ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Studi ini memiliki maksud guna menelaah pengaruh efektivitas pelatihan daring terhadap kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan motivasi belajar sebagai variabel mediasi pada peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Utara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengembangan kompetensi ASN di era digital serta meningkatnya penggunaan metode pelatihan daring yang menuntut efektivitas dalam pelaksanaannya. Namun, keberhasilan pelatihan daring tak sekadar ditentukan melalui dimensi teknis, melainkan pula unsur kejiwaan subjek, utamanya motivasi belajar. Riset ini menerapkan metodologi numerik berlandaskan klasifikasi explanatory research. Totalitas subjek riset mencakup segenap anggota Latsar CPNS periode 2025 pada Wilayah Kalimantan Utara berjumlah 300 individu, lewat kuantitas representasi terendah 169 informan yang ditetapkan lewat formulasi Krejcie serta Morgan. Prosedur perolehan informasi dilaksanakan memakai angkutan instrumen bergradasi Likert scale, sementara pemrosesan data mengoperasikan teknik Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) memanfaatkan perangkat lunak SmartPLS. Temuan riset diharap memaparkan bahwasanya efektivitas pelatihan daring memberikan dampak searah bagi kompetensi ASN, secara lurus ataupun sirkular melewati motivasi belajar. Di samping itu, efektivitas pelatihan daring pun diproyeksikan berkontribusi selaras atas motivasi belajar, serta motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kompetensi ASN. Peran motivasi belajar selaku variabel perantara mengokohkan keterkaitan antara efektivitas pelatihan daring serta kompetensi ASN. Karya ilmiah ini menyumbangkan nilai konseptual dalam evolusi pola edukasi daring lewat penyertaan motivasi belajar selaku variabel penengah, serta manfaat aplikatif bagi penyelenggara pelatihan ASN dalam mengonsep skema pelatihan yang semakin berdaya guna, fleksibel, dan menitikberatkan pada peningkatan kompetensi ASN di era digital.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Digital Knowledge Management dan Digital Knowledge Sharing terhadap kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Malinau dengan Learning Organization Culture sebagai variabel mediasi. Perkembangan teknologi digital menuntut ASN untuk mampu mengelola pengetahuan secara efektif melalui pemanfaatan sistem digital serta melakukan berbagi pengetahuan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kompetensi dan kinerja. Selain faktor individu, peningkatan kompetensi ASN juga dipengaruhi oleh budaya organisasi pembelajar yang mendorong proses pembelajaran berkelanjutan di dalam organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digital Knowledge Management dan Digital Knowledge Sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Learning Organization Culture serta kompetensi ASN. Selain itu, Learning Organization Culture terbukti mampu memediasi hubungan antara Digital Knowledge Management dan Digital Knowledge Sharing terhadap kompetensi ASN. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengetahuan digital dan praktik berbagi pengetahuan yang didukung oleh budaya organisasi pembelajar dapat meningkatkan kompetensi aparatur secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian manajemen pengetahuan digital dalam organisasi publik, serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pengembangan kompetensi ASN melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan penguatan budaya organisasi pembelajar.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MALINAU RINA FEBRIANA SIHITE Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pelayanan publik di Indonesia serta mengkaji bentuk implementasinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Permasalahan utama dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal, yakni: pertama, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur peningkatan kompetensi ASN dalam mendukung pelayanan publik di Indonesia; dan kedua, bagaimana bentuk implementasi peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum, literatur ilmiah, serta pendapat para ahli di bidang hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak sekaligus kewajiban ASN yang harus dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan jabatan. Di Kabupaten Malinau, implementasi peningkatan kompetensi ASN telah dilakukan melalui pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, bimbingan teknis, serta program izin dan tugas belajar. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, hambatan geografis sebagai daerah perbatasan, kesenjangan akses pengembangan kompetensi antara PNS dan PPPK, serta persoalan administratif kepegawaian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum pengembangan kompetensi ASN telah memadai secara normatif, efektivitas implementasinya di daerah masih memerlukan penguatan kebijakan afirmatif, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
