Hasil pencarian

Determinasi Produktivitas Tenaga Kerja Perempuan Pada Industri Tempe Di Karang Anyar

Industri tempe skala rumah tangga di Kelurahan Karang Anyar merupakan salah satu sentra usaha mikro yang menyerap banyak tenaga kerja perempuan dalam proses produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah tenaga kerja perempuan (X1) dan pengalaman kerja perempuan (X2) terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja perempuan (Y) pada industri tempe tersebut, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Populasi penelitian berjumlah 56 tenaga kerja perempuan yang tersebar pada 14 unit usaha tahu dan tempe, dan seluruh anggota populasi dijadikan sampel melalui teknik sampel jenuh (sensus). Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert dan dianalisis dengan regresi linier berganda berbantuan SPSS versi 29. Hasil analisis menghasilkan persamaan regresi Y = 6,358 + 0,295X1 + 0,345X2. Secara parsial, upah tenaga kerja perempuan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas (t hitung 2,387 > t tabel 1,674 sig. 0,021 0,05), demikian pula pengalaman kerja perempuan (t hitung 3,182 > t tabel 1,674 sig. 0,002 0,05). Secara simultan, kedua variabel juga berpengaruh signifikan terhadap produktivitas (F hitung 17,703 > F tabel 3,17 sig. 0,000 0,05), dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,378, yang berarti kedua variabel mampu menjelaskan 37,8 persen variasi produktivitas tenaga kerja perempuan, sedangkan sisanya 62,2 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan upah dan akumulasi pengalaman kerja merupakan dua faktor penting yang mendorong produktivitas tenaga kerja perempuan pada industri tempe di Kelurahan Karang Anyar.

NILAI PERJUANGAN TOKOH UTAMA PEREMPUAN DALAM NOVEL "PEREMPUAN YANG MENUNGGU DI LORONG MENUJU LAUT" KARYA DIAN PURNOMO (KAJIAN FEMINISME)

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk-bentuk nilai perjuangan tokoh utama perempuan dalam novel “Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut” karya Dian Purnomo. Novel tersebut mengangkat kisah perjuangan perempuan dalam mempertahankan tanah, lingkungan, dan hak hidup masyarakat Sangihe dari ancaman pertambangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa kutipan dialog, narasi, dan monolog yang terdapat dalam novel. Sumber data penelitian adalah novel “Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut” karya Dian Purnomo yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2023 dengan tebal 288 halaman. Data yang ditemukan dalam penelitian ini berjumlah 30 data. Data tersebut terdiri atas 3 data nilai rela berkorban, 2 data nilai persatuan, 2 data nilai harga-menghargai, 2 data nilai sabar, 14 data nilai pantang menyerah, dan 7 data nilai kerja sama. Fokus penelitian ini terletak pada penggambaran nilai perjuangan tokoh utama perempuan dengan menggunakan kajian feminisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perjuangan tokoh utama perempuan dalam novel tersebut meliputi nilai rela berkorban, persatuan, harga-menghargai, sabar, pantang menyerah, dan kerja sama. Berdasarkan kajian feminisme, tokoh Shalom digambarkan sebagai perempuan yang berani, kuat, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Perjuangan yang dilakukan Shalom menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan sosial, menjaga lingkungan, dan melawan berbagai bentuk eksploitasi yang mengancam kehidupan masyarakat.

Analisis Pemenuhan Hak Maternitas Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Ketenagakerjaan Di Industri Perhotelan Kota Tarakan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi perlindungan hak maternitas pekerja perempuan dalam hubungan kerja, khususnya di industri perhotelan Kota Tarakan. Meskipun hukum ketenagakerjaan Indonesia telah mengatur hak maternitas secara komprehensif, praktik di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran seperti tidak terpenuhinya cuti melahirkan, fasilitas laktasi, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum ketenagakerjaan terkait hak maternitas serta mengkaji upaya perlindungan dan pemenuhannya dalam praktik di industri perhotelan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara normatif, perlindungan hak maternitas telah diatur dalam berbagai regulasi nasional dan didukung oleh standar internasional seperti ILO, CEDAW, dan ICESCR; (2) dalam praktiknya di industri perhotelan Kota Tarakan, pemenuhan hak maternitas belum optimal akibat faktor struktural seperti sistem kerja shift, tekanan operasional, dan minimnya fasilitas pendukung; serta (3) penegakan hukum melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan dan rendahnya pelaporan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, serta komitmen pengusaha dalam menerapkan kebijakan kerja ramah perempuan guna mewujudkan perlindungan maternitas yang efektif dan berkeadilan

PENGARUH KEDISIPLINAN DAN WORK-LIFE BALANCE TERHADAP KINERJA MELALUI MOTIVASI KERJA PADA PEGAWAI PEREMPUAN BERKELUARGA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedisiplinan dan work-life balance terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja pada pegawai perempuan berkeluarga di Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah pegawai perempuan berkeluarga yang bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan berpengaruh positif terhadap motivasi kerja dan kinerja pegawai. Motivasi kerja juga terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai serta mampu memediasi pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja pegawai. Sementara itu, work-life balance tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja maupun kinerja pegawai, serta tidak mampu memediasi hubungan antara work-life balance dan kinerja pegawai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kedisiplinan dan motivasi kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai perempuan berkeluarga di lingkungan organisasi pemerintahan.

PENGARUH KEDISIPLINAN DAN WORK-LIFE BALANCE TERHADAP KINERJA MELALUI MOTIVASI KERJA PADA PEGAWAI PEREMPUAN BERKELUARGA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedisiplinan dan work-life balance terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja pada pegawai perempuan berkeluarga di Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah pegawai perempuan berkeluarga yang bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan berpengaruh positif terhadap motivasi kerja dan kinerja pegawai. Motivasi kerja juga terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai serta mampu memediasi pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja pegawai. Sementara itu, work-life balance tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja maupun kinerja pegawai, serta tidak mampu memediasi hubungan antara work-life balance dan kinerja pegawai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kedisiplinan dan motivasi kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai perempuan berkeluarga di lingkungan organisasi pemerintahan.

Analisis Ratio Decidendi Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 265/Pid.Sus/2023/PN Tar)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji ratio decidendi hakim, Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya praktik penerapan hukum yang belum optimal dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, khususnya ketika hakim tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai lex specialis, sehingga berpotensi mengurangi perlindungan hukum terhadap korban perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara fakta hukum dan penerapan norma hukum oleh hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah terpenuhi, baik unsur perbuatan, cara, maupun tujuan eksploitasi terhadap korban perempuan. Namun demikian, hakim dalam putusannya menerapkan Pasal 296 KUHP dan tidak menggunakan Undang-Undang PTPPO, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan perlindungan hukum yang optimal dan rasa keadilan bagi korban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa ratio decidendi hakim dalam perkara tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan korban. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum menerapkan Undang-Undang PTPPO secara konsisten guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada korban.

REPRESENTASI CITRA PEREMPUAN DALAM FILM "BOLEHKAH SEKALI SAJA KUMENANGIS" KARYA REKA WIJAYA (KAJIAN FEMINISME)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan citra pada perempuan dalam film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis karya Reka Wijaya yang menceritakan tentang pergulatan batin perempuan dan isu relasi dalam keluarga. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan data penelitian berupa penggalan teks dari dialog yang terdapat dalam film. Sumber data penelitian ini adalah Bolehkah Sekali Saja Kumenangis disutradarai oleh Reka Wijaya dan diproduksi oleh Umay Shahab di bawah naungan rumah produksi Sinemaku Pictures, resmi dirilis pada tanggal 17 Oktober 2024, durasi tayang selama 1 jam 41 menit. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan citra perempuan dan di rangkai menggunakan feminis. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: Citra perempuan direpresentasikaan dalam film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis. Menunjukkan gambaran tentang kepribadian tokoh perempuan. Citra perempuan dibagi menjadi tiga aspek, yaitu citra perempuan dalam aspek fisik, psikis, dan sosial. Citra fisik perempuan berupa kondisi fisik dari tokoh utama perempuan, yaitu Tari sebagai sosok sederhana dan tidak terlalu memperhatikan penampilan luarnya. Citra psikis berupa kondisi psikologis tokoh Tari, ibu Tari, Loly dan Ica yang memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan akibat tekanan hidup dan ketidakadilan yang mereka alami. Citra sosial perempuan berupa peran tokoh Tari dan ibu Tari dalam keluarga sebagai anak dan istri yang patuh serta tokoh Tari dan Ica sebagai perempuan ceria dan baik dalam lingkungan sosial.

