ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi bus yang menyebabkan kematian orang lain, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan vonis di bawah ketetapan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengemudi bus yang lalai sehingga menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Tar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dalam putusan tersebut belum sepenuhnya proporsional apabila ditinjau dari aspek kesalahan terdakwa. Penilaian ini berlandaskan pada kenyataan bahwa terdakwa sadar akan perbuatan kelalaiannya, menimbulkan korban jiwa, serta memberikan luka mendalam bagi keluarga korban. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk meniadakan pidana denda terhadap terdakwa hanya karena terdapat alasan yang meringankan berupa pemberian santunan kepada keluarga korban dinilai kurang tepat dan mengesampingkan fungsi dari pidana denda tersebut. Sehingga, penghapusan pidana denda dan rendahnya pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa sama sekali tidak seimbang dengan tingkat kelalaian terdakwa yang berdampak fatal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana belum ditegakkan secara proporsionalitas dan membuktikan bahwa penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas masih lemah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan Latar Belakang, Maka Dua Permasalahan Yang Diangkat Dalam Penelitan Ini Adalah, Mekanisme Penyelesaian Kasus Penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Hukum Adat di Kecamatan Kayan Hulu dan Endala Dalam Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Kayan Hulu Penelitan Ini Menggunkan Tipe Penelitian Hukum Normatif, Dengan Pendekatan Yang Digunakan Adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach). Berdasarkan Hasil Penelitian, di Kecamatan Kayan Hulu, kasus penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hukum adat Dayak diselesaikan melalui peradilan adat yang dipimpin tetua adat. Prosesnya dimulai dengan pelaporan korban, diikuti musyawarah adat yang melibatkan pihak terkait untuk mencapai mufakat. Sanksi yang ditetapkan biasanya berupa denda materiil atau kompensasi lain guna memulihkan keseimbangan sosial. Pendekatan ini dianggap efektif karena cepat, berbiaya rendah, dan menjaga keharmonisan masyarakat, sekaligus mengurangi beban peradilan negara. Namun, mekanisme penyelesaian dapat bervariasi tergantung pada norma adat setempat. Penerapan hukum adat dalam penyelesaian kasus penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Kayan Hulu menghadapi kendala seperti keterbatasan kewenangan hukum adat yang tidak mengikat secara formal, kurangnya pemahaman dan penghormatan dari masyarakat serta aparat hukum, serta ketiadaan regulasi yang mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional. Selain itu, sanksi adat yang kurang memberikan efek jera dan minimnya dokumentasi serta sosialisasi semakin menghambat efektivitasnya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Seiring dengan perkembangan upaya penegakan hukum, konsep restorative justice menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pencurian pada masyarakat adat di Desa Sungai Anai Kecamatan Kayan Hilir serta bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pencurian tersebut melalui hukum adat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan sosial dengan menelaah praktik penerapan restorative justice di tengah masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat adat di Desa Sungai Anai dilaksanakan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula. Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh kepala adat, dengan mempertimbangkan bukti, keterangan para pihak, serta nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaan putusan adat dipatuhi oleh masyarakat karena dipandang sebagai bagian dari tradisi leluhur yang memiliki kekuatan sosial dan moral dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan hidup bersama. Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya pengakuan yang lebih kuat dari pemerintah terhadap mekanisme penyelesaian adat, serta perlunya sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum agar tercipta keadilan yang lebih humanis, kontekstual, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait penerapan sanksi pidana terhadap pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana, serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan pidana Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menganalisis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP. Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan hakim menjahtukan pidada kepada Terdakwa olehkarena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denta tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal fishing setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan mengidentifikasi perbedaan substansial dalam ketentuan sanksi pidana terhadap illegal fishing sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku illegal fishing pasca UU Cipta Kerja masih belum efektiv dalam mencapai keadilan. Penenggelaman kapal, yang sebelumnya efektif, mengalami penurunan karena berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan, tekanan politik, dan pertimbangan hukum internasional. Terdapat perbedaan signifikan dalam penegakan hukum sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja, yang memengaruhi kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan hukuman. Penelitian menyarankan