ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Partisipasi petani hortikultura dalam kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tingkat yang beragam, baik dalam kehadiran, keterlibatan dalam diskusi, maupun penerapan materi penyuluhan dalam kegiatan usahatani. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian mengenai peran penyuluh pertanian dalam mendorong partisipasi petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh pertanian dalam mendorong partisipasi petani hortikultura serta mengidentifikasi peran yang paling mendorong partisipasi petani. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penentuan informan secara purposive sampling. Informan dalam penelitian ini berjumlah 30 petani hortikultura. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Pro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh pertanian dalam mendorong partisipasi petani terlaksana melalui empat peran utama, yaitu fasilitator, motivator, edukator, dan komunikator. Sebagai fasilitator, penyuluh membantu petani memperoleh informasi, teknologi, dan solusi usahatani. Sebagai motivator, penyuluh memberikan dorongan dan semangat kepada petani. Sebagai edukator, penyuluh meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai komunikator, penyuluh membangun komunikasi dua arah dengan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran edukator merupakan peran yang paling mendorong partisipasi petani dan dipilih oleh 11 informan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan petani terhadap pengetahuan dan keterampilan menjadi faktor utama yang mendorong partisipasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan nilai-nilai kearifan lokal serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan desa guna mendukung transparansi dan akuntabilitas di Desa Wa'Yanud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, dan Tokoh Adat Desa Wa'Yanud. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi masyarakat telah menjadi bagian dari tata kelola keuangan Desa Wa'Yanud. Pada tahap perencanaan, nilai musyawarah diterapkan melalui pelibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Nilai musyawarah mendukung keterbukaan dalam proses perencanaan tata kelola keuangan desa. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui budaya Feruyung dan Malui sebagai bentuk gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu. Pada tahap pelaporan, pemerintah desa menyusun dokumen pelaporan dan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Pada tahap pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan didukung oleh pencatatan transaksi, kelengkapan dokumen, pengawasan BPD, serta nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi masyarakat mendukung tata kelola keuangan Desa Wa'Yanud yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat serta tingkat penerapan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 88 responden. Instrumen penelitian terdiri dari 36 pernyataan yang mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert, sedangkan analisis data deskriptif dilakukan dengan membandingkan skor aktual dengan nilai ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa memperoleh persentase sebesar 84,36% dan berada pada kategori sangat kuat. Transparansi memperoleh persentase sebesar 83,18% dan termasuk dalam kategori sangat kuat. Partisipasi masyarakat memperoleh persentase sebesar 86,27% dengan kategori sangat kuat dan menjadi aspek dengan persentase tertinggi. Secara keseluruhan, tingkat penerapan good governance dalam pengelolaan Dana Desa memperoleh skor rata-rata sebesar 84,60% dan berada pada kategori sangat kuat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari telah menerapkan prinsip good governance melalui akuntabilitas pemerintah desa, keterbukaan informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai elemen krusial untuk memastikan legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan peraturan desa yang disusun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) mengapa partisipasi masyarakat menjadi hal yang urgen dalam pembentukan Peraturan Desa di wilayah Kecamatan Kayan Selatan, dan (2) bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang diterapkan dalam proses pembentukan Peraturan Desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin keterwakilan aspirasi masyarakat, kesesuaian materi muatan peraturan dengan kondisi sosial dan kearifan lokal, serta peningkatan legitimasi hukum Peraturan Desa. Partisipasi masyarakat menjadi sarana kontrol sosial terhadap pemerintah desa agar proses pembentukan peraturan berlangsung secara transparan dan akuntabel. Bentuk partisipasi masyarakat yang diterapkan di Kecamatan Kayan Selatan meliputi konsultasi publik, musyawarah desa, serta pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam proses perumusan dan pembahasan rancangan Peraturan Desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme partisipasi masyarakat secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan akses informasi, penguatan forum musyawarah desa, serta penjaminan ruang partisipasi yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Desa tidak hanya memenuhi aspek formal yuridis, tetapi juga mampu mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan responsif di Kecamatan Kayan Selatan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KENYAH (STUDI KASUS: DESA LONG AMPUNG SOPIAH Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kearifan lokal dalam meningkatkan partisipasi pendidikan pada masyarakat adat Dayak Kenyah di Desa Long Ampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana keterlibatan masyarakat adat dalam meningkatkan partisipasi pendidikan, dan (2) bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kenyah berperan dalam bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis data dan menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Dayak Kenyah menjadi faktor penting dalam mendukung dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai budaya dan tradisi yang dijunjung tinggi mampu menguatkan motivasi masyarakat untuk mengakses dan berkontribusi dalam proses pendidikan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa integrasi kearifan lokal dalam program pendidikan dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kualitas dan partisipasi pendidikan di komunitas adat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
KEDUDUKAN DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA (RT) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA Robet Kristian Alber¹, Syafruddin², Basri³ ¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan 2Dosen Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan 3Dosen Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan ABSTRAK Rukun Tetangga (RT) memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta penyaluran aspirasi di tingkat paling bawah. Namun, kedudukan hukum RT masih belum diatur secara tegas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam fungsi dan kewenangannya di lapangan. Tujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Rukun Tetangga (RT) di Indonesia memiliki dasar hukum yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, yang menempatkannya sebagai lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah desa dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara hukum dan administratif, RT berkedudukan sebagai mitra pemerintah di tingkat paling bawah dengan kewenangan terbatas pada aspek sosial dan administrasi, seperti pendataan, pelayanan surat pengantar, serta menjaga ketertiban dan kerukunan warga. Rukun Tetangga (RT) memiliki fungsi dan peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat paling bawah, meliputi pendataan penduduk, penyampaian kebijakan, pengurusan administrasi, menjaga keamanan, serta mengoordinasikan kegiatan sosial dan penyaluran bantuan. RT berperan sebagai penggerak partisipasi warga, penjaga kerukunan, dan simpul komunikasi yang efektif, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kewenangan, serta minimnya dukungan struktural dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan peran RT agar lebih optimal dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan responsif di tingkat masyarakat. Kesimpulannya, Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan, ketertiban, dan pemberdayaan warga, meskipun bukan bagian dari struktur pemerintahan formal. Kata kunci : Rukun Tetangga (RT), lembaga kemasyarakatan, pemerintahan desa, pelayanan publik, partisipasi masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan partisipasi anggota melalui promosi, citra koperasi, dan kualitas pelayanan dengan kepuasan sebagai variabel mediasi pada Credit Union Femung Pebaya. Partisipasi anggota merupakan indikator utama keberhasilan koperasi, karena keberlanjutan lembaga sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif anggota dalam aktivitas simpan pinjam dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada anggota aktif Credit Union Femung Pebaya di Kabupaten Malinau. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan citra koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan anggota, sedangkan promosi memiliki pengaruh yang relatif lemah. Kepuasan anggota terbukti berpengaruh signifikan terhadap partisipasi anggota. Uji mediasi menunjukkan bahwa kepuasan memediasi pengaruh kualitas pelayanan dan citra koperasi terhadap partisipasi anggota, namun tidak secara signifikan memediasi pengaruh promosi. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi anggota lebih efektif dilakukan melalui penguatan kualitas pelayanan dan reputasi koperasi yang mampu menciptakan kepuasan anggota.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan partisipasi anggota melalui promosi, citra koperasi, dan kualitas pelayanan dengan kepuasan sebagai variabel mediasi pada Credit Union Femung Pebaya. Partisipasi anggota merupakan indikator utama keberhasilan koperasi, karena keberlanjutan lembaga sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif anggota dalam aktivitas simpan pinjam dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada anggota aktif Credit Union Femung Pebaya di Kabupaten Malinau. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan citra koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan anggota, sedangkan promosi memiliki pengaruh yang relatif lemah. Kepuasan anggota terbukti berpengaruh signifikan terhadap partisipasi anggota. Uji mediasi menunjukkan bahwa kepuasan memediasi pengaruh kualitas pelayanan dan citra koperasi terhadap partisipasi anggota, namun tidak secara signifikan memediasi pengaruh promosi. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi anggota lebih efektif dilakukan melalui penguatan kualitas pelayanan dan reputasi koperasi yang mampu menciptakan kepuasan anggota.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh produktivitas tenaga kerja, ruang fiskal, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap partisipasi kerja di Provinsi Kalimantan Utara periode 2009–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara parsial, produktivitas tenaga kerja (p = 0,0028) dan UMK (p = 0,0080) berpengaruh signifikan terhadap partisipasi kerja, sedangkan ruang fiskal tidak berpengaruh signifikan (p = 0,7656). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap partisipasi kerja (p = 0,0002). Nilai R-square sebesar 0,4102 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 41,02% variasi partisipasi kerja, sedangkan sisanya sebesar 58,98% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Implikasi penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja belum diikuti oleh peningkatan partisipasi kerja, sementara ruang fiskal belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap partisipasi kerja di Kalimantan Utara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji secara mendalam kedudukan hukum dan peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara menempatkan negara pada posisi wajib untuk menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu, adil, dan merata sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, Komite Sekolah hadir sebagai representasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Analisis dilakukan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Sekolah memiliki fungsi strategis dalam memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Fungsi tersebut mencerminkan penerapan prinsip good governance dan participatory governance di bidang pendidikan. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas hukum, manajerial, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan membutuhkan penguatan kelembagaan Komite Sekolah melalui peningkatan kapasitas, dukungan kebijakan daerah, dan sinergi antara pemerintah, sekolah, serta masyarakat agar tercipta sistem pendidikan yang responsif, transparan, dan berkeadilan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usahatani padi sawah. Namun, tingkat partisipasi petani di Desa Limbu Sedulun belum merata. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2025 - Januari 2026 menggunakan metode survei dengan jumlah responden sebanyak 40 petani. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan uji F dan uji t pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap partisipasi petani, dengan nilai F hitung sebesar 18,016 dan nilai signifikansi 0,000 0,05. Secara parsial, hasil uji t menunjukkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi petani karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Faktor eksternal merupakan variabel yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap tingkat partisipasi petani. Kesimpulan penelitian ini adalah peningkatan partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dengan faktor eksternal sebagai faktor yang paling dominan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Akuntabilitas, Transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malinau Hulu pada tahun 2024 berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpul melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi dengan melibatkan enam informan yang terdiri atas aparatur desa dan masyarakat. Analisis data pada penelitian ini melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Malinau Hulu telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas terlihat dari penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang tertib. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat dengan musyawarah desa, papan informasi, serta media informasi lainnya. Partisipasi masyarakat tercermin dari keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga menjaga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Malinau Hulu sudah berjalan cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan dalam hal penyampaian informasi agar lebih mudah dipahami oleh seluruh masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Partisipasi ibu balita ke Posyandu merupakan salah satu indikator penting dalam perkembangan anak, namun tingkat kunjungan yang belum merata menunjukkan bahwa masih terdapat ibu yang belum sepenuhnya memanfaatkan layanan ini secara rutin. Berbagai faktor seperti kesibukan, kurangnya informasi, atau persepsi terhadap manfaat Posyandu dapat memengaruhi partisipasi tersebut. Keterlibatan ibu dalam kegiatan Posyandu berperan penting dalam deteksi dini dan pencegahan gangguan perkembangan balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara partisipasi ibu dalam kegiatan Posyandu dengan perkembangan balita di wilayah Puskesmas Tideng Pale. Penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional dan metode observasional analitik korelatif. Sampel berjumlah 149 responden, ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner partisipasi ibu dan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP). Analisis data menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu yang aktif dalam kegiatan Posyandu memiliki balita dengan perkembangan sesuai usia. Terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi ibu dan perkembangan balita (p 0,05). Berdasarkan temuan ini, penting bagi puskesmas dan kader posyandu untuk meningkatkan partisipasi ibu melalui edukasi dan pelayanan yang lebih menarik agar perkembangan pada balita dapat terpantau optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara secara persial dan simultan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder meliputi data Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan metode analisis menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi E-Views 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, Indeks Pembangunan Manusia tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, serta terdapat hubungan secara simultan antara variabel Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadapa Tingkat Kemiskinan di Provinsi kalimantan Utara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Meaning Participation Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Peraturan Perundang Undangan dan Meaning Participation Masyarakat Hukum Adat dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach)). Berdasarkan hasil penelitian Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain dalam UUD 1945, UUNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun, proses pengakuan tersebut memerlukan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat adat sendiri. Peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka, namun implementasi yang efektif masih memerlukan perhatian lebih. Selanjutnya Partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan daerah memiliki makna yang mendalam dalam hal pengakuan hak-hak, kedaulatan, serta pelestarian budaya dan lingkungan mereka. Ini bukan hanya soal inklusi formal dalam proses legislasi, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi suara, nilai, dan kearifan lokal yang telah membentuk kehidupan masyarakat adat selama berabad-abad. Dengan melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala desa dan sumber daya desa terhadap pembangunan masyarakat desa dengan tingkat partisipasi warga sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Lubak Manis, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, dengan menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 254 responden dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan masyarakat desa, dengan koefisien jalur sebesar 0,432. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan kepala desa memainkan peran penting dalam memobilisasi sumber daya, mengarahkan program pembangunan, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sumber daya desa juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap pembangunan masyarakat desa, dengan koefisien jalur sebesar 0,285. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang baik, seperti sumber daya alam, manusia, dan infrastruktur, mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi warga tidak memiliki pengaruh moderasi yang signifikan baik terhadap hubungan antara kepemimpinan kepala desa dan pembangunan masyarakat desa maupun hubungan antara sumber daya desa dan pembangunan masyarakat desa. Hal ini mengindikasikan bahwa peran partisipasi warga sebagai variabel moderasi belum optimal dalam penelitian ini.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan anggota, dan partisipasi anggota terhadap kinerja koperasi dan pefektivitas audit internal sebagai variable pemoderasi. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatid dengan metode survei, cara mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada anggota KSP. CU. Femung Pebaya yang berada di Kabupaten Malinau sebanyak 125 responden. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kinerja koperasi, kepercayaan anggota berpengaruh terhadap kinerja koperasi, partisipasi anggota berpengaruh terhadap kinerja koperasi, efektivitas audit internal bukan sebagai pemoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kinerja koperasi, efektivitas audit internal bukan sebagai pemoderasi pengaruh kepercayaan anggota terhadap dan efektivitas audit internal bukan sebagai pemoderasi pengaruh partisipasi anggota terhadap kinerja koperasi. Implikasi toritis dalam penelitian ini tidak mendukung variable pemoderasi. Implikasi praktis dalam peneltian ini memberikan kontribusi terhadap pihan manajerial dalam pengambilan keputusan bahwa audit internal adalah salah satu bagian dari penunjang kinerja koperasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Transparansi Keuangan, Akuntabilitas Keuangan, dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat, serta mengevaluasi peran moderasi Partisipasi Masyarakat dalam hubungan antar variabel tersebut di Desa Pulau Sapi, Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert dari 322 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (koefisien 0,269, t-statistic 6,859, p-value 0,000). Akuntabilitas Keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, meskipun dengan pengaruh yang lebih kecil (koefisien 0,121, tstatistic 2,624, p-value 0,009). Pemberdayaan Masyarakat memberikan pengaruh positif paling kuat terhadap Kesejahteraan Masyarakat (koefisien 0,435, t-statistic 8,535, p-value 0,000), menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam peran moderasi, Partisipasi Masyarakat menunjukkan pengaruh signifikan pada hubungan antara Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat (koefisien 0,133, tstatistic 2,883, p-value 0,004). Namun, pada hubungan Transparansi Keuangan dengan Kesejahteraan Masyarakat (koefisien -0,003, t-statistic 0,098, p-value 0,922) dan Akuntabilitas Keuangan dengan Kesejahteraan Masyarakat (koefisien 0,028, t-statistic 0,680, p-value 0,497), partisipasi masyarakat tidak menunjukkan pengaruh moderasi yang signifikan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Pengaruh pendidikan dan upah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi kalimantan utara. Abstrak: Pendidikan dan upah merupakan dua variabel penting yang seringkali memengaruhi partisipasi angkatan kerja. Pendidikan berperan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja sementara upah menjadi insentif ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan dan upah dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja secara parsial dan simultan di Provinsi Kalimantan Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan data sekunder dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara. 2) Upah secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara. 3) Secara simultan pendidikan dan upah berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara. Pendidikan dan upah mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 53.33%. Sedangkan 46.67% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk model dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pendidikan yang baik dan upah minimum yang sesuai dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan partisipasi angkatan kerja, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur,transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa (Studi dilakukan pada desa dikecamatan malinau barat) jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 61 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara, kaur perencanaan,kaur tata usaha dan umum, kasi pemerintahan,kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan. data penelitian ini dikumpulkan melalui kuisioner, diproses dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program spss versi 25. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. sedangkan analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.hasil data penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.
