ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui reformasi sistem kesehatan nasional, salah satunya dengan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas. Sistem BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam implementasinya, berbagai kendala masih ditemui seperti keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang belum optimal, serta pengelolaan administrasi dan keuangan yang belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut juga terjadi pada Puskesmas di Kabupaten Bulungan, di mana dari 12 Puskesmas yang ada baru sebagian yang telah menerapkan BLUD dan capaian implementasinya masih berada di bawah target pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan BLUD pada Puskesmas dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Bulungan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Puskesmas Tanjung Selor sebagai salah satu Puskesmas berstatus BLUD. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen terhadap informan yang terdiri dari pengelola Puskesmas, tenaga kesehatan, serta pihak terkait dari pemerintah daerah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam proses implementasi BLUD serta dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan BLUD memberikan peluang peningkatan fleksibilitas pengelolaan keuangan, pengadaan sarana prasarana, serta peningkatan responsivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas penerapan BLUD masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan pengelolaan BLUD, serta belum optimalnya dukungan regulasi dan pembinaan dari pemerintah daerah. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan BLUD berpotensi meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan manajemen, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan dan pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja PNS Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bagian Umum Setkab Malinau (Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di Bagian Umum Setkab Malinau dan Kendala yang dihadapi Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di Bagian Umum Setkab Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Kinerja PNS di Bagian Umum Setkab Malinau tergolong baik, ditandai dengan disiplin dan profesionalisme dalam administrasi, dokumen, logistik, dan dukungan operasional. Meski pelayanan rutin dilakukan tepat waktu dan ramah, kendala seperti keterbatasan SDM, prosedur birokrasi yang kompleks, dan minimnya digitalisasi masih ada. Peningkatan kinerja dapat dicapai melalui pelatihan SDM, digitalisasi administrasi, penyederhanaan prosedur, evaluasi rutin, serta peningkatan sarana-prasarana, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif. Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bagian Umum Setkab Malinau dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional; motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik yang mendorong inisiatif dan produktivitas; lingkungan kerja yang mendukung dengan fasilitas memadai dan hubungan antarpegawai harmonis; kepemimpinan atasan melalui arahan, pembinaan, dan evaluasi; sistem dan prosedur yang jelas seperti SOP dan pemanfaatan teknologi; beban kerja yang seimbang agar kualitas pelayanan tetap terjaga; serta faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, harapan masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi. Semua faktor ini saling berinteraksi untuk menghasilkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PELAYANAN PUBLIK TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TARAKAN ABSTRAK Agus Tri Darmawanto, S.E., M.E Pelayanan publik perlu ditinjau untuk mengetahui tingkat kepuasan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap kinerja kualitas pelayanan publik di SAMSAT Kota Tarakan, (ii) untuk mengetahui kepuasan wajib pajak di SAMSAT Kota Tarakan, (iii) untuk mengetahui kinerja pelayanan publik terhadap kepuasan wajib pajak SAMSAT Kota Tarakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan di SAMSAT Kota Tarakan dengan menggunakan teknik quota sampling dan 50 sampel menggunakan kuesioner. Dari hasil penelitian ini, (i) terdapat 6 persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik (X) di SAMSAT Kota Tarakan dengan skor rata-rata 70,02%, (ii) terdapat 6 persepsi masyarakat terhadap kepuasan wajib pajak (Y) menjawab puas atas kinerja SAMSAT Kota Tarakan dengan skor rata-rata 68,72%. Data penelitian ini menggunakan skala likert dan menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) sebagai alat analisis. Kuadran yang dipertahankan adalah kuadran B dengan atribut persyaratan teknis pelayanan, kepuasan informasi pajak, persyaratan pembayaran, pelayanan informasi pajak, prosedur pelayanan, rekomendasi pajak, mekanisme pelayanan, memberitahu pelayanan, alur pelayanan, kenyamanan pelayanan, dan atribut yang dianggap tidak penting dan harus ditingkatkan adalah kuadran C dengan atribut persyaratan pembayaran, informasi pengambilan berkas, waktu penyelesaian pelayanan, jam operasional, besar biaya/tarif, informasi biaya/tarif, petugas pelayanan, penyelesaian tugas dan atribut yang memiliki tingkat kepentingan rendah atau berlebih adalah kuadran D dengan atribut persyaratan pelayanan, rincian biaya/tarif, ketentuan pelayanan yang ditetapkan, pelayanan dokumentasi, hasil yang maksimal, dan kecakapan petugas pelayanan. Oleh karena itu, SAMSAT Kota Tarakan harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan. Kepuasan wajib pajak pada pelayanan publik di SAMSAT Kota Tarakan diukur dengan menggunakan perhitungan Indeks Kepuasan Wajib Pajak (IKP) sebesar 73,64% yang menyatakan wajib pajak puas dengan pelayanan pada Kantor SAMSAT Kota Tarakan. Kata Kunci: Importance Performance Analysis (IPA), Indeks Kepuasan Wajib Pajak (IKP), Kepuasan Wajib Pajak, Pelayanan Publik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TUJUAN PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI KUALITAS PELAYANAN KANTOR DESA BINUSAN YANG DIUKUR BERDASARKAN KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM). PENELITIAN INI MERUPAKAN JENIS PENELITIAN DESKRIFTIF DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN HASIL DESAIN DALAM BENTUK ANGKA. PENELITIAN DILAKUKAN DI KABUPATEN NUNUKAN TERKHUSUS DI DESA BINUSAN. TEKNIK SAMPEL YANG DIGUNAKAN TEKNIK RANDOM SAMPLING (SECARA ACAK). TEKNIK PENGUMPULAN DATA DILAKUKAN DENGAN TEKNIK DOKUMENTASI, DAN KUESIONER. HASIL PENELITIAN MENUNJUKKAN BAHWA NILAI INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) UNTUK PELAYANAN KANTOR DESA BINUSAN ADALAH 2,68 DENGAN ANGKA KONVERSI SEBESAR 67. MAKA KINERJA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERADA DALAM KATEGORI MUTU PELAYANAN KURANG BAIK.
