ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Balap Liar Yang Mengakibatkan Kecelakaan dan Korban Jiwa. Pertama bagaimana penegakkan hokum oleh aparat Kepolisian di Kota Tarakan terhadap kasus balap liar yang berujung pada kecelakaan lalu lintas? Kedua, Bagaimana bentuk pertanggunggungjawaban pidana terhadap pelaku balap liar yang menyebabkan korban jiwa lalu lintas di Kota Tarakan?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yang berfokus mengamati langsung fenomena balap liar di Tarakan. Data primer yang penulis gunakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder bersumber dari bahan kepustakaan, jurnal, dan artikel terkait balap liar. Hasil dari penelitian ini berhasil menjawab 2 rumusan masalah yang pertama, penegakkan hokum kasus balap liar berujung kecelakaan di Kota Tarakan menerapkan kombinasi tindakan pre-emptif dan represif. Mayoritas penyelesaian dilakukan melalui SP3 (penghentian penyidikan), sementara kasus yang dilanjutkan kepenuntutan (P21) sangat minim. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku balap liar yang menyebabkan korban jiwa di Kota Tarakan adalah pidana ganda karena melibatkan dua pelanggaran utama: aktivitas balap liar itu sendiri dan tindak pidana yang mengakibatkan kematian. Unsur kesalahan dalam kasus ini dikategorikan sebagai kelalaian berat (culpa) karena pelaku mengabaikan kehati-hatian dan melakukan perbuatan yang membahayakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK KEKUATAN HUKUM PUTUSAN LEMBAGA ADAT DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILANJUTKAN KE PENGADILAN NEGERI MALINAU WELLY Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum putusan lembaga adat dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta untuk menganalisis apakah putusan lembaga adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Malinau dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan lembaga adat memiliki kekuatan yang mengikat di masyarakat hukum adat yang bersangkutan, terutama jika diakui oleh peraturan daerah setempat. Meski demikian, kekuatan hukumnya di pengadilan negeri masih bersifat pertimbangan tambahan, bukan sebagai putusan utama. Putusan lembaga adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Malinau guna menunjang keadilan restoratif dan rekonsiliasi antar pihak, dengan tetap mengacu pada prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar putusan lembaga adat memiliki kedudukan hukum yang lebih jelas dan efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Salah satu pelaksanaan pelindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan Pencarian dan Pertolongan atau yang selama ini dikenal oleh masyarakat dengan Search and Rescue (SAR). Pencarian dan Pertolongan pada hakikatnya merupakan kegiatan kemanusiaan dan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Kegiatan tersebut meliputi segala upaya dan usaha pencarian, pemberian pertolongan, penyelamatan, dan pengevakuasian jiwa manusia dan harta benda dari segala musibah, baik dalam Kecelakaan, Bencana, maupun dalam Kondisi Membahayakan Manusia. Permasalahan adalah sebagai berikut: Tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang semestinya diperlukan sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Ganti kerugian atas hilangnya nyawa dalam kecelakaan lalu lintas merupakan aspek krusial dalam hukum perdata dan pidana. Kejadian tragis ini kerap menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya mekanisme kompensasi yang adil. Kompensasi ini bertujuan meringankan beban finansial dan emosional yang menimpa ahli waris. Tanggung jawab ganti rugi timbul dari kelalaian atau kesengajaan pihak yang menyebabkan kecelakaan. Pelanggan yang tidak berhati-hati bisa menjadi penyebab utama. Misalnya, mengemudi dalam keadaan mabuk atau mabuk. Pelanggaran lalu lintas berat seperti ngebut juga akhirnya berakhir pada kecelakaan fatal. Pihak yang lalai wajib menanggung seluruh kerugian. Kerugian yang dapat diberikan mencakup banyak hal. Biaya pemakaman dan pengobatan menjadi komponen utama. Kehilangan pendapatan keluarga akibat kematian pencari nafkah juga terhitung. Ini termasuk upah yang seharusnya diterima korban hingga usia pensiun. Kerugian non-materiil seperti kesedihan dan kehilangan kasih sayang juga dapat dikompensasi. Besaran ganti rugi ini ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diserahkan. Proses penegakan hukum ganti kerugian ini melibatkan beberapa tahapan. Laporan polisi adalah langkah awal yang penting. Pencegahan adalah kunci utama. Namun, ketika kecelakaan terjadi, proses ganti kerugian tidak berjalan lancar. Keadilan harus ditegakkan demi kemanusiaan. Kehilangan anggota keluarga akibat kecelakaan lalu lintas menimbulkan trauma jangka panjang. Ganti kerugian tidak dapat menggantikan kehadiran orang tercinta. Namun, dapat membantu meringankan beban hidup keluarga yang ditinggalkan. Ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat. Pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya selalu harus diingat. Setiap nyawa berharga.