ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
TANGGUNG JAWAB PUSKESMAS DI DAERAH PERBATASAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA BPJS GUN BID Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di daerah perbatasan yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh masyarakat, termasuk peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam konteks wilayah perbatasan Apau Kayan seperti Long Ampung, Kabupaten Malinau, pelaksanaan tanggung jawab tersebut sering kali menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, sarana, dan regulasi teknis yang menuntut perhatian hukum dan kebijakan yang komprehensif. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk tanggung jawab Puskesmas di daerah perbatasan dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan bagi pasien peserta BPJS, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi Puskesmas di daerah perbatasan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien peserta BPJS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan yang nondiskriminatif, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional dan prinsip hak asasi manusia. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang harus diberikan secara adil tanpa membedakan status sosial maupun kepesertaan. Namun demikian, Puskesmas Long Ampung masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan tenaga kesehatan, infrastruktur, akses geografis, serta koordinasi antara Dinas Kesehatan dan BPJS dalam mekanisme klaim pelayanan. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan tanggung jawab dan kinerja Puskesmas di daerah perbatasan memerlukan dukungan kebijakan pemerintah daerah dan pusat secara sinergis, agar prinsip keadilan dan nondiskriminasi dalam pelayanan kesehatan dapat benar-benar terwujud bagi seluruh peserta BPJS, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatar belakangi kasus pelaku UMK di Kota Tarakan yang terhambat memperoleh NIB karena DPMPTSP mewajibkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat administrasi dalam OSS. Kebijakan ini memang sejalan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Perwali Tarakan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, tetapi berpotensi menghambat UMK dan bertentangan dengan tujuan OSS yang dirancang untuk mempermudah izin usaha dan mendorong investasi, mengingat dalam sistem OSS sendiri syarat BPJS hanya bersifat opsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat wajib dalam memperoleh NIB dan mekanisme penerbitan NIB bagi UMK di Kota Tarakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam praktik perizinan di Kota Tarakan, tidak terdapat ketentuan tegas yang mewajibkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat administrasi penerbitan NIB. Aplikasi OSS pun tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga prioritas utama bagi pelaku usaha adalah memperoleh NIB terlebih dahulu, lalu kemudian mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan tetap penting dalam konteks perlindungan hukum ketenagakerjaan, namun jika dikaitkan dengan tujuan OSS untuk menyederhanakan perizinan dan mendorong investasi, kewajiban BPJS di awal justru berpotensi menghambat penerbitan izin usaha. Kedua bagi UMK yang ingin mendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS bisa dilakukan secara mandiri (melalui laman https://oss.go.id/ ataupun aplikasi Mobile OSS Indonesia). Dalam hal UMK mengalami kesulitan dalam mendaftarkan izin usahanya secara mandiri, pendaftaran tersebut dapat difasilitasi melalui layanan berbantuan DPMPTSP Kota Tarakan. Penulis menyarankan agar standar pelayanan DPMPTSP yang mensyaratkan BPJS Ketenagakerjaan dihapuskan dan pemerintah Kota Tarakan perlu membuat perda khusus yang terkait perizinan berusaha berbasis resiko.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penagihan piutang merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam upaya menagih piutang yang tertunggak, BPJS Kesehatan dapat melibatkan Jaksa Pengacara Negara melalui mekanisme bantuan hukum dalam rangka pemulihan piutang negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan prosedur Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan penagihan piutang BPJS Kesehatan di Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki fungsi dan kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa hukum negara dalam penagihan piutang negara, termasuk piutang BPJS Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keterlibatan Jaksa Pengacara Negara secara signifkan membantu BPJS Kesehatan dalam upaya penagihan piutang, namun diperlukan peningkatan kerjasama antara BPJS Kesehatan, Jaksa Pengacara Negara, dan pihak terkait lainnya agar proses penagihan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISI PELYANAN PUBLIK TERHADAP PERMINTAAN KELAS BPJS KESEHATAN DI KOTA TARAKAN Quratul Aryuni Dr. Syaiful Anwar, S.E., M.Si Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap permintaan kelas BPJS, pendapatan terhadap permintaan kelas BPJS, dan tingkat pendidikan terhadap permintaan kelas BPJS. Penelitian ini merupakan penelitian Skala Likert dengan objek penelitian jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Data yang digunakan adalah data primer. Metode alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa uji hipotesis (uji t) menunjukkan jumlah anggota keluarga berpengaruh sigifikan terhadap permintaan kelas BPJS dengan nilai t hitung X1 (-2,439) > t tabel (1,668) dan nilai Sig. X1 (0,024) α (0,500). Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap permintaan kelas BPJS dengan nilai t hitung X2 (4,822) > t tabel (1,668) dan nilai Sig. X2 (0,000) α (0,500). Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap permintaan kelas BPJS dengan nilai t hitung X3 (1,828) > t tabel (1,668) dan nilai Sig. X3 (0,082) α (0,500). Secara simultan terdapat pengaruh antara jumlah anggota keluarga, pendapatan, tingkat pendidikan terhadap permintaan kelas BPJS, dengan nilai F hitung (16,066) > F tabel (2,74) dan nilai Sig F hitung (0,000) (0,500). Dan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,697 atau 69,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 69,7% permintaan kelas BPJS dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Sedangkan sisanya sebesar 30,3% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukan ke dalam model.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kesehatan adalah merupakan hak yang fundamental bagi setiap penduduk, Kondisi kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan tingkat kemiskinan maka hal tesebut berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat tersebut. Bentuk upaya Negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu dengan meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional terhitung mulai 1 Januari 2014 yang diselenggarakan oleh BPJS. Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Mayoritas keluarga di Indonesia masih menganggap ODMK sebagai aib. Maka, bila ada anggota keluarganya yang menjadi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), mereka memilih menyembunyikannya, mengucilkannya, atau bahkan menelantarkannya, membuangnya, atau tidak mengakuinya sebagai anggota keluargaDi dalam Hukum Kesehatan perlindungan dilakukan secara khusus oleh tugas profesi kesehatan (provider). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan.Dalam penerapaannya masuk terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidak puasan pasien terhadap pelayanan dirumah sakit, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap peserta BPJS Kesehatan. Perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa yakni terdapat dalam pasal 4 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Kesehatan Jiwa yang menjelaskan mengenai upaya kesehatan kuratif dan rehabilitative
