Tinjauan Hukum Pengelolaan Jasa Parkir di Kota Tarakan
Parkir menjadi salah satu hal yang krusial karena akan memberikan keamanan pada kendaraan yang akan di parkirkan. Pada perparkiran terdapat perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk karcis parkir, namun dalam pelaksanaan perjanjian parkir masih terdapat pencantuman klausula eksonerasi sehingga akan menimbulkan kerugian dan tidak terlaksananya hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan klausula eksonerasi pada karcis parkir di kota tarakan serta Tinjauan terhadap perjanjian parkir yang beredar di kota tarakan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari penelitian ini pertama, penggunaan klausula eksonerasi pada karcis parkir tidak sejalan dengan KUHPerdata dan Peraturan daerah kota tarakan nomor 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan perparkiran. sebagai perjanjian penitipan barang kewajiban menjaga kendaraan ada pada pihak penyelenggara parkir sehingga penggunaan klausula eksonerasi dilarang penggunaanya dan klausula eksonerasi pada karcis parkir tidak memenuhi asas itikad baik dan syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdata suatu sebab yang halal, maka karcis parkir yang menggunakan klausula eksonerasi memiliki akibat hukum yaitu batal demi hukum. Kedua, Karcis parkir yang beredar di kota Tarakan tidak memunculkan hak dan kewajiban pada karcis parkir. penyelenggara parkir juga tidak menjalankan kewajiban sebagai penerima titipan dilihat dari adanya pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir dan plang yang terpasang di dekat loket karcis parkir hal ini membuktikan bahwa perparkiran di kota tarakan tidak memberikan hak pengguna jasa parkir untuk mendapatkan keamanan terhadap kendaraan yang dititipkan.