ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini mengkaji pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama dalam program Mata Najwa berjudul “Debat RKUHAP: Biar Proses Hukum Gak Sewenang-Wenang” dengan kajian pragmatik. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama berdasarkan empat maksim Grice, yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, cara. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskritif dengan data berupa tuturan antara penutur dan mitra tutur dalam tayangan video debat RKUHAP. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak, transkrip, dan catat. Analisis data menggunakan teknik padan pragmatis. Padan pragmatis adalah metode analisis yang menjadikan respons mitra tutur sebagai alat penentu makna dan fungsi tuturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat maksim prinsip kerja sama ditemukan dalam tuturan debat, baik dalam bentuk pematuhan maupun pelanggaran. Pematuhan ditunjukkan melalui tuturan yang memberikan informasi secara cukup, benar, relevan, serta jelas dan teratur. Sementara itu, pelanggaran ditunjukkan melalui informasi yang berlebihan atau kurang, kebenaran yang diragukan, tuturan yang tidak relevan dengan topik, serta penyampaian yang berbelit-belit dan ambigu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan prinsip kerja sama dalam debat tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tujuan penutur dalam menyampaikan, mempertahankan, dan menanggapi argumen dalam pembahasan RKUHAP.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Tarakan serta kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan dalam proses penanganan pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghubungkan data empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian dan metode yang digunakan dijelaskan dalam Bab III skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN di Kota Tarakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu intervensi atasan terhadap bawahan, kepentingan karier dan jabatan, hubungan kekerabatan atau kesamaan suku dengan peserta pemilu, serta penggunaan media sosial yang dimanfaatkan untuk menunjukkan dukungan politik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga oleh budaya birokrasi dan kepentingan politik yang berkembang di lingkungan pemerintahan. Selain itu, Bawaslu Kota Tarakan menghadapi berbagai kendala dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, antara lain keterbatasan kewenangan yang hanya sebatas memberikan rekomendasi, rendahnya kesadaran hukum sebagian ASN, keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas ASN di media sosial, serta budaya birokrasi yang masih dipengaruhi loyalitas kepada atasan dan kepentingan politik tertentu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kesadaran hukum ASN, serta penegakan sanksi yang lebih tegas dan konsisten.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis memerlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap setiap pelanggaran administratif pada setiap tahapan pemilu. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran administratif, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan serta penghitungan suara. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjaga integritas serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis penegakan hukum pada pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan. Penentuan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan narasumber 1 (satu) orang anggota Bawaslu Kota Tarakan. Jenis data yang digunakan mencakup data primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menjalankan penegakan hukum administratif sesuai prosedur yang berlaku melalui tahapan penerimaan laporan dan temuan, registrasi, kajian awal, klarifikasi, hingga pemberian rekomendasi dan putusan administratif. Akan tetapi, pelaksanaan penegakan hukum tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan akses terhadap data, perubahan regulasi pada saat tahapan berlangsung, serta keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum administratif oleh Bawaslu Kota Tarakan telah dilaksanakan sesuai kewenangan yang dimiliki, namun masih diperlukan peningkatan koordinasi, pengawasan, dan penguatan sistem administrasi guna menunjang efektivitas penegakan hukum pemilu.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban serta efisiensi pengendalian biaya pada PT. Trinusa Gemilang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan informan penelitian yaitu bagian keuangan dan manajer perusahaan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Trinusa Gemilang belum berjalan optimal. Perusahaan telah memiliki struktur organisasi, menyusun anggaran, melakukan pencatatan biaya, dan menyusun laporan pertanggungjawaban sederhana. Namun, perusahaan belum menerapkan pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, penetapan pusat pertanggungjawaban secara formal, serta kode rekening yang terstruktur. Pengendalian biaya dilakukan melalui penyesuaian anggaran dengan biaya, tetapi belum didukung laporan perbandingan anggaran dan realisasi secara terstruktur sehingga pengawasan dan evaluasi biaya belum berjalan efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Realisasi keuangan daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pencapaian target optimal, sebagaimana terjadi pada Pemerintah Kota Tarakan yang mencatat rata-rata realisasi keuangan fluktuatif selama periode 2020–2024, disertai penurunan skor dimensi penyerapan anggaran pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pengukuran tahun 2024 dengan predikat “Perlu Perbaikan”. Berangkat dari hal tersebut penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh konsistensi perencanaan dan penganggaran serta kualitas sumber daya manusia terhadap realisasi keuangan, dengan peran stakeholder sebagai variabel intervening pada Pemerintah Kota Tarakan. Penelitian bersifat kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi mencakup seluruh aparatur pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan. Sampel sebanyak 134 responden dipilih melalui teknik stratified purposive sampling berbasis proporsi pagu anggaran. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsistensi perencanaan dan penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi keuangan, demikian pula kualitas sumber daya manusia. Kemudian peran stakeholder berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi keuangan serta memediasi secara parsial kedua hubungan tersebut. Penelitian menyimpulkan bahwa ketiga variabel secara simultan berkontribusi positif terhadap peningkatan realisasi keuangan. Implikasi praktis mencakup rekomendasi penguatan sinkronisasi dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD), program peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan, serta optimalisasi partisipasi dan pengawasan stakeholder guna mendukung akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan APBD di Pemerintah Kota Tarakan. Secara teoritis, temuan ini memperkaya integrasi Agency Theory, Stewardship Theory, dan Stakeholder Theory dalam konteks pemerintahan daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal terhadap efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja di Provinsi Kalimantan Utara, dimana variabel moderasinya adalah kapasitas sumber daya aparatur. Penganggaran berbasis kinerja dirancang untuk memastikan bahwa outcome dari penganggaran tersebut menghasilkan capaian yang terukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, tata kelola keuangan yang efektif memerlukan penerapan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan internal yang kuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan sampel penelitian 200 orang. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS untuk menguji hubungan langsung maupun hubungan moderasi antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan APBD berbasis kinerja. Pengawasan internal juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kapasitas sumber daya aparatur memperkuat hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dengan efektivitas penganggaran berbasis kinerja. Namun demikian, efek moderasi kapasitas aparatur terhadap hubungan antara pengawasan internal dan efektivitas APBD tidak signifikan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum Administrasi bagi ASN Kabupaten Malinau yang melakukan pelanggaran Administrasi . Berdasarkan latar belakang , maka dua peemasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1. Mekanisme penegakan hukum Administrasi bagi aparatur sipil Negara di kabupaten malinau 2. Upaya mengatasi kendala dalan penerapan penegakan hukum Administrasi bagi ASN di Kabupaten Malinau yang melakukan pelanggaran Administrasi . Penelitian ini menggunakan tipe penelitian ini menggunakan. Tipe penelitian hukum normatif , dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang -undangan ( Statute approach)
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Namun, dalam praktik penyelenggaraannya di Indonesia, masih ditemukan permasalahan serius terkait pembagian surat suara bagi pemilih pindahan (DPTb). Pelanggaran yang terjadi, seperti pemberian seluruh jenis surat suara kepada pemilih pindahan tanpa memperhatikan batasan daerah pemilihan (Dapil), menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengganggu keabsahan hasil Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan sanksi terhadap pelanggaran pembagian surat suara pemilih pindahan telah memenuhi prinsip kepastian hukum serta merumuskan model penegakan hukum yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif-kualitatif. Analisis difokuskan pada ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang belum diikuti dengan norma sanksi tegas bagi pelanggaran di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran pembagian surat suara pemilih pindahan menyebabkan ketidakpastian hukum, disparitas penegakan antar daerah, serta lemahnya perlindungan hak asasi politik warga negara. Untuk menjamin prinsip kepastian hukum, diperlukan perumusan norma sanksi administratif yang bersifat lex certa, lex stricta, dan lex scripta, serta penerapan mekanisme penegakan hukum yang seragam melalui sinergi antara KPU dan Bawaslu. Penegakan sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan dapat memperkuat integritas Pemilu, menjamin perlindungan hak pilih warga negara, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arus di Kota Tarakan serta mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah pelanggaran tersebut. Melawan arus merupakan pelanggaran serius karena berpotensi menimbulkan kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dasar hukum pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 dan Pasal 287 ayat (1), yang menetapkan sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000,00. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kasus pelanggaran melawan arus dalam tiga tahun terakhir, yaitu 75 kasus pada tahun 2022, 84 kasus pada tahun 2023, dan 125 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas serta sanksi yang belum memberikan efek jera. Pertanggungjawaban pidana diterapkan melalui mekanisme penilangan dengan sanksi denda atau kurungan. Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi peningkatan patroli, sosialisasi, serta operasi rutin. Namun, penegakan hukum dinilai belum optimal karena keterbatasan personel dan belum maksimalnya penerapan tilang elektronik (ETLE). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan sanksi yang tegas, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna menekan angka pelanggaran dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Perkembangan teknologi informasi dan industri kreatif telah mendorong peningkatan pemanfaatan karya cipta, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kondisi tersebut di satu sisi membuka peluang ekonomi bagi pencipta, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran suatu hak cipta. Salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam pengelolaan dan perlindungan hak cipta adalah perjanjian lisensi. Melalui perjanjian lisensi, pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian lisensi sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama apabila terjadi pelanggaran oleh pihak ketiga atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan perjanjian lisensi antara pemberi dan penerima lisensi serta mengkaji mekanisme penyelesaian pelanggaran hak cipta melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang dikaji secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisensi memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan syarat penting agar perjanjian lisensi mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, pemegang hak cipta atau penerima lisensi yang sah berhak menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Niaga (litigasi) maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi (non-litigasi). Penelitian ini bahwa menyimpulkan bahwa pencatatan perjanjian lisensi serta penyusunan klausul perjanjian yang jelas dan beritikad baik merupakan faktor utama dalam meminimalisir pelanggaran dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian lisensi hak cipta.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pengelolaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pada Desa Limbu Sedulun dengan menilai sejauh mana realisasi anggaran tersebut telah berjalan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan melalui perhitungan rasio efektivitas, dan untuk mengukur tingkat efektivitas sesuai dengan pedoman dari Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa tingkat realisasi APBDes periode tahun 2019-2024 pada Desa Limbu Sedulun pada sisi pendapatan termasuk dalam kriteria efektif dengan persentase 90-100% pada tiap tahunnya, hal ini menunjukan bahwa pemerintah Desa Limbu Sedulun telah mengelola APBDes dengan baik dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang didasarkan pada potensi rill. Sedangkan pada sisi belanja pada tahun 2019 termasuk kriteria cukup efektif dengan persentase 80-90%. Hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa bidang yang terdapat selisih cukup besar pada target dan realisasinya, selisih tersebut terjadi dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran dan juga pelaksanaan program. Pada tahun 2020-2024 termasuk pada kriteria efektif dengan persentase 90-100% yang dimana ini berarti dalam realisasikan belanja pemerintah desa sudah baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan tahun 2021-2024. Penelitian ini berfokus pada laporan realisasi anggaran efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan selama empat tahun terakhir dari 2021 sampai 2024. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik data sekunder yang di peroleh dari dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2021-2024. Teknik analisis menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat atau kategori efektivitas anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan pada tahun 2021-2024 mengalami perubahan pada nilai persentase nya meskipun persentase nya di atas 90% yang semuanya di kategorikan efektif. Di tahun 2021 mencapai 96,51%, di tahun 2022 mencapai 97,15%, di tahun 2023 mencapai 94,81% dan di tahun 2024 mencapai 94,88%. Sedangkan untuk efisiensi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan pada tahun 2021-2024 tidak mengalami perubahan pada nilai persentase nya namun memiliki kategori yang sama yakni persentase nya 100% yang dikategorikan tidak efisien.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas anggaran pelatihan kerja terhadap pengangguran dan penyerapan tenaga kerja di Kota Tarakan. Permasalahan pengangguran dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi daerah, sehingga diperlukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, khususnya melalui alokasi anggaran pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Latihan Kerja (LLK) Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan selama periode 2019–2024. Teknik analisis yang digunakan adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran terhadap perubahan tingkat pengangguran dan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran pelatihan kerja terhadap pengangguran dan penyerapan tenaga kerja di Kota Tarakan bersifat fluktuatif. Pada beberapa tahun, anggaran pelatihan kerja menunjukkan efektivitas dalam menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, namun pada tahun-tahun tertentu efektivitasnya menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran pelatihan kerja belum sepenuhnya konsisten dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelatihan kerja agar alokasi anggaran dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap penurunan pengangguran dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Efektivitas realisasi belanja modal merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk mendukung pembanggunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Kabupaten tana tidung, sebagai salah satu daerah otonom di provinsi kalimantan utara, menghadapi tantangan dalam menjaga kesimbangan antara perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas realisasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten tana tidung selama periode 2020-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, mengunakan data sekunder dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta laporan realisasi anggaran (LRA). Hasil penelitian menunjukkan adanya fluktuasi efektivitas dari tahun ke tahun. Pada 2020 efektivitas tercatat 67,26% (kurang efektif), meningkat menjadi 78,66% (cukup efektif) di tahun 2021, melonjak ke 125,67% (sangat efektif) di tahun 2022, menurun ke 92,84% (efektif) pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 73,38% (cukup efektif) di tahun 2024. Faktor penyebab utama berasal dari lemahnya perencanaan dan koordinasi antar-OPD, keterlambatan pelaksanaaan proyek, serta dampak eksternal seperti pandemi COVID-19 dan perubahaan kebijakan fiskal nasional. Secara keseluruhan, efektivitas belanja modal kabupaten tana tidungtergolong cukup efektif namun belum stabil, sehingga diperluhkan peningkatan sistem perencanaan dan pengawasan agar belanja modal dapat memberikan dampak nyata bagi pembanggunan daerah dan kesejhateraan masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan kebijakan strategis dalam reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia, yang mengadopsi prinsip New Public Management (NPM). Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi satuan kerja pemerintah dalam mengelola keuangan secara efisien, produktif, dan akuntabel tanpa mengabaikan orientasi pelayanan publik. UPBU Juwata Tarakan, sebagai UPT di bawah Kementerian Perhubungan, telah berstatus BLU sejak 2017 dan memainkan peran strategis dalam mendukung konektivitas serta pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PPK-BLU di UPBU Juwata dan mengevaluasi sejauh mana pengelolaan keuangannya mencerminkan prinsip good governance, efisiensi anggaran, serta peningkatan kualitas layanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan telaah dokumen seperti RSB, RBA, DIPA, dan laporan keuangan BLU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPK-BLU memberikan manfaat nyata, seperti fleksibilitas dalam pengelolaan PNBP, percepatan realisasi anggaran, dan peningkatan akuntabilitas pelaporan. Namun, tantangan seperti belum optimalnya Pemanfaatan teknologi informasi, kurangnya pelatihan SDM, lemahnya koordinasi internal, serta dinamika eksternal seperti perubahan regulasi dan tekanan terhadap standar layanan masih menjadi hambatan. Berdasarkan model implementasi Grindle, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya, termasuk regulasi, kapasitas lembaga, dan kesiapan SDM. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya studi pengelolaan keuangan sektor publik berbasis kinerja. Secara praktis, temuan ini menjadi masukan strategis bagi UPBU Juwata dan pemangku kebijakan dalam memperkuat tata kelola BLU, khususnya di sektor transportasi udara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2015–2022. Latar belakang penelitian didasarkan pada fluktuasi realisasi belanja dan pendapatan daerah yang memerlukan evaluasi agar anggaran dapat digunakan secara optimal sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Metode penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Analisis efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi belanja terhadap target belanja, sedangkan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas APBD selama periode tersebut berfluktuasi, dengan rentang nilai antara 81% hingga 102%, sehingga kinerja pengelolaan belanja tergolong “cukup efektif” sampai “sangat efektif” pada beberapa tahun tertentu. Rata-rata efektivitas keseluruhan berada pada kisaran 88%, masuk kategori cukup efektif. Sementara itu, efisiensi anggaran juga berfluktuasi, dengan nilai antara 78% hingga 107%, sehingga kriteria berkisar dari “tidak efisien” hingga “efisien”. Pada 2021 dan 2022, nilai efisiensi mencapai 79% dan 78%, sehingga masuk kategori efisien, sedangkan rata-rata efisiensi selama delapan tahun adalah 89%, tergolong cukup efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan dan realisasi pendapatan serta target belanja perlu terus diperbaiki agar kinerja keuangan daerah menjadi lebih stabil dan optimal. Penelitian diharapkan menjadi masukan untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan akurasi perencanaan anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan pengawasan pengeluaran agar arah kebijakan keuangan lebih berorientasi pada hasil
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan pegaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap keluarnya Kalimantan Utara dari Middle Income Trap. Penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder hasil publikasi Kementerian Keuangan (KEMENKEU) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data penelitian ini dimulai dari tahun 2017-2023. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Data Panel dan analisis rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2023 realisasi efektivitas variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan termasuk kategori sangat efektif, Dana Alokasi Umum (DAU) secara keseluruhan termasuk kategori efektif, Dana Alokasi Khusus (DAK) secara keseluruhan termasuk kategori cukup efektif dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara keseluruhan termasuk kategori kurang efektif. Hasil lain dalam penelitian ini yaitu variabel DAU, DAK dan DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita di Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan variabel PAD tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan per kapita di Provinsi Kalimantan Utara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan E-Tilang dan kendala dalam penindakan pelanggaran yang tidak menggunakan helm di Kota Tarakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan objek kajian pada polisi satuan lalu lintas Kota Tarakan dan masyarakat yang tidak menggunakan helm. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data skunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Selanjutnya dideskripsikan dengan memberikan gambaran secara jelas tentang memaparkan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait penelitian ini. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Kota Tarakan terkhusus jalan yang padat lalu lintas dan termasuk titik terpasangnya kamera E-Tilang, yaitu di Jalan Yos Sudarso, Jalan Gajah Mada, Jalan Mulawarman dan Jalan Jenderal Sudirman. Berdasarkan hasil penelitian , maka penulis menyimpulkan bahwa penanggulangan pelanggaran bagi pengendara yang tidak menggunakan helm di Kota Tarakan belum efektif. Hasil wawancara bersama Operator E-Tilang Satlantas Polres Tarakan, menunjukan penanganan pelanggar dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun terdapat 341 pelanggar yang ditindak lanjut. Akan tetapi hasil penelitian lapangan sesuai dengan titik lokasi yang tertangkap kamera E-Tilang, yaitu dalam satu bulan terdapat 1.350 pelanggar yang tidak menggunakan helm. hal ini menunjukan bahwa tindakan dari pihak kepolisian masih kurang dalam menangani pelanggaran helm di Kota Tarakan dan karena ketidak tegasan pihak kepolisian membuat masyarakat Kota Tarakan juga terus-terusan melakukan pelanggaran yang sama.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Sekretariat Dewan dalam pelaksanaan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rumusan masalah yang dikaji meliputi kedudukan Sekretariat Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme penggunaan anggaran oleh DPRD melalui peran serta Sekretariat Dewan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi literatur, yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, serta dokumen internal Sekretariat Dewan dan DPRD. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi bagaimana peranan dan mekanisme yang diterapkan dalam penggunaan anggaran serta kontribusinya terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Sekretariat Dewan memegang peranan strategis sebagai penyokong administrasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD. Kedudukan ini tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak dalam memastikan alokasi dan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mekanisme penggunaan anggaran melalui Sekretariat Dewan menunjukkan adanya upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya keuangan DPRD. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan integritas kelembagaan Sekretariat Dewan agar fungsi anggaran DPRD dapat terlaksana secara optimal dan mendukung kinerja legislatif yang lebih profesional. Implikasi dari penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan peran dan fungsi Sekretariat Dewan, termasuk pengembangan sistem pengawasan internal dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, guna memastikan bahwa penggunaan anggaran DPRD tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dari pertanyaan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Tarakan. Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan?. Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Tarakan? penelitian empiris dengan objek kajian pada Polisi Satuan Lalu Lintas Di Kota dan anak yang menggunakan kendaraan bermotor Di Tarakan. Penelitian ini menggunakan hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder, dimana data primer yang didapat dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data sekunder yang didapat yaitu dengan melalui artiker, jurnal dan data-data yang didapat. Hasil penelitian in, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum belum ditegakan karena penulis dapat bahwa penegakan terhadap anak sama dengan hukuman berupa administrasi sama dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pelanggaran lalu lintas terhadap anak dapat dikenakan sanksi berupa tilang dan penahanan kendaraan.
