yet fulfil technical roadworthy accordingly with Constitution Number 22 of 2009 concerning So Road Traffic and Transport , and also If seen from enforcement data exhaust No Eligible previously experience enhancement It means efforts made by party Unit So Cross Police Still Not yet effective .
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas atas pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan pendapatan daerah Kota Tarakan pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 dan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di kantor SAMSAT BPPRD Kota Tarakan dengan data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tarakan tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas pajak daerah dan analsiis kontribusi. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tergolong cukup efektif karena rata-rata 95,445% yaitu sebesar 107,11% pada tahun 2018, 101,43% pada tahun 2019, 89,20% pada tahun 2020, dan 88,04% pada tahun 2021. Sedangkan, kontribusi yang diberikan oleh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah juga termasuk baik karena rata-rata sebesar 41,75% yaitu 39% pada tahun 2018, 54% pada tahun 2019, 37% pada tahun 2020, dan 37% pada tahun 2021.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimisi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi,serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan TNKB modifikasi di Kota Tarakan dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran TNKB modifikasi di Kota Tarakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Penegakan hukum dalam pelanggararan TNKB modifikasi ini sudah dijalankan oleh Kepolisian Resor Tarakan khususnya Satlantas tetapi belum berjalan maksimal dikarenakan beberapa faktor penyebab diantaranya kurang pahamnya masyarakat akan peraturan terkait TNKB dan masih rendah nya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat, serta keterlambatan pemberian TNKB dari pihak kepolisian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu jenis pajak daerah yang menghasilkan pendapatan yang cukup. Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah jenis pajak yang paling banyak berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD). Program Samsat Keliling memudahkan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor untuk membayar pajaknya tanpa harus mengunjungi Samsat induk karena lokasinya yang mudah ditemukan. Untuk melihat bagaimana program Samsat Keliling Kota Tarakan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka perlu adanya menghitung efektivitas dari program Samsat Keliling. Efektivitas realisasi penerimaan PKB merupakan ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target penerimaan dapat direalisasikan. Efektivitas penerimaan PKB dapat diukur menggunakan rumus realisasi penerimaan PKB dibagi dengan target penerimaan PKB dikali dengan 100%. Penelitian ini bersifat Kuantitatif Desktiptif yang datanya diambil dari data penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT BAPENDA/SAMSAT Kota Tarakan. Hasil dari penelitian ini menunjukan efektivitas dari program Samsat Keliling berdasarkan data penerimaan pajak realisasi program Samsat Keliling Kota Tarakan tahun 2019-2022 masih sangat kecil yaitu di bawah 60% dan tergolong tidak efektif. Penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 sebesar 2,74%, pada tahun 2020 sebesar 18,29%, pada tahun 2021 sebesar 10,56%, dan pada tahun 2022 sebesar 12,67 %.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK KEBIJAKAN HUKUM PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UPT BAPENDA WILAYAH MALINAU Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor merupakan sebuah kebijakan hukum Pemerintah Daerah, dalam mencapai suatu tujuan tertentu.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kebijakan Hukum Pembebasan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor Upt Bapenda Wilayah Malinau. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; pertama; Kebijakan hukum dalam pembebasan bea balik nama kenderaan bermotor, kedua; Kendala yang dihadapi dalam kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Malinau Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, Kebijakan hukum dalam pembebasan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor di Wilayah provinsi kalimantan Utara adalah memudahkan pemilik kendaraan yang berasal dari luar untuk mempermudah Masyarakat mendaftaran kendaraannya yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Utara, kebijakan ini maksudkan meningkatkan Pajak kendaraan Bermotor sebagai salah satu jenis Pajak daerah yang selanjutnya memberikan kontribusi sebagai sumber pembiayaan pembangunan di provinsi kalimantan Utara. Kedua; Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Malinau adalah proses BBNKB tidak bisa dilakukan secara online yang diatasi dengan melakukan pengurusan sesuai alurnya mulai dari cabut berkas ke Samsat asal sampai permohonan balik nama ke Samsat Malinau masih adanya oknum yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan BBNKB diatasi dengan adanya pembinaan rohani dan mental secara rutin bagi pegawai Samsat, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat diatasi dengan melakuukan edukasi terhadap masyarakat. Kata Kunci, Kebijakan Hukum, Bea Balik Nama, Kendaraan Bermotor
