ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Balap Liar Yang Mengakibatkan Kecelakaan dan Korban Jiwa. Pertama bagaimana penegakkan hokum oleh aparat Kepolisian di Kota Tarakan terhadap kasus balap liar yang berujung pada kecelakaan lalu lintas? Kedua, Bagaimana bentuk pertanggunggungjawaban pidana terhadap pelaku balap liar yang menyebabkan korban jiwa lalu lintas di Kota Tarakan?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yang berfokus mengamati langsung fenomena balap liar di Tarakan. Data primer yang penulis gunakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder bersumber dari bahan kepustakaan, jurnal, dan artikel terkait balap liar. Hasil dari penelitian ini berhasil menjawab 2 rumusan masalah yang pertama, penegakkan hokum kasus balap liar berujung kecelakaan di Kota Tarakan menerapkan kombinasi tindakan pre-emptif dan represif. Mayoritas penyelesaian dilakukan melalui SP3 (penghentian penyidikan), sementara kasus yang dilanjutkan kepenuntutan (P21) sangat minim. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku balap liar yang menyebabkan korban jiwa di Kota Tarakan adalah pidana ganda karena melibatkan dua pelanggaran utama: aktivitas balap liar itu sendiri dan tindak pidana yang mengakibatkan kematian. Unsur kesalahan dalam kasus ini dikategorikan sebagai kelalaian berat (culpa) karena pelaku mengabaikan kehati-hatian dan melakukan perbuatan yang membahayakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Pentingnya Pendidikan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas bagi Pelajar di Kabupaten Malinau Sebagai Upaya Preventif dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perpsektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalaah, Tujuan dan urgensi pentingnya pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pelajar dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peran pemerintah dan instansi terkait dalam implementasi pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Berdasarkan hasil penelitian Tujuan dan urgensi pentingnya pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pelajar adalah untuk memberikan pemahaman hukum berlalulintas yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga mereka mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan, membentuk perilaku budaya disiplin berlalu lintas, kepatuhan terhadap rambu, marka, serta aturan lainnya demi menciptakan ketertiban lalu lintas, mencegah kecelakaan, sehingga pelajar dapat menghindari pelanggaran yang berisiko menyebabkan kecelakaan, baik untuk dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Menanamkan kesadaran kolektif yang bertujuan menciptakan kesadaran bahwa lalu lintas adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keselamatan di jalan raya, karena masih banyak pelajar yang belum memahami isi dan maksud dari Undang-Undang tersebut. Implementasi pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas yang dilakukan Polres Malinau, Pemerintah, dan Instansi terkait dilaksanakan melalui Program Intrakurikuler Pendidikan lalu lintas (PLL) dapat dilakukan melalui penyusunan Pelaksanaan Pembelajaran Rencana (RPP) dengan menyisipkan materi PLL dan Program Ekstrakurikuler di sekolah berupa kegiatan PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Polisi Sahabat Anak (Polsana), Cara Aman Kesekolah, Police Goes To Campus; Safety Riding / Driving, Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas melalui media Televisi, Radio.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Pentingnya Pendidikan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas bagi Pelajar di Kabupaten Malinau Sebagai Upaya Preventif dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perpsektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalaah, Tujuan dan urgensi pentingnya pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pelajar dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peran pemerintah dan instansi terkait dalam implementasi pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Berdasarkan hasil penelitian Tujuan dan urgensi pentingnya pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pelajar adalah untuk memberikan pemahaman hukum berlalulintas yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga mereka mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan, membentuk perilaku budaya disiplin berlalu lintas, kepatuhan terhadap rambu, marka, serta aturan lainnya demi menciptakan ketertiban lalu lintas, mencegah kecelakaan, sehingga pelajar dapat menghindari pelanggaran yang berisiko menyebabkan kecelakaan, baik untuk dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Menanamkan kesadaran kolektif yang bertujuan menciptakan kesadaran bahwa lalu lintas adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keselamatan di jalan raya, karena masih banyak pelajar yang belum memahami isi dan maksud dari Undang-Undang tersebut. Implementasi pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas yang dilakukan Polres Malinau, Pemerintah, dan Instansi terkait dilaksanakan melalui Program Intrakurikuler Pendidikan lalu lintas (PLL) dapat dilakukan melalui penyusunan Pelaksanaan Pembelajaran Rencana (RPP) dengan menyisipkan materi PLL dan Program Ekstrakurikuler di sekolah berupa kegiatan PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Polisi Sahabat Anak (Polsana), Cara Aman Kesekolah, Police Goes To Campus; Safety Riding / Driving, Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas melalui media Televisi, Radio.