Hasil pencarian

ThesisOpen AccessMetadata saja

EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SECARA ELEKTRONIK (STUDI UPTD BAPENDA KELAS A WILAYAH MALINAU)

TEGGAR PERKASA PUTRA, T. STP

2026•

Penelitian ini berfokus pada kebijakan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik yang dilaksanakan oleh UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan transformasi layanan publik di bidang perpajakan yang menghadapi tantangan geografis, keterbatasan aksesibilitas, serta tuntutan digitalisasi administrasi publik. Permasalahan utama yang dikaji meliputi bentuk dan implementasi kebijakan pembayaran pajak secara elektronik serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat UPTD Bapenda, aparat terkait, serta wajib pajak kendaraan bermotor, ditunjang dengan studi dokumentasi terhadap peraturan daerah, peraturan gubernur, dan instrumen hukum lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 25 Tahun 2024, serta didukung oleh komitmen pemerintah daerah dalam memperluas digitalisasi layanan publik. Sistem ini membawa keunggulan berupa efisiensi waktu, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan masih terkendala oleh faktor geografis Kabupaten Malinau yang luas, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak, serta minimnya sosialisasi berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh faktor normatif, kelembagaan, teknis, sosial, dan kultural. Ke depan, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta program literasi digital partisipatif diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan PublikPajak Kendaraan BermotorSistem Pembayaran ElektronikEfektivitas Hukum.

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail

ThesisOpen AccessMetadata saja

ANALISIS IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PPK-BLU) PADA BLU UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA (UPBU) JUWATA

ELVIAN ROLLYANTO

2025•

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan kebijakan strategis dalam reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia, yang mengadopsi prinsip New Public Management (NPM). Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi satuan kerja pemerintah dalam mengelola keuangan secara efisien, produktif, dan akuntabel tanpa mengabaikan orientasi pelayanan publik. UPBU Juwata Tarakan, sebagai UPT di bawah Kementerian Perhubungan, telah berstatus BLU sejak 2017 dan memainkan peran strategis dalam mendukung konektivitas serta pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PPK-BLU di UPBU Juwata dan mengevaluasi sejauh mana pengelolaan keuangannya mencerminkan prinsip good governance, efisiensi anggaran, serta peningkatan kualitas layanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan telaah dokumen seperti RSB, RBA, DIPA, dan laporan keuangan BLU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPK-BLU memberikan manfaat nyata, seperti fleksibilitas dalam pengelolaan PNBP, percepatan realisasi anggaran, dan peningkatan akuntabilitas pelaporan. Namun, tantangan seperti belum optimalnya Pemanfaatan teknologi informasi, kurangnya pelatihan SDM, lemahnya koordinasi internal, serta dinamika eksternal seperti perubahan regulasi dan tekanan terhadap standar layanan masih menjadi hambatan. Berdasarkan model implementasi Grindle, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya, termasuk regulasi, kapasitas lembaga, dan kesiapan SDM. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya studi pengelolaan keuangan sektor publik berbasis kinerja. Secara praktis, temuan ini menjadi masukan strategis bagi UPBU Juwata dan pemangku kebijakan dalam memperkuat tata kelola BLU, khususnya di sektor transportasi udara.

Badan Layanan Umum (BLU)Pola Pengelolaan KeuanganUPBU Juwatagood governanceefisiensi anggaranpelayanan publikkebijakan publikreformasi birokrasi.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail