Abstrak
Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap ketahanan sosial serta mengancam masa depan generasi muda, di mana dalam praktik peredaran gelap narkotika anak sering dimanfaatkan sebagai perantara atau kurir karena dianggap mudah dipengaruhi dan memiliki risiko hukum lebih ringan dibanding pelaku dewasa. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum karena anak berada dalam posisi ganda sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara tindak pidana narkotika serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak secara normatif dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur tindak pidana dan anak memiliki kemampuan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusan tersebut, anak dinyatakan terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak menerima dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya unsur delik serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang sosial anak dan laporan penelitian kemasyarakatan. Namun demikian, pertimbangan hakim dinilai masih cenderung legalistik dan belum mendalami secara substansial dimensi eksploitasi anak oleh pelaku dewasa, sehingga putusan berpotensi kurang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak seharusnya lebih menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi, serta penegakan hukum perlu memprioritaskan penindakan terhadap pelaku dewasa yang melibatkan anak sesuai dalam Pasal 133 UU Narkotika.