Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara dalam pengawasan terhadap peenyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di Kota Tarakan. Pertama, bagaimana kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di Kota Tarakan. Kedua, Kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan Skripsi ini terdiri dari Data Primer ialah data yang diperoleh dengan analisis peraturan perundang-undangan. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, wawancara, data-data dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara. Wawancara menjadi salah satu teknik bahan hukum yang menunjang penulisan Skripsi ini. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di Kota Tarakan dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu pengawasan pasif dan pengawasan inisiatif. Kedua, kendala yang dihadapi Ombudsman dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kota Tarakan dibedakan dalam 2 (dua) kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Abstract This research aims to determine the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, Representative of North Kalimantan, in supervising the provision of essential education services in Tarakan City. This research had two main points the authority and problems faced by the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the Representative of North Kalimantan in supervising the provision of essential education services in Tarakan City. This research was normative research on legal rules related to legislation. The data used by this thesis consists of Primary Data data obtained by analyzing laws and regulations. Secondary data was obtained from books, journals, articles, interviews, and data from the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of North Kalimantan. The interview was one of the legal matenal technigues in this research. The results of this study concluded that First, the Ombudsman's supervision of primary education service delivery in Tarakan City was camed out with two methods, namely passive supervision and initiative supervision. Second, the problems faced by the Ombudsman in supervising the provision of education services in Tarakan City were divided into 1wo problems, namely internal and external constraints