ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Limbah organik pada awalnya tidak memiliki manfaat jika tidak diolah, limbah organik memiliki banyak manfaat selain untuk menjadi pupuk kompos yang bermanfaat untuk kesuburan tanaman dapat juga dimanfaatkan menjadi biogas yang energinya dapat digunakan sebagai bahan bakar. Pemanfaatan tersebut memiliki nilai ekonomis dan limbah organik dapat di jadikan sumber energi alternatif dengan menggunakan mikroorganisme melalui proses fermentasi. Pada limbah organik yang sudah tidak terpakai dapat dimanfaatkan sebagai microbial fuel cell yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik Microbial Fuel Cell. Sala satu bahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan energi listrik adalah tomat dan wortel yang sudah mebusuk. Dihaluskan dan difermentasi sehingga menghasilkan microba atau bakteri, Bakteri mampu menjadi katalis dan beradaptasi dengan baik terhadap bahan organik berbeda yang terdapat pada limbah lingkungan sehingga menghasilkan electron. Dan pergerakan electron ini yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik telah meningkatkan penggunaan kartu kredit sebagai sarana pembayaran dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi yang berkaitan dengan informasi kartu kredit melalui berbagai bentuk tindak pidana siber. Penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi kartu kredit tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemilik data, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait penentuan bentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi kartu kredit serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi kartu kredit dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, antara lain akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, intersepsi data elektronik, penguasaan dan pemindahan data elektronik, serta manipulasi data elektronik melalui praktik cloning kartu kredit. Perbedaan karakteristik perbuatan tersebut berimplikasi pada perbedaan dasar hukum yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan dalam UU ITE lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan akses, penguasaan, dan manipulasi data elektronik, sedangkan ketentuan dalam UU PDP lebih tepat digunakan terhadap perbuatan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana harus disesuaikan dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum arisan online di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam penyelenggaraan arisan online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan online belum memiliki pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pengaturannya telah dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat diberikan melalui perlindungan preventif berupa perjanjian yang jelas, verifikasi identitas para pihak, dan dokumentasi transaksi elektronik, serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi maupun litigasi. Oleh karena itu, meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai arisan online, instrumen hukum yang berlaku saat ini telah memberikan dasar pengaturan dan perlindungan hukum bagi para pihak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Komitmen Pegawai terhadap Kinerja Pegawai yang dimediasi oleh Motivasi Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Penelitian ini didasarkan pada Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (1943) dan Teori Komitmen Organisasional Meyer dan Allen (1991) sebagai landasan teoretis dalam menjelaskan peran motivasi kerja dan komitmen pegawai terhadap pencapaian kinerja di sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Responden penelitian berjumlah 60 pegawai yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pegawai yang telah menggunakan atau memahami penerapan TTE dalam proses pelayanan administrasi kependudukan. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan Google Form dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan aplikasi PLS SEM 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TTE dan Komitmen Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai dan Motivasi Kerja. Selain itu, Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Hasil pengujian juga membuktikan bahwa Motivasi Kerja memediasi secara signifikan hubungan antara TTE dan Kinerja Pegawai, serta antara Komitmen Pegawai dan Kinerja Pegawai. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi digital yang didukung oleh komitmen pegawai dan motivasi kerja yang tinggi mampu meningkatkan kinerja pegawai secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow dan Teori Komitmen Organisasional, serta memberikan implikasi praktis bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui digitalisasi dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Komitmen Pegawai terhadap Kinerja Pegawai yang dimediasi oleh Motivasi Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Penelitian ini didasarkan pada Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (1943) dan Teori Komitmen Organisasional Meyer dan Allen (1991) sebagai landasan teoretis dalam menjelaskan peran motivasi kerja dan komitmen pegawai terhadap pencapaian kinerja di sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Responden penelitian berjumlah 60 pegawai yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pegawai yang telah menggunakan atau memahami penerapan TTE dalam proses pelayanan administrasi kependudukan. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan Google Form dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan aplikasi PLS SEM 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TTE dan Komitmen Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai dan Motivasi Kerja. Selain itu, Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Hasil pengujian juga membuktikan bahwa Motivasi Kerja memediasi secara signifikan hubungan antara TTE dan Kinerja Pegawai, serta antara Komitmen Pegawai dan Kinerja Pegawai. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi digital yang didukung oleh komitmen pegawai dan motivasi kerja yang tinggi mampu meningkatkan kinerja pegawai secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow dan Teori Komitmen Organisasional, serta memberikan implikasi praktis bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui digitalisasi dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan uang elektronik dalam meningkatkan output pada sektor primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan modal dalam hubungannya dengan peningkatan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik secara signifikan mempengaruhi output pada sektor ekonomi. Penggunaan uang elektronik terbukti mampu mempercepat perputaran uang dan efisiensi transaksi yang pada akhirnya mendorong produktivitas sektoral. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran merupakan katalis penting dalam peningkatan output ekonomi, sehingga diperlukan perluasan akses teknologi digital secara merata di seluruh sektor ekonomi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penerapan rekam medis elektronik kemudian menjadi tren di Indonesia mengingat penerapan rekam medis elektronik ini merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan efisiensi biaya, daya dukung para tenaga medis dan memiliki peran penting dalam keamanan pelayanan medis terhadap pasien. Bukan itu saja, rekam medis elektronik ini juga diharapkan dapat mengurangi kesalahan klinis dan mengurangi kesalahan dalam pengarsipan. Permasalahan adalah sebagai berikut: Pengaturan hukum terhadap penggunaan data kesehatan elektronik dalam layanan kesehatan dan Perlindungan hukum terhadap Pemilik data kesehatan elektronik dalam layanan kesehatan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang semestinya diperlukan sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Bahwa Pengaturan hukum terhadap penggunaan data kesehatan elektronik dalam layanan kesehatan adalah upaya untuk menjamin perlindungan hak atas privasi dan keamanan data pribadi pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Pengaturan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan teknis di bidang kesehatan yang menekankan kewajiban kerahasiaan, keamanan, dan integritas data kesehatan. Bahwa Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data kesehatan elektronik dalam layanan kesehatan adalah bentuk jaminan negara terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi pasien yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan kewajiban penyelenggara layanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, serta mencegah penyalahgunaan data kesehatan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini berfokus pada kebijakan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik yang dilaksanakan oleh UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan transformasi layanan publik di bidang perpajakan yang menghadapi tantangan geografis, keterbatasan aksesibilitas, serta tuntutan digitalisasi administrasi publik. Permasalahan utama yang dikaji meliputi bentuk dan implementasi kebijakan pembayaran pajak secara elektronik serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat UPTD Bapenda, aparat terkait, serta wajib pajak kendaraan bermotor, ditunjang dengan studi dokumentasi terhadap peraturan daerah, peraturan gubernur, dan instrumen hukum lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 25 Tahun 2024, serta didukung oleh komitmen pemerintah daerah dalam memperluas digitalisasi layanan publik. Sistem ini membawa keunggulan berupa efisiensi waktu, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan masih terkendala oleh faktor geografis Kabupaten Malinau yang luas, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak, serta minimnya sosialisasi berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh faktor normatif, kelembagaan, teknis, sosial, dan kultural. Ke depan, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta program literasi digital partisipatif diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN MELALUI FACEBOOK Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban telah diatur melalui berbagai macam aturan dan ketentuan hukum positif yang berhubungan dengan informasi dan kegiatan transaksi elektronik, pornografi, serta ketentuan dalam hukum pidana. Perlindungan tersebut mencakup upaya preventif, represif, dan rehabilitatif bagi korban. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan terhadap media sosial, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kesulitan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik. Dalam putusan yang dianalisis, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, dengan tujuan menimbulkan efek pencegahan sekaligus menegakkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bermuatan kesusilaan melalui media sosial masih perlu ditingkatkan melalui penguatan regulasi, optimalisasi penegakan hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini menganalisis rasio legis larangan penyebaran berita hoaks di media sosial berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kajian difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu alasan fundamental pembentukan norma, tujuan pengaturan larangan hoaks, serta spirit filosofis yang melatarbelakanginya. Penelitian ini membahas dua isu pokok, yaitu pertanggungjawaban hukum pelaku hoaks dan penerapan sanksi pidana menurut UU ITE. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan larangan hoaks didorong oleh kebutuhan negara melindungi masyarakat di ruang digital yang semakin kompleks. Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 UU ITE bertujuan menjaga ketertiban informasi, mencegah kerugian konsumen, serta menghindari konflik berbasis SARA. Sanksi diatur dalam Pasal 45A dengan ancaman pidana penjara dan denda. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi substansi hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Penguatan kapasitas aparat dan literasi digital menjadi langkah strategis untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan efektif. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pelaporan, penyelidikan oleh aparat penegak hukum, serta pemeriksaan alat bukti elektronik. Sanksi pidana yang diatur mencakup pidana penjara dan pidana denda. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti penggunaan identitas anonim, cepatnya arus penyebaran informasi, serta perlunya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas penegak hukum dan peningkatan literasi digital masyarakat agar penegakan hukum terhadap hoaks dapat berjalan efektif dan adil.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan praktik transaksi elektronik. namun diiringi dengan maraknya tindak pidana penipuan. salah satunya melalui platform trading binary option ilegal seperti Binomo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui transaksi elektronik dan upaya pemenuhan hak-hak korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP. Upaya perlindungan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi dan peningkatan keamanan siber. serta secara represif melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana. Analisis putusan Pengadilan Negeri atas nama Indra Kenz (Putusan 117/Pid.Sus/2022/PT Banten) menunjukkan penerapan sanksi bagi pelaku serta upaya pengembalian aset kepada korban. Namun. diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pidana tambahan untuk memulihkan kerugian korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada. efektivitas perlindungan korban masih memerlukan penegakan hukum yang optimal dan kesadaran masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait efektivitas bukti elektronik dalam sistem pembuktian tindak pidana pencurian di Polres Tarakan. Pertama peran bukti elektronik dalam tindak pidana pencurian. Kedua efektivitas penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencurian di Polres Tarakan serta menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer berasal dari beberapa narasumber, yaitu penyidik Reskrim Polres Tarakan. Data sekunder didapatkan dari Undang-Undang, buku, jurnal, dan artikel. Data tersier berasal dari website-website internet resmi yang terkait. Hasil dari penelitian ini, yaitu pertama, peran bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencurian di Polres Tarakan peran bukti elektronik adalah sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan pidana dan perdata yang berfungsi mendukung pembuktian suatu kejadian. Bukti elektronik, berupa informasi atau dokumen elektronik, memberikan kepastian hukum dan mendukung pembuktian digital seperti rekaman CCTV atau email, asalkan memenuhi syarat keaslian, keutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai UU ITE. Kedua, efektivitas bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencurian di Polres Tarakan pada dasarnya terbukti efektif sebagai alat bukti, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menyarankan agar Polres Tarakan melalui Satreskrim bekerja sama dengan ahli IT atau digital forensik, memperbarui SOP, serta menerapkan penyimpanan bukti elektronik secara forensik untuk menjamin keaslian dan validitasnya. Selain itu, perlu dibangun sinergi antara penyidik, jaksa, dan hakim, dengan dukungan pemerintah daerah serta institusi pendidikan hukum dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melaporkan bukti elektronik sejak awal kejadian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan transaksi elektronik yang menggunakan dokumen elektronik palsu menurut ketentuan hukum pidana di Indonesia, serta menelaah hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukumnya dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu kajian yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengombinasikan pendekatan undangundang serta pendekatan konseptual untuk memahami peraturan yang berlaku dan konsep hukum yang terkait. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, yaitu KUHP lama, KUHP Nasional dan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik kajian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dari aturan hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kejahatan yang diselidiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, seseorang yang terbukti dengan sadar membuat atau menggunakan dokumen elektronik palsu sebagai sarana dalam transaksi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. TIK menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan interaksi, dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi di berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, pertahanan, dan hukum. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membawa dampak negatif, seperti meningkatnya kejahatan siber (cybercrime), khususnya pencurian data pribadi melalui metode phising. Meskipun internet memberikan kemudahan, ia juga menjadi alat untuk tindakan melawan hukum, seperti pencurian data pribadi dengan cara phising, yang merugikan individu dan masyarakat. Pencurian data pribadi melalui phising menjadi ancaman serius di Indonesia. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), tindak pidana phising ini terus terjadi dikarenakan beberapa faktor dan penegakan hukum masih lemah dikarenakan beberapa hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait dengan faktor penyebab terjadinya dan hambatan dalam penegakan hukum pencurian data pribadi dengan cara phising. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris, yang melihat dan menganalisis interaksi hukum dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian data dengan cara phising ini terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal yang terdiri dari kurangnya kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan. Kedua, faktor eksternal yang terdiri dari teknologi dan platform digital di media elektronik dan ketiadaannya aturan khusus yang mengatur. Selain itu dalam penegakan hukumnya masih sangat kurang efektif karena mengalami hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia dan penegak hukum dibidang siber, kurangnya regulasi yang mengatur, kurangnya pastisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, keterbatasannya teknologi, dan kurangnya koordinasi penegak hukum dengan pihak lain. Sehingga dalam hal ini diperlukaannya pengawasan dan perhatian lebih dari pemerintah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam putusan perkara Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bpd. Serta untuk mengetahui bentuk tindakan preventif dan represif oleh pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menganalisis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam putusan perkara Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bpd yang dimana dalam pelaksanaannya memiliki kesenjangan antara tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dengan penjatuhan putusan yang diberikan tidak mencerminkan rasa keadilan karena jauh dari sepertiga tuntutan, kemudian bentuk tindakan preventif dan represif oleh pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik tidak dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil dan platform online untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pemanfaatan media pembelajaran Matematika penting untuk membangun pengetahuan matematis siswa di satuan pendidikan, namun penggunaan media pembelajaran Matematika belum memanfaatkan perkembangan teknologi dan cukup banyak siswa kelas X yang melakukan kesalahan dalam perhitungan operasi hitung bilangan bulat, dimana, materi tersebut seharusnya telah dikuasai di bangku SMP. Permasalahan ini membuat siswa semakin malas belajar Matematika, sehingga untuk mengatasi masalah ini, dikembangan media Integer Adventure Electronic Comic yang merupakan media pembelajaran komik matematika yang dapat diakses secara mandiri melalui smartphone untuk memudahkan siswa mempelajari materi operasi hitung bilangan bulat. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan proses pengembangan dan menghasilkan media pembelajaran Matematika berupa Integer Adventure Electronic Comic yang layak pada materi operasi hitung bilangan bulat untuk siswa kelas X MAN Tarakan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model pengembangan 4D yang dimodifikasi menjadi 3D sebagai alur tahapan penelitian. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dan angket. Subjek penelitian ini melibatkan 6 siswa kelas X MAN Tarakan. Teknik analisis data penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan analisis statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses pengembangan media Integer Adventure Electronic Comic yang layak adalah mengikuti alur tahapan penelitian serta tervalidasi dengan kategori minimal “layak” oleh para ahli dan siswa; (2) Media Integer Adventure Electronic Comic telah tervalidasi layak untuk digunakan siswa kelas X MAN Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