Analisis Kesiapan Fisik Calon Pengantin Perempuan dengan Perencanaan Kehamilan

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Tempat kerja

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja, merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam konteks hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Seluruh data yang di peroleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Selain itu di deskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh Gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang di teliti, dalam hal ini menggambarkan bagaimana perlindungan hukum terhadap Perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menunjukkan bahwa masih banyak hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk termasuk Upaya preventif dan represif yang disesuaikan dengan Tingkat penderitaan atau kerugian yang dialami. Bentuk perlindungan ini meliputi pemberian restitusi dan kompensasi, layanan medis atau konseling serta bantuan hukum. Secara efektif termasuk kurangnya mekanisme pelaporan yang aman, rendahnya kesadaran hukum, serta ketakutan korban akan stigma sosial dan kemungkinan pemecatan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam sistem perlindungan hukum yang lebih responsif dan efektif, penguatan Pendidikan dan pelatihan serta sanksi yang tegas bagi pelaku.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI MEDIA SOSIAL (CYBERBULLYING)

Cyberbullying against women is a criminal act of bullying carried out through social media where the act can damage the victim’s mental and psychological well-being. The law that contains Cyberbullying is Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This study intended to answer two questions related to legal protection for women from Criminal acts of bullying on social media (Cyberbullying). The first was forms of legal protection for women who were victims of Cyberbullying, and the second was an analysis of criminal liability for perpetrators of bullying on social media (Cyberbullying). This thesis was a normative research conducted by examining the sources of primary, secondary and tertiary legal materials and analyzed it using qualitative descriptive methods. The results of this study were expected to provide a deeper understanding of the forms of legal protection for women who were victims of Cyberbullying and describe the criminal liability imposed on Cyberbullying perpetrators. Therefore, this research can contribute to the development of legal thought and legal practice in Indonesia. Forms of Legal Protection, Women, Cyberbullying and Criminal Liability.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA TRANSPORTASI UMUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA TRANSPORTASI UMUM Abstrak Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Pada Transportasi Umum. Pertama Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Pada Transportasi Umum kedua Bentuk Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Transportasi Umum. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan objek kajian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan ketentuan hukum, yakni peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data priemer yaitu data yang diperoleh melalui UUD RI, KUHP dan UU TPKS. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal,artikel, data-data dari internet. Hasil dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa kesimpulan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Pada Transportasi Umum di atur di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Transportasi Umum yaitu melalui bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungasn hukum represif. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Korbam , Pelecehan Seksual, Transportasi Umum

Analisis Pendapatan Buruh Tani Perempuan Dalam Usaha Rumput Laut Di Kelurahan Pantai Amal Kota Tarakan

Buruh tani perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja melainkan ikut serta dalam membantu ekonomi keluarga. Tujuan penelitian ini untuk: 1) Mengetahui rata-rata pendapatan buruh tani perempuan dalam usaha rumput laut di Kelurahan Pantai Amal Kota Tarakan dan 2) Mengetahui bagaimana pengaruh umur pekerja, curahan jam kerja, tingkat pendidikan, lama berkerja dan jenis pekerjaan terhadap pendapata buruh tani perempuan dalam usaha rumput laut di Kelurahan Pantai Amal Kota Tarakan. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan Quota sampling, responden dalam penelitian ini berjumlah 120 orang yang terdiri dari pekerja pengikat rumput laut (Bettang) dan buruh tani penjemur rumput laut. Analisisi data dilakukan menggunakan metode analisis pendapatan dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan buruh tani perempuan dalam usaha rumput laut di Kelurahan Pantai Amal Kota Tarakan sebesar Rp. 546.333, rata-rata pendapatan buruh tani perempuan pekerja pengikat rumput laut (bettang) sebesar Rp.520.667, dan rata-rata pendapatan buruh tani perempuan penjemur rumput laut sebesar Rp.572.000. Koefisien Determinasi sebesar 50,4%, Uji hipotesis (uji F) menujukkan bahwa secara simultan umur pekerjaan, curahan jam kerja, tingkat pendidikan, lama berkerja dan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap pendapatan buruh tani perempuan dalam usaha rumput di Kelurahan Pantai Amal Kota Tarakan. Uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa umur pekerja, curahan jam kerja, dan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap pendapaan buruh tani perempuan, sedangkan tingkat pendidikan dan lama berkerja tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan buruh tani perempuan dalam usaha rumput laut di Kelurahan Pantai Amal Kota Tarakan.

CITRA PEREMPUAN DALAM NOVEL SABIYA, LUKA YANG KAU TOREHKAN KARYA MELLYANA DHIAN (KAJIAN FEMINIS)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan citra perempuan dalam novel sabiya, luka yang kau torehkan karya mellyana dhian yang menceritakan tentang kesabaran dan tegarnya seorang perempuan menghadapi masalah rumah tangganya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang mana data dalam penelitian ini berupa bentuk kata, kalimat serta paragraf tentang citra perempuan. Sumber data penelitian ini adalah novel Sabiya, Luka Yang Kau Torehkan Karya Mellyana Dhian. Diterbitkan pertama kali oleh PT Grasindo tahun 2022 di Jakarta dengan penulis bernama mellyana dhian, novel ini memiliki 322 halaman dengan memiliki 50 sub bab dan penambahan sub bab epilog. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan citra perempuan dan di kaji menggunakan kajian feminis. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: Citra perempuan diinterpretasikan dalam novel Sabiya: Luka Yang Kau Torehkan menunjukkan gambaran tentang kepribadian tokoh utama. Citra perempuan dibagi menjadi 3 aspek yaitu citra perempuan dalam aspek fisik, citra perempuan dalam aspek psikis dan citra perempuan dalam aspek sosial. Citra perempuan dalam aspek fisik gambaran perempuan yang terlihat dari perubahan fisik yang di alami tokoh utama. Citra perempuan aspek psikis gambaran perempuan yang terlihat dari berpikir, emosional, berprasaan, cinta kasih yang ada dalam dirinya dan diberikan kepada orang lain. Serta citra perempuan dalam aspek sosial gambaran atau peran perempuan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Analisis Yuridis Perempuan Sebagai Korban Tindak Perdagangan Orang di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Tar)

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan yang paling sering menjadi korbannya adalah perempuan. Ada banyak hal yang menyebabkan perempuan sering menjadi target kejahatan oleh pelaku TPPO di Indonesia, salah satunya ialah berkaitan dengan efisiensi penerapan peraturan-peraturan yang telah ada. Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur TPPO dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) serta perbandingan pengaturannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga pasal dalam KUHP yang mengatur terkait TPPO yakni pasal 296, pasal 297 dan pasal 506 kemudian juga UU PTPPO, dalam unsur-unsur tindakan TPPO yang diatur telah mencakup keseluruhan bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh para pelaku. Pasal KUHP tersebut memiliki perbedaan dengan UU PTPPO dari segi pengaturan minimal pidana penjaranya serta unsur-unsur TPPO yang diatur didalamnya. Kemudian, hanya ada satu pasal yang mengatur terkait perempuan sebagai korban TPPO. Pada putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Tar yang merupakan kasus perempuan sebagai korban TPPO, melalui pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, Hakim memutuskan perkara dengan memilih dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 296 KUHP dan mengesampingkan Pasal 10 UU PTPPO sebagai dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum karena adanya salah satu unsur tindakan yakni “dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” yang dilakukan oleh pelaku serta hanya ada diatur dalam Pasal 296 KUHP. Meskipun keseluruhan unsur tindakan dalam Pasal 10 UU PTPPO telah dipenuhi oleh pelaku serta dengan fakta bahwa pemidanaannya terhadap pelaku akan tidak maksimal, Hakim tetap memutus menggunakan Pasal 296 KUHP.

Peran Perempuan Pesisir dalam Kesejahteraan Keluarga di Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perempuan pesisir dalam kesejahteraan keluarga di Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Penelitian ini dilakukan di daerah pesisir Desa Tanjung Karang. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode kuesioner, observasi dan dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Metode pengambilan sampel berdasarkan metode jenuh (sensus) sebanyak 75 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan pesisir dalam kesejahteraan keluarga di Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik yaitu dengan memiliki usaha telah mengalami peningkatan kesejahteraan keluarga. Mereka dapat membantu suami mereka dalam membangun perekonomian keluarganya. Hal tersebut pun dapat dikatakan berhasil karena dapat dilihat dari terjadinya kenaikan tingkat kesejahteraan keluarga sebelum dan sesudah memiliki usaha yang diukur dari Indikator kesejahteraan menurut BPS 2022.

Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Di Kota Tarakan

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di kota tarakan. Pertama, Bagaimana implementasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di Kota Tarakan. Kedua, Faktor penghambat implementasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di Kota Tarakan. Keterwakilan perempuan telah diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum sebelum dan sesudah di revisi, undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, Penting keterwakilan perempuan dalam dunia politik didorong melalui tingkat Affirmative Action sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di partai politik, lembaga legislatif maupun dilembaga penyelