Hasil pencarian

ThesisOpen AccessMetadata saja

IMPLEMENTASI PENGAJUAN HAK PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT HUKUM KEPEGAWAIAN

DOLILA

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini menganalisis implementasi pengajuan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan janda/duda PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute dan conceptual approach melalui studi pustaka, penelitian menelaah hierarki peraturan mulai UUD 1945 hingga PerBKN, mekanisme pengajuan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), aplikasi MySAPK BKN, dan e-Klaim PT Taspen, serta tantangan administratif seperti keterlambatan verifikasi dokumen, ketidaksesuaian data kepegawaian, dan minimnya literasi digital PNS menjelang pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pensiun ASN merupakan jaminan sosial konstitusional (Pasal 28H ayat 3 UUD 1945) dan balas jasa negara, namun implementasinya menghadapi hambatan birokrasi kompleks, terutama bagi janda/duda PNS akibat persyaratan ketat bukti pernikahan sah (UU No. 1/1974), surat kematian, dan SKPP verifikasi masa kerja. Proses pengajuan dimulai 6 bulan sebelum batas usia Pensiun (BUP) 58-65 tahun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dilanjutkan verifikasi BKN dalam 45 hari kerja, penerbitan SK pensiun digital, dan pencairan melalui Taspen One Hour Online Service (TOOS) dengan autentikasi biometrik. Perlunya reformasi birokrasi melalui integrasi digital BKN-Taspen, sosialisasi intensif kepada PNS, serta penyederhanaan prosedur administratif untuk mewujudkan good governance dan prinsip BerAKHLAK dalam pelayanan pensiun.

Aparatur Sipil NegaraHak Pensiun PNS

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail

ThesisOpen AccessMetadata saja

APLIKASI ANDAL BY TASEPN DALAM PEMENUHAN HAK PENSIUN PNS, PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

RAMLI

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini membahas peran dan efektivitas aplikasi Andal by Taspen sebagai instrumen digital dalam pemenuhan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Latar belakang penelitian bertumpu pada maraknya kendala implementasi Andal, seperti gangguan verifikasi biometrik, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital pensiunan, serta keterlambatan pembayaran pensiun yang berpotensi menimbulkan mal-administrasi digital dan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara desain Andal by Taspen sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi dan prinsip good governance karena menawarkan layanan pensiun yang lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial yang menyebabkan keterlambatan atau terhambatnya hak pensiun, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi tanggung jawab administratif bagi penyelenggara layanan. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparatur dan literasi digital pensiunan, pemerataan infrastruktur, serta mekanisme layanan alternatif dan pengaduan yang responsif agar digitalisasi pensiun benar-benar menjamin perlindungan hak pensiun PNS sesuai prinsip Hukum Administrasi Negara.

Kata kunci: Andal By TaspenHak Pensiun PNSReformasi Birokrasi.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail