ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja terhadap penahanan ijazah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Kota Tarakan serta mengetahui akibat hukum yang timbul dari tindakan penahanan ijazah oleh pemberi kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kota Tarakan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja atas praktik penahanan ijazah bisa dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tersedia. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 memuat kebijakan terkait larangan penahanan ijazah, namun belum sepenuhnya mencegah praktik tersebut karena tidak disertai sanksi khusus dan belum didukung oleh peraturan khusus di tingkat daerah. Selain itu, akibat hukum dari penahanan ijazah dapat mempengaruhi keabsahan persyarat kesepakatan dalam perjanjian kerja apabila terbukti terdapat ketidakseimbangan posisi tawar menawar dan keterpaksaan ekonomi. Penahanan ijazah tanpa dasar hukum yang sah juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pekerja, sehingga dapat dianalisis sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila seluruh unsurnya terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus di tingkat daerah, transparansi pemberi kerja dalam proses rekrutmen, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pekerja.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini membahas tentang keabsahan klausul penahanan ijazah dalam perjanjian kerja ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausul penahanan ijazah dalam perjanjian kerja ditinjau dari asas kebebasan berkontrak serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari klausul tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, serta perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak memberikan kebebasan secara mutlak kepada para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Klausul penahanan ijazah yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan syarat sah perjanjian dapat dinyatakan tidak sah. Berdasarkan hasil analisis, ketidakabsahan tersebut pada prinsipnya hanya berlaku terhadap klausul penahanan ijazah, sedangkan ketentuan lain dalam perjanjian kerja yang memenuhi persyaratan hukum tetap berlaku. Pemberi kerja berkewajiban mengembalikan ijazah kepada pekerja dan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila penahanan tersebut menimbulkan kerugian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Transaksi jual berli merupakan salah satu bentuk hubungan perdata yang harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa hukum yang timbul baik akibat perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian. Salah satu kasus yang berkenaan dengan pelanggaran dalam perjanjian jual beli adalah kasus jual beli emas batangan antara Budi Said dengan PT Aneka Tambang Tbk yang berujung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 815 PK/Pdt/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan peninjauan kembali tersebut beserta menganalisis status keabsahan perjanjian jual beli emas batangan antara Budi Said dengan PT Aneka Tambang Tbk setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dijatuhkan. Penelitian dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan adalah bahan sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, dan berbagai sumber literatur lainnya. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerima permohonan peninjauan kembali sekaligus membebaskan PT Aneka Tambang Tbk dari adanya kewajiban menyerahkan 1.136 kg emas kepada Budi Said adalah terdapat pertentangan antara putusan perkara perdata dengan putusan pidana yang berkaitan dengan perbuatan penipuan oleh pihak tertentu. Kemudian status keabsahan perjanjian jual beli emas batangan antara Budi Said dan PT Aneka Tambang Tbk adalah tidak sah dan dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur adanya kesepakatan dan sebab yang tidak halal sehingga perjanjian jual beli emas batangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis unsur Aksidentalia yang digunakan dalam perjanjian jual beli tanah di Kota Tarakan dan mengetahui Perlindungan hukum bagi pihak apabila unsur Aksidentalia tidak dilaksanakan di Kota Tarakan. Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yakni metode penelitian hukum yang melihat keberlakuan hukum dari segi nonhukum. Penelitian ini dilakukan di Kota Tarakan. Sampel yang digunakan yaitu 8 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan 8 Notaris. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh di lapangan, data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian keupustakaan. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan lapangan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan unsur aksidentalia dalam perjanjian jual beli tanah di Kota Tarakan masih diterapkan secara luas dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kesepakatan para pihak. Klausul yang paling sering dicantumkan meliputi ketentuan mengenai batas waktu pembayaran, penyerahan sertipikat atau dokumen pendukung, penyelesaian sengketa, pembagian biaya pengurusan dan pajak, pembatalan perjanjian, pembayaran uang muka, denda keterlambatan, larangan pengalihan objek kepada pihak ketiga, serta penyelesaian administrasi sertifikat sebelum pelaksanaan Akta Jual Beli. Dan bahwa perlindungan hukum melalui pencantuman klausul aksidentalia dalam perjanjian jual beli tanah di Kota Tarakan telah memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak. Klausul aksidentalia berfungsi memberikan kepastian hukum dengan mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pelaksanaan perjanjian, serta penyelesaian apabila terjadi wanprestasi atau sengketa. Keberadaan klausul tersebut mampu meminimalkan potensi perselisihan karena para pihak telah memiliki pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian dan konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
This study aims to examine the legal regulation, role, and function of the Collective Labor Agreement (PKB) and the dispute resolution mechanism in the event of a violation of rights in employment relations. The background of this research problem is rooted in the imbalance of bargaining position between workers and employers in the formulation of the PKB. Workers are often in a weaker social and economic position, causing the content of the PKB to potentially benefit employers more and trigger industrial relations disputes. This study uses a normative legal research type with a statutory approach and a conceptual approach. The collection of legal materials is carried out through library research, which is then analyzed qualitatively and prescriptively. The results of the study show that the PKB functions as the highest autonomous legal instrument within the internal environment of a company, aiming to provide legal certainty and distribute rights and obligations in a balanced manner. In companies that do not meet the requirements for forming a PKB, the alternative legal instrument used is the Company Regulation (PP). The PP is formulated unilaterally by the employer with an absolute obligation to comply with the minimum standards of statutory regulations. Violations of rights and obligations in industrial relations lead to administrative sanctions, civil sanctions in the form of compensation, and criminal sanctions. The parties must pursue dispute resolution in stages, starting from bipartite negotiations at the internal level. The failure of bipartite negotiations is forwarded to the tripartite track through mediation, conciliation, or arbitration, and the final stage continues to the litigation process at the Industrial Relations Court up to the cassation at the Supreme Court. The conclusion of this study confirms the position of the PKB as the highest autonomous law protecting workers, with a clear system of sanctions and dispute resolution in the event of a violation. The author suggests that workers and company management immediately strive for the formation of a PKB to replace the PP. Labor unions must increase their negotiation capacity, and government labor supervisory agencies must impose strict sanctions on companies that violate normative provisions.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malinau dalam Perspektif Good Governance. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip good governance. Terdapat ketidakpastian kerja, dan minimnya partisipasi tenaga kontrak dalam kebijakan. Perlindungan hukum bersifat formalitas dan belum efektif, sementara perbedaan perlakuan terhadap tenaga dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibandingkan dengan ASN, terutama dalam kesejahteraan, masih terasa jelas. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau menghadapi berbagai kendala, terutama karena status hukum yang tidak jelas. Mereka bukan ASN dan tidak sepenuhnya dilindungi oleh Undang - Undang Ketenagakerjaan, sehingga posisi hukum mereka lemah. Kontrak kerja tanpa jaminan hak normatif seperti Gaji yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten dan Tunjangan Hari Raya serta belum terbentuknya serikat pekerja. Akibatnya tenaga dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berada dalam posisi rentan secara hukum dan kesejahteraan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Perkembangan teknologi informasi dan industri kreatif telah mendorong peningkatan pemanfaatan karya cipta, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kondisi tersebut di satu sisi membuka peluang ekonomi bagi pencipta, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran suatu hak cipta. Salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam pengelolaan dan perlindungan hak cipta adalah perjanjian lisensi. Melalui perjanjian lisensi, pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian lisensi sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama apabila terjadi pelanggaran oleh pihak ketiga atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan perjanjian lisensi antara pemberi dan penerima lisensi serta mengkaji mekanisme penyelesaian pelanggaran hak cipta melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang dikaji secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisensi memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan syarat penting agar perjanjian lisensi mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, pemegang hak cipta atau penerima lisensi yang sah berhak menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Niaga (litigasi) maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi (non-litigasi). Penelitian ini bahwa menyimpulkan bahwa pencatatan perjanjian lisensi serta penyusunan klausul perjanjian yang jelas dan beritikad baik merupakan faktor utama dalam meminimalisir pelanggaran dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian lisensi hak cipta.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Peningkatan migrasi Internasional didorong oleh perpindahan penduduk dari negara berkembang menuju negara maju demi peluang ekonomi lebih baik, dengan Indonesia menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia sejak 2004. Pada 2022, pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System) untuk perekrutan dan perlindungan pekerja rumah tangga, namun pelanggaran MSP melalui System Maid Online (SMO) memicu penghentian sementara penempatan PMI. SMO memfasilitasi perekrutan dengan biaya rendah tetapi menimbulkan risiko pelanggaran HAM bagi pekerja, termasuk upah yang tidak dibayar dan penyiksaan, karena lemahnya perlindungan hukum dan keterlibatan agen migran di sektor informal. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan bahan hukum primer seperti perundang- undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep, serta bahan sekunder dari literatur dan pandangan ahli. Hasil perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia Domestik (PMID) di Malaysia yang diatur melalui Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System) yang telah disepakati pada 2022, bertujuan memberikan PMID perlindungan jaminan sosial, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menandatangani MSP. MSP menegaskan hak pekerja atas upah layak, bebas dari kekerasan, serta larangan bagi pemberi kerja menahan dokumen pribadi. Penyelesaian pelanggaran terhadap Pekerja Migran Indonesia Domestik (PMID) menurut Memorandum Saling Pengertian (MSP) dapat menggunakan konvensi ILO yang telah diratifikasi untuk mendukung perlindungan pekerja migran. Pemerintah Indonesia, melalui KBRI di Malaysia, bertanggung jawab atas bantuan hukum, konsuler, dan pemulangan aman bagi pekerja berdasarkan MSP dan Undang- Undang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Parkir menjadi salah satu hal yang krusial karena akan memberikan keamanan pada kendaraan yang akan di parkirkan. Pada perparkiran terdapat perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk karcis parkir, namun dalam pelaksanaan perjanjian parkir masih terdapat pencantuman klausula eksonerasi sehingga akan menimbulkan kerugian dan tidak terlaksananya hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan klausula eksonerasi pada karcis parkir di kota tarakan serta Tinjauan terhadap perjanjian parkir yang beredar di kota tarakan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari penelitian ini pertama, penggunaan klausula eksonerasi pada karcis parkir tidak sejalan dengan KUHPerdata dan Peraturan daerah kota tarakan nomor 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan perparkiran. sebagai perjanjian penitipan barang kewajiban menjaga kendaraan ada pada pihak penyelenggara parkir sehingga penggunaan klausula eksonerasi dilarang penggunaanya dan klausula eksonerasi pada karcis parkir tidak memenuhi asas itikad baik dan syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdata suatu sebab yang halal, maka karcis parkir yang menggunakan klausula eksonerasi memiliki akibat hukum yaitu batal demi hukum. Kedua, Karcis parkir yang