ANALISIS KINERJA PNS DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BAGIAN UMUM SETKAB MALINAU (Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja PNS Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bagian Umum Setkab Malinau (Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di Bagian Umum Setkab Malinau dan Kendala yang dihadapi Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di Bagian Umum Setkab Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Kinerja PNS di Bagian Umum Setkab Malinau tergolong baik, ditandai dengan disiplin dan profesionalisme dalam administrasi, dokumen, logistik, dan dukungan operasional. Meski pelayanan rutin dilakukan tepat waktu dan ramah, kendala seperti keterbatasan SDM, prosedur birokrasi yang kompleks, dan minimnya digitalisasi masih ada. Peningkatan kinerja dapat dicapai melalui pelatihan SDM, digitalisasi administrasi, penyederhanaan prosedur, evaluasi rutin, serta peningkatan sarana-prasarana, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif. Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bagian Umum Setkab Malinau dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional; motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik yang mendorong inisiatif dan produktivitas; lingkungan kerja yang mendukung dengan fasilitas memadai dan hubungan antarpegawai harmonis; kepemimpinan atasan melalui arahan, pembinaan, dan evaluasi; sistem dan prosedur yang jelas seperti SOP dan pemanfaatan teknologi; beban kerja yang seimbang agar kualitas pelayanan tetap terjaga; serta faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, harapan masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi. Semua faktor ini saling berinteraksi untuk menghasilkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas