ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance pada penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Tarakan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman berperan strategis sebagai pengawas eksternal melalui fungsi pemeriksaan, pencegahan, dan pemberdayaan partisipasi masyarakat. Ombudsman menangani laporan maladministrasi seperti penundaan berlarut,penyimpangan prosedur dan melakukan investigasi, memberikan rekomendasi, serta mendorong transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan. Namun, penelitian juga menemukan kendala internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran, serta kendala eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, pengarsipan data pertanahan yang belum optimal, dan pergantian pejabat yang sering terjadi.Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa peran Ombudsman telah berkontribusi terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Tarakan, namun diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi arsip dan prosedur layanan, serta peningkatan sosialisasi agar implementasi prinsip Good Governance dapat lebih optimal dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Penelitian ini bertujuan mengetahui kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara dalam pengawasan terhadap peenyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di Kota Tarakan. Pertama, bagaimana kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di Kota Tarakan. Kedua, Kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan Skripsi ini terdiri dari Data Primer ialah data yang diperoleh dengan analisis peraturan perundang-undangan. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, wawancara, data-data dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara. Wawancara menjadi salah satu teknik bahan hukum yang menunjang penulisan Skripsi ini. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di Kota Tarakan dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu pengawasan pasif dan pengawasan inisiatif. Kedua, kendala yang dihadapi Ombudsman dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kota Tarakan dibedakan dalam 2 (dua) kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Abstract This research aims to determine the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, Representative of North Kalimantan, in supervising the provision of essential education services in Tarakan City. This research had two main points the authority and problems faced by the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the Representative of North Kalimantan in supervising the provision of essential education services in Tarakan City. This research was normative research on legal rules related to legislation. The data used by this thesis consists of Primary Data data obtained by analyzing laws and regulations. Secondary data was obtained from books, journals, articles, interviews, and data from the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of North Kalimantan. The interview was one of the legal matenal technigues in this research. The results of this study concluded that First, the Ombudsman's supervision of primary education service delivery in Tarakan City was camed out with two methods, namely passive supervision and initiative supervision. Second, the problems faced by the Ombudsman in supervising the provision of education services in Tarakan City were divided into 1wo problems, namely internal and external constraints
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Pengawasan Ombdusman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Utara terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan Di Rumah Sakit dr. H. Jusuf SK. Pertama, Bagaimana Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Utara terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dr. H. Jusuf SK dan Kedua, Kendala pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Utara terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dr. H. Jusuf SK. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam Skripsi ini terdiri dari Data Primer ialah data yang diperoleh dengan analisis peraturan perundang-undangan. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, wawancara, data-data internet, dan kamus. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dr. H. Jusuf SK dilakukan dengan 2 (dua) metode, metode pertama, mencakup pengawasan ketika adanya pengaduan/laporan dari masyarakat itu sendiri karena adanya suatu praktek maladministrasi, dan metode kedua, pengawasan dari inisiatif sendiri pihak Ombudsman. Kedua, Kendala Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraaan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dr. H. Jusuf SK terbagi dalam dua kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait pengelolaan limbah pada fasyankes. Pertama, bagaimana pengelolaan limbah medis pada fasyankes dikota tarakan? Kedua, apa kendala dalam pengelolaan limbah medis pada fasyankes dikota tarakan. Skrispsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah2 hukum terkait variable penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan uu yaitu pp no. 101 th 2014 ttg pengelolaan limbah b3 dan perturan yg terkait dgn penelitian ini serta pendekatan kasus. Data yg digunakan data primer dan sekunder.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara mencatat masih ada berbagai kewajiban instansi penyelenggara pelayanan publik di kabupaten/kota belum dilakukan sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan sehingga pada masa sekarang yaitu pandemi Covid-19, maladministrasi kemungkinan besar banyak terjadi di Kalimantan Utara dan terkhusus Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan teknik pengambilan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Ombudmsan wilayah Kalimantan Utara. Pelaksanaan pengawasan pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara khususnya wilayah Kota Tarakan Ombudsman Republik Indonesia melakukan pengawasan kebijakan layanan pemerintah bagi masyarakat dengan membuka saluran pengaduan daring (online) baik melalui Whatsapp ataupun akun e-mail yang dimiliki Ombudsman untuk melaporkan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaannya tentang keluhan publik untuk sektor-sektor terdampak Covid-19. Dan dalam pelaksanaan upaya pencegahan maladministrasi pada masa pandemi Covid-19, Ombudsman melakukan supervisi pelayanan publik diberbagai lembaga ataupun kantor yang ada di Kota Tarakan serta melakukan sosialisasi pada momen-momen atau acara tertentu maupun melalui web-seminar. Sehingga penerimaan laporan masa pandemi Covid-19 dikantor Ombudsman hanya diterima pada April hingga akhir Juli 2020 dan dilanjutkan dengan pengawasan menggunakan 2 (dua) metode yakni secara online maupun tatap muka. Selain terkendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang sekaligus menjadi tantangan bagaimana Asisten Ombudsman yang saat ini baru berjumlah 10 orang harus melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik se-Kalimantan Utara yang terdiri dari 4 (empat) Kabupaten yakni Malinau, Bulungan, Tana Tidung dan Nunukan, serta 1 (satu) Kota yakni Tarakan sebagai lokasi kantor wilayah Ombudsman Republik Indonesia Pewakilan Kalimantan Utara, kendala yang sering terjadi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara khususnya wilayah Kota Tarakan pada masa Pandemi Covid-19 Pada saat melakukan Penerimaan Verifikasi Laporan (PVL), pelapor sulit untuk melengkapi syarat formil dan materiil (berupa bukti pendukung).