beredar di kota Tarakan tidak memunculkan hak dan kewajiban pada karcis parkir. penyelenggara parkir juga tidak menjalankan kewajiban sebagai penerima titipan dilihat dari adanya pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir dan plang yang terpasang di dekat loket karcis parkir hal ini membuktikan bahwa perparkiran di kota tarakan tidak memberikan hak pengguna jasa parkir untuk mendapatkan keamanan terhadap kendaraan yang dititipkan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan suatu bahan galian yang sangat penting diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Agen sebagai yang menyalurkan dan memasarkan salah satu Gas Elpiji ke pangkalan maupun masyarakat dan PT. Warga Migas Nusantara menjadi agen penyalur di Kota Tarakan. Permasalahan dalam penyusunan skripsi adalah mengenai kendala yang dihadapi oleh para pihak ketika dalam melaksanakan perjanjian kerjasama keagenan dalam penyaluran gas elpiji public service obligation serta sanksi yang diberikan terhadap pangkalan yang melanggar perjanjian kerjasama keagenan dalam penyaluran gas elpiji Public Service Obligation di Kota Tarakan Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah empiris atau dengan penelitian hukum sosiologis. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan prestasinya maka ia dapat dikatakan wanprestasi bila terjadi pelanggaran yang dilakukan pangkalan maka upaya yang dilakukan oleh agen adalah memberikan sanksi teguran sebanyak 2 kali dan ketika mengulangi lagi maka akan diberikan sanksi pecabutan alokasi Mengenai pemutusan perjanjian kerjasama keagenan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 KUHper, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara sahUntuk meningkatkan citra Agen hendaknya melakukan pengawasan terhadap pangkalan lebih ditingkatkan guna mengantisipasi penyimpangan yang mungkin timbul dari perjanjian terutama mengenai tindakan melanggar hukum dan dalam proses pembuatan perjanjian keagenan di yang akan datang, perlu adanya ketentuan yang jelas agar kedua belah pihak mempunyai posisi yang saling menguntungkan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ABSTRAK Perjanjian suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Pada transakasi jual beli sering ditemukan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pendahuluan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian sehingga menimbulkan kerugian dari perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak, yang mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian pengikatan jual beli dapat dibatalkan secara sepihak atau atas persetujuan kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Dpu dan putusan Nomor 138/Pdt.G/2021 PN Cbi serta akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), konseptual (Conceptual Approach), dan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini pertama, pada pertimbangan hukum hakim berdasarkan dengan bukti tulisan/surat, keterangan saksi dan pengakuan. Pada putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Dpu hakim menghukum pihak yang melakukan wanprestasi mengganti kerugian sedangkan pada putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Cbi hakim menolak terkait dengan ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak yang wanprestasi. Pada pertimbangan hukum hakim terhadap kedua putusan tersebut menujukkan dalam pertimbanganya masih kurang sistematis. Kedua, akibat hukum pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli bagi pihak yang melakukan wanprestasi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPer yaitu pada kedua putusan tersebut perjanjian jual beli dibatalkan dan para pihak kembali pada keadaan semula.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kualitas Bangunan Rumah Bersubsidi dikota Tarakan. Pertama Bentuk tanggung jawab perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan Subsidi melalui Developer, Kedua bentuk penyelesaian sengketa dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan Subsidi melalui Developer. Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variable penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, artinya selain menekankan pada hukum dalam kekuatan (law in the book) juga menekankan pada berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder, penulis menyimpulkan bahwa pemberian garansi kerusakan yang oleh PT. KLA memiliki lemahan bagi pihak pembeli karena garansi yang dimaksud tidak diberikan secara tertulis. tidak ada perjanjian secara tertulis yang mengatur dalam hal terjadi kerusakan setelah penyerahan, perjanjian hanya dilakukan secara lisan oleh developer menyebutkan garansi 1 bulan setelah akad dengan ketentuan bahwa kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan yang diakibatkan oleh pihak Developer seperti kerusakan pada atap seperti bocor, kerusakan pada pintu dan jendela, plavon yang tidak rapat. Ketiga dalam hal kerusakan yang dimaksud terjadi bagaimana proses pengajuan garansinya, staff PT.KLA menyatakan bahwa pembeli dapat langsung mengajukan kepada Developer, kemudian akan ditindaklanjuti dengan segera memanggil tukang atau teknisi untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Dan penyelesaian sengketa antara pembeli dan pengembang terkait perbaikan kerusakan pada perumahan yang masih dalam masa garansi. Tiga pendekatan utama telah diidentifikasi: somasi, gugatan di pengadilan, dan penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pembangunan daerah merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kesempatan kerja, membuka lapangan usaha, memberikan akses terhadap pengambilan kebijakan, dan dapat berdaya saing meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dalam upaya pemerintah menciptakan lapangan usaha juga dapat ditemukan di lingkungan pasar. Pasar merupakan suatu komunitas tempat bertemunya antara para penjual yang membawa barang yang akan mereka tawarkan kepada para calon pembeli yang datang. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan tempat usaha tersebut, masyarakat yang ingin membuka usaha dagang mau tidak mau melakukan perjanjian sewa menyewa kios pada tempat – tempat yang dianggap strategis sebagai tempat usaha. Kegiatan sewa menyewa pun terjadi antara para pedagang kios pasar dengan pemerintah terkait yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Malinau sebagai instansi pengelola pasar. Salah satu kewajiban pihak penyewa ialah wajib retribusi. Melalui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dalam mengawasi, membina dan mengelola bangunan kios pasar kepada para pedagang pun bertujuan untuk mempermudah dalam perekonomian. Meskipun pengelolaan pasar dalam praktiknya tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih saja ada dijumpai beberapa pedagang di pasar yang melanggar peraturan. Meskipun larangan – larangan tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan pemerintah daerah setempat, masih saja terdapat permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan perizinan kios pasar. Dengan kata lain pihak yang melanggarr, tidakmmemenuhi atauutidak melaksanakan kesepakatan dapat dikatakannsebagai perbuatan melanggar atau gagal dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa kios pasar tersebut.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Awal tahun 2020 terjadi sebuah fenomena dimana fenomena tersebut yakni merebakya suatu virus yang cukup berbahaya bahkan hingga meyebabkan kematian yang mana virus tersebut dinamakan dengan virus covid -19, dengan adanya itu maka akan berpengaruh terhadap sektor-sektor industr di Indonesia seperti sektor perekonomian yang ternyata berdampak pada suatu perjanjian kredit perbankan. Pada skripsi ini yang menjadi permasalahan yakni adakah pengaruh pendemi covid-19 terdapat pemenuhan kredit perbankan, dan pada pelaksanaan suatu perjanjian perbankan maka dapat ditemui perjanjian baku yang mana perjanjian baku pada perjanjian kredit perbankan memuat klausula Eksonerasi namun yang menjadi permasalahnya apakah penggunaan klausula eksonerasi tetap digunakan pada masa pandemi covod-19. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif terhadap kaidah-kaidah hukum penelitian. penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual, data yang digunakan dalam skripsi ini yakni data primer dan skunder, adapun teknik yang digunakan dalam skripsi ini yakni studi kepustakaan, adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan terjadinya pandemi covid -19 maka akan sangat berpengaruh tehadap suatu pemenuhan kredit perbakan namun hal tersebut dapat teratasi karena adanya keringanan yang diberikan oleh pemerinta dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerinta No 12 Tahun 2020 Tentang bencana Non alam. bagaimana penggunaan klasuula Eksonerasi di tengah pandemi yang ternyata penggunaan klasula tersebut ada dan tidak adanya pandemi covid-19 tetap akan di gunakan karena klasula tersebut merupakan klasula yang paten dan tidak dapat di hilangkan di perjanjian kredit perbankan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pembukaan rekening yang dilakukan oleh nasabah di bank menggunakan Perjanjian baku sebagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi konsumen. Tujuan dari diterapkannya perjanjian tersebut adalah agar transaksi dapat menjadi lebih efisien, menghemat waktu dan tidak memakan banyak biaya. Dikarenakan perjanjian tersebut telah ditetapkan sebelumnya dan secara sepihak oleh pihak bank, maka nasabah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai isi dari perjanjian tersebut. hal ini mengakibatkan posisi nasabah menjadi lebih lemah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang didapat, dalam pembukaan rekening di bank, terdapat beberapa klausul yang melanggar Peraturan perundang-undangan. Klausul yang tidak sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen dinyatakan batal demi hukum dan terdapat sanksi pidana. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif. Dalam hal penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank, maka BPSK dan OJK menyediakan pelayanan untuk pengaduan dari nasabah. Terakhir, diadakannya pengawasan oleh BPSK dalam hal penerapan perjanjian baku tersebut. Peraturan perundang-undangan tidak melarang secara keseluruhan penggunaan perjanjian baku. Meskipun tidak dilarang namun terdapat pembatasan yang terdapat di Pasal 18 UUPK dan Pasal 22 POJK 2013. Berdasarkan asas perjanjian, maka penerapan perjanjian baku dibatasi oleh asas konsensualitas yang dapat dilihat dari pasal 1494 KUHPerdata
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI SARANA PENGUASAAN HAK MILIK TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING ABSTRAK Didalam hal memiliki tanah di Indonesia orang asing ataupun badan hukum asing secara tegas tidak diperbolehkan memiliki hak atas tanah, melainkan hanya diperbolehkan untuk memiliki tanah di Indonesia dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Sewa Bangunan. Hal ini secara garis besar sudah di atur dalam Pasal 41&42 Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960. Selain itu Perjanjian nominee memenuhi syarat subyektif suatu perjanjian namun jelas melanggar syarat obyektif suatu perjanjian karena causanya atau sebabnya adalah palsu atau terlarang karena perjanjian itu mengakibatkan dilanggarnya Pasal 26 ayat (2) UUPA. Lebih lanjut di dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dirumuskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan suatu causa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena perjanjian nominee adalah perjanjian yang tidak sah karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA, maka perjanjian nominee adalah perjanjian yang batal sejak semula, karena perjanjian nominee dibuat secara tidak sah, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Hal ini merupakan ujung tombak dari perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu situasi universal yang terjadi sehingga mengubah hampir semua tatanan kehidupan masyarakat berubah. maraknya transaksi online yang dilakukan oleh masyarakat sehingga sebagian besar aktivitas masyarakat yang dulunya sudah berubah drastis akibat adanya perubahan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 dan juga perkembangan teknologi yang semakin maju dan kebebasan untuk setiap orang maka akses informasi sangat mudah dan terbuka luas dalam sebuah jaringan internet. Hal tersebut membuat kerentanan terhadap keamanan privasi dari setiap masyarakat ataupun pihak yang melakukan kegiatan transaksi online. Permasalahan ini diuraikan dalam dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana Bentuk-bentuk Metode Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli Online?. Kedua, bagaimana Pembuktian Hukum apabila terjadi Wanprestasi dalam dalam Jual Beli Online?. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menemukan dan mengetahui pengaturan baku dari bentuk kegiatan transaksi secara konvensional dan transaksi elektronik, dan bentuk tanggungjawab hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan lalai dalam transaksi yang menggunakan media elektronik, ditinjau dari pembuktian secara materil sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK MARDIANA, NPM. 1740501075 dengan judul “PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN YANG MEMILIKI CACAT TERSEMBUNYI DI KOTA TARAKAN ” dengan bimbingan Zulvia Makka, S.H.,M.H. dan Afdhal, S.H., M.Kn Pokok permasalahan dari penelitian ini merupakan bagaiman bunyi isi pokok yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang didapat oleh pihak pembeli sehingga menimbulkan kritik dari pihak pembeli atas apa yang telah diperjanjikan dan mengenai kualitas perumahan yang sudah dipromosikan sehingga diuraikan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bentuk perjanjian perumahan di kota Tarakan yang memiliki cacat tersembunyi 2. bentuk perlindungan bagi pihak pembeli terhadap perjanjian jual beli perumahan yang memiliki cacat tersembunyi, penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis sosial, adapun beberapa sumber dari penelitian ini didapatkan dengan melakukan observasi langsung kelapangan melihat kondisi lokasi, melakukan wawancara langsung dan studi dokumentasi adapun yang didapatkan oleh penulis yakni kurangnya bentu tanggung jawab oleh pihak developer namun saat ini sudah ada beberapa yang menjalakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dan adapun bentuk cacat tersembunyi yang terjadi seperti tersumbatnya wc, kurang kuat pemasangan atap, tembok retak, bangunan yang kurang kuat dan dibangun diatas tanah yang mudah longsong sehingga menimbulkan kerusakan yang sangat serius. Kata Kunci: Perjanjian Perumahan, Cacat Tersembunyi, Developer.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Ryan Kelly, NPM. 16.40501.091, dengan judul Skripsi “Perjanjian Bagi Hasil Padi Sawah Antara Pemilik Dengan Petani Penggarap Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara” dibawah bimbingan Dr. Basri, S.H., M.kn dan Wiwin Dwi Ratna F, S.H., M.Hum. Di Kehidupan Manusia Peranan Pertanian Sawah Padi Sangat Penting, Selain Sebagai Tempat Untuk Memenuhi Kebutuhan Utama Manusia, Juga sebagai Objek Dalam Perjanjian. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Padi Sawah Banyak Di Lakukan Pada Masyarakat Pedesaan, Karena Mayoritas Penduduk Bekerja Sebagai Petani, Begitu Juga Dengan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Padi Sawah Antara Pemilik Dengan Petani Penggarap Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Sampai Saat ini Perjanjian Bagi Hasil Padi Sawah Masi Di Gunakan Oleh Masyarakat Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Kecamatan Krayan juga Salah Satu Daerah Yang Terbilang Sangat Berpotensial Di Bidang Pertanian itu Semua Karena Lahan Pertanian Yang Cukup Luas Begitu Juga Dengan Irigasinya, Maka Tidak Heran Banyak Masyarakat Kecamatan Krayan yang Menjadikan Lahan Mereka Sebagai Lahan Pertanian Sawah Padi. Untuk itu Tujuan Dari Penelitian ini Adalah Untuk Mengetahui Dan Menganalisa Sistem Perjanjian Bagi Hasil Padi Sawah Yang Berlaku Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Baik Bentuk, Jangka waktu, Dan Pembagianya. Dari Hasil Penelitian Yang Saya Peroleh, Bahwa Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Padi Sawah Antara Pemilik Dengan Petani Penggarap Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Yaitu Mereka Melakukan Perjanjian Bagi Hasil Yang Mendasarkan Pada Kebiasaan Yang Sudah Turun-Temurun Di Lakukan Yakni Perjanjian Berdasarkan Persetujuan Dan Kespakatan Antara Pemilik Dengan Petani Penggarap yang Mau Menggarap Sawah Padi Miliknya, Yang Di Lakukan Secara Lisan Dengan Dasar Kepercayaan. Mengenai Hak Dan Kewajian Serta Imbangan Pembagian Hasil Juga Berdasarkan Kesepakatan Kedua pihak saja, Kemudian hapusnya atau putusnya hubungan kerja kedua belah pihak terjadi pada saat jangka waktu yang telah disepakati Bersama sudah berakhir atau pada saat musim panen berakhir maka perjanjian itu berakhir dengan sendirinya. Apabila Penggarap ingin meneruskan lagi untuk menggrap padi sawah itu maka harus mendapat izin atau persetujuan kembali dari pemilik padi sawah yang bersangkutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah dikarenakan maraknya perdagangan illegal dikarena kondisi diwilayah perbatasan dikarenakan kurangnya pengawasan serta tidak relevannya penerapan perjanjian perdagangan perbatasan Border Trade Agreement 1970 dimasa sekarang demi pemenuhan kebutuhan masyarakat perbatasan. Ketimpangan tersebut berkaitan dengan undang-undang perdagangan apakah sudah menyesuaikan dengan perjanjian perdagangan lintas batas yaitu Border Trade Agreement 1970 serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap Border Trade Agreement 1970. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang perdagangan yang ada diwilayah perbatasan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam tahap analisis data, penulis menggunakan metode penyajian data secara kualitatif yaitu berasal dari data primer maupun sekunder yang disusun secara sistematis. Selanjutnya penulis melakukan analisa, dari data dan teori serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara induktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Hasil penelitian penulis simpulkan bahwa penerapan undang-undang perdagangan di wilayah perbatasan menyesuaikan dengan perjanjian bilateral Border Trade Agreement 1970. Akibat hukum yang ditimbulkan adanya undang-undang perdagangan terhadap Border Trade Agreement 1970 yaitu disusunnya aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan demi terlaksananya perjanjian perdagangan perbatasan dengan baik dengan pengawasan