peningkatan pengawasan, kerjasama internasional, edukasi publik, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tar, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor.301/Pid.Sus/2024/PN Tar, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penerapan hukum oleh hakim dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terdakwa terbukti secara materiil melakukan dua perbuatan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam putusan akhir, hakim hanya menjatuhkan pidana berdasarkan satu perbuatan. Hal ini berdampak pada ringannya hukuman yang dijatuhkan dan dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan maupun tujuan pemidanaan. Terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor.301/Pid.Sus/2024/PN Tar, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang mengesampingkan perbuatan peredaran narkotika dinilai bertentangan dengan teori pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, khususnya teori gabungan yang menitikberatkan pada aspek pembalasan dan pencegahan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum guna menghindari disparitas putusan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan dan bahaya yang ditimbulkan berpotensi melemahkan efek jera dan efektivitas hukum itu sendiri.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait kewenangan kepala desa buong baru kabupaten tana tidung dalam menerapkan disiplin aparatur desa. Pertama, bagaimana kewenangan kepala desa dalam menerapkan disiplin kerja aparat pemerintah desa didesa buong baru, kedua faktor-faktor apa saja yang jadi penghambat kepala desa dalam menerapkan sanksi administrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung dari hasil wawancara dari beberapa narasumber, yakni kepala desa, kepala bpd, sekdes dan tokoh masyarakat desa. Kemudian data sekundernya berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data pendukung lainnya. Perlunya kewenangan kepala desa buong baru kabupaten tana tidung dalam menerapkan disiplin aparatur desa. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan; pertama, kewenangan kepala desa telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa dianggap mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif, termasuk dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program pembangunan, serta pengelolaan administrasi desa. Selain itu, peraturan yang mengatur kewenangan kepala desa telah memberikan batasan dan panduan yang jelas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Kedua, ada beberapa hambatan kepala desa dalam menerapkan sanksi administrasi, penghambat dalam penerapan sanksi administrasi oleh kepala desa melibatkan faktor eksternal, seperti kurangnya dukungan dari pemerintah atau birokrasi yang rumit. Serta faktor internal, seperti keterbatasan pengetahuan, sumber daya, dan tekanan sosial.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa dalam kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang dan bagaimana penerapan hukum pidananya, apakah telah sesuai dengan alat bukti dan barang bukti. Penelitian ini berfokus pada bagaimana putusan hakim menurut pertanyaan pertama yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa dalam kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan yang kedua yaitu, kedua bagaimana penerapan hukum pidananya terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara melalui analisis perundang-undangan dan sumber-sumber bahan hukum yang lain, kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini adalah hakim setelah memeriksa semua alat bukti dan barang bukti memberikan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan penuntut umum kepadanya. Dan terkait dengan penerapan pidananya yaitu tidak terdapat penerapan sanksi pidana kepada terdakwa, dikarenakan hakim memutus pidana bebas yang berarti tidak satupun perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan oleh hakim.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi, serta bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelasakan, menguraikan, serta menganalisis sesuai dengan permasalahanpermasalahan yang ada dalama penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya aborsi faktor sosial, ekonomi, kesehetan, dan hukum serta kehamilan di luar nikah atau usia muda dan kehamilan akibat perkosaan dapat mendorong seseorang melakukan aborsi. Dan terkait penerapan sanksi hukumnya kepada pelaku tindak pidana aborsi yaitu penerapan hukuman sudah tepat dikenakan hukuman penjara, namun impelmentasi putusan hakim tidak sesuai dikarenkan hanya dikenakan penjara 4,5 tahun seharusnya terdakwa bisa dikenakan lebih dari itu karena terdakwa telah melakaukan tindakan aborsi sebanyak tiga kali dan terdakwa bukan dokter spesialis Dokter kandung dan tidak terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas terkait penerapan gerakan literasi sekolah dan upaya menumbuhkan minat baca pada siswa kelas IV. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di SDN Utama 1 Tarakan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari seluruh siswa kelas IV dan wali kelas IV sedangkan sumber sekunder mencakup kepala sekolah dan petugas perpustakaan sekolah. Instrumen penelitian berupa peneliti sendiri berperan sebagai alat pengumpulan data utama pada subjek penelitian disebabkan peneliti yang melihat, menilai, dan merasakan yang terjadi pada subjek penelitian dan terjun langsung ke lokasi penelitian Adapun instrumen pendukung dalam penelitian ini yaitu lembar wawancara, lembar observasi serta studi dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan dilakukannya pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gerakan literasi sekolah pada tahapan-tahapannya di SDN Utama 1 Tarakan, terutama pada kelas IV telah diterapkan cukup baik oleh sekolah. Bahkan terdapat pula upaya sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa, tidak terkecuali pada kelas IV. Dalam tahap penerapan gerakan literasi sekolah terdapat tahap pembiasaan yang kegiatannya meliputi mengumpulkan buku cerita, 15 menit membaca sebelum KBM, pojok baca, serta pengelolaan pojok baca. Kemudian terdapat tahap pengembangan yang kegiatannya mencakup mengundang guru ahli, kolaborasi dengan perpustakaan sekolah, aktifitas literasi siswa, serta kolaborasi dengan perpustakaan daerah. Sementara pada tahap pembelajaran terdapat kegiatan membacakan buku cerita. Kemudian pada upaya dalam menumbuhkan minat baca siswa, terdapat beberapa kegiatan yang meliputi rak khusus buku cerita, kartu perpustakaan, kunjungan ke perpustakaan sekolah, akomodasi jenis buku, pendampingan literasi siswa, serta kunjungan ke perpustakaan daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN ANAK Abstrak Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penerapan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan anak. Pertama, pengaturan diversi terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua, penerapan pidana terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. Ketiga, skripsi ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum, serta menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu UU Narkotika dan UU SPPA. Data sekunder berasal dari buku dan jurnal. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Pengaturan Diversi terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terdapat dalam pengaturan UU SPPA yang terdapat di dalamnya bahwa Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dan Pelaksanaan konsep diversi bertujuan menghindarkan anak dari stigma negatif Sistem Peradilan Pidana Anak, menghindarkan anak terjerat dalam sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi pelaku tindak pidana narkotika. Kedua, Penerapan Pidana Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dikalangan anak dapat di lakukan dengan beberapa upaya adalah Pencegahan atau Preventif, juga dikenal sebagai tindakan mengambil tindakan untuk menghindari sesuatu terjadi, Pengobatan atau Kuratif adalah istilah yang digunakan dalam bidang kedokteran, Rehabilitasi berkaitan dengan proses rehabilitasi, dan Tindakan represif mengacu pada pemanfaatan sarana hukum untuk memerangi penyalahgunaan narkoba.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas rechtsverwerking dalam memperoleh hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah nasional pada pasal 32 ayat (2)peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah merupakan pengadopsian dari hukum adat dan bukan merupakan ketentuan baru dimana konsep dari pasal ini. Merupakan konsep yang dipakai dalam meyelesaikan sengketa tanah pada hukum adat sebelum berlakunya peraturan pemerin tahan ini. Ketentuan pasal tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perolehan hak atas tanah dan berusaha mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif yang dianut oleh indonesia serta dapat menjadi jalan keluar permasalahan sengketa tanah. Namun keberadaan pasal ini tidak sesuai dengan sistem publikasi negatif yang dianut oleh pendaftaran tanah di indonesia, diamana sertifikat bukan merupakan alat bukti yang mutlak, melainkan sertifikat yang merupakan alat bukti yang kuat, penerapan asas rechverwerking berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara No.336PK/Pdt/2015, majelis hakim memutuskan perkara ini berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung tanpa melihat perolehan hak atas tanah berupa sertifikat apakah asas itikad baik dalam unsur tidak terpenuhi unsur-unsur kumulatif pada pasal 32 ayat 2 peraturan pemerintahan nomor 24 tentang pendaftran tanah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas rechtverwerking dalam asas daluarsa. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan untuk menambah.penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori mengenai penerapan asas rechtverwerking dalam memperoleh hak atas tanah dalam sistem pendaftran tanah nasional dan menganalisis asas rechtverwerking dalam putusan pengadilan perkara Nomor 336PK/Pdt/2015.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DALAM PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT PRATAMA SEBUKU ABSTRAK Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penerapan asas-asas AUPBD di Rumah Sakit. Pertama, bagaimana penerapan Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) di Rumah Sakit Pratama Sebuku? Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan di rumah sakit Pratama Sebuku? Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori normatif mengenai penerapan AUPB. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan sata sekunder. Data primer, yaitu data yang didapatkan dalam sumber-sumber hukum positif. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data-data internet, ensiklopedi dan kamus. 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas-asas pemerintahan umum yang baik dalam pelayanan publik di Rumah Sakit Pratama Sebuku berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari masing-masing indikator asas-asas umum pemerintahan yang sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penerapannya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 2. Adapun faktor penghambat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas adalah kuantitas sumber daya manusianya masih kurang sehingga sulit untuk menangani beberapa penyakit-penyakit tertentu, selain itu juga dikarenakan sumber daya peralatan dan teknologi yang minim sehingga beberapa penyakit tertentu tidak bisa ditangani. Sedangkan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan yang berkualitas adalah adanya komunikasi yang baik antara pegawai rumah sakit dengan pasien maupun kepada keluarga pasien, serta keterbukaan tim medis dalam penanganan pasien sehingga memungkinkan pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
IMPLEMENTASI DIVERSI PADA ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Abstrak Pemberlakukan Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mejelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberlakukan diversi, tetapi dalam tindak pidana narkotika pada anak tidak dapat diselesaikan melalui metode penyelesaian diversi yang berpedoman dalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena tidak terdapatnya unsur pemberlakuan diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014. Maka penelitian ini memfokuskan mengapa penerapan diversi pada anak yang berkonflik dalam perkara narkotika di Kota Tarakan tidak dapat diterapakan dan apa saja yang menjadi hambatan sehingga diversi tidak dapat diberlakukan dalam perkara narkotika pada anak. Penulisan ini membahas apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberlakuan metode diversi pada anak, dengan menggunakan metode penelitian empiris melalui hasil wawancara, observasi dan kajian perundang undangan, buku dan jurnal, internet sebagai data pendukung. Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini membahas problematika penerapan diversi pada anak dalam tindak pidana narkotika serta hambatan dari segi peraturan dan penegak hukum tentang mengapa diversi tidak dapat diterapkan pada anak dalam perkara narkotika .
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pembelajaran literasi sains sangat penting bagi peserta didik untuk dapat mengaplikasikan sains dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat pentingnya peran guru dalam meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembelajaran berbasis literasi sains yang dilakukan oleh guru SMA Negeri di Kota Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian yaitu tujuh guru Biologi SMA Negeri di Kota Tarakan dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh berdasarkan hasil angket dan wawancara. Hasil penelitian pada aspek pengetahuan ilmiah menunjukkan bahwa semua guru dapat membedakan istilah dalam pembelajaran literasi sains dan pada aspek keterampilan proses intelektual dalam indikator menghasilkan prinsip melalui induksi menunjukkan semua guru dapat menjelaskan fenomena hasil pengamatan, dalam indikator mengidentifikasi dan mengontrol variabel menunjukkan bahwa dua orang guru mengalami kendala dalam mengidentifikasi dan mengontrol variabel dan lima guru lainnya dapat mengidentifikasi dan mengontrol variabel, dalam indikator mengkontruksi grafik dan menemukan hubungan menunjukkan bahwa semua dapat mentransformasikan data ke dalam bentuk tabel/grafik, dalam indikator mendesain dan memimpin investigasi menunjukan bahwa tiga orang guru tidak mendesain sendiri, tiga guru lainnya mendesain sendiri dan satu guru lainnya kadang mendesain sendiri dan kadang tidak mendesain sendiri langkah-langkah praktikum, pada indikator menggunakan teknologi dan kepastian dalam investigasi menunjukkan bahwa satu orang guru tidak memanfaatkan peralatan laboratorium dan teknologi dan enam guru lainnya memanfaatkan peralatan dan teknologi dalam melakukan pengamatan serta dalam indikator penarikan kesimpulan dari fakta-fakta menunjukkan bahwa semua guru membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1), (2) dan Pasal 506. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat kualitatif analisis dan menggunakan jenis penelitian normatif yaitu menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, tesis dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2014/PN.Cjr, serta Putusan Nomor: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2014/PN.Cjr, dengan vonis hukuman yang berat karena korban dalam kasus ini masih berusia 13 tahun, sedangkan pada Putusan Nomor : 8/Pid.B/2018/PN.Cjr, lebih ringan karena adanya hal-hal yang meringankan terhadap terdakawa. Penerapan sanksi dalam Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2014/PN.Cjr dengan putusan nomor : 8/Pid.B/2018/PN.Cjr, faktor penyebabnya yaitu perbedaan pada umur korban yang menjadikan Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2014/PN.Cjr lebih berat putusannya karena korbannya adalah anak yang dimana melanggar Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-undang Perlindungan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan ini merupakan perbuatan yang berbeda dengan pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti pengrusakan, pemukulan, pengkroyokan dan lain-lain, maka ancaman hukumannya pun berat dari pada pencurian biasa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Permasalahan penelitian adalah yang pertama bagaimana penerapan sanksi pidana pencurian dengan kekerasan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat kualitatif analisis dan menggunakan penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan data primer, data skunder, dan data tersier. Penelitian ini menggunakan penelitan kepustakaan. Penulis menggunakan spesifikasi diskriptif analisis untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini. Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 13/Pid.B/2020/PN.Kdl, hakim memberikan sanksi pidana yang sama terhadap terdakwa pelaku pencurian biasa yaitu selama 1 (satu) tahun penjara, seharusnya majelis hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap pencurian dengan kekerasan harusnya lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai luhur yang hidup, bagaimana mungkin hakim memberikan sanksi tanpa melihat hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa hendaknya hakim memperhatikan kualifikasi perbuatan dan ancaman pidana sehingga hakim dapat dianggap memberikan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan pidana dalam persidangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian Ini Bermaksud Menjawab Dua Pertanyaan Terkait Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Tarakan . Pertama Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Ini Berlaku Di Masyarakat ? Kedua Apa Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Ini Di Kota Tarakan ? Skripsi Ini Merupakan Penelitian Empiris Dengan Objek Kajian Mengenai Perilaku Masyarakat. Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Ketentuan Hukum, Yakni : Peraturan Daaerah Provinsi Kalimantan Utara Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Tarakan Dan Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Menentukan Faktor Penghambat Penerapan Aturan Ini . Data Yang Digunakan Dalam Skripsi Ini Terdiri Dari Data Primer Dan Data Skunder . Data Perimer Yaitu Data Yang Didapatkan Melalui Wawancara, Obersevasi Dan Pengamatan Dilapangan. Data Sekunder Diperoleh Dari Buku, Jurnal, Artikel, Data-Data Internet. Hasil Dari Penelitian Ini,, Penulis Menyimpulkan Bahwa, Pertama Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Ini Belum Maksimal Khususnya Di Kota Tarakan. Kedua Penghambat Dalam Penerapan Peraturan Ini Disebabkan Karena Lemahnya Regulasi, Faktor Penegeak Huku, Kurangnya Sarana Dan Prasarana, Serta Faktor Kebudayaan Masyarakat. Kesimpulan Dari Penelitian Ini, Penulis Menyimpulkan Bahwa Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Ini Belum Maksimal Dijalankan Pemerintah Dan Kurangnya Ketegasan Dalam Pengawasan Penerapan Aturan Ini Serta Lemahnya Sanksi Yang Berikan Dalam Aturan Ini.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Pelayanan merupakan aspek yang sangat penting bagi kemajuan sebuah organisasi, dengan adanya pelayanan aktivitas tidak hanya sekedar melayani pasien yang akan berobat, , tetapi pemenuhan konsep pelayanan yang prima Penerpan budaya 5S dalam pelayanan jasa, khususnya di pelayanan Rumah sakit dapat kita terapkan, karena budaya 5S mencerminkan suatu sikap yang memang di idamkan dari konsumen pengguna jasa, sikap yang baik yang pertama kali kita berikan kepada pasien akan membangun perasaan yang berkesan bagi para pasien, mereka akan merasa di layani dengan sangat spesial Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 5S di layanan RS Pertamina Tarakan terhadap kepuasan pasien. Tujuan khusus penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui penerapan Budaya 5S di RS Pertamina Tarakan dan Untuk menganalisis hubungan budaya 5S terhadap kepuasan pasien di layanan RS Pertamina Tarakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan Metode pendekatan cross-sectional. Hasil uji statistik Chi Suare diperoleh dengan p value = 0,001 (0,05) yang menujukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan 5S perawat dengan kepuasan pasien dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENERAPAN MODEL TEAMS GAMES TOURNAMENT BERBASIS LESSON STUDY UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV B DI SDN 032 TARAKAN ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas IV B SDN 032 Tarakan dikarenakan minimnya penggunaan model pembelajaran yang menarik. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV B SDN 032 Tarakan melalui penerapan model Teams Games Tournament Berbasis Lesson Study. Langkah model teams games tournament meliputi penyajian kelas, belajar dalam kelompok, permainan, pertandingan dan penghargaan kelompok. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas IV B SDN 032 Tarakan berjumlah 17 orang dan objek penelitian yaitu hasil belajar siswa. Instrument pengumpulan data menggunakan lembar observasi, lembar wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang meliputi 3 tahapan yaitu Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas IV B SDN 032 Tarakan setelah diterapkannya model pembelajaran Teams Games Tournament berbasis lesson study. Berdasarkan indikator keberhasilan yang ingin dicapai persentase nilai aspek kognitif siswa mencapai 70% dari nilai KKM, aspek persentase afektif dan psikomotor siswa yaitu 75%. Data yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa presentase kognitif hasil belajar siswa pada lembar kerja siswa (LKS) siklus I sebesar 46,66% dan meningkat menjadi 100% pada lembar kerja siswa (LKS) siklus II. Selain itu di peroleh data pada penilaian afektif dan psikomotor siswa juga mengalami peningkatan. Pada siklus I presentase penilaian afektif siswa sebesar 91,99% dan meningkat kembali menjadi 94,66% pada siklus II, sedangkan persentase aspek psikomotor siswa pada siklus I sebesar 67,11% dan meningkat menjadi 83,11% pada siklus II.
