ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
DESKRIPSI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH PADA PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS III SEKOLAH DASAR NEGERI UTAMA 1 TARAKAN Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah pada pembelajaran tematik kelas III SD Negeri Utama 1 Tarakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurang optimalnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga diperlukan model pembelajaran yang mampu mendorong keaktifan, kerja sama, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah guru kelas III SD Negeri Utama 1 Tarakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah telah dilaksanakan melalui lima indikator utama, yaitu (1) orientasi peserta didik pada masalah, guru menyampaikan permasalahan sesuai materi pembelajaran; (2) mengorganisasi peserta didik untuk belajar, guru membentuk kelompok belajar, memberikan penjelasan mengenai tugas, serta membimbing setiap anggota kelompok dalam menjalankan perannya; (3) membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, guru memantau aktivitas peserta didik dan memberikan arahan ketika mengalami kesulitan; (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, guru memfasilitasi peserta didik dalam menyusun dan mempresentasikan hasil yang diperoleh; dan (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru melakukan evaluasi melalui diskusi, pemberian pertanyaan, refleksi, dan apresiasi terhadap hasil kerja peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah pada pembelajaran tematik telah terlaksana dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu pembentukan kelompok belajar yang mempertimbangkan keragaman kemampuan peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Kata kunci: Implementasi, Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Pembelajaran Tematik, Sekolah Dasar.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Implementasi bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, dengan menitikberatkan pada aspek pelaksanaan, efektivitas, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bantuan sosial serta mengaitkannya dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan, serta didukung oleh studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pendataan penerima, maupun penyaluran bantuan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan bantuan sosial masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data penerima yang akurat dan mutakhir, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber daya aparatur dalam proses pengawasan dan evaluasi. Faktor koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan program bantuan sosial.Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan basis data terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Implementasi bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, dengan menitikberatkan pada aspek pelaksanaan, efektivitas, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bantuan sosial serta mengaitkannya dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan, serta didukung oleh studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pendataan penerima, maupun penyaluran bantuan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan bantuan sosial masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data penerima yang akurat dan mutakhir, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber daya aparatur dalam proses pengawasan dan evaluasi. Faktor koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan program bantuan sosial.Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan basis data terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa transformasi fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Perubahan signifikan pada masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, penguatan jaminan kesejahteraan perangkat desa, hingga pengaturan dana konservasi bagi desa di kawasan hutan, menuntut kesiapan adaptasi pada level pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan terbaru tersebut pada Pemerintah Desa Sungai Barang, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam proses transisinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi terhadap produk hukum desa, serta wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat di Desa Sungai Barang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Barang telah mulai melakukan penyesuaian administratif, terutama terkait sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan masa jabatan delapan tahun yang baru. Implementasi UU No. 3 Tahun 2024 di desa ini memberikan peluang besar pada stabilitas program pembangunan sektor unggulan, khususnya perkebunan kopi dan infrastruktur pengairan. Namun, ditemukan beberapa tantangan utama, yakni: 1) Keterbatasan sumber daya manusia dalam iii menerjemahkan regulasi baru ke dalam Peraturan Desa; 2) Perlunya penguatan fungsi pengawasan BPD guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan akibat perpanjangan masa jabatan; dan 3) Kesiapan infrastruktur digital desa dalam memenuhi mandat transparansi informasi publik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UU No. 3 Tahun 2024 di Desa Sungai Barang sangat bergantung pada sinergi antara kepemimpinan desa yang akuntabel dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Rekomendasi penelitian diarahkan pada perlunya bimbingan teknis intensif dari pemerintah daerah serta percepatan digitalisasi administrasi desa untuk mendukung tata kelola yang bersih dan efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan tantangan hukum adat dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual di Kecamatan Kayan Selatan serta mengkaji implementasi hukum adat dalam penyelesaian kasus tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial dan pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Di sisi lain, penerapan hukum adat sering kali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan sistem hukum nasional dan perlindungan hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum adat diterapkan dalam masyarakat adat di Kecamatan Kayan Selatan dalam menangani kasus kekerasan seksual serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual karena dianggap lebih dekat dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Penyelesaian melalui hukum adat dilakukan dengan pendekatan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, pemberian sanksi adat, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Namun demikian, implementasi hukum adat menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya pengakuan formal yang kuat dalam sistem hukum nasional, keterbatasan perlindungan terhadap korban, perbedaan persepsi mengenai keadilan antara hukum adat dan hukum positif, serta minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga adat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional agar penanganan tindak pidana kekerasan seksual dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan tetap menghormati nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat. Kata Kunci: Hukum Adat, Implementasi, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, Kayan Selatan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
MUHAMMAD NOR GUSTI. Problematika Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Media Sosial Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024, khususnya dari aspek normatif dan penegakan hukum, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, terutama dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan substansial dalam perumusan beberapa norma, UU Nomor 1 Tahun 2024 masih menyisakan ketentuan yang berpotensi multitafsir dan belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum (lex certa). Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya chilling effect yang berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya disebabkan oleh aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktur dan kultur hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa penyempurnaan regulasi, konsistensi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi hukum digital masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum siber yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi manajemen Puskesmas di UPTD Puskesmas Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2024. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Namun, berbagai temuan awal menunjukkan bahwa implementasi fungsi manajemen Puskesmas masih menghadapi sejumlah kendala, seperti perencanaan program yang belum sepenuhnya berbasis data, koordinasi lintas program yang belum optimal, pembagian tugas yang tidak merata, serta kegiatan pengawasan dan evaluasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen perbaikan kinerja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar manajemen Puskesmas sebagaimana diatur dalam kebijakan kesehatan dengan praktik implementasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif evaluatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pimpinan puskesmas, tenaga kesehatan, penanggung jawab program, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), serta pengawasan dan evaluasi (controlling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen di UPTD Puskesmas Tanjung Selor secara umum telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala utama meliputi perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis data, distribusi beban kerja yang tidak merata, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan sistem informasi, serta mekanisme pengawasan yang masih bersifat administratif. Faktor pendukung implementasi manajemen meliputi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, adanya pembinaan dari Dinas Kesehatan, serta komitmen sebagian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas manajemen Puskesmas memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem perencanaan berbasis data, peningkatan koordinasi lintas program, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui reformasi sistem kesehatan nasional, salah satunya dengan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas. Sistem BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam implementasinya, berbagai kendala masih ditemui seperti keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang belum optimal, serta pengelolaan administrasi dan keuangan yang belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut juga terjadi pada Puskesmas di Kabupaten Bulungan, di mana dari 12 Puskesmas yang ada baru sebagian yang telah menerapkan BLUD dan capaian implementasinya masih berada di bawah target pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan BLUD pada Puskesmas dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Bulungan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Puskesmas Tanjung Selor sebagai salah satu Puskesmas berstatus BLUD. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen terhadap informan yang terdiri dari pengelola Puskesmas, tenaga kesehatan, serta pihak terkait dari pemerintah daerah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam proses implementasi BLUD serta dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan BLUD memberikan peluang peningkatan fleksibilitas pengelolaan keuangan, pengadaan sarana prasarana, serta peningkatan responsivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas penerapan BLUD masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan pengelolaan BLUD, serta belum optimalnya dukungan regulasi dan pembinaan dari pemerintah daerah. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan BLUD berpotensi meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan manajemen, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan dan pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini mengkaji pengaturan pemenuhan hak nelayan kecil atas solar bersubsidi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan menganalisis kerangka hukum nasional dan implementasinya di tingkat daerah. Secara yuridis, nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT berhak memperoleh solar bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Pemerintah Kota Tarakan telah menjalankan perannya melalui pendataan nelayan menggunakan Kartu KUSUKA dengan total 7.464 nelayan terdaftar, penerbitan surat rekomendasi oleh Dinas Perikanan, serta fasilitasi distribusi melalui tujuh SPBUN yang beroperasi di wilayah kota. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan kuota yang tidak sebanding dengan kebutuhan riil nelayan, kerumitan prosedur administrasi, keterlambatan pasokan, serta lemahnya pengawasan distribusi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan subsidi dan realitas di lapangan menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, penyederhanaan prosedur akses, dan pengawasan yang lebih ketat agar hak nelayan kecil atas solar bersubsidi dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam praktik akuntansi, salah satunya melalui penerapan Cloud Accounting. Sistem ini memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara daring, terintegrasi, serta dapat diakses secara real-time. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren perkembangan penelitian mengenai Cloud Accounting, mengidentifikasi tema utama yang menjadi fokus kajian, serta mengkaji dampaknya terhadap praktik akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis bibliometrik dengan mengacu pada pedoman PRISMA. Data penelitian diperoleh dari basis data Scopus dengan rentang publikasi tahun 2019–2025. Melalui proses seleksi literatur secara sistematis, diperoleh sebanyak 100 artikel ilmiah yang kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak Biblioshiny dan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren publikasi mengenai cloud accounting mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan berkembangnya transformasi digital dalam bidang akuntansi. Tema penelitian yang dominan berkaitan dengan efisiensi sistem akuntansi, akurasi informasi keuangan, transparansi pelaporan, keamanan data, serta integrasi sistem informasi. Selain itu, implementasi Cloud Accounting terbukti memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi proses akuntansi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan dalam organisasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Nilai Sila Ketiga Persatuan Indonesia Pada Siswa Kelas IV-A Di SDN 015 Tarakan Tahun Ajaran 2025/2026. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data informan dari penelitian ini diambil dari guru kelas IV-A, peserta didik kelas IV-A, dan kepala sekolah di SDN 015 Tarakan, peneliti menganalisis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Deskripsi Implementasi Nilai Sila Ketiga Persatuan Indonesia Pada Siswa Kelas IV-A di SDN 015 Tarakan, peserta didik kelas IV-A sudah berupaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sila Persatuan Indonesia yang terlihat melalui sikap Kebersamaan, Cinta tanah air dan menghargai perbedaan. Pada indikator pertama Kebersamaan memiliki tiga sub indikator yaitu Memiliki Sikap Tenggang Rasa dan Memiliki Rasa Tanggung Jawab sudah terpenuhi, namun pada sub indikator Dapat Berkomunikasi Dengan Baik belum sepenuhnya terpenuhi. Selanjutnya pada indikator kedua Cinta Tanah Air dan Bangsa memiliki tiga sub indikator yaitu Menghargai Jasa Para Pahlawan sudah terpenuhi, namun pada sub indikator Menghargai Keindahan Alam dan Hafal Lagu Lagu Kebangsaan belum sepenuhnya terpenuhi. Pada indikator ketiga Menghargai Perbedaan memiliki tiga sub indikator yaitu Menghormati dan Berteman Dengan Teman Yang Berbeda Suku, Menghargai Pendapat Teman, dan Tidak Menjelek Jelekan Agama Lain sudah terpenuhi semua dengan baik. Peserta didik diharapkan kedepannya mampu mengimplementasikan nilai sila Persatuan Indonesia dengan baik tidak hanya di lingkungan kelas melainkan juga harus dapat mengimplementasikannya di lingkungan sekolah dan peserta didik diharapkan mampu menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kurikulum Merdeka oleh guru bahasa Inggris di SMAN 4 Tarakan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka di kelas X.10 diterapkan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, penilaian autentik, dan integrasi Profil Pelajar Pancasila dalam kegiatan belajar mengajar. Guru berusaha menyediakan ruang bagi siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah kendala, termasuk pemahaman guru yang terbatas tentang konsep Kurikulum Merdeka, adaptasi alat bantu mengajar, dan kendala dalam hal fasilitas dan infrastruktur. Kesimpulannya, implementasi Kurikulum Merdeka di SMAN 4 Tarakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, namun masih perlu perbaikan melalui pelatihan guru, penyediaan fasilitas pendukung, dan kolaborasi antara sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan agar tujuan kurikulum dapat tercapai secara optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Guru memiliki peran penting dalam keberhasilan proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar siswa. Dalam prakteknya, implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila di SD Negeri 003 Tarakan masih menghadapi berbagai kesulitan bagi guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran Pendidikan Pancasila. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah tiga guru kelas pada fase B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mengalami kesulitan dalam tiga tahap pembelajaran pendahuluan, inti, dan penutup yaitu (1) Guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan tes diagnostik, karena adanya perbedaan pengetahuan, dan gaya belajar siswa, serta keterbatasan waktu (2) Guru menghadapi kesulitan dalam meningkatkan keaktifan siswa, akibat rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas (3) Guru mengalami kesulitan dalam mengevaluasi pembelajaran, terutama pada aspek penilaian kognitif, karena perbedaan pengetahuan dan karakteristik masing-masing siswa. Temuan ini menunjukkan perlunya pelatihan dan pengembangan profesional guru agar mampu mengatasi kesulitan- kesulitan tersebut, serta meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Pancasila yang efektif dan sesuai kebutuhan siswa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah kebijakan pendidikan yang diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Tujuan utama kebijakan ini adalah memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih, mengakses, dan mengelola proses pembelajaran mereka sendiri. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas peran guru dalam memfasilitasi dan membimbing siswa dalam meraih tujuan pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan problematika yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar pada pembelajaran matematika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan objek yaitu guru kelas fase A yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Adapun instrumen penelitian yang digunakan ialah lembar observasi dan pedoman wawancara, kemudian semua instrumen divalidasi terlebih dahulu oleh validator sehingga layak digunakan dalam penelitian. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah terdapat beberapa problematika yang dihadapi oleh guru antara lain: (1) Guru belum sepenuhnya memahami maksud dari kurikulum merdeka dan guru juga masih terbiasa dengan kurikulum 2013; (2) Guru mengalami kesulitan pada proses pembuatan rancangan modul ajar pembelajaran matematika; (3) Alokasi waktu yang tidak tepat saat proses pembelajaran membuat guru tidak dapat melakukan evaluasi pembelajaran; (4) Guru belum mengintegrasikan pembelajaran matematika pada kegiatan P5. Untuk mengatasi problematika tersebut, upaya yang dapat dilakukan guru yaitu mengikuti pelatihan atau seminar mengenai kurikulum merdeka, kolaborasi antarguru, pemilihan metode pembelajaran yang tepat dan mengatur alokasi waktu dalam rancangan perangkat pembelajaran.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi projek penguatan profil pelajar pancasila (P5) di SMPN Kota Tarakan. Penelitian ini jenis kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data analisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi P5 di SMPN di Kota Tarakan terdapat beberapa tahapan Pertama, desain P5 dengan rincian : membentuk tim fasilitator, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, penentuan dimensi, tema dan alokasi waktu projek P5, membuat modul P5, dan perencanaan asesmen. Desain P5 yang dijalankan pada sekolah SMPN di Kota Tarakan telah sesuai dengan panduan P5 Kemendikbud Ristek yang disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kedua, megelola projek, mengawali projek dengan pengenalan dan konseptualisasi, mengoptimalkan projek dengan aksi nyata dan menutup projek dengan perayaan hasil belajar berupa pameran dan bazar. Ketiga, mengolah asesmen dengan menggunakan asesmen formatif, sumatif dan diagnostik disediakan oleh setiap sekolah di SMPN Kota Tarakan. Pelaporan dengan rapor P5 sekali pada setiap akhir semester genap. Namun, beberapa sekolah di SMPN di Kota Tarakan masih didapati belum menyediakan rapor P5
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan suatu bahan galian yang sangat penting diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Agen sebagai yang menyalurkan dan memasarkan salah satu Gas Elpiji ke pangkalan maupun masyarakat dan PT. Warga Migas Nusantara menjadi agen penyalur di Kota Tarakan. Permasalahan dalam penyusunan skripsi adalah mengenai kendala yang dihadapi oleh para pihak ketika dalam melaksanakan perjanjian kerjasama keagenan dalam penyaluran gas elpiji public service obligation serta sanksi yang diberikan terhadap pangkalan yang melanggar perjanjian kerjasama keagenan dalam penyaluran gas elpiji Public Service Obligation di Kota Tarakan Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah empiris atau dengan penelitian hukum sosiologis. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan prestasinya maka ia dapat dikatakan wanprestasi bila terjadi pelanggaran yang dilakukan pangkalan maka upaya yang dilakukan oleh agen adalah memberikan sanksi teguran sebanyak 2 kali dan ketika mengulangi lagi maka akan diberikan sanksi pecabutan alokasi Mengenai pemutusan perjanjian kerjasama keagenan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 KUHper, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara sahUntuk meningkatkan citra Agen hendaknya melakukan pengawasan terhadap pangkalan lebih ditingkatkan guna mengantisipasi penyimpangan yang mungkin timbul dari perjanjian terutama mengenai tindakan melanggar hukum dan dalam proses pembuatan perjanjian keagenan di yang akan datang, perlu adanya ketentuan yang jelas agar kedua belah pihak mempunyai posisi yang saling menguntungkan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan di SDN 023 Tarakan, pada tahun 2023/2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai karakter pada siswa kelas V B. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi Teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai karakter diterapkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Perencanaan pembelajaran yang digunakan guru merupakan perencanaan yang dibuat dan dikembangkan sendiri dengan menyesuaikan nilai karakter yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Pada pelaksanaan, guru mengimplementasikan nilai karakter melalui kegiatan pembelajaran dan metode pembelajaran yang telah disesuaikan sebelumnya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpakiran terkait parkir di badan jalan sebagai garasi di Kota Tarakan. Pertama, bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaran Perpakiran terkait parkir di badan jalan sebagai garasi di Kota Tarakan? Kedua, apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perpakiran terkait parkir di badan jalan sebagai garasi di Kota Tarakan?. Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan objek kajian pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan, Satpol PP Kota Tarakan, Sat Lantas Polres Tarakan dan masyarakat yang memakirkan kendaraan bermotor roda empat di badan jalan sebagai garasi di Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan ketentuan hukum yakni Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpakiran. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan pengamatan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan data-data pada internet. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa, penerapan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpakiran didalam masyarakat belum terlaksana secara optimal, di karenakan minimnya pengawasan dari pihak yang terkait, pembiaran dari aparat penegak hukum, tata kelola ruang dan ketersediaan lahan yang ada di Kota Tarakan terbatas, sumber daya dan sarana prasarana dalam melakukan penertiban maupun penindakan yang belum memadai, minim atau tidak tersedianya kantong-kantong parkir pada ruas jalan yang ada di Kota Tarakan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kebijakan kurikulum baru yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek pada tahun 2021/2022 yang disebut sebagai kurikulum merdeka telah diterapkan dibeberapa daerah di Indonesia termasuk di MAN Kota Tarakan. Kebijakan baru tersebut masih perlu dipahami lebih dalam oleh beberapa pihak termasuk guru BK. Sehingga terdapat suatu kebutuhan yang sedikit mendesak dilakukannya penelitian untuk mengetahui serta lebih memahami secara mendalam tentang peran guru BK dalam implementasi kurikulum merdeka di MAN Tarakan. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran guru BK dalam implementasi kurikulum merdeka di MAN Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya subjek dan sampel penelitian ini adalah guru BK, Kepala Sekolah dan Wali Kelas. Selanjutnya penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa peran guru BK dalam implementasi kurikulum merdeka di MAN Tarakan adalah sebagai fasilitator bagi guru-guru dan pihak lain yang ada di lingkungan sekolah dengan bekerja sama, berkordinasi dan berdiskusi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses implementasi kurikulum merdeka di sekolah, dan juga sebagai fasilitator dan pembimbing untuk siswa dengan berkolaborasi dalam merencanakan masa depan dan menyelesaikan permasalahannya, kemudian mengembangkan potensi dan bakat siswa serta keterampilan yang dimilikinya, sehingga tujuan dan karakteristik kurikulum merdeka bisa tercapai dengan baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Optimalisasi fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD dalam penyusunan APBD memiliki peran yang penting dalam membiayai dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan daerah, sehingga dalam prosesnya peran pemerintah dan tugas DPRD perlu dikuatkan. Realitanya fungsi dan peran DPRD dalam penguatan anggaran masih menimbulkan kontradiksi. Jenis penelitian adalah normatif dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi optimalisasi anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan kebutuhan rakyat dan selarasa dengan dokumen perencanaan serta hambatan dalam pelaksanannya terjadi karena faktor internal dan eksternal.