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK KEKUATAN HUKUM PUTUSAN LEMBAGA ADAT DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILANJUTKAN KE PENGADILAN NEGERI MALINAU WELLY Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum putusan lembaga adat dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta untuk menganalisis apakah putusan lembaga adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Malinau dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan lembaga adat memiliki kekuatan yang mengikat di masyarakat hukum adat yang bersangkutan, terutama jika diakui oleh peraturan daerah setempat. Meski demikian, kekuatan hukumnya di pengadilan negeri masih bersifat pertimbangan tambahan, bukan sebagai putusan utama. Putusan lembaga adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Malinau guna menunjang keadilan restoratif dan rekonsiliasi antar pihak, dengan tetap mengacu pada prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar putusan lembaga adat memiliki kedudukan hukum yang lebih jelas dan efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arus di Kota Tarakan serta mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah pelanggaran tersebut. Melawan arus merupakan pelanggaran serius karena berpotensi menimbulkan kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dasar hukum pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 dan Pasal 287 ayat (1), yang menetapkan sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000,00. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kasus pelanggaran melawan arus dalam tiga tahun terakhir, yaitu 75 kasus pada tahun 2022, 84 kasus pada tahun 2023, dan 125 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas serta sanksi yang belum memberikan efek jera. Pertanggungjawaban pidana diterapkan melalui mekanisme penilangan dengan sanksi denda atau kurungan. Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi peningkatan patroli, sosialisasi, serta operasi rutin. Namun, penegakan hukum dinilai belum optimal karena keterbatasan personel dan belum maksimalnya penerapan tilang elektronik (ETLE). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan sanksi yang tegas, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna menekan angka pelanggaran dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Peningkatan aktivitas pasar tradisional berpengaruh langsung terhadap kinerja lalu lintas, khususnya pada ruas Jalan Pangkalan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Hambatan samping yang terjadi berupa pejalan kaki, kendaraan berhenti/parkir, kendaraan keluar-masuk sisi jalan, serta kendaraan melambat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh hambatan samping terhadap kinerja jalan dengan menggunakan metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI 2023). Metode penelitian meliputi survei lapangan selama tiga hari pada jam sibuk (pagi, siang, dan sore), pengumpulan data volume lalu lintas, data geometrik jalan, dan hambatan samping. Data kemudian dianalisis menggunakan Microsoft Excel berdasarkan parameter kapasitas jalan, kecepatan arus bebas, derajat kejenuhan, dan waktu tempuh. Hasil analisis menunjukkan volume lalu lintas tertinggi terjadi pada hari Minggu pukul 17.00–18.00 sebesar 2298 smp/jam. Hambatan samping tercatat 278 kejadian/jam dengan kategori rendah (R). Kapasitas jalan dihitung sebesar 1969,262 smp/jam dengan derajat kejenuhan masing-masing 2105,074 smp/jam. Kecepatan rata-rata kendaraan adalah 35 km/jam dengan waktu tempuh sekitar 30,85 detik pada jarak 300 meter. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pasar memengaruhi kelancaran lalu lintas, meskipun tingkat kejenuhan masih berada di bawah batas kritis.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Ganti kerugian atas hilangnya nyawa dalam kecelakaan lalu lintas merupakan aspek krusial dalam hukum perdata dan pidana. Kejadian tragis ini kerap menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya mekanisme kompensasi yang adil. Kompensasi ini bertujuan meringankan beban finansial dan emosional yang menimpa ahli waris. Tanggung jawab ganti rugi timbul dari kelalaian atau kesengajaan pihak yang menyebabkan kecelakaan. Pelanggan yang tidak berhati-hati bisa menjadi penyebab utama. Misalnya, mengemudi dalam keadaan mabuk atau mabuk. Pelanggaran lalu lintas berat seperti ngebut juga akhirnya berakhir pada kecelakaan fatal. Pihak yang lalai wajib menanggung seluruh kerugian. Kerugian yang dapat diberikan mencakup banyak hal. Biaya pemakaman dan pengobatan menjadi komponen utama. Kehilangan pendapatan keluarga akibat kematian pencari nafkah juga terhitung. Ini termasuk upah yang seharusnya diterima korban hingga usia pensiun. Kerugian non-materiil seperti kesedihan dan kehilangan kasih sayang juga dapat dikompensasi. Besaran ganti rugi ini ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diserahkan. Proses penegakan hukum ganti kerugian ini melibatkan beberapa tahapan. Laporan polisi adalah langkah awal yang penting. Pencegahan adalah kunci utama. Namun, ketika kecelakaan terjadi, proses ganti kerugian tidak berjalan lancar. Keadilan harus ditegakkan demi kemanusiaan. Kehilangan anggota keluarga akibat kecelakaan lalu lintas menimbulkan trauma jangka panjang. Ganti kerugian tidak dapat menggantikan kehadiran orang tercinta. Namun, dapat membantu meringankan beban hidup keluarga yang ditinggalkan. Ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat. Pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya selalu harus diingat. Setiap nyawa berharga.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Human error is still a major cause of accidents, including drivers' negligence in paying attention to and recognizing traffic signs on the road. Traffic signs serve to provide clear guidance for drivers, but it is often difficult for drivers to recognize these signs quickly, especially in non-ideal environmental conditions such as bad weather, low lighting, or unclear sign positions. This increases the risk of traffic accidents. This research proposes an automatic traffic sign detection system using YOLOv8 to recognize warning, prohibition, and command signs in real-time. The system is focused on recognizing various types of signs such as warnings, prohibitions, and commands in real-time in one image display, and the user interface is built with PyQt5 to display real-time detection results. The dataset used amounted to 2,210 images consisting of 780 primary datasets and 1,430 secondary datasets. After passing the annotation and augmentation stages, the dataset to be processed becomes 3,629 images with a division into 87% training data and 13% validation data. Testing the results of the training model shows excellent detection performance with a precision value of 99.8%, recall of 98.2%, and a mean average precision (mAP) value of 98.7% for IoU 50 89.7%.The system was also evaluated using 78 real-time images with various lighting conditions and angles.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Lampu lalu lintas memiliki peran vital dalam mengatur kelancaran arus kendaraan di persimpangan jalan. Namun, sistem pemantauan kondisi lampu lalu lintas di Kota Tarakan masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan keterlambatan dalam deteksi dan penanganan gangguan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji prototipe sistem monitoring kerusakan lampu lalu lintas berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan mikrokontroller ESP32, sensor arus PZEM-004T, serta integrasi dengan aplikasi Blynk dan Telegram. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu memantau kondisi lampu lalu lintas secara real-time dengan tingkat akurasi tinggi. Sensor arus berhasil membedakan kondisi lampu menyala (0,03 A) dan mati (0 A), dengan kabel NYM menghasilkan akurasi pembacaan 100% dan kabel AWG sebesar 92,86%. Sistem tetap terhubung secara stabil ke jaringan WiFi dalam rentang jarak 2 hingga 8 meter tanpa kehilangan data (packet loss 0%), dengan nilai latency antara 127,65 ms hingga 142,03 ms, masih dalam batas wajar. Pengujian transmisi data melalui aplikasi Blynk sebanyak 24 kali menunjukkan akurasi pengiriman dan penerimaan data sebesar 100%, sementara pengiriman notifikasi melalui Telegram rata-rata hanya memerlukan waktu 2 detik. Secara keseluruhan hasill tersebut menunjukan sistem terbukti handal, akurat, serta efisien untuk mendeteksi kerusakan lampu lalu lintas secara otomatis. Oleh karena itu, sistem ini layak diimplementasikan untuk meningkatkan keandalan dan efektivitas pemeliharaan infrastruktur lalu lintas di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Kerusakan jalan yang terjadi sebelum mencapai umur rencana merupakan salah satu permasalahan umum dalam pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di daerah berkembang seperti Kota Tarakan. Salah satu ruas jalan yang mengalami kerusakan tersebut adalah Jalan Gunung Amal, yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi dan dilalui oleh kendaraan berat setiap hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama kerusakan jalan tersebut berdasarkan dua aspek utama, yaitu daya dukung tanah dan beban lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental di laboratorium dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengujian tanah dilakukan untuk mengetahui sifat fisis (kadar air, berat jenis, analisa saringan, batas Atterberg) dan sifat mekanis tanah (nilai CBR). Penelitian ini juga menganalisis data Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) serta menghitung beban sumbu kendaraan menggunakan pendekatan Equivalent Single Axle Load (ESAL) dan Truck Factor (TF) untuk mengetahui pengaruh lalu lintas terhadap kerusakan jalan. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa jenis tanah pada lokasi penelitian tergolong lempung lanauan dengan nilai CBR 6%, yang menandakan rendahnya daya dukung tanah terhadap beban kendaraan. Selain itu, data lalu lintas menunjukkan volume kendaraan berat cukup tinggi, yang secara signifikan mempercepat kerusakan lapisan perkerasan jalan. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kerusakan jalan pada ruas Jalan Gunung Amal disebabkan oleh kombinasi antara rendahnya daya dukung tanah dasar dan tingginya beban lalu lintas harian. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan struktur jalan yang lebih baik, termasuk perbaikan tanah dasar (soil improvement) dan pengaturan beban kendaraan, agar umur rencana jalan dapat tercapai secara optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dari pertanyaan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Tarakan. Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan?. Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan? penelitian empiris dengan objek kajian pada Polisi Satuan Lalu Lintas Di Kota dan anak yang menggunakan kendaraan bermotor Di Tarakan. Penelitian ini menggunakan hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder, dimana data primer yang didapat dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data sekunder yang didapat yaitu dengan melalui artiker, jurnal dan data-data yang didapat. Hasil penelitian in, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum belum ditegakan karena penulis dapat bahwa penegakan terhadap anak sama dengan hukuman berupa administrasi sama dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pelanggaran lalu lintas terhadap anak dapat dikenakan sanksi berupa tilang dan penahanan kendaraan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengguna Sepeda Listrik Di Jalan Raya Kabupaten Malinau. Pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran pengguna sepeda listrik di jalan raya di Kabupaten Malinau? Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pengguna sepeda listrik di jalan raya di Kabupaten Malinau. Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan objek kajian pada Polisi Satuan Lalu Lintas Kabupaten Malinau dan masyarakat yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Penelitian ini menggunakan ketentuan hukum yakni undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan No.45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan pengamatan lapangan. Data sekunder didapatkan melalui buku, jurnal, artikel, dan data-data pada internet. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik di jalan raya di Kabupaten Malinau ini belum dapat ditegakan karena tidak adanya aturan yang tegas dan efektiv terkait penegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik di jalan raya. Pengaturan hukum terkait pengguaan sepeda listrik dapat dilihat dari aturan PM Perhubungan No.45 Tahun 2020 pasal 5 sepeda listrik dapat digunakan di lajur khusus atau di kawasan tertentu.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tree problem in this research is Indonesia, as a country of law, considers that actions carried out by the community must be based on applicable legal regulations. Deviations that often occur in the field of transportation, especially motorized vehicles, are many violations regarding vehicle modifications using unsuitable exhausts that exceed the threshold, designed in such a way that the sound tends to be noisy and disturb the public and users. other way. Arrangement law related use exhaust No Eligible only limited user just However No For the seller . That matter make exists emptiness law so that No seldom Public opinion that use exhaust No Eligible free used . As for rule about follow criminal use exhaust No Eligible refer Article 285 paragraph (1) jo Article 106 paragraph 3 Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation as has been changed mbe Regulation Replacement Constitution Number 2 of 2022 concerning Create Work Riders who use exhaust noisy Can imprisoned for a maximum of one month or fine maximum IDR 250 thousand . This research was conducted with use type study law normative . Approach used in this research is Approach Law ( Statute Approach ) and Approach Conceptual ( Conceptual Approach ). In this context , modification vehicle motorized must obey stipulated conditions by agent single holder brand and general vehicle repair shop designated motorbike by minister . Regulating articles test type , requirements technical , and procedural modification vehicle must heeded For ensure security , feasibility , and compliance vehicle motorized to standards that have been set . Reason or obstacles experienced police Unit So Cross Police in do prevention to happen violation use exhaust No Worth doing by driver vehicle motorized wheel two that is Internal causes include lack of socialization towards general public , Apart from internal causes , there are also causes external that is Still low level awareness law driver vehicle motorized wheel two who use exhaust No Still worth it Not yet fulfil technical roadworthy accordingly with Constitution Number 22 of 2009 concerning So Road Traffic and Transport , and also If seen from enforcement data exhaust No Eligible previously experience enhancement It means efforts made by party Unit So Cross Police Still Not yet effective .
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia disebabkan oleh pengemudi dalam pengaruh alkohol (putusan nomor: 64/pid.sus/2018/pn.tar). Pertama, restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia disebabkan oleh pengemudi dalam pengaruh alkohol (putusan nomor : 64/pid.sus/2018/pn.tar). Kedua Ratio Decidendi hakim dalam perspektif teori keadilan melalui putusan nomor: 64/pid.sus/2018/pn.tar). Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Restitusi terhadap kecelakaan lalu lintas dalam putusan nomor 64/pid.sus/2018/pn.tar berdasar pada UULLAJ pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) bahwa pelaksanaan ganti rugi dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan atau dilakukan diluar pengadilan berdasarkan pada kesepakatan damai. Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim dalam perspektif teori keadilan melalui putusan nomor: 64/pid.sus/2018/pn.tar hakim dalam mengadili perkara tersebut menggunakan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 311 ayat (5) dan menjatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada pelaku dibawah dari tuntuan JPU dengan tuntuan 6 tahun menjadi 5 tahun oleh hakim tanpa memberikan sanksi ganti rugi kepada korban.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimisi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi,serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan TNKB modifikasi di Kota Tarakan dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran TNKB modifikasi di Kota Tarakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Penegakan hukum dalam pelanggararan TNKB modifikasi ini sudah dijalankan oleh Kepolisian Resor Tarakan khususnya Satlantas tetapi belum berjalan maksimal dikarenakan beberapa faktor penyebab diantaranya kurang pahamnya masyarakat akan peraturan terkait TNKB dan masih rendah nya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat, serta keterlambatan pemberian TNKB dari pihak kepolisian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran electronic traffic law enforcement (ETLE) di kepolisian resor kota Tarakan. Pertama, bagaimana kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mendapatkan ETLE di Polres Kota Tarakan. Kedua, bagaimana perbandingan kepastian hukum antara ETLE dan tilang manual di kota Polres Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di Kepolisian Resor Kota Tarakan serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hukum yang diperoleh dari sumber pertama dengan melakukan wawancara di Polres Tarakan agar memperoleh hasil yang berkompeten. Adapun data sekunder adalah Undang-Undang, Dokumen Resmi, Buku-Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan yang pertama Beberapa pelanggar masih belum mendapatkan kepastian hukum dan melaksanakan hukumannya yang berupa denda. Ini menunjukan bahwa aparat penegak hukum tidak sepenuhnya mengimplementasikan peraturan yang ada. Perbandingan kepastian hukum antara ETLE dan tilang manual yang dilakukan Polres Tarakan menunjukkan bahwa keduanya memiliki kepastian hukum yang sama, namun memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari ETLE yaitu penegakan hukum yang transparan dan penindakan hukum yang tidak diskriminatif. Artinya, siapa saja bisa dikenakan ETLE. Namun karena bergantung dengan teknologi apabila terjadi kesalahan teknis pada alat ETLE, maka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tidak optimal. Sementara itu kelebihan dari tilang manual yaitu adanya kehadiran polisi lalu lintas secara langsung menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan kekurangan dari tilang manual yaitu pertama manipulasi data pengadaan material, pendistibusian, penggunaanya, insentif tilang yang menjadi hak petugas penindak, maupun petugas administrasi tilang. Kedua, sistem sering dimanfaatkan petugas penilang untuk menakuti pelanggar memunculkan adanya suap.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
IMPLEMENTASI TILANG ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARANLALU LINTAS DI KOTA TARAKAN ABSTRAK Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai implementasi tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan. Pertama, efektivitas tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan. Kedua, faktor yang memengaruhi implementasi tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan. Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Tarakan dan langsung kepada masyarakat serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hukum yang diperoleh dari sumber pertama dengan melakukan wawancara yaitu Satlantas Polres Tarakan dan pelaku pelanggar lalu lintas agar mendapat hasil yang berkompeten. Adapun data sekunder adalah Undang-Undang, Buku-Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa yang pertama efektivitas tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan, kepolisian memberikan kinerja lebih baik serta meningkatkan sistem tilang elektronik di Kota Tarakan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang awam terhadap tilang elektronik. Kedua, faktor yang memengaruhi implementasi tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan, bahwa fasilitas tilang elektronik yang kurang memadai dan sistem informasi yang belum maksimal di terapkan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penerapan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polres Tarakan. Pertama, bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polres Tarakan? Kedua, apa pertimbangan penyidik menerapkan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polres Tarakan? Skripsi ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Skripsi ini menggunakan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan observasi di lapangan, data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertama, penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polres Tarakan dapat diterapkan jika adanya kesepakatan damai oleh kedua belah pihak untuk tidak melanjutkan perkara ke tingkat pengadilan dengan membuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani diatas materai dan terpenuhinya ganti kerugian yang telah ditetapkan bersama serta adanya pertimbangan para penyidik yang membenarkan perkara tersebut dapat diselesaikan melalui restorative justice. Selain itu belum ada aturan yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat diselesaikan melalui restorative justice. Kedua, yang menjadi pertimbangan penyidik yaitu bukan pelaku pengulangan tindak pidana, kecelakaan tersebut murni karena kelalaian dan bukan kesengajaan, keluarga korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan, selain itu penyelesaian perkara melalui restorative justice mampu berfungsi sebagai alat dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dapat menjamin terpenuhinya tujuan hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Transportasi merupakan kebutuhan bagi masyarakat Indonesia,yang dimana biasanya ada kendaraan roda dua maupun roda empat, begitupun pula pelanggaran yang dilakukan setiap pengendara atau pengemudi pun berbeda-beda salah satunya yaitu merokok saat berkendara yang dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi pengendara itu sendiri atau pengendara yang lain dan tidak mementingkan keselamatan dijalan. Berkendara dijalan butuh konsentrasi penuh. Berkaitan dengan keselamatan dan keamanan di jalan, fenomena merokok dalam berkendara sangat merugikan orang lain. Di Kota Tarakan pun masih banyak pengendara yang merokok saat dijalanan, mungkin saja belum ada korban yang berani melapor ke pihak kepolisian. Fakta dilapangan, menjelaskan bahwa larangan merokok belum pernah di tindak tegas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan. Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan Pertama, Tindakan penegak hukum terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor Hambatan dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, Tindakan penegak hukum terhadap pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor, pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Tarakan yakni hanya tindakan berupa teguran saja kepada pelanggar tersebut. Kedua, hambatan dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, kebudayaan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini berjudul Disparitas Putusan Hakim Terkait Kelalaian Berkendara Dalam lalu Lintas Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, Kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan tindak pidana terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurang hati-hatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Peraturan perundang-undangan yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana kelalaian berkendara mengakibatkan korban meninggal dunia secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim sehingga terjadinya disparitas dalam putusan hakim. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Terjadinya disparitas putusan hakim terhadap kasus kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena belum adanya batas minimal yang jelas terhadap pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang sejenis. Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Terjadinya disparitas oleh hakim, dalam putusan pengadilan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb dan 382/Pid.B/2020/PN Spg. dengan terpenuhinya unsur dalam pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kedua kasus tersebut dalam putusan Pengadilan tersebut terjadi perbedaan yang sangat jauh dalam putusan nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan sedangkan putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Spg. Terdakwa hanya di vonis 1 (satu) Bulan dan 25 (dua puluh lima) hari.