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan pajak daerah jenis bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Utara dan menganalisis penentuan tarif pajak daerah terhadap bea balik nama kendaraan bermotor yang berkeadilan di Provinsi Kalimantan Utara. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-Undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Penentuan Tarif Pajak Daerah Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Selanjunya untuk Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019. Peraturan Daerah ini dalam pengaturannya juga tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prinsip Keadilan dalam perpajakan terbagi dalam keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal adalah keadilan perpajakan yang menekankan keadilan berdasarkan undang-undang pajak yang bersangkutan, yaitu setiap subjek pajak harus di kenakan subjek yang sama. Sedangkan keadilan pajak secara vertikal adalah keadilan yang menekankan beban pajak sesuai dengan objek pajaknya. 1) Pemerataan secara vertikal yaitu hubungan dalam pembebanan pajak atas pendapatan yang berbeda-beda; 2) Keadilan secara horizontal yaitu hubungan pembebanan pajak dengan sumber penghasilan; 3) Keadilan secara geografis yaitu pembebanan pajak harus adil antara penduduk di berbagai daerah. Beban pajak merupakan ukuran adil tidaknya pemungutan pajak yang diterapkan sedangkan besarnya beban pajak dipengaruhi oleh dasar perhitungan, atau dasar pengenaan pajak, disamping susunan tarif pajak yang di terapkan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan sekatak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sekatak. Teknik sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang berjumlah 83 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode PLS-SEM (Partial least Square – structural Equation Modeling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Sedangkan variabel pengetahuan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Adapun secara simultan variabel tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Kendaraan listrik saat ini telah banyak digunakan salah satunya adalah kendaraan listrik hasil konversi dari kendaraan motor bakar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses konversi dan peforma dari sepeda motor honda beat 110 CC menjadi sepeda motor listrik (electric vehickle) 2 kW. Proses konversi dilakukan dengan mengganti sistem penggerak motor bakar menjadi motor listrik Brush Less Direct Current 2 kW, menambahkan kontroller juken 10 merek bintang racing team, menggunakan baterai GESITS serta memodifikasi sistem transimisi CVT motor bakar. Hasil pengujian motor listrik konversi, pada pengujian penggerak CVT diperoleh adanya peningkatan kecepatan pada sepeda motor listrik ketika sistem CVT dipatenkan dibandingkan tidak (CVT normal). Konsumsi daya baterai yang dihasilkan pada jalan mendatar sejauh 500 meter pada kecepatan 20, 30, 40 km/jam ialah 533,28, 1.127, dan 2.261,17 watt. Sementara konsumsi daya baterai yang dihasilkan pada jalan menanjak sejauh 100 meter pada kecepatan 20, 30, 40 km/jam ialah 1.963,65, 2.662,3, dan 3.476,52 watt. Torsi yang dihasilkan pada puli sekunder CVT sebesar 19,09 Nm pada putaran 9416 rpm dan torsi yang dihasilkan pada puli primer CVT sebesar 39,96 Nm pada putaran 4500 rpm.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Kendaraan listrik merupakan kendaraan yang berpenggerak motor listrik sehingga
menjadi ramah lingkungan dan dapat mengatasi masalah kelangkaan bahan bakar
minyak. Pada kendaran listrik terdapat tiga komponen utama yakni baterai,
kontroler dan motor listrik, dimana ketiga komponen ini memiliki rentang
temperatur kerja pada saat beroperasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui
pengaruh kecepatan dan beban terhadap panas yang dihasilkan baterai, kontroler,
dan motor listrik pada proses pengkonversian sepeda motor bakar menjadi
kendaraan listrik. Baterai yang digunakan jenis Lithium-Ion 72V, kontroler jenis
Juken 10 EV dan motor listrik jenis BLDC 2 kW. Penelitian ini dilakukan
menggunakan metode pengujian dengan memvariasikan kecepatan dan beban.
Hasilnya menunjukkan bahwa kecepatan dan beban mempengaruhi kenaikan
temperatur sehingga masing-masing komponen terjadi perubahan nilai kalor. Kalor
tertinggi yang dihasilkan oleh komponen baterai dan motor listrik terjadi pada
beban 113 kg dan kecepatan 40 km/jam, dimana nilai kalor baterai adalah 14.128
Joule dan motor listrik 34.437 Joule. sedangkan untuk kontroler tidak mengalami
perubahan nilai kalor karena adanya sistem pendingin pada kontroler.
Electric vehicles become environmentally friendly and can overcome the problem of scarcity of fuel oil. In electric vehicles, there are three main components, namely batteries, controllers and electric motors, where these three components have a working temperature range when operating. The research aimed to determine the effect of speed and load on the heat generated by the battery, controller, and electric motor in the process of converting a combustion motorbike into an electric vehicle The battery used a 72V Lithium-lon type, Juken 10 EV type controller and 2 kW BLDC type electric motor. This research was conducted using a test method by varying the speed and load. The results showed that the speed and load affect the temperature rise, so each component changes the calorific value. The highest heat generated by the battery and electric motor components occurs at a load of 113 kg. and a speed of 40 km/h, where the calorific value of the battery is 14,128 joules and the electric motor was 34,437 joules. The controller did not change in calorific value due to the cooling system in the controller.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kota Tarakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode analisis linear berganda, dengan data time series tahun 2015-2021 pajak reklame di Kota Tarakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel jumlah penduduk, jumlah kendaraan, jumlah perusahaan dan toko serta PDRB Kota Tarakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Demikian juga secara parsial jumlah penduduk, jumlah kendaraan, jumlah perusahaan dan toko serta PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame Kota Tarakan. Koefisien determinan terdapat hubungan yang erat antara variabel bebas (X1,X2,X3,X4) dengan variabel terikat (Y) sebesar 95,4% hal ini menunjukan bahwa variabel jumlah penduduk, jumlah kendaraan, jumlah perusahaan dan toko serta PDRB mampu menerangkan 95,4% variabel terikat (Y) sedangkan sisanya 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