IMPLEMENTASI TILANG ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARANLALU LINTAS DI KOTA TARAKAN ABSTRAK Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai implementasi tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan. Pertama, efektivitas tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan. Kedua, faktor yang memengaruhi implementasi tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan. Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Tarakan dan langsung kepada masyarakat serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hukum yang diperoleh dari sumber pertama dengan melakukan wawancara yaitu Satlantas Polres Tarakan dan pelaku pelanggar lalu lintas agar mendapat hasil yang berkompeten. Adapun data sekunder adalah Undang-Undang, Buku-Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa yang pertama efektivitas tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan, kepolisian memberikan kinerja lebih baik serta meningkatkan sistem tilang elektronik di Kota Tarakan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang awam terhadap tilang elektronik. Kedua, faktor yang memengaruhi implementasi tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan, bahwa fasilitas tilang elektronik yang kurang memadai dan sistem informasi yang belum maksimal di terapkan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Transaksi Non Tunai (APMK) dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Produk Domestik Bruto Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2012-2021 yang diambil dari Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari laporan data yang terkait dan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik teknik sampling. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan program Eviews. Hasil estimasi data yang menggunakan analisis linier berganda menunjukan bahwa secara parsial variabel Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dan Uang Elektronik (E-Money) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dan secara simultan sama-sama berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto berdasarkan pengeluaran konsumsi rumah tangga.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penggunaan Alat Pembayaran Kartu Debit Dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Perilaku Mahasiswa Di Universitas Borneo Tarakan Lailah Ayu Fadillah Dr. Pither Palungan,S.E.,M.Si Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui pengaruh variabel kartu debit (ATM) dan uang elektronik (E-Money) terhadap perilaku atau persepsi mahasiswa di Universitas Borneo Tarakan. selanjutnya untuk mengetahui kendala dalam penelitian ini maka penelit menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Adapun sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportional stratified Random Sampling. Adapun data primer yang didapatkan melalui hasil kuesioner dalam bentuk google form dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 115 responden. Kuesioner yang dipakai jenis kuesioner tertutup. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan software microsoft excel. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penggunaan kartu debit ATM berpengaruh terhadap perilaku mahasiswa yang mengarah pada perspektif kemudahan penggunaan, kepraktisan, efesiensi juga keamanan. Serta penggunaan uang elektronik berpengaruh pada perilaku mahasiswa dari segi kemudahan penggunaan,transaksi dan pengisian ulang saldo, serta keamanan dalam penggunaan uang elektronik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pelecehan seksual menjadi suatu masalah sosial yang sampai sekarang masih marak di temui, kejahatan ini banyak terjadi pada kalangan anak anak, remaja, hingga dewasa menggunakan media sosial atau media online, dari kalangan tersebut menggunakan media online telah membuka suatu celah untuk menjadikan diri mereka sebagai korban pelecehan seksual itu sendiri. Dari adanya kemudahan internet telah muncul beberapa media sosial seperti adanya kemunculan Instagram, Twitter Facebook, Youtube, Whatsap, dan TikTok. Bahwasannya media sosial ini menjadi ruang interaksi sosial secara virtual dengan berbagai macam kegunaannya sehingga juga dapat menciptakan ruang baru bagi seorang pelaku tindak pidana kejahatan. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, pertama, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual yang dilakukan di Media Elektronik. Dan permasalahan kedua adalah Bentuk Restorasi Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual yang dilakukan di Media Elektronik. Dalam penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP, UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 dan terlebih khusus oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D. Hukum pidana dalam menyikapi tindak pidana pelecehan seksual dalam media sosial untuk saat ini dapat menggunakan penggabungan Pasal 281 & 289 KUHP, Pasal 9 & 35 UU Pornografi, Pasal 27 UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk Restorasi 1) pendampingan, 2) Penguatan dukungan Komunitas, 3) Restitusi, 4)Penyedian dokumen kependudukan, 5) Penyediaan Layanan Jaminan Sosial Kesehatan.
