ThesisOpen AccessMetadata saja
Analisis Kepuasan Masyarakat Pantai Amal Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus Kelurahan Pantai Amal Kota Tarakan)
Analisis Tentang Kepuasan Masyarakat Pantai Amal Kota Tarakan Terhadap Pelayanan Publik
Hasil pencarian
Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.
Pencarian lanjut AND / OR / NOT
ThesisOpen AccessMetadata saja
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM ADMINISTRASI DI KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI KABUPATEN NUNUKAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pelayanan publik yang diterapkan di Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan dalam mendukung efisiensi pelaksanaan program pemerintah pusat serta mengetahui tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sembakung Atulai pada bulan Mei sampai Juli 2026. Informan penelitian berjumlah empat orang yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Staf Pelayanan, dan masyarakat pengguna layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memperhatikan keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi di Kecamatan Sembakung Atulai menggunakan Google Form, Google Spreadsheet, dan WhatsApp sebagai bentuk inovasi pelayanan. Google Form digunakan untuk mengisi data awal dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Google Spreadsheet digunakan untuk melihat dan mengelola data yang masuk, sedangkan WhatsApp digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Penggunaan teknologi tersebut membantu masyarakat mendapatkan informasi, menyiapkan persyaratan, dan menyampaikan data sebelum datang ke kantor kecamatan. Inovasi ini juga membantu menghemat waktu pelayanan dan mengurangi kunjungan ulang masyarakat karena persyaratan yang belum lengkap. Namun, pelayanan langsung di kantor tetap diperlukan. Dalam penerapannya terdapat beberapa kendala, yaitu jaringan internet, gangguan listrik, kondisi geografis, kemampuan sebagian masyarakat dalam menggunakan teknologi, dan masih adanya pelayanan yang dilakukan secara manual. Dengan demikian, penggunaan Google Form, Google Spreadsheet, dan WhatsApp dapat membantu mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi di Kecamatan Sembakung Atulai serta mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
PENGARUH TRANSPARANSI DAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR DESA TIDENG PALE KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi dan pelayanan publik baik secara parsial maupun simultan terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tideng Pale dengan jumlah sampel sebanyak 97 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur dengan menggunakan Skala Likert. Metode analisis data yang digunakan mencakup uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Sementara itu, variabel pelayanan publik memiliki pengaruh signifikan namun dengan arah pengaruh negatif terhadap kepuasan masyarakat. Secara simultan, variabel transparansi dan pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
KEDUDUKAN DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA (RT) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA
KEDUDUKAN DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA (RT) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA Robet Kristian Alber¹, Syafruddin², Basri³ ¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan 2Dosen Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan 3Dosen Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan ABSTRAK Rukun Tetangga (RT) memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta penyaluran aspirasi di tingkat paling bawah. Namun, kedudukan hukum RT masih belum diatur secara tegas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam fungsi dan kewenangannya di lapangan. Tujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Rukun Tetangga (RT) di Indonesia memiliki dasar hukum yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, yang menempatkannya sebagai lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah desa dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara hukum dan administratif, RT berkedudukan sebagai mitra pemerintah di tingkat paling bawah dengan kewenangan terbatas pada aspek sosial dan administrasi, seperti pendataan, pelayanan surat pengantar, serta menjaga ketertiban dan kerukunan warga. Rukun Tetangga (RT) memiliki fungsi dan peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat paling bawah, meliputi pendataan penduduk, penyampaian kebijakan, pengurusan administrasi, menjaga keamanan, serta mengoordinasikan kegiatan sosial dan penyaluran bantuan. RT berperan sebagai penggerak partisipasi warga, penjaga kerukunan, dan simpul komunikasi yang efektif, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kewenangan, serta minimnya dukungan struktural dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan peran RT agar lebih optimal dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan responsif di tingkat masyarakat. Kesimpulannya, Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan, ketertiban, dan pemberdayaan warga, meskipun bukan bagian dari struktur pemerintahan formal. Kata kunci : Rukun Tetangga (RT), lembaga kemasyarakatan, pemerintahan desa, pelayanan publik, partisipasi masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
MODEL PENERIMAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)
Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi agenda global untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan pemerintah. Di Indonesia, sistem Online Single Submission (OSS) dikembangkan untuk memfasilitasi birokrasi legalitas bisnis serta mengoptimalkan atmosfir penanaman modal, akan tetapi tingkat penerimaan sistem ini masih menunjukkan variasi yang cukup besar, terutama di wilayah Kabupaten Bulungan yang menghadapi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, dan kendala akses jaringan. Situasi tersebut memaparkan yakni efektivitas transformasi digital jasa kemasyarakatan bukan sekadar dipicu oleh eksistensi perangkat, melainkan dipengaruhi pula olehsejauh mana masyarakat mampu dan bersedia menerima serta menggunakannya secara berkelanjutan. Penelitian ini berfokus guna mengkaji Model penerimaan Online Single Submission (OSS) Metodologi Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan melalui penyertaan pengalaman pengguna selaku faktor eksternal, sekaligus mengevaluasi kontribusi sikap sebagai variabel mediasi pada keterkaitan antarkomponen persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan niat menggunakan OSS di area Kabupaten Bulungan. Pada konstruksi TAM, pengalaman pengguna ditempatkan sebagai variabel eksternal yang menstimulasi munculnya persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan, sekaligus berkontribusi langsung terhadap sikap dan niat menggunakan sistem. Fokus ini penting untuk memahami mekanisme kognitif dan afektif yang mendasari adopsi teknologi pelayanan publik di daerah dengan karakteristik sosial dan geografis yang khas. Studi ini memakai perspektif kuantitatif lewat teknik survei lapangan kepada para pengakses OSS di teritorial Kabupaten Bulungan. Informasi yang terhimpun diproses via Structural Equation Modeling berlandaskan Partial Least Squares guna memverifikasi interaksi sebab-akibat antarvariabel pada skema penelitian serta mengidentifikasi peran mediasi sikap dalam kerangka TAM yang dikembangkan dengan memasukkan pengalaman pengguna sebagai factor eksternal. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap dan niat menggunakan OSS. Selain itu, pengalaman pengguna terbukti berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, serta secara langsung memperkuat sikap dan niat menggunakan sistem. Sikap juga terbukti memediasi secara signifikan hubungan antara persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan niat menggunakan OSS. Temuan ini menegaskan relevansi TAM yang diperluas dalam menjelaskan penerimaan layanan publik digital di wilayah Kabupaten Bulungan, sekaligus memberikan implikasi praktis bahwa peningkatan kualitas pengalaman pengguna melalui perbaikan antarmuka, stabilitas sistem, kemudahan navigasi, dan pendampingan yang responsive menjadi kunci untuk mendorong adopsi OSS yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
EFEKTIVITAS PENERAPAN BLUD PADA PUSKESMAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BULUNGAN
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui reformasi sistem kesehatan nasional, salah satunya dengan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas. Sistem BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam implementasinya, berbagai kendala masih ditemui seperti keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang belum optimal, serta pengelolaan administrasi dan keuangan yang belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut juga terjadi pada Puskesmas di Kabupaten Bulungan, di mana dari 12 Puskesmas yang ada baru sebagian yang telah menerapkan BLUD dan capaian implementasinya masih berada di bawah target pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan BLUD pada Puskesmas dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Bulungan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Puskesmas Tanjung Selor sebagai salah satu Puskesmas berstatus BLUD. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen terhadap informan yang terdiri dari pengelola Puskesmas, tenaga kesehatan, serta pihak terkait dari pemerintah daerah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam proses implementasi BLUD serta dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan BLUD memberikan peluang peningkatan fleksibilitas pengelolaan keuangan, pengadaan sarana prasarana, serta peningkatan responsivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas penerapan BLUD masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan pengelolaan BLUD, serta belum optimalnya dukungan regulasi dan pembinaan dari pemerintah daerah. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan BLUD berpotensi meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan manajemen, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan dan pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
ANALISIS YURIDIS PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MALINAU
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MALINAU RINA FEBRIANA SIHITE Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pelayanan publik di Indonesia serta mengkaji bentuk implementasinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Permasalahan utama dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal, yakni: pertama, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur peningkatan kompetensi ASN dalam mendukung pelayanan publik di Indonesia; dan kedua, bagaimana bentuk implementasi peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum, literatur ilmiah, serta pendapat para ahli di bidang hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak sekaligus kewajiban ASN yang harus dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan jabatan. Di Kabupaten Malinau, implementasi peningkatan kompetensi ASN telah dilakukan melalui pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, bimbingan teknis, serta program izin dan tugas belajar. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, hambatan geografis sebagai daerah perbatasan, kesenjangan akses pengembangan kompetensi antara PNS dan PPPK, serta persoalan administratif kepegawaian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum pengembangan kompetensi ASN telah memadai secara normatif, efektivitas implementasinya di daerah masih memerlukan penguatan kebijakan afirmatif, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
ANALISIS KINERJA PNS DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BAGIAN UMUM SETKAB MALINAU (Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja PNS Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bagian Umum Setkab Malinau (Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di Bagian Umum Setkab Malinau dan Kendala yang dihadapi Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di Bagian Umum Setkab Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Kinerja PNS di Bagian Umum Setkab Malinau tergolong baik, ditandai dengan disiplin dan profesionalisme dalam administrasi, dokumen, logistik, dan dukungan operasional. Meski pelayanan rutin dilakukan tepat waktu dan ramah, kendala seperti keterbatasan SDM, prosedur birokrasi yang kompleks, dan minimnya digitalisasi masih ada. Peningkatan kinerja dapat dicapai melalui pelatihan SDM, digitalisasi administrasi, penyederhanaan prosedur, evaluasi rutin, serta peningkatan sarana-prasarana, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif. Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bagian Umum Setkab Malinau dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional; motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik yang mendorong inisiatif dan produktivitas; lingkungan kerja yang mendukung dengan fasilitas memadai dan hubungan antarpegawai harmonis; kepemimpinan atasan melalui arahan, pembinaan, dan evaluasi; sistem dan prosedur yang jelas seperti SOP dan pemanfaatan teknologi; beban kerja yang seimbang agar kualitas pelayanan tetap terjaga; serta faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, harapan masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi. Semua faktor ini saling berinteraksi untuk menghasilkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas
ThesisOpen AccessMetadata saja
Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Kota Tarakan
ABSTRAK KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN KOTA TARAKAN Sely Sarina Dr. Witri Yuliawati, S.E., M.Si Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kantor kecamatan Kota Tarakan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitaif. Teknik sampel yang digunakan adalah proportional sampling atau sampel berimbang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan kuesioner. Hasil akhir dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Tarakan Tengah menduduki peringkat pertama dengan nilai akhir sebesar 81,71% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Kecamatan Tarakan Barat menduduki peringkat kedua dengan nilai akhir sebesar 80,83% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Kecamatan Tarakan Utara menduduki peringkat ketiga dengan nilai akhir sebesar 77,01% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Kecamatan Tarakan Timur menduduki peringkat keempat dengan nilai akhir sebesar 76,76% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan indeks kepuasan masyarakat di kantor Kecamatan Tarakan Tengah menduduki peringkat pertama dengan nilai akhir sebesar 89,83 (A / Sangat Baik). Kecamatan Tarakan Barat menduduki peringkat kedua dengan nilai akhir sebesar 89,22 (A / Sangat Baik). Kecamatan Tarakan Utara menduduki peringkat ketiga dengan nilai akhir sebesar 78,14 (B / Baik). Kecamatan Tarakan Timur menduduki peringkat keempat dengan nilai akhir sebesar 75,89 (C / Kurang Baik).
ThesisOpen AccessMetadata saja
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT PRATAMA SEBATIK
Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan publik yang memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di Rumah Sakit Pratama Sebatik, (ii) mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, dan (iii) merumuskan strategi kebijakan untuk peningkatan IKM. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui penyebaran kuesioner kepada 98 responden. Analisis data dilakukan berdasarkan perhitungan IKM sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit Pratama Sebatik berada dalam kategori “Baik”. Penilaian tersebut didasarkan pada sembilan unsur pelayanan, antara lain: (i) persyaratan layanan yang jelas dan mudah dipahami, (ii) prosedur yang cukup sistematis namun perlu disederhanakan bagi lansia dan penyandang disabilitas, (iii) waktu pelayanan yang relatif cepat meskipun mengalami perlambatan pada jam-jam sibuk, (iv) biaya yang terjangkau terutama bagi peserta BPJS, (v) jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (vi) kompetensi tenaga pelaksana yang baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, (vii) sikap petugas yang ramah dan empatik, (viii) sarana dan prasarana yang cukup memadai meskipun masih membutuhkan penambahan alat medis, serta (ix) mekanisme pengaduan yang dinilai baik meskipun partisipasi masyarakat masih rendah. Secara umum, pelayanan di Rumah Sakit Pratama Sebatik telah memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan ekspetasi masyarakat. Namun, diperlukan peningkatan pada aspek prosedural, kelengkapan sarana medis, dan sistem pengaduan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat di wilayah perbatasan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
Peran Ombudsman dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance (Tinjauan Pelayanan Publik Kantor Pertanahan kota Tarakan)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance pada penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Tarakan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman berperan strategis sebagai pengawas eksternal melalui fungsi pemeriksaan, pencegahan, dan pemberdayaan partisipasi masyarakat. Ombudsman menangani laporan maladministrasi seperti penundaan berlarut,penyimpangan prosedur dan melakukan investigasi, memberikan rekomendasi, serta mendorong transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan. Namun, penelitian juga menemukan kendala internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran, serta kendala eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, pengarsipan data pertanahan yang belum optimal, dan pergantian pejabat yang sering terjadi.Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa peran Ombudsman telah berkontribusi terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Tarakan, namun diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi arsip dan prosedur layanan, serta peningkatan sosialisasi agar implementasi prinsip Good Governance dapat lebih optimal dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS JUATA PERMAI DI KOTA TARAKAN
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai indikator kualitas pelayanan publik Puskesmas Juata Permai di Kota Tarakan. Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Puskesmas Juata Permai di Kota Tarakan. (ii) Mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden yang diperoleh melalui teknik accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 79,99, yang termasuk dalam kategori “B” (baik). Unsur dengan nilai tertinggi adalah infrastruktur dan fasilitas (88,5), sementara unsur dengan nilai terendah adalah waktu penyelesaian 76,25. Selain itu, hasil prinsip-prinsip persepsi kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa 98% responden memiliki pandangan positif terhadap prinsip-prinsip pelayanan seperti transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesetaraan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan publik di Puskesmas Juata Permai telah berjalan dengan baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
ANALISIS IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PPK-BLU) PADA BLU UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA (UPBU) JUWATA
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan kebijakan strategis dalam reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia, yang mengadopsi prinsip New Public Management (NPM). Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi satuan kerja pemerintah dalam mengelola keuangan secara efisien, produktif, dan akuntabel tanpa mengabaikan orientasi pelayanan publik. UPBU Juwata Tarakan, sebagai UPT di bawah Kementerian Perhubungan, telah berstatus BLU sejak 2017 dan memainkan peran strategis dalam mendukung konektivitas serta pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PPK-BLU di UPBU Juwata dan mengevaluasi sejauh mana pengelolaan keuangannya mencerminkan prinsip good governance, efisiensi anggaran, serta peningkatan kualitas layanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan telaah dokumen seperti RSB, RBA, DIPA, dan laporan keuangan BLU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPK-BLU memberikan manfaat nyata, seperti fleksibilitas dalam pengelolaan PNBP, percepatan realisasi anggaran, dan peningkatan akuntabilitas pelaporan. Namun, tantangan seperti belum optimalnya Pemanfaatan teknologi informasi, kurangnya pelatihan SDM, lemahnya koordinasi internal, serta dinamika eksternal seperti perubahan regulasi dan tekanan terhadap standar layanan masih menjadi hambatan. Berdasarkan model implementasi Grindle, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya, termasuk regulasi, kapasitas lembaga, dan kesiapan SDM. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya studi pengelolaan keuangan sektor publik berbasis kinerja. Secara praktis, temuan ini menjadi masukan strategis bagi UPBU Juwata dan pemangku kebijakan dalam memperkuat tata kelola BLU, khususnya di sektor transportasi udara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN TARAKAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE )
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait Penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tarakan Tengah dalam perspektif Pemerintahan yang baik (Good Governance), Pertama, Kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan dalam perspektif pemerintahan yang baik ( Good governance ) Kedua, Penyelenggaraan pemerintahan pelayanan public yang dilaksanakan dalam perspektif Pemerintahan yang baik (Good governance) Sistem Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis mengenai kewenangan serta penyelenggaraan dalam pelayanan publik menurut hukum positif di Indonesia. Data yang digunakan dalam tesis ini terdiri dari data primer,data sekunder yaitu data yang didapatkan dalam sumber-sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel-artikel,makalah dan majalah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
ANALISIS KINERJA PEGAWAI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Peningkatan Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Malinau Barat, serta menguji peran moderasi Jenis Kelamin dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data diperoleh melalui kuesioner yang melibatkan 37 responden yang merupakan pegawai di Kantor Kecamatan Malinau Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Peningkatan Pelayanan Publik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pegawai berkontribusi langsung pada perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa Jenis Kelamin tidak memoderasi hubungan antara kinerja pegawai dan peningkatan pelayanan publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja pegawai merupakan faktor utama dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas, sementara perbedaan gender tidak memengaruhi hubungan tersebut secara signifikan. Penelitian ini memperkuat pentingnya pengembangan kompetensi dan motivasi pegawai dalam sektor pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN SERVICE RECOVERY TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR DESA TANAH KUNING KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kualitas pelayanan publik dan service recovery terhadap kepuasan masyarakat yang diberikan oleh Kantor Desa Tanah Kuning. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan instrumen penelitian kuesioner. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Populasi penelitian ini yaitu Masyarakat Desa Tanah Kuning yang sudah pernah menggunakan pelayanan di Kantor Desa Tanah Kuning dengan sampel 100 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dan uji t dengan alat bantu program SPSS versi 26.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, service recovery berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada Kantor Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS KARANG REJO KOTA TARAKAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Puskesmas Karang Rejo Kota Tarakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer hasil kuesioner, observasi dan dokumentasi. Data penelitian ini dimulai dari tahun 2023-2024. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan fasilitas tingkat pertama Puskesmas Karang Rejo Kota Tarakan dengan menggunakan perhitungan IKM, di peroleh pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Karang Rejo Kota Tarakan dikatakan kurang baik sesuai dengan 9 indikator persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya atau tarif, produk pelayanan, kompetensi pelayanan, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukkan dan sarana dan prasarana yang ada di dalam IKM.
ThesisOpen AccessMetadata saja
Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Pelayanan Publik Di Rumah Sakit Pratama Sebuku
PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DALAM PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT PRATAMA SEBUKU ABSTRAK Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penerapan asas-asas AUPBD di Rumah Sakit. Pertama, bagaimana penerapan Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) di Rumah Sakit Pratama Sebuku? Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan di rumah sakit Pratama Sebuku? Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori normatif mengenai penerapan AUPB. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan sata sekunder. Data primer, yaitu data yang didapatkan dalam sumber-sumber hukum positif. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data-data internet, ensiklopedi dan kamus. 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas-asas pemerintahan umum yang baik dalam pelayanan publik di Rumah Sakit Pratama Sebuku berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari masing-masing indikator asas-asas umum pemerintahan yang sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penerapannya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 2. Adapun faktor penghambat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas adalah kuantitas sumber daya manusianya masih kurang sehingga sulit untuk menangani beberapa penyakit-penyakit tertentu, selain itu juga dikarenakan sumber daya peralatan dan teknologi yang minim sehingga beberapa penyakit tertentu tidak bisa ditangani. Sedangkan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan yang berkualitas adalah adanya komunikasi yang baik antara pegawai rumah sakit dengan pasien maupun kepada keluarga pasien, serta keterbukaan tim medis dalam penanganan pasien sehingga memungkinkan pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial di kota Tarakan (studi kasus: Tarakan tengah)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Tarakan yang diukur berdasarakan kepuasan masyarakat dengan menggunakan Indek Kepuasan Masayarakat (IKM). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuamtitatif deskriftif dengan menggunakan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil desai dalam bentuk angka. Penelitian dilakukan di Kota Tarakan terkhususnya di kecamatan Tarakan Tengah. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik random sampling (secara acak). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Tarakan adalah 2,09 dengan angka konversi sebesar 52,00. Maka kinerja kualitas pelayanan publik berada kategori mutu pelayanan tidak baik. Hasil dari enam indikator Indeks Kepuasan Masayarakat dengan nilai antara 0-100, adalah sebagai berikut : (1) Persyaraatan Pelayanan memiliki nilai IKM sebesar 81,25 dengan kategori baik. (2) Prosedur Pelayanan memiliki nilai IKM sebesar 81,25. (3) Waktu Penyelesaian Petugas Pelayanan memilki nilai IKM sebesar 81,5 dengan kategori baik. (4) Biaya/Tarif pelayanan memilki nilai IKM sebesar 76,25 dengan kategori kurang baik. (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan memilki nilai IKM sebesar 79 dengan kategori baik. (6) Kompetensi Pelaksana Pelayanan memiliki nilai IKM sebesar 81,5 dengan kategori baik. Data penelitian ini menggunakan data primer dimana skala likert dan importance performance analysis (IPA) sebagai analisis. Dari hasil penelitian ini terdapat enam persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik (X) di pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Tarakan dan terdapat enam persepsi masyarakat terhadap kepuasan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Tarakan (Y) menjawab puas dan kurang puas atas kinerja pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Tarakan. Kepuasan pelayanan publik di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Tarakan diukur dengan perhitungan indeks kepuasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (IKP) sebesar 58,76% yang menyatakan pengguna tidak puas dengan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Tarakan. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Tarakan perlu meningkatkan kinerja pelayanan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
PELAYANAN PUBLIK TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TARAKAN
PELAYANAN PUBLIK TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TARAKAN ABSTRAK Agus Tri Darmawanto, S.E., M.E Pelayanan publik perlu ditinjau untuk mengetahui tingkat kepuasan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap kinerja kualitas pelayanan publik di SAMSAT Kota Tarakan, (ii) untuk mengetahui kepuasan wajib pajak di SAMSAT Kota Tarakan, (iii) untuk mengetahui kinerja pelayanan publik terhadap kepuasan wajib pajak SAMSAT Kota Tarakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan di SAMSAT Kota Tarakan dengan menggunakan teknik quota sampling dan 50 sampel menggunakan kuesioner. Dari hasil penelitian ini, (i) terdapat 6 persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik (X) di SAMSAT Kota Tarakan dengan skor rata-rata 70,02%, (ii) terdapat 6 persepsi masyarakat terhadap kepuasan wajib pajak (Y) menjawab puas atas kinerja SAMSAT Kota Tarakan dengan skor rata-rata 68,72%. Data penelitian ini menggunakan skala likert dan menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) sebagai alat analisis. Kuadran yang dipertahankan adalah kuadran B dengan atribut persyaratan teknis pelayanan, kepuasan informasi pajak, persyaratan pembayaran, pelayanan informasi pajak, prosedur pelayanan, rekomendasi pajak, mekanisme pelayanan, memberitahu pelayanan, alur pelayanan, kenyamanan pelayanan, dan atribut yang dianggap tidak penting dan harus ditingkatkan adalah kuadran C dengan atribut persyaratan pembayaran, informasi pengambilan berkas, waktu penyelesaian pelayanan, jam operasional, besar biaya/tarif, informasi biaya/tarif, petugas pelayanan, penyelesaian tugas dan atribut yang memiliki tingkat kepentingan rendah atau berlebih adalah kuadran D dengan atribut persyaratan pelayanan, rincian biaya/tarif, ketentuan pelayanan yang ditetapkan, pelayanan dokumentasi, hasil yang maksimal, dan kecakapan petugas pelayanan. Oleh karena itu, SAMSAT Kota Tarakan harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan. Kepuasan wajib pajak pada pelayanan publik di SAMSAT Kota Tarakan diukur dengan menggunakan perhitungan Indeks Kepuasan Wajib Pajak (IKP) sebesar 73,64% yang menyatakan wajib pajak puas dengan pelayanan pada Kantor SAMSAT Kota Tarakan. Kata Kunci: Importance Performance Analysis (IPA), Indeks Kepuasan Wajib Pajak (IKP), Kepuasan Wajib Pajak, Pelayanan Publik.