ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
WAHYU VIOLITA EKA SARI. 1640202033. 2020. Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Dibimbing oleh Adi Sutrisno. Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Tujuan penelitian (1) mengetahui kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia, (2) mengetahui pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bulungan, dan (3) mengetahui apakah pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bulungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi yang sudah ada di Indonesia, sudah sesuai dengan proses distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bulungan, di mulai dari Lini I adalah lokasi gudang produsen pupuk, yaitu pupuk dari PT. PKT Bontang dan PT. Petrokimia Gresik. Lini II adalah gudang penyanggah yang berada di Ibukota Provinsi Kaltara yaitu Tg. Selor. Lini III adalah gudang distributor yang berada di Kabupaten Bulungan. Lini IV adalah gudang pupuk dikios pengecer, kemudian diberikan kesasaran yaitu kelompok tani atau petani dengan demikian maka penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bulungan sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pembinaan dan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tarakan dalam menanggulangi risiko bermain layang-layang, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas kegiatan bermain layang-layang yang menimbulkan tindak pidana di Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Satpol PP, ketertiban umum, keselamatan penerbangan, serta pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan dan pengawasan oleh Satpol PP sebagai sarana nonpenal belum memadai karena bertumpu pada surat edaran yang tidak memuat sanksi, sehingga penindakan berhenti pada teguran tanpa efek jera. Selain itu, pertanggungjawaban pidana bersifat berjenjang sesuai akibat yang ditimbulkan. Perbuatan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dikenakan Pasal 421 ayat (2) jo. Pasal 210 UU Penerbangan. Perbuatan yang karena kealpaan menimbulkan korban luka atau meninggal dunia dikenakan Pasal 474 KUHP Nasional.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, Investment Opportunity Set (IOS), dan laba bersih terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan sampel sebanyak 18 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan laba bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Secara simultan, profitabilitas, Investment Opportunity Set (IOS), dan laba bersih berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas kebijakan penagihan dan kepatuhan pelanggan terhadap penurunan penunggakan pembayaran air pada Perumda Air Minum Kota Tarakan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian adalah pelanggan Perumda Air Minum Kota Tarakan yang mengalami penunggakan pembayaran, sedangkan sampel berjumlah 95 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert. Analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R²) dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penagihan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penunggakan pembayaran air, yang berarti semakin efektif kebijakan penagihan diterapkan maka tingkat penunggakan pelanggan cenderung menurun. Kepatuhan pelanggan juga terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penunggakan pembayaran, sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan pelanggan dalam memenuhi kewajiban pembayaran rekening air, semakin rendah tingkat penunggakan yang terjadi. Secara simultan, efektivitas kebijakan penagihan dan kepatuhan pelanggan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penunggakan pembayaran air. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,896 mengindikasikan bahwa sebesar 89,6% variasi penunggakan pembayaran air dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 10,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penerapan hukum terhadap anak yang melakukan bullying dilingkungan sekolah. Bullying merupakan permasalahan yang semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak serius bagi perkembangan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Dalam kontks hukum, bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, namun pelakunya Adalah anak yang tetap harus mendapatkan perlindungan dan pembinaan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan dukungan data empiris melalui studi kasus dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait Kajian difokuskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, Analisis juga menyoroti bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku bullying lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi dibandingkan pemidanaan Tujuannya adalah memberikan pembinaan kepada anak sekaligus memulihkan kondisi korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan belum optimalnya koordinası antar lembaga serta peran sekolah dalam pencegahan. Diperlukan penguatan kebijakan dan kerja sama semua pihak agar penanganan bullying dapat berjalan efektif serta tetap menjamin perlindungan hak anak. Kata Kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Bullying, Sistem Peradilan Pidana Anak, lingkungan Sekolah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi manajemen Puskesmas di UPTD Puskesmas Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2024. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Namun, berbagai temuan awal menunjukkan bahwa implementasi fungsi manajemen Puskesmas masih menghadapi sejumlah kendala, seperti perencanaan program yang belum sepenuhnya berbasis data, koordinasi lintas program yang belum optimal, pembagian tugas yang tidak merata, serta kegiatan pengawasan dan evaluasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen perbaikan kinerja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar manajemen Puskesmas sebagaimana diatur dalam kebijakan kesehatan dengan praktik implementasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif evaluatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pimpinan puskesmas, tenaga kesehatan, penanggung jawab program, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), serta pengawasan dan evaluasi (controlling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen di UPTD Puskesmas Tanjung Selor secara umum telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala utama meliputi perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis data, distribusi beban kerja yang tidak merata, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan sistem informasi, serta mekanisme pengawasan yang masih bersifat administratif. Faktor pendukung implementasi manajemen meliputi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, adanya pembinaan dari Dinas Kesehatan, serta komitmen sebagian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas manajemen Puskesmas memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem perencanaan berbasis data, peningkatan koordinasi lintas program, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini mengkaji pengaturan pemenuhan hak nelayan kecil atas solar bersubsidi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan menganalisis kerangka hukum nasional dan implementasinya di tingkat daerah. Secara yuridis, nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT berhak memperoleh solar bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Pemerintah Kota Tarakan telah menjalankan perannya melalui pendataan nelayan menggunakan Kartu KUSUKA dengan total 7.464 nelayan terdaftar, penerbitan surat rekomendasi oleh Dinas Perikanan, serta fasilitasi distribusi melalui tujuh SPBUN yang beroperasi di wilayah kota. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan kuota yang tidak sebanding dengan kebutuhan riil nelayan, kerumitan prosedur administrasi, keterlambatan pasokan, serta lemahnya pengawasan distribusi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan subsidi dan realitas di lapangan menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, penyederhanaan prosedur akses, dan pengawasan yang lebih ketat agar hak nelayan kecil atas solar bersubsidi dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum dalam peningkatan kompetensi guru di SDN Malinau, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana kebijakan sertifikasi dan pembinaan guru dapat berjalan efektif dalam kerangka otonomi daerah serta bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kebijakan tersebut agar berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, dengan memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap guru, kepala sekolah, serta pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada teori implementasi kebijakan Edward III dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Dasar Malinau masih menghadapi hambatan administratif, kurangnya pendampingan pasca-sertifikasi, serta keterbatasan sumber daya lokal. Namun, di sisi lain terdapat komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pembinaan melalui regulasi dan program pelatihan berbasis kebutuhan daerah. Dari perspektif hukum progresif, kebijakan sertifikasi seharusnya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan peningkatan kualitas guru secara berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah membentuk unit layanan sertifikasi dan pembinaan guru di bawah Dinas Pendidikan, memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi lokal, serta menetapkan regulasi daerah yang adaptif terhadap konteks wilayah. Dengan demikian, kebijakan hukum di bidang pendidikan dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini berfokus pada kebijakan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik yang dilaksanakan oleh UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan transformasi layanan publik di bidang perpajakan yang menghadapi tantangan geografis, keterbatasan aksesibilitas, serta tuntutan digitalisasi administrasi publik. Permasalahan utama yang dikaji meliputi bentuk dan implementasi kebijakan pembayaran pajak secara elektronik serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat UPTD Bapenda, aparat terkait, serta wajib pajak kendaraan bermotor, ditunjang dengan studi dokumentasi terhadap peraturan daerah, peraturan gubernur, dan instrumen hukum lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 25 Tahun 2024, serta didukung oleh komitmen pemerintah daerah dalam memperluas digitalisasi layanan publik. Sistem ini membawa keunggulan berupa efisiensi waktu, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan masih terkendala oleh faktor geografis Kabupaten Malinau yang luas, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak, serta minimnya sosialisasi berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh faktor normatif, kelembagaan, teknis, sosial, dan kultural. Ke depan, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta program literasi digital partisipatif diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Malinau. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Malinau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu metode yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat berdasarkan data primer. Fokus utamanya adalah fakta empiris dari perilaku manusia, baik melalui wawancara, observasi langsung, maupun bukti fisik dan arsip yang ditinggalkan. Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi pedoman teknis bagi daerah dalam melindungi anak dan mencegah kekerasan seksual, yang kemudian diimplementasikan melalui Perda Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Pelaksanaannya difasilitasi oleh SK pembentukan Pokja KLA dan desk job Pokja KLA, yang mengoordinasikan program, pemantauan, dan evaluasi KLA secara lintas sektor di Kabupaten Malinau. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya efektif karena terkendala hukum, aparat, sarpras, peran masyarakat, dan budaya. Perda memberikan landasan hukum penting, tetapi keterbatasan kapasitas aparat, fasilitas layanan anak yang belum memadai, rendahnya partisipasi masyarakat, serta norma budaya yang belum sepenuhnya mendukung perlindungan anak menghambat implementasinya. Dengan demikian, keberhasilan nyata perda memerlukan peningkatan implementasi, dukungan lintas sektor, dan adaptasi budaya yang responsif terhadap hak anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
KEWENANGAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK Oleh R o n i 24674171133 Stunting merupakan bentuk pelanggaran hak anak karena berdampak langsung terhadap tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Dalam perspektif hukum, stunting tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga persoalan hak asasi manusia karena berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan desa dalam pencegahan dan penurunan stunting serta konvergensi kebijakan di tingkat desa dalam rangka perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Analisis dilakukan terhadap sinkronisasi regulasi dan efektivitas implementasi kewenangan desa dalam kebijakan nasional pencegahan stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan hukum dan administratif yang kuat dalam pencegahan dan penurunan stunting melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program berbasis Dana Desa. Pendekatan konvergensi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, puskesmas, kader posyandu, dan masyarakat terbukti efektif dalam menurunkan angka stunting. Studi kasus di beberapa desa seperti Bukit Makmur, Plumbangan, dan Bakungan memperlihatkan keberhasilan signifikan melalui sinergi dan partisipasi masyarakat. Sejumlah putusan pengadilan juga memperkuat tanggung jawab hukum desa dalam pemanfaatan Dana Desa secara akuntabel untuk perlindungan anak. Dengan demikian, kewenangan desa merupakan instrumen strategis dalam perlindungan hak anak. Penguatan kapasitas aparatur, sinkronisasi kebijakan, dan transparansi pengelolaan program menjadi kunci keberhasilan pencegahan stunting di tingkat desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Struktur modal diproksikan dengan Debt to Equity Ratio, profitabilitas dengan Return on Equity, nilai perusahaan dengan Price to Book Value, dan kebijakan dividen dengan Dividend Payout Ratio. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dan Moderated Regression Analysis untuk menguji pengaruh langsung serta peran variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, kebijakan dividen terbukti tidak mampu memoderasi hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan, serta tidak mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan dividen belum berperan sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan pada sektor energi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian manajemen keuangan serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dan investor dalam pengambilan keputusan keuangan. THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE AND PROFITABILITY ON FIRM VALUE WITH DIVIDEND POLICY AS A MODERATING VARIABLE (A Study of Energy Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange, 2020–2024) Abstract This study aims to analyse the influence of capital structure and profitability on firm value, with dividend policy serving as a moderating variable, for energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020–2024. Capital structure is proxied by the Debt-to-Equity Ratio (DER), profitability by Return on Equity (ROE), firm value by Price-to-Book Value (PBV), and dividend policy by Dividend Payout Ratio (DPR). The study adopts a quantitative approach using panel data obtained from annual financial reports of energy sector companies. Data analysis is conducted through panel regression and Moderated Regression Analysis (MRA) to assess the direct effects and the moderating role of dividend policy. The findings reveal that capital structure positively and significantly affects firm value, whereas profitability does not. Furthermore, dividend policy does not moderate the relationship between capital structure and firm value, nor does it moderate the relationship between profitability and firm value. These results suggest that dividend policy has not yet been a factor strengthening the relationship between financial performance and firm value in the energy sector. This research empirically contributes to the financial management literature and offers practical insights for corporate management and investors to make informed financial decisions.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan kebijakan strategis dalam reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia, yang mengadopsi prinsip New Public Management (NPM). Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi satuan kerja pemerintah dalam mengelola keuangan secara efisien, produktif, dan akuntabel tanpa mengabaikan orientasi pelayanan publik. UPBU Juwata Tarakan, sebagai UPT di bawah Kementerian Perhubungan, telah berstatus BLU sejak 2017 dan memainkan peran strategis dalam mendukung konektivitas serta pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PPK-BLU di UPBU Juwata dan mengevaluasi sejauh mana pengelolaan keuangannya mencerminkan prinsip good governance, efisiensi anggaran, serta peningkatan kualitas layanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan telaah dokumen seperti RSB, RBA, DIPA, dan laporan keuangan BLU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPK-BLU memberikan manfaat nyata, seperti fleksibilitas dalam pengelolaan PNBP, percepatan realisasi anggaran, dan peningkatan akuntabilitas pelaporan. Namun, tantangan seperti belum optimalnya Pemanfaatan teknologi informasi, kurangnya pelatihan SDM, lemahnya koordinasi internal, serta dinamika eksternal seperti perubahan regulasi dan tekanan terhadap standar layanan masih menjadi hambatan. Berdasarkan model implementasi Grindle, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya, termasuk regulasi, kapasitas lembaga, dan kesiapan SDM. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya studi pengelolaan keuangan sektor publik berbasis kinerja. Secara praktis, temuan ini menjadi masukan strategis bagi UPBU Juwata dan pemangku kebijakan dalam memperkuat tata kelola BLU, khususnya di sektor transportasi udara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi di Indonesia melalui jalur suku bunga dan jalur kredit. Variabel yang digunakan mencakup BI Rate sebagai variabel independen, suku bunga PUAB dan bunga pasar sebagai jalur transmisi suku bunga, Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), serta Jumlah Uang Beredar (JUB) sebagai variabel mediasi, dan inflasi sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis jalur menggunakan model Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan data triwulanan periode 2014–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap inflasi, yang mengindikasikan bahwa kebijakan suku bunga justru mendorong inflasi melalui jalur cost-push. Sementara itu, pengaruh tidak langsung BI Rate terhadap inflasi melalui jalur mediasi (PUAB, bunga pasar, kredit, dan JUB) tidak signifikan secara statistik. Jalur transmisi yang dibangun terlalu panjang sehingga kehilangan efektivitasnya dalam menjelaskan mekanisme transmisi moneter terhadap inflasi. Temuan ini menyiratkan bahwa efektivitas kebijakan moneter melalui jalur suku bunga dan kredit belum optimal dalam menekan inflasi di Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu mempertimbangkan jalur transmisi alternatif serta memperkuat instrumen kebijakan non-suku bunga untuk mencapai kestabilan harga yang lebih efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN RISIKO BISNIS DALAM MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI PEMODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI INDONESIA Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran pertumbuhan perusahaan dan risiko bisnis dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 12 perusahaan sehingga mendapatkan 60 observasi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu SEM-PLS dengan aplikasi WarpPLS 8.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, risiko bisnis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan dengan memperkuat hubungan terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan dividen memoderasi pengaruh risiko bisnis dengan memperkuat hubungan terhadap nilai perusahaan. Implikasi teoritis penelitian ini mendukung teori sinyal dan teori bird in the hand dalam menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Kata Kunci: Pertumbuhan Perusahaan, Risiko Bisnis, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara kebijakan moneter, jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta menganalisis peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data yang digunakan diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik,kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi, pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi menjadi negatif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menekan dampak inflasi yang ditimbulkan oleh ekspansi moneter. Di sisi lain, suku bunga berpengaruh positif terhadap inflasi namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan keterbatasan efektivitas transmisi kebijakan suku bunga dalam perekonomian Indonesia. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai faktor penyeimbang dalam hubungan antara kebijakan moneter dan inflasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter yang tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENGARUH PROFITABILITAS DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023. Sampel penelitian terdiri dari 23 perusahaan LQ45 yang dipilih melalui Teknik purposive sampling, sehingga menghasilkan 115 observasi data panel. Metode analisis menggunakan regresi data panel dengan alat analisis Microsoft Excel dan Eviews versi 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan hutang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara secara simultan, profitabilitas dan kebijakan hutang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kata Kunci: Profitabilitas, Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, leverage, da free cash flow terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel mediasi, pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Sampel yang digunakan sebanyak 150 observasi (30 perusahaan × 5 tahun). Teknik analisis data menggunakan metode regresi data panel dengan aplikasi Eviews12. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama; kepemilikan manajerial, leverage, dan free cash flow tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Kedua; kepemilikan manajerial, free cash flow, dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketiga; leverage berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Keempat; kebijakan dividen tidak dapat memediasi kepemilikan manajerial, leverage dan free cash flow terhadap nilai perusahaan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran kebijakan dividen dalam memediasi corporate governance, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan sehingga diperoleh 60 data observasi. Data yang digunakan adalah laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan corporate governance, leverage, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, corporate governance dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan dividen tidak mampu memediasi pengaruh corporate governance, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait dengan Kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Pertama bagaimana peraturan kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidurng ? kedua bagaimana partisipasi masyarakat dalam program perencanaan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung? Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan objek kajian mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini menggunakan pendekatan ketentuan hukum, yakni peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data priemer yaitu data yang didapatkan melalui norma-norma dasar seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal,artikel, data-data dari internet. Hasil dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung secara umum sudah cukup berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya sejumlah hambatan yang mengganggu jalannya kebijakan pengelolaan sampah tersebut didukung oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. faktor-faktor tersebut adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan Partisipasi masyarakat yang kurang dalam mewujudkan kebijakan otonomi daerah terhadap pelayanan publik bidang persampahan. Hal ini merupakan salah satu kendala terbesar yang dialami oeleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam mewujudkan kabupaten yang bersih dan sehat.
