ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa transformasi fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Perubahan signifikan pada masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, penguatan jaminan kesejahteraan perangkat desa, hingga pengaturan dana konservasi bagi desa di kawasan hutan, menuntut kesiapan adaptasi pada level pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan terbaru tersebut pada Pemerintah Desa Sungai Barang, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam proses transisinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi terhadap produk hukum desa, serta wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat di Desa Sungai Barang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Barang telah mulai melakukan penyesuaian administratif, terutama terkait sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan masa jabatan delapan tahun yang baru. Implementasi UU No. 3 Tahun 2024 di desa ini memberikan peluang besar pada stabilitas program pembangunan sektor unggulan, khususnya perkebunan kopi dan infrastruktur pengairan. Namun, ditemukan beberapa tantangan utama, yakni: 1) Keterbatasan sumber daya manusia dalam iii menerjemahkan regulasi baru ke dalam Peraturan Desa; 2) Perlunya penguatan fungsi pengawasan BPD guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan akibat perpanjangan masa jabatan; dan 3) Kesiapan infrastruktur digital desa dalam memenuhi mandat transparansi informasi publik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UU No. 3 Tahun 2024 di Desa Sungai Barang sangat bergantung pada sinergi antara kepemimpinan desa yang akuntabel dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Rekomendasi penelitian diarahkan pada perlunya bimbingan teknis intensif dari pemerintah daerah serta percepatan digitalisasi administrasi desa untuk mendukung tata kelola yang bersih dan efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap ketahanan sosial serta mengancam masa depan generasi muda, di mana dalam praktik peredaran gelap narkotika anak sering dimanfaatkan sebagai perantara atau kurir karena dianggap mudah dipengaruhi dan memiliki risiko hukum lebih ringan dibanding pelaku dewasa. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum karena anak berada dalam posisi ganda sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara tindak pidana narkotika serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak secara normatif dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur tindak pidana dan anak memiliki kemampuan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusan tersebut, anak dinyatakan terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak menerima dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya unsur delik serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang sosial anak dan laporan penelitian kemasyarakatan. Namun demikian, pertimbangan hakim dinilai masih cenderung legalistik dan belum mendalami secara substansial dimensi eksploitasi anak oleh pelaku dewasa, sehingga putusan berpotensi kurang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak seharusnya lebih menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi, serta penegakan hukum perlu memprioritaskan penindakan terhadap pelaku dewasa yang melibatkan anak sesuai dalam Pasal 133 UU Narkotika.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran persyaratan dokumen pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan dengan menitik beratkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam proses pencalonan legislatif, kelengkapan dan keabsahan dokumen merupakan syarat mutlak sesuai ketentuan tersebut. Pelanggaran berupa pemalsuan, penggunaan dokumen palsu, atau pemberian keterangan tidak benar akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 240 ayat 2 huruf c tentang kelengkapan syarat dan Pasal 520 Undang-Undang Pemilu tentang tindak pidananya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada calon legislatif, pengurus partai politik, maupun pihak lain yang terlibat apabila terpenuhi unsur-unsur delik sesuai Undang-Undang Pemilu. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan meliputi pidana penjara maksimal enam tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 520 Undang-Undang Pemilu. Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana sering menghadapi hambatan seperti lemahnya pembuktian, rendahnya kesadaran pelaporan, dan intervensi politik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme verifikasi dokumen, peningkatan koordinasi antara penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi pidana secara konsisten berdasarkan Undang-Undang Pemilu untuk menjaga integritas pemilihan umum di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini membahas praktik Open Booking Online (BO) yang melibatkan anak dalam perspektif kriminologi. Praktik ini merupakan bentuk eksploitasi seksual yang marak terjadi melalui media sosial dan platform digital. Anak menjadi korban karena faktor ekonomi, lingkungan, serta lemahnya pengawasan dan perlindungan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer, sekunder, maupun tersier akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Kemudian nantinya data akan diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran guna untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian penulis penelitian ini menemukan bahwa praktik BO terhadap anak berkaitan erat dengan ketimpangan sosial dan lemahnya sistem perlindungan anak. praktik ini melanggar sejumlah ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan preventif dan represif melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, orang tua, dan masyarakat guna mencegah serta menanggulangi kejahatan ini.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Berdasarkan peraturan wajib didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek sering disalahgunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumenTipe penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah primer dan sekunder selanjunya disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukumMengabulkan gugatan Penggugat. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan penghapusan pendaftaran merek "Open Mic Indonesia. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp5.840.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Atas permasalahan yang diteliti, peneliti memberikan saran kepada pihak tergugat, sebaiknya tidak mendaftarkan kata umum sebagai Hak Kekayaan Intelektual agar terhindarnya dari permasalahan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang. Pertama, bagaimana tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga legislatif dan atau lembaga yang terkait? Kedua, bagaimana mekanisme dan prosedur putusan Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang? Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 13/2022 tentang perubahan kedua UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditindaklanjuti oleh Presiden dan DPR namun dalam kenyataannya tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berupa undang-undang tetapi juga ditindaklanjuti diluar dari pembentuk undang-undang seperti mengeluarkan PKPU, Kepres, dan Surat Edaran. Beragamnya bentuk tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat ergaomnes dan berlaku untuk semua orang sehingga ditindaklanjuti dengan berbagai macam produk hukum selain dari pada undang-undang. Kedua, mekanisme dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang masuk dalam prolegnas dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang namun selain dari pada itu mekanismenya juga bergantung pada lembaga pembentuknya, prosedur pembentukan undang-undang dimana Rancangan Undang-Undang harus diajukan terlebih dahulu kemudian disetujui dan masuk dalam Program Legislasi Nasional dan mengikuti tahapan pembentukan undang-undang sampai disahkan menjadi undang-undang dengan mengimplementasikan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dimasukan dalam daftar kumulatif terbuka sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 UU No. 13/2022 tentang perubahan kedua UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dengan tujuan utama menciptakan tata tertib hukum serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh kegiatan pemerintahan. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasarkan hukum dan bukan semata-mata kekuasaan. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 39, mengatur bahwa kepala desa memegang jabatan selama enam tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Namun, perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun berpotensi memperburuk kondisi demokrasi dan meningkatkan korupsi. Korupsi di desa telah menjadi masalah serius meskipun alokasi dana yang besar telah digunakan untuk pembangunan desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Pemerintah sebaiknya fokus pada cara meningkatkan ekonomi desa dan mengatasi masalah tata kelola keuangan dan korupsi. Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja mengatur struktur dan kewenangan pemerintahan di tingkat desa praja, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menyelaraskan pemerintahan desa secara lebih terstruktur. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan penggantinya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur prinsip-prinsip otonomi daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Terakhir, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menambah dan mengubah beberapa aspek dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, termasuk masa jabatan kepala desa. Penetapan perubahan masa jabatan kepala desa dapat didasarkan pada penyesuaian dengan kebutuhan lokal, perbaikan tata kelola desa, reformasi dalam pemerintahan desa, peningkatan kinerja, serta penyesuaian dengan regulasi nasional atau internasional. Solusi yang lebih tepat adalah memperbaiki sektor pemilihan kepala desa yang rentan terhadap praktik jual beli suara dan konflik. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mengatasi masalah korupsi di tingkat desa harus diprioritaskan untuk memajukan desa secara keseluruhan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Konsep pemindahan ibu kota dari Jakarta memang bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Ide untuk menjadikan Kota Palangkaraya, yang terletak di Kalimantan Tengah, sebagai ibu kota negara pertama kali muncul pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang terdampak dari pembangunan ibu kota baru kedua, mekanisme pembebasan tanah ulayat masyarakat adat terhadap pembangunan ibu kota baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang didapat, Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang terpengaruh oleh pembangunan ibu kota negara baru belum terlaksana sepenuhnya, dan masih belum ada mekanisme hukum yang memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, tanpa menghambat kemajuan proyek ibu kota negara. Akan tetapi pemerintah dalam proyek pembangunan ibu kota negara berusaha sebisa mungkin mengatur lintas hukum antara pemerintah dengan masyarakat adat, agar terciptanya jaminan kepastian hukum mengenai hak masyarakat adat. Dan juga Dalam pelaksanaan pembebasan tanah ulayat masyarakat adat untuk pembangunan ibu kota negara baru, terdapat rangkaian tahapan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021. Proses ini terdiri dari empat langkah, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pelaksanaan pengadaan tanah dan penyerahan hasil dilakukan dengan pihak pemilik tanah memberikan hasil tanah kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, dengan tujuan mendukung perkembangan infrastruktur daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Permasalahan narkotika merupakan hal yang sangat sulit untuk dapat ditangani dan dihentikan. Penyebaran narkotika semakin sulit dikendalikan, sehingga perlu peraturan yang mengatur dan mengikat seluruh perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, mengingat narkotika dapat sangat memberikan dampak negatif bagi bangsa dan negara. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait narkotika, setidaknya dapat membantu agar para pelaku tindak pidana narkotika dapat dijerat dan diberikan hukuman yang setimpal. Yang mana, diharapkan para pelaku dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan atau tindakan yang telah dilanggar. Undang-undang narkotika harus dapat mengatur secara jelas terkait definis hingga bentuk tindakan yang dilakukan, agar dapat menentukan apakah seseorang telah termasuk pelaku dalam tindak pidana narkotika, sehingga dapat memenuhi unsur keadilan didalamnya. Adapun dalam penelitian yang dilakukan secara normatif dan juga dilihat dalam sudut pandang undang-undang, dapat ditemukan hal menarik yang dapat dikaji lebih dalam terkait siapa saja yang merupakan pelaku dalam tindak pidana narkotika dan juga bentuk sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Narkotika.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
This research intends to answer two questions related to the juridical analysis of criminal penalties for companies that do not provide severance pay to workers who have been laid off according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. First, the company's obligation to provide severance pay to workers/laborers who have been laid off according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Second, criminal sanctions against companies that do not provide severance pay for laid-off workers. This thesis is a normative research, namely research that focuses on studying the application of positive legal rules or norms. This research uses the statutory approach, historical approach, and conceptual approach. The legal materials used in this study consist of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study indicate that: first, the company's obligation to provide severance pay to workers/laborers who experience layoffs is that the company is obliged to provide compensation to workers which must be stated in a contract or work agreement. Second, companies that do not pay severance pay to laid-off workers or laborers will be given administrative and criminal sanctions in accordance with the provisions, namely entrepreneurs who do not carry out their obligations (severance pay members) are subject to criminal sanctions for a minimum of one year and a maximum of four years or a fine of at least Rp. 100,000,000.- (one hundred million rupiah) and a maximum of Rp.400,000,000.- (four hundred million rupiah) Keywords: Criminal Penalties, Severance Pay, Job Creation Law
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang disertai dengan acaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Undang-Undang Pornografi memberi batas perihal pornografi, dan tidak memberi Batasan mengenai tindak pidana pornografi. Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Secara teoritis penelitian ini akan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, sebagai referensi bagi para akademisi dan menambah perspektif yang lebih komprehensif mengenai pandangan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana pornografi di dunia maya (Cyberporn). Pornografi itu sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto , tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasai seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Presiden melalui Pidato Kenegaraan Tanggal 16 Agustus 2019 meminta ijin kepada Rakyat Indonesia di hadapan Sidang DPR Republik Indonesia Untuk memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur. Dalam penyampaian visi-misi terkait pembangunan Ibu Kota Negara tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan tujuannya untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris buka Jawa sentris. Visi misi mulia ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya UU No. 3 Tahun 2022 tentang pemindahan Ibu Kota Negara, memindahkan Ibu Kota Negara adalah pekerjaan besar memindahkan kehidupan berbangsa ke lokasi baru, dengan keadaan seperti dibutuhkan perangkat undang-undang sebagai payung hukum yang harapannya bisa mewakili aspirasi rakyat Indonesia. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian Kekuatan Dasar Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara ini ada dua (2) rumusan masalah yaitu Partisipasi Publik dan Kewenangan Kepala Otorita IKN sebagai kepala pemerintahan setingkat pemerintah daerah. Dalam penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan Secara yuridis, UU No. 3 Tahun 2022 belum tersedia sarana untuk mmenyampaikan aspirasi publik dalam pembangunan Ibu Kota Negara dan memberikan kewenangan yang terlalu besar ke Kepala Otorita IKN. Harapannya demi kemajuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia Perlu melakukan revisi Undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI SARANA PENGUASAAN HAK MILIK TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING ABSTRAK Didalam hal memiliki tanah di Indonesia orang asing ataupun badan hukum asing secara tegas tidak diperbolehkan memiliki hak atas tanah, melainkan hanya diperbolehkan untuk memiliki tanah di Indonesia dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Sewa Bangunan. Hal ini secara garis besar sudah di atur dalam Pasal 41&42 Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960. Selain itu Perjanjian nominee memenuhi syarat subyektif suatu perjanjian namun jelas melanggar syarat obyektif suatu perjanjian karena causanya atau sebabnya adalah palsu atau terlarang karena perjanjian itu mengakibatkan dilanggarnya Pasal 26 ayat (2) UUPA. Lebih lanjut di dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dirumuskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan suatu causa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena perjanjian nominee adalah perjanjian yang tidak sah karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA, maka perjanjian nominee adalah perjanjian yang batal sejak semula, karena perjanjian nominee dibuat secara tidak sah, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Hal ini merupakan ujung tombak dari perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu. Daerah-daerah yang diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri ini kemudian disebut daerah otonom. Salah satu asas dalam otonomi daerah adalah asas desentralisasi yang mana asas desentralisasi itu sendiri ialah penyerahan wewenang dari lembaga-lembaga otonom di pusat kepada lembaga otonom di daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi yang luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan (devolution of authority) kepada pemerintahan daerah, merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Segi positif pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah adalah tugas-tugas pemerintahan akan dijalankan dengan lebih baik, karena masyarakat di daerah sudah sangat memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang disekitar lingkungannya. Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan (trust) dari pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintahan Daerah yang baik berarti suatu pemerintahan Daerah yang teratur, tiada celanya. Parameter pemerintahan Daerah yang baik berupa pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan warga masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu urusan pemerintah daerah adalah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan atau bahan pokok segar yang akan di distribusi lintas Daerah kabupaten/kota. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling penting dan strategis bagi kehidupan manusia. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
Penelitian ini berfokus mencari dan menjawab dua pertanyaan terkait penegakan hukum terhadap pelaku aborsi dalam pespektif Per Undang-Undangan Hukum Pidana Indonesia yang. Pertama,apa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi ilegal? Kedua, hambatan penegakan hukum terhadap pelaku aborsi menurut sumber hukum? Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap norma- norma hukum terkait peraturan perundang- undangan serta putusan pengadilan khususnya terkait dengan kasus aborsi. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh dengan mengambil data langsung pada pihak yang terkait dengan kasus tersebut melalui metode wawancara terhadap pihak pengadilan. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data- data internet, dan kamus. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa : pertama, penegakan hukum terhadap pelaku aborsi dalam perspektif Per Undang-Undangan Hukum Pidana Indonesia harus di analisis agar dapat memberikan wawasan kepada masyarakat. Kedua, bentuk dari hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku aborsi menurut kedua sumber hukum tersebut.