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perawat merupakan tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan kerja, tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di puskesmas. Upaya pencegahan kecelakaan kerja sangat penting dalam menjaga keselamatan dan produktivitas kerja perawat. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana persepsi perawat terhadap upaya yang telah dilakukan oleh puskesmas dalam mencegah kecelakaan kerja.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran persepsi perawat tentang upaya puskesmas dalam mencegah kecelakaan kerja berdasarkan jenis bahaya potensial di Puskesmas Kota Tarakan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah responden sebanyak 59 perawat yang bekerja di enam Puskesmas di Kota Tarakan. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (57,6%) memiliki persepsi yang baik terhadap upaya puskesmas dalam mencegah kecelakaan kerja. Puskesmas dinilai telah melakukan upaya pencegahan terhadap berbagai jenis bahaya potensial, terutama bahaya fisik, biologi, dan kimia, meskipun masih terdapat aspek-aspek tertentu yang perlu ditingkatkan seperti pelatihan K3 dan pemeliharaan alat. Persepsi perawat terhadap upaya puskesmas dalam mencegah kecelakaan kerja secara umum tergolong baik. Namun, perlu dilakukan penguatan upaya melalui peningkatan pelatihan keselamatan kerja, pemantauan berkala, serta optimalisasi penggunaan alat pelindung diri.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia disebabkan oleh pengemudi dalam pengaruh alkohol (putusan nomor: 64/pid.sus/2018/pn.tar). Pertama, restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia disebabkan oleh pengemudi dalam pengaruh alkohol (putusan nomor : 64/pid.sus/2018/pn.tar). Kedua Ratio Decidendi hakim dalam perspektif teori keadilan melalui putusan nomor: 64/pid.sus/2018/pn.tar). Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Restitusi terhadap kecelakaan lalu lintas dalam putusan nomor 64/pid.sus/2018/pn.tar berdasar pada UULLAJ pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) bahwa pelaksanaan ganti rugi dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan atau dilakukan diluar pengadilan berdasarkan pada kesepakatan damai. Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim dalam perspektif teori keadilan melalui putusan nomor: 64/pid.sus/2018/pn.tar hakim dalam mengadili perkara tersebut menggunakan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 311 ayat (5) dan menjatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada pelaku dibawah dari tuntuan JPU dengan tuntuan 6 tahun menjadi 5 tahun oleh hakim tanpa memberikan sanksi ganti rugi kepada korban.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Proyek konstruksi pembangunan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara dibangun dengan tujuan untuk menyediakan tempat yang representatif untuk para anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membahas dan menetapkan berbagai kebijakan yang akan diambil demi kepentingan rakyat. Data yang dihasilkan dari penelitian ini hanya berasal dari proyek konstruksi Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang diteliti. Data diperoleh dengan cara penyebaran kusioner dengan melakukan survei berupa tahap identifikasi risiko dan dilanjutkan dengan tahap kedua mengenai dampak kecelakaan kejadian risiko dan peluang dari risiko berdasarkan data hasil kusioner kegiatan yang memiliki risiko kecelakaan kerja dalam kegiatan proyek pembangunan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 30 kegiatan item pekerjaan. Risiko kecelakaan kerja yang teridentifikasi pada pekerjaan pembangunan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 107 risiko kecelakaan kerja. Penilaian tingkat risiko dengan perhitungan nilai matriks dilanjutkan dengan pengklasifikasian tingkat risiko berdasarkan usaha pekerjaan konstruksi dan harga per satuan waktu, didapatkan tingkat risiko pada pekerjaan pembangunan gedung DPRD Provinsi Kalimantan utara adalah tingkat risiko besar. Berdasarkan acuan pertauran Menteri PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, ditetapkan kebutuhan untuk tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan gedung DPRD Provinsi Kalimantan utara dengan tingkat risiko besar terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang tenaga ahli keselamatan konstruksi utama atau ahli keselamatan konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 tahun dan ahli keselamatan konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 tahun
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Tar) Abstrak Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian (studi kasus putusan nomor 183/Pid.B/2022/PN Tar. Pertama, Unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam kasus putusan nomor 183/Pid.B/2022/PN Tar. Kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus putusan nomor 183/Pid.B/2022/PN Tar. Skripsi ini menggunakan penelitian normatif yang akan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Pertama: unsur kelalaian dalam kasus putusan nomor 183/Pid.B/2022/PN Tar berdasarkan dakwaan subsidair yang menggunakan Pasal 359 KUHP unsur karena kealpaan tidak terpenuhi. Kedua: pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, memilih dakwaan primair yaitu Pasal 338 KUHP karena pada posisi kasus memiliki unsur kesengajaan yang diinsyafi (dolus eventulalis). Kata Kunci: Kecelakaan, Kelalaian, Kesengajaan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penerapan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polres Tarakan. Pertama, bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polres Tarakan? Kedua, apa pertimbangan penyidik menerapkan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polres Tarakan? Skripsi ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Skripsi ini menggunakan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan observasi di lapangan, data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertama, penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polres Tarakan dapat diterapkan jika adanya kesepakatan damai oleh kedua belah pihak untuk tidak melanjutkan perkara ke tingkat pengadilan dengan membuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani diatas materai dan terpenuhinya ganti kerugian yang telah ditetapkan bersama serta adanya pertimbangan para penyidik yang membenarkan perkara tersebut dapat diselesaikan melalui restorative justice. Selain itu belum ada aturan yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat diselesaikan melalui restorative justice. Kedua, yang menjadi pertimbangan penyidik yaitu bukan pelaku pengulangan tindak pidana, kecelakaan tersebut murni karena kelalaian dan bukan kesengajaan, keluarga korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan, selain itu penyelesaian perkara melalui restorative justice mampu berfungsi sebagai alat dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dapat menjamin terpenuhinya tujuan hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA TARAKAN ABSTRAK Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait pertanggungjawaban pidana oleh anak terhadap kecelakaan lalu lintas di kota Tarakan. Pertama, pertanggungjawaban pidana oleh anak terhadap kecelakaan lalu lintas dan kedua yaitu implementasi sanksi pidana terhadap kecelakaan yang melibatkan anak di kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yakni pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan pengamatan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, berkas perkara, dan data statistik. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bawa, pertama pertanggungjawaban pidana oleh anak dalam kecelakaan lalu lintas di kota Tarakan tergantung pada faktor usia, kesalahan pengemudi, dampak kecelakaan, dan rehabilitasi sebagai tujuan utama dalam tindakan pidana anak. Kedua, implementasi sanksi pidana anak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak harus diupayakan melalui proses diversi dan bentuk sanksi tindakan yang diberikan berupa pengembalian kepada orang tua.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
.Kecelakaan kerja menurut data BPJS Ketenagakerjaan Kota Tarakan pada akhir Desember 2020 di Kota Tarakan sebanyak 514 kasus. Kasus kecelakaan kerja meningkat dari tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan K3 proyek konstruksi, tingkat pengetahuan, pemahaman, dan penerapan oleh pihak-pihak yang terkait untuk pencegahan kecelakaan kerja sangat rendah. Minimnya kesadaran keselamatan kerja maupun pernyataan yang tidak nyamannya dengan pakaian safety yang mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. Dalam penelitian ini dilakukan analisa risiko kecelakaan kerja pada proyek konstruksi Pembangunan IPA Bengawan di Kota Tarakan dengan Metode FMEA, untuk mendapatkan tingkat risiko kecelakaan kerja dan mengacu pada pedoman peraturan MENTERI PUPR nomor 10 tahun 2021. Kesimpulan pada penelitian ini terdapat 24 jenis kecelakaan kerja yang bisa saja terjadi di proyek konstruksi Pembangunan IPA Bengawan Kota Tarakan. Dengan tingkatan 23 jenis kecelakaan kerja dengan risiko sedang dan terdapat 1 jenis kecelakaan kerja bertingkat rendah
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
Menurut JAMSOSTEK pada tahun 2021 di Indonesia tercatat 65.474 kecelakaan yang mengakibatkan 1.451 orang meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.697 orang cedera. Dengan demikian angka kecelakaan mencapai 930 kejadian untuk setiap 100.000 pekerja setiap tahun. Oleh karena itu jumlah kecelakaan keseluruhannya diperkirakan jauh lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerja penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan mengidentifikasi tingkat fasilitas pendukung keselamatan dan kesehatan kerja di Proyek pembangunan gedung Labolatorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Borneo Tarakan. metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survey dan pendekatan kuantitatif, dimana peneliti melakukan penyebaran kuisioner untuk menggumpulkan data. Pada penelitian tingkat kinerja SMK3 di terdapat lima aspek yaitu kebijakan K3 dengan presentase 78%, perencanaan K3 75%, penerapan dan operasi kegiatan 79%, evaluasi K3 83% dan tinjauan manajemen 66%. Semuanya termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan kelengkapan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi proyek mencapai nilai persentase sebesar 70% yang termasuk ke dalam kategori sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Lingkungan proyek Pembangunan Laboratorium Central Ilmu Hayati Universitas Borneo Tarakan sebesar 76% dengan kategori sedang. Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas-fasilitas pendukung yang telah disediakan oleh Perusahaan di Proyek Pembangunan Laboratorium Central Ilmu Hayati Universitas Borneo Tarakan sebesar 70% dengan kategori sedang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Studi kecelakaan lalu lintas pada jalan Kota di Kota Tarakan diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pengguna jalan agar berhati-hati ketika berkendara dan instansi terkait agar merencanakan upaya penanganan terhadap lokasi rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini penulis bermaksud menjawab tiga pertanyaan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Pertama, berapakah nilai setiap parameter kecelakaan yang terjadi di Kota Tarakan selama 5 tahun terakhir? Kedua, daerah manakah yang menjadi lokasi rawan kecelakaan lalu lintas di Kota Tarakan? Ketiga, berapakah biaya satuan korban kecelakaan di Kota Tarakan. Metode yang digunakan untuk menganalisa tingkat kecelakaan dan angka kematian menggunakan pedoman dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, untuk perhitungan biaya satuan korban kecelakaan menggunakan metode the gross output. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait kecelakaan lalu lintas di Kota Tarakan. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, dari hasil perhitungan nilai parameter kecelakaan yang terjadi selama 5 tahun diperoleh nilai rata-rata tingkat kecelakaan pertahun untuk Kriteria Reaksi sebesar 23,572, RPABR 29,806 kematian/100.000 populasi, RDRBOR 1,127 kematian/10.000 registrasi kendaraan, Indeks Kekerasan 0,256 kematian per kejadian kecelakaan, TK per KM 5,476 kecelakaan per km, AEK 530,4, dan EPDO 595,2. Kedua, analisis penentuan daerah rawan kecelakaan lalu lintas di Kota Tarakan (black area) selama periode 5 tahun terakhir (2016-2020), diperoleh nilai tingkat keparahan tertinggi di Kecamatan Tarakan Timur dan Tarakan Barat, kemudian disusul Kecamatan Tarakan Tengah dengan nilai tingkat keparahan kedua, dan terakhir Kecamatan Tarakan Utara dengan nilai tingkat keparahan ketiga. Ketiga, besaran biaya korban kecelakaan lalu lintas tertinggi terjadi pada tahun 2017, dengan nilai Rp.12.059.281.937. Untuk total jumlah besaran biaya korban kecelakaan selama 5 tahun terakhir sebesar Rp.51.606.018.329, dengan rata-rata biaya per tahun sebesar Rp.10.321.203.666.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Jalan akses pendukung untuk terlaksana kegiatan masyarakat khususnta dalam hal transportasi,jalan juga dapat dikata kan pendukung utama baik itu perorangan atau pun masyarakat umum untuk untuk kesejatraan bersama dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. Akses jalan yang telah rusak baik karena faktor alam atau pun faktor manusia itu sendiri adalah hal yang lazim akan tetapi jika tidak diperbaiki secara cepat maka akan berakibat pada jatuhnya korban jiwa atau bahkan kecelakaan lalu lintas lainnya. Jalan yang tidak memadai untuk dilalui dapat mengakibat kan korban yang tidak hanya korban mengalami cacat fisik juga dapat menghilang kan nyawa korban. Pasal 1365 KUHperdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut. Kasus putusan 2750 K/Pdt/2015 salah satu kasus yang diakibatkan rusaknya jalan hingga mengakibatkan korban, saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor, kecelakaan yang di alami merupakan kecelakaan tunggal, ia terjatuh setelah terjungkal di jalan yang longsor dan masuk kejurang jalan longsor kedalaman 5 (lima) meter yang mengakibatkan Santun Silaban yang selanjutnya di sebut korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di tempat kejadian.Akses jalan yang telah rusak baik karena faktor alam atau pun faktor manusia itu sendiri adalah hal yang lazim akan tetapi jika tidak diperbaiki secara cepat maka akan berakibat pada jatuhnya korban jiwa atau bahkan kecelakaan lalu lintas lainnya. Jalan yang tidak memadai untuk dilalui dapat mengakibat kan korban yang tidak hanya korban mengalami cacat fisik juga dapat menghilang kan nyawa korban. Pasal 1365 KUHperdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut. Kasus putusan 2750 K/Pdt/2015 salah satu kasus yang diakibatkan rusaknya jalan hingga mengakibatkan korban, saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor, kecelakaan yang di alami merupakan kecelakaan tunggal, ia terjatuh setelah terjungkal di jalan yang longsor dan masuk kejurang jalan longsor kedalaman 5 (lima) meter yang mengakibatkan Santun Silaban yang selanjutnya di sebut korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di tempat kejadian.Akses jalan yang telah rusak baik karena faktor alam atau pun faktor manusia itu sendiri adalah hal yang lazim akan tetapi jika tidak diperbaiki secara cepat maka akan berakibat pada jatuhnya korban jiwa atau bahkan kecelakaan lalu lintas lainnya. Jalan yang tidak memadai untuk dilalui dapat mengakibat kan korban yang tidak hanya korban mengalami cacat fisik juga dapat menghilang kan nyawa korban. Pasal 1365 KUHperdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut. Kasus putusan 2750 K/Pdt/2015 salah satu kasus yang diakibatkan rusaknya jalan hingga mengakibatkan korban, saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor, kecelakaan yang di alami merupakan kecelakaan tunggal, ia terjatuh setelah terjungkal di jalan yang longsor dan masuk kejurang jalan longsor kedalaman 5 (lima) meter yang mengakibatkan Santun Silaban yang selanjutnya di sebut korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di tempat kejadian.Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Jalan. Pasal 1ayat (9) dan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan merupakan aturan terkait kegiatan penyelenggara jalan, yang kemudian akan menjadi dasar hukum perlindungan kepada masyarakat yang dirugikan (mengalami kecelakaan) akibat kerusakan jalan. Jalanan yang dimaksud adalah jalan yang bersifat secara menyeluruh untuk khalayak umum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
JUNITA AWAN NPM. 16.405010.89. TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. SSU (SENTOSA SUKSES UTAMA) LONG BIA ESTATE TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA. Untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja maka perusahaan wajib mengikutsertakan pekerja dalam program Jaminan sosial Tenaga Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Suatu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin,harituadanmeninggaldunia. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan Tanggung jawab PT. SSU (Sentosa Sukses Utama) Long Bia Estate terhadap Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja (2) Apa saja yang menjadi kendala dan upaya perusahaan PT. SSU (Sentosa Sukses Utama) Long Bia Estate dalam melaksanan tanggung jawab terhadap Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.Penelitan ini berlokasi di PT. SSU (Sentosa Sukses Utama) Long Bia Estate. Perkebunan ini terletak di Desa Long Peso, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan tanggung jawab PT. SSU LBE terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan sudah cukup baik dalam kasus kecelakaan kerja, dengan adanya perjanjian kerja, maka pekerja dari PT. SSU LBE mendapatkan perlindungan dari PT. SSU LBE dengan diikutkan Jamsostek pada awal perjanjian kerja, kebijakan dan ketentuan Jaminan Kecelakaan Kerja sudah di atur dalam ketentuan direksi yang berlaku dan yang ditetapkan oleh PT. SSU LBE. Upaya yang dilakukan PT. SSU LBE dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah semua pekerja PT. SSU LBE pada awal perjanjian kerja, diikutkan Jamsostek, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, pekerja dari PT. SSU LBE mendapatkan biaya pengobatan, melalui program jaminan kecelakaan kerja.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Andini Maulidya, NPM. 1640501099 dengan judul TEORI KAUSALITAS DALAM TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ORANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 592/PID.SUS/2020/PN JKT.BRT) dibawah bimbingan Mansyur S.H,M.H dan Yasser Arafat S.H.,M.H Kausalitas dalam hukum pidana digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana, kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian seseorang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan yang digunakan hakim dalam menerapkan teori kausalitas dalam putusan Pengadilan Negeri JAKARTA BARAT Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt dan bagaimana Penerapan Teori-teori Kausalitas Hukum Pidana dalam Perkara 592/Pid.SUS/2020 /PN.JKT.BRT. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yaitu penelitian menitikberatkan pada menelaah dan mengkaji sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari bahan hukum pada penulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Perkara Nomor 592/Pid.SUS/2020 /PN.JKT.BRT hakim menggunakan teori kausalitas teori kausalitas relevansi, Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya melanjutkan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dimana rumusan delik hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk menentukan kelakuan-kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut dan dalam perkara ini tindakan yang dilarang tersebut adalah kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan yang menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh saudari firda.
