EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN SEDIAAN FARMASI ILEGAL DI KOTA TARAKAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran sediaan farmasi ilegal di Kota Tarakan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan instansi terkait seperti Polres Kota Tarakan dan BPOM Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih rendah, dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk regulasi yang ada, peran penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta kesadaran masyarakat. peredaraan sediaan farmasi ilegal diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehata, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur sanksi bagi pelanggar, implementasinya di lapangan masih belum maksimal, dengan banyak kasus yang hanya berujung pada sanksi administratif. efektivitas penegakan hukum masih rendah, karena masih ada kendala dalam proses penegakan hukum yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya penggunaan sediaan farmasi ilegal. Letak geografis Kota Tarakan yang berbatasan langsung dengan Malaysia juga menjadi faktor yang memudahkan masuknya produk ilegal melalui jalur tidak resmi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan, edukasi masyarakat, dan kerjasama antar instansi untuk mengatasi peredaran sediaan farmasi ilegal secara efektif. Dengan demikian, diharapkan kesehatan masyarakat dapat terlindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi ilegal.