ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku intimidasi digital kepada korban pinjaman online ilegal serta perlindungan hukum bagi korban intimidasi digital oleh pelaku pinjaman online ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku intimidasi digital kepada korban pinjaman online ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 27B dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun perlindungan hukum bagi korban intimidasi digital oleh pelaku pinjaman online ilegal dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui peningkatan literasi digital masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, serta perlindungan data pribadi korban. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, pemberian sanksi pidana, serta pemulihan hak-hak korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Peredaran minuman beralkohol ilegal, khususnya jenis ciu, menjadi permasalahan serius di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. meskipun telah terdapat regulasi nasional maupun daerah yang mengaturnya, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 20 Tahun 2008, praktik penjualan ciu secara ilegal masih terus berlangsung dan menimbulkan dampak negatif di bidang kesehatan, keamanan, serta ketertiban masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penjualan ciu di Bulungan serta merumuskan solusi pencegahan yang efektif. penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. lokasi penelitian berada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dengan mengambil populasi dan sample dari anggota Satuan Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara dan para penjual ciu di beberapa wilayah seperti Sekatak, Pimping, Tanjung Palas, dan Tanjung Selor. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan pendorong utama penjualan ciu ilegal, mengingat tingginya keuntungan dengan modal kecil di tengah sempitnya lapangan pekerjaan. faktor sosial-budaya berupa kebiasaan konsumsi ciu dalam interaksi sosial dan acara adat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan aparat, serta tingginya permintaan konsumen turut memperparah permasalahan ini. kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan penjualan ciu ilegal di Bulungan memerlukan pendekatan terpadu antara upaya penal berupa operasi Razia rutin dan penegakan hukum yang konsisten, serta upaya non-penal berupa sosialisasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan kontrol sosial berbasis komunitas. penelitian ini menyarankan agar Polda Kalimantan Utara meningkatkan kualitas operasi penertiban secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan segera mengevaluasi dan merevisi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 agar lebih tegas dan efektif, serta masyarakat berperan aktif dalam pengawasan lingkungan dan pelaporan kepada aparat berwenang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku percobaan penempatan PMI oleh perseorangan dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Nnk. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum. Hasilnya menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara tegas melarang perorangan menempatkan PMI tanpa izin, dan Pasal 53 KUHP memungkinkan percobaan tindak pidana dipidana jika memenuhi unsur niat, permulaan pelaksanaan, serta ketidaksempurnaan di luar kehendak pelaku. Perbuatan terdakwa berupa perekrutan, pengumpulan dokumen, penerimaan uang, dan upaya keberangkatan terbukti memenuhi unsur tersebut. Meskipun hakim menjatuhkan pidana 5 tahun penjara dan denda, pertimbangan hakim dinilai masih kurang rinci dalam membedakan tahap persiapan dan permulaan pelaksanaan, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Selain itu, analisis menunjukkan perlunya konsistensi penerapan doktrin percobaan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum. Putusan ini tetap menegaskan urgensi perlindungan hukum bagi calon PMI dari praktik penempatan ilegal serta pentingnya pengawasan terhadap pelaku perseorangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Tarakan” ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya peredaran kosmetik ilegal di wilayah perbatasan, khususnya Kota Tarakan yang memiliki posisi strategis dan rawan menjadi jalur masuk produk tanpa izin edar. Kosmetik ilegal kerap mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses penegakan hukum pidana dijalankan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Tarakan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BPOM dan kepolisian setempat, serta analisis terhadap regulasi yang mengatur pengawasan peredaran kosmetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui langkah preventif seperti edukasi dan pengawasan, serta tindakan represif seperti penyelidikan, penyitaan, dan penindakan hukum. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya sumber daya manusia dan sarana pendukung, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kondisi geografis Tarakan yang memudahkan masuknya produk ilegal dari luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan melalui penguatan regulasi, peningkatan kolaborasi lintas lembaga, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan distribusi, serta sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan kosmetik ilegal demi perlindungan konsumen yang lebih optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini mengangkat permasalahan bangunan permukiman yang tidak memiliki persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kota Tarakan, sebuah isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan, di mana pertumbuhan kawasan yang tidak terkendali mengancam tata ruang, ekosistem pesisir, serta kepastian hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, serta observasi lapangan untuk memperoleh data faktual terkait jumlah, karakteristik, dan distribusi bangunan ilegal. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan data signifikan antara instansi terkait dengan DLH mencatat 450–500 unit bangunan tanpa izin, sementara PUPR menemukan lebih dari 2.800 unit yang memperlihatkan perbedaan metodologi pendataan serta lemahnya koordinasi. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa upaya pemerintah berupa pemetaan, sosialisasi, relokasi bertahap, legalisasi aset, dan program restorasi lingkungan telah membawa dampak positif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta perbaikan penataan kawasan, meskipun masih terkendala resistensi warga, keterbatasan anggaran, dan kompleksitas status tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan permasalahan membutuhkan sinergi antarinstansi, penguatan regulasi, serta integrasi sistem perizinan digital yang transparan. Saran yang diajukan adalah perlunya reformasi tata kelola perizinan pesisir yang partisipatif, peningkatan kapasitas aparatur, serta pendekatan inklusif berbasis pemberdayaan masyarakat agar penataan kawasan pesisir Kota Tarakan dapat berkelanjutan, berkeadilan, dan mendukung visi menuju “Green Coastal City.”
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum dan menganalisis pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada individu yang terlibat dalam penjualan obat keras ilegal untuk aborsi melalui media daring di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diuraikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang permasalahan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa penjualan obat keras ilegal untuk aborsi secara daring merupakan masalah serius di Indonesia, Ketentuan hukum yang mengatur penjualan obat keras untuk aborsi ilegal di media online merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah praktik-praktik yang dapat membahayakan jiwa. Penjualan obat keras untuk aborsi ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi individu yang menggunakannya. Bagi pelaku distribusi obat penggugur kandungan secara ilegal, peredaran obat melalui platform daring menjadi metode yang menguntungkan, informasi yang dibagikan melalui pengalaman pribadi, unggahan foto maupun video, serta opini yang berkembang di ruang digital dapat memengaruhi cara pandang konsumen terhadap suatu produk obat. Masalah ini diperparah oleh kemudahan akses informasi dan produk melalui platform daring, yang memungkinkan penjual untuk mempromosikan dan mendistribusikan obat-obatan tanpa pengawasan yang memadai atau izin resmi. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap praktik ini sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Penegakan hukum merupakan upaya penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, termasuk dalam konteks penjualan obat keras untuk aborsi ilegal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan pangan ilegal di Kota Tarakan. Serta megetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum perdagangan pangan ilegal Kota Tarakan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatis. Selain itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan implementasi penegakan hukum perdagangan pangan ilegal di kota Tarakan serta faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Pada penelitian ini penulis memilih Lokasi penelitian di BPOM, Kepolisian, Bea Cukai, dan Pedagang. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan pangan ilegal di Kota Tarakan belum berjalan optimal. Diperlukan sinergi antarinstansi, penambahan sumber daya, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas dan keamanan pangan. Pemerintah daerah juga diharapkan menyusun regulasi yang lebih tegas serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk menekan peredaran pangan ilegal secara berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran sediaan farmasi ilegal di Kota Tarakan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan instansi terkait seperti Polres Kota Tarakan dan BPOM Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih rendah, dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk regulasi yang ada, peran penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta kesadaran masyarakat. peredaraan sediaan farmasi ilegal diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehata, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur sanksi bagi pelanggar, implementasinya di lapangan masih belum maksimal, dengan banyak kasus yang hanya berujung pada sanksi administratif. efektivitas penegakan hukum masih rendah, karena masih ada kendala dalam proses penegakan hukum yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya penggunaan sediaan farmasi ilegal. Letak geografis Kota Tarakan yang berbatasan langsung dengan Malaysia juga menjadi faktor yang memudahkan masuknya produk ilegal melalui jalur tidak resmi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan, edukasi masyarakat, dan kerjasama antar instansi untuk mengatasi peredaran sediaan farmasi ilegal secara efektif. Dengan demikian, diharapkan kesehatan masyarakat dapat terlindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi ilegal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JURU PARKIR ILEGAL DI KOTA TARAKAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal di Kota Tarakan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap juru parkir ilegal di Kota Tarakan. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan sehingga menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah kota, pada beberapa kasus di Kota Tarakan banyak di temukannya petugas parkir liar yang tidak sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Metode penelitian dilakukan dengan hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif, sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana cukup terbilang rendah dalam aturan ini sehingga tujuan daripada pelanggaran yang tergolong pidana kurang memberi kesan penderitaan berat terhadap akibat dari perbuatan pelanggaran sehingga para juru parkir ilegal ini tidak mendapat efek jera. Sehingga perlu adanya upaya penegakan hukum yang lebih masif dari Aparat Penegak Hukum serta peran serta masyarakat dalam memberantas juru parkir ilegal yang merugikan bagi masyarakat bahkan Pemerintah Kota Tarakan bagi Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini membahas penegakan hukum pidana terhadap larangan perdagangan ilegal RON 95 petrol di Pulau Sebatik Kalimantan Utara, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu menganalisis interaksi hukum dalam masyarakat dan tidak hanya melihat hukum sebagai perangkat normatif tertulis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kualitas dan validitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal RON 95 petrol belum berjalan efektif. Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, penerapan sanksi pidana masih lemah. Aparat penegak hukum lebih mengutamakan upaya preventif, seperti penertiban dan himbauan, daripada tindakan represif yang seharusnya mampu menciptakan efek jera bagi pelaku. Hambatan penegakan hukum disebabkan oleh faktor geografis, kurangnya koordinasi antarinstansi, perbedaan pemahaman aparat terkait regulasi, serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap BBM Malaysia yang lebih murah dan mudah diperoleh. Sebagai upaya perbaikan, penegakan hukum represif harus ditegakkan secara tegas untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, koordinasi antarinstansi perlu diperkuat, disertai dengan peningkatan patroli di jalur tikus dan pemanfaatan teknologi pemantauan perbatasan. Pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan khusus, berupa subsidi BBM dan pemerataan distribusi BBM resmi di Pulau Sebatik, guna mengurangi ketergantungan masyarakat pada BBM ilegal. Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Nunukan diharapkan menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif yang mengatur tata kelola distribusi BBM di wilayah perbatasan, sebagai solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat Sebatik. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud, kepastian hukum tercapai, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan meningkat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Serta untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal yang tidak ditindak hingga saat ini. Seluruh data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara kepada responden sekaligus narasumber yang berkaitan dengan masalah atau isi hukum dalam penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder dari penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang akan dibahas dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, penulis berkesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yaitu faktor ekonomi, faktor kemudahan akses, faktor ketersediaan film, faktor kualitas dan faktor waktu rilis; bahwa hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal yang tidak ditindak hingga saat ini terdiri atas 3, yaitu perkembangan teknologi yang mempermudah pelaku untuk melakukan aksinya, sumber daya manusia dalam aparat penegak hukum yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang terjadi, serta kesadaran atau pengetahuan masyarakat yang masih sangat rendah mengenai hak cipta.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP JURU PARKIR ILEGAL DI KOTA TARAKAN Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Sanksi Administrasi terhadap juru parkir ilegal dan untuk mengetahui kendala hukum dalam penerapan Sanksi Administrasi terhadap juru parkir ilegal di Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan No 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Perparkiran. Munculnya juru parkir ilegal di Kota Tarakan menyebabkan beberapa permasalahan salah satunya seperti kemacetan di sejumlah ruas jalan. Permasalahan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Tarakan dengan upaya penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur Pemerintah Daerah. Penerapan penertiban parkir yang kurang tentu akan berdampak pada arus lalu lintas. Masalah penertiban juru parkir ilegal masih menjadi tantangan bagi kebijakan pemerintah agar menciptakan peraturan yang tegas. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sanksi administrasi terhadap juru parkir ilegal sudah pernah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan No 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Perparkiran. Namun terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja terdapat pada kurangnya personil dan kendaraan saat melaksanakan penertiban dan minimnya tingkat kesadaran hukum, ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif, dan kurangnya motivasi untuk mengubah perilaku.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan secara ilegal dan hak-hak anak dalam bidang pendidikan di Kota Tarakan. Pertama bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak terlantar dan anak yang dipekerjakan secara Ilegal ? kedua bagaimana kewenangan dan kewajiban Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan dalam pemenuhan hak-hak anak yang terlantar dan dipekerjakan secara ilegal di bidang pendidikan ? Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan objek kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan secara ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan ketentuan hukum, yakni peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data priemer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara, angket/daftar pertanyaan, observasi dan pengamatan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal,artikel, data-data dari internet. Hasil dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Anak yang di pekerjakan Di Kota tarakan terdapat kekurangan perlindungan dan kurangnya penegasan yang maksimal terhadap pelaku usaha dan orangtua serta kurang maksimalnya program yang dijalankan kepada anak yang dipekerjakan secara ilegal. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian dan upaya mereka dalam memenuhi hak-hak pendidikan anak yang terlantar atau dipekerjakan secara ilegal. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak terlantar atau yang dipekerjakan secara ilegal diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penerapan undang-undang tentang perlindungan anak yang dipekerjakan secara ilegal dalam bidang pendidikan di Kota Tarakan Kalimantan Utara masih belum maksimal dalam penerepan dan juga pemenuhannya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua rumusan masalah terkait dasar hukum kewenangan kantor imigrasi kelas II TPI Nunukan dalam penanganan pekerja pigran indonesia ilegal di kawasan perbatasan. Kedua hambatan kantor imigrasi kelas II TPI Nunukan dalam penanganan pekerja migran indonesia ilegal di kawasan perbatasan. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris atau penelitian lapangan dan metode pada pengolahan data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Selanjutnya sumber data dari penelitian ini adalah kantor imigrasi kelas II TPI Nunukan, kantor badan perlindungan pekerja migran indonesia kalimantan utara dan Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten nunukan. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara langsung, observasi/pengamatan, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu kantor imigrasi kelas II TPI Nunukan, kantor badan perlindungan pekerja migran indonesia kalimantan utara, dan dinas Tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Nunukan. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis yaitu adanya dasar Hukum Kewenangan kantor imigrasi kelas II TPI Nunukan dalam penanganan pekerja migran Indonesia ilegal di kawasan perbatasan berupa Peraturan Perundang- undangan, peraturan menteri dan surat edaran terkait penanganan dan pengawasan Pekerja Migran Indonesia Ilegal. Adapun hambatan kantor Imigrasi dalam melakukan penanganan Pekerja Migran Indonesia Ilegal di kawasan perbatasan berupa Anggaran, Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana, faktor Eksternal dan Faktor yang berasal dari PMI itu sendiri. Penulis menyarankan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu upaya yang serius dalam melakukan Penanganan maupun Pencegahan dalam penanganan pekerja migran indonesia sebagaimana mestinya khususnya dalam mencegah keluar masuknya PMI yang akan menuju Malaysia secara illegal dengan menutup jalur tidak resmi serta melakukan observasi dan pemeriksaan di jalur tidak resmi pada saat jam rawan lintas ilegal, dan mengenai hambatan yang berasal dari PMI itu sendiri, pemerintah wajib menyediakan lapangan pekerjaan karena maraknya PMI yang keluar negeri khususnya Malaysia tujuannya adalah untuk mecari pekerjaan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait perdagangan pakaian bekas impor ilegal di kota tarakan. Pertama, implementasi penegakan hukum pidana atas perdagangan pakaian bekas impor ilegal di kota Tarakan. Kedua, faktor penghambat dalam implementasi penegakan hukum pidana atas perdagangan pakaian bekas impor di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap data sekunder dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi berupa dokumen pribadi, hasil-hasil penelitian, peraturan perundangan-undangan. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Implementasi penegakan hukum pidana atas perdagangan pakaian bekas impor Ilegal di Kota Tarakan diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Adapun pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan perdagangan ialah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM dan Kepolisian selaku pihak penyidik terhay transaksi perdagangan pakaian bekas impor. Faktor penghambat dalam implementasi penegakan hukum atas perdagangan pakaian bekas impor disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena tidak ada komunikasi dan koordinasi sesama pihak penegak hukum serta kurang tegasnya pengawasan di jalur transportasi laut yang menjadi pintu masuk perdagangan ilegal, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai aturan hukum yang ada, serta sanksi-sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terlaksana.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•
Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah karena Indonesia menjadi salah satu negara yang sering dijadikan tempat transit bagi para imigran yang ingin mencari suaka di negara lain, memiliki letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia harus terbuka dengan dunia luar khususnya yang berbatasan dengan negara terdekat, selain itu juga Indonesia memiliki garis pantai yang panjang sehingga memungkinkan terbentuknya pelabuhan ilegal yang tidak terdeteksi oleh pemerintah Indonesia, dampaknya yaitu masuknya pencari suaka yang ingin mendapatkan status pengungsi yang berimplikasi pada terus berkembangnya kejahatan transnasional yang kemudian berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi seperti penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. kejahatan transnasional sangat berpotensi terjadi di Indonesia yang merupakan negara yang sedang berkembang penyelundupan manusia dan imigran mempunyai keterkaitan satu sama lain yang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah imigran ilegal. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian penulis simpulkan bahwa Indonesia terhadap Imigran ilegal yang memanfaatkan status sebagai pengungsi dengan modus operandi penyelundupan manusia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu pemerintah Indonesia dapat melakukan tindakan hukum berupa projustitia dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah). Dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi dalam Pasal 2 Penanganan pada kesempatan pertama yaitu melakukan pengamanan dan pendataan, menghubungi perwakilan negara orang asing yang bersangkutan, menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara, dan menghubungi UNCHR untuk penentuan statusnya. dan Konsekuensi hukum tindak pidana penyelundupan mansusia dalam pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
