ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan disiplin berat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan PNS dalam tindak pidana narkotika merupakan pelanggaran disiplin berat karena bertentangan dengan kewajiban menaati hukum, menjaga integritas, serta menjunjung tinggi kehormatan sebagai aparatur negara. Pelanggaran ini berdampak pada individu sekaligus merusak citra institusi dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan meliputi penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Namun, dalam praktiknya penegakan disiplin belum optimal karena kurangnya konsistensi penerapan sanksi, lemahnya pengawasan, serta adanya faktor subjektivitas dalam penjatuhan hukuman. Oleh karena itu, diperlukan penegakan disiplin yang tegas dan konsisten guna meningkatkan profesionalitas serta menjaga integritas aparatur negara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan disiplin berat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan PNS dalam tindak pidana narkotika merupakan pelanggaran disiplin berat karena bertentangan dengan kewajiban menaati hukum, menjaga integritas, serta menjunjung tinggi kehormatan sebagai aparatur negara. Pelanggaran ini berdampak pada individu sekaligus merusak citra institusi dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan meliputi penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Namun, dalam praktiknya penegakan disiplin belum optimal karena kurangnya konsistensi penerapan sanksi, lemahnya pengawasan, serta adanya faktor subjektivitas dalam penjatuhan hukuman. Oleh karena itu, diperlukan penegakan disiplin yang tegas dan konsisten guna meningkatkan profesionalitas serta menjaga integritas aparatur negara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Studi ini memiliki maksud guna menelaah pengaruh efektivitas pelatihan daring terhadap kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan motivasi belajar sebagai variabel mediasi pada peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Utara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengembangan kompetensi ASN di era digital serta meningkatnya penggunaan metode pelatihan daring yang menuntut efektivitas dalam pelaksanaannya. Namun, keberhasilan pelatihan daring tak sekadar ditentukan melalui dimensi teknis, melainkan pula unsur kejiwaan subjek, utamanya motivasi belajar. Riset ini menerapkan metodologi numerik berlandaskan klasifikasi explanatory research. Totalitas subjek riset mencakup segenap anggota Latsar CPNS periode 2025 pada Wilayah Kalimantan Utara berjumlah 300 individu, lewat kuantitas representasi terendah 169 informan yang ditetapkan lewat formulasi Krejcie serta Morgan. Prosedur perolehan informasi dilaksanakan memakai angkutan instrumen bergradasi Likert scale, sementara pemrosesan data mengoperasikan teknik Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) memanfaatkan perangkat lunak SmartPLS. Temuan riset diharap memaparkan bahwasanya efektivitas pelatihan daring memberikan dampak searah bagi kompetensi ASN, secara lurus ataupun sirkular melewati motivasi belajar. Di samping itu, efektivitas pelatihan daring pun diproyeksikan berkontribusi selaras atas motivasi belajar, serta motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kompetensi ASN. Peran motivasi belajar selaku variabel perantara mengokohkan keterkaitan antara efektivitas pelatihan daring serta kompetensi ASN. Karya ilmiah ini menyumbangkan nilai konseptual dalam evolusi pola edukasi daring lewat penyertaan motivasi belajar selaku variabel penengah, serta manfaat aplikatif bagi penyelenggara pelatihan ASN dalam mengonsep skema pelatihan yang semakin berdaya guna, fleksibel, dan menitikberatkan pada peningkatan kompetensi ASN di era digital.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini merupakan penelitian survei yang bertujuan mengembangkan model manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Malinau yang efektif dan efisien. Penelitian ini didasarkan pada kerangka Human Capital Theory (Gary Becker, 1964) dan Resource-Based View (Jay Barney, 1991) sebagai landasan teoritis dalam menganalisis peran strategis pelatihan, pengembangan, dan manajemen talenta terhadap kinerja pegawai. Sebanyak 60 responden berpartisipasi dalam penelitian ini, dengan teknik purposive sampling yang menyasar PNS yang telah mengikuti atau memiliki pemahaman tentang program pelatihan dan pengembangan di instansi pemerintahan Kabupaten Malinau. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan Google Form, dan dianalisis dengan pendekatan PLS-SEM menggunakan aplikasi PLS-SEM 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, pelatihan dan pengembangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen talenta, serta manajemen talenta terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS. Lebih lanjut, hasil pengujian menunjukkan bahwa manajemen talenta mampu memediasi pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja PNS secara signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja PNS tidak hanya dipengaruhi secara langsung oleh pelatihan dan pengembangan, tetapi juga diperkuat melalui peran manajemen talenta sebagai mekanisme mediasi yang efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan instansi pemerintahan Kabupaten Malinau. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi instansi pemerintah untuk mengevaluasi dan meningkatkan program pelatihan, pengembangan, dan manajemen talenta agar berdampak nyata pada kinerja pegawai.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini menganalisis implementasi pengajuan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan janda/duda PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute dan conceptual approach melalui studi pustaka, penelitian menelaah hierarki peraturan mulai UUD 1945 hingga PerBKN, mekanisme pengajuan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), aplikasi MySAPK BKN, dan e-Klaim PT Taspen, serta tantangan administratif seperti keterlambatan verifikasi dokumen, ketidaksesuaian data kepegawaian, dan minimnya literasi digital PNS menjelang pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pensiun ASN merupakan jaminan sosial konstitusional (Pasal 28H ayat 3 UUD 1945) dan balas jasa negara, namun implementasinya menghadapi hambatan birokrasi kompleks, terutama bagi janda/duda PNS akibat persyaratan ketat bukti pernikahan sah (UU No. 1/1974), surat kematian, dan SKPP verifikasi masa kerja. Proses pengajuan dimulai 6 bulan sebelum batas usia Pensiun (BUP) 58-65 tahun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dilanjutkan verifikasi BKN dalam 45 hari kerja, penerbitan SK pensiun digital, dan pencairan melalui Taspen One Hour Online Service (TOOS) dengan autentikasi biometrik. Perlunya reformasi birokrasi melalui integrasi digital BKN-Taspen, sosialisasi intensif kepada PNS, serta penyederhanaan prosedur administratif untuk mewujudkan good governance dan prinsip BerAKHLAK dalam pelayanan pensiun.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis terhadap Dokter Pegawai Negeri Sipil Yang Mendapatkan Tugas Belajar. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalalah Peraturan Tugas Belajar bagi Dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Malinau dan pelaksanaan regulasi Tugas Belajar bagi dokter Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian Peraturan tugas belajar bagi dokter PNS di Kabupaten Malinau diatur melalui Perbup No. 3 Tahun 2009, dengan kewenangan pelaksanaan berada pada Bupati dan BKD. Persyaratan meliputi masa kerja minimal dua tahun, nilai DP3 “baik”, tidak sedang dihukum disiplin, serta pendidikan pada perguruan tinggi terakreditasi dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Seleksi seharusnya dilakukan Tim Seleksi Tugas Belajar, namun sering masih bergantung pada sponsor. PNS penerima tugas belajar wajib melapor perkembangan studi, meski pengawasan masih lemah. Pelaksanaan tugas belajar bagi dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU ASN, PP Manajemen PNS, serta aturan teknis dari Kementerian terkait. Tugas belajar diberikan sesuai kebutuhan instansi melalui seleksi tertentu, dengan jaminan hak PNS selama studi serta kewajiban menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan mengabdi kembali sesuai ikatan dinas. Regulasi ini seimbang antara pemenuhan hak pengembangan kompetensi dokter PNS dan kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini membahas peran dan efektivitas aplikasi Andal by Taspen sebagai instrumen digital dalam pemenuhan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Latar belakang penelitian bertumpu pada maraknya kendala implementasi Andal, seperti gangguan verifikasi biometrik, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital pensiunan, serta keterlambatan pembayaran pensiun yang berpotensi menimbulkan mal-administrasi digital dan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara desain Andal by Taspen sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi dan prinsip good governance karena menawarkan layanan pensiun yang lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial yang menyebabkan keterlambatan atau terhambatnya hak pensiun, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi tanggung jawab administratif bagi penyelenggara layanan. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparatur dan literasi digital pensiunan, pemerataan infrastruktur, serta mekanisme layanan alternatif dan pengaduan yang responsif agar digitalisasi pensiun benar-benar menjamin perlindungan hak pensiun PNS sesuai prinsip Hukum Administrasi Negara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja PNS Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bagian Umum Setkab Malinau (Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di Bagian Umum Setkab Malinau dan Kendala yang dihadapi Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di Bagian Umum Setkab Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Kinerja PNS di Bagian Umum Setkab Malinau tergolong baik, ditandai dengan disiplin dan profesionalisme dalam administrasi, dokumen, logistik, dan dukungan operasional. Meski pelayanan rutin dilakukan tepat waktu dan ramah, kendala seperti keterbatasan SDM, prosedur birokrasi yang kompleks, dan minimnya digitalisasi masih ada. Peningkatan kinerja dapat dicapai melalui pelatihan SDM, digitalisasi administrasi, penyederhanaan prosedur, evaluasi rutin, serta peningkatan sarana-prasarana, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif. Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bagian Umum Setkab Malinau dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional; motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik yang mendorong inisiatif dan produktivitas; lingkungan kerja yang mendukung dengan fasilitas memadai dan hubungan antarpegawai harmonis; kepemimpinan atasan melalui arahan, pembinaan, dan evaluasi; sistem dan prosedur yang jelas seperti SOP dan pemanfaatan teknologi; beban kerja yang seimbang agar kualitas pelayanan tetap terjaga; serta faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, harapan masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi. Semua faktor ini saling berinteraksi untuk menghasilkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini membahas Penegakan Hukum Administrasi Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita Yang Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup pada pengaturan hukum administrasi kepegawaian terhadap PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat, serta membahas akibat hukum yang timbul bagi PNS wanita yang terlibat dalam perkawinan poligami. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, yang menegaskan larangan absolut terhadap PNS wanita dalam struktur perkawinan poligami. Pengaturan ini diperkuat dengan ketentuan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan adalah penjatuhan sanksi disiplin administratif yang berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum administrasi terhadap PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat, bersifat tegas dan tidak memberikan ruang dispensasi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan institusional untuk menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme aparatur negara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kinerja PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, baik secara parsial maupun simultan. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode survei, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh 72 responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS, dengan nilai signifikansi sebesar 0,012. Kepemimpinan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi 0,001. Selanjutnya, budaya organisasi memberikan pengaruh positif yang paling kuat terhadap kinerja, dengan nilai signifikansi 0,000. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja PNS, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji F dengan nilai signifikansi 0,000. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan motivasi kerja, penguatan kepemimpinan yang efektif, dan pengembangan budaya organisasi yang mendukung dalam meningkatkan kinerja PNS
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Indonesia sebagai negara kepulauan bercirikan nusantara memiliki jumlah resmi pulau sekitar 16.056 dengan luas perairan kurang lebih 2/3 luas daratannya. Memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km menjadikan wilayah pesisir Indonesia sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi yang paling produktif. Potensi ekonomi semestinya harus pula ditunjang dengan pengelolaan lingkungan pesisir yang berpotensi rusak dan tercemarnya wilayah pesisir. Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sejak terbentuk pada tahun 1999 telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2013-2033. Perda Nomor 19 Tahun 2013 berisi sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berisi tentang pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Nunukan sebagai representasi penjabaran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan laporan tim audit DPUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara ditemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang atas objek terminal khusus (dermaga air) masyarakat di sempadan pantai Kecamatan Nunukan Selatan. Penelitian ini mengangkat permasalahan kedudukan dan implikasi hukum atas pemanfaatan ruang terminal khusus berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2013. Peneliti menggunakan teori kesejahteraan dan teori hukum pembangunan dalam mengkaji kedudukan hukumnya. Dan implikasi kewenangan hukum atas keberadaan terminal khusus dengan menggunakan teori hukum efektifitas. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data bersumber pada bahan hukum dipadu data lapangan. Hasil penelitian menemukan analisa hukum bahwa terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang atas kedudukan terminal khusus di sepanjang sempadan pantai. Sebagai implikasi atas kedudukan hukum terminal khusus, perundangan telah memberikan perlindungan hukum dan telah memberikan batasan yang jelas dan tegas dalam penindakan. Penegakan hukum tata ruang di lakukan dengan membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang sebagai rekomendasi hasil penelitian ini.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan mengetahui pengaruh determinan sarjana jurusan ekonomi pembangunan sebagai pegawai negeri sipil di Kota Tarakan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah gaji, jaminan hari tua, jenjang karir, dan disiplin kerja. Data yang digunakan adalah data primer dengan jumlah responden sebanyak 72 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan kuesioner yang berhubungan dengan penelitian ini. Dianalisis dengan model regresi linier berganda menggunakan program SPSS 16. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan adanya gaji memilki pengaruh signifikan, jaminan hari tua memiliki pengaruh signifikan, jenjang karir tidak memiliki pengaruh signifikan, dan disiplin kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat sarjana jurusan ekonomi pembangunan sebagai pegawai negeri sipil di Kota Tarakan. Secara simultan seluruh faktor memiliki pengaruh signifikan terhadap minat sarjana jurusan ekonomi pembangunan sebagai pegawai negeri sipil di Kota Tarakan.
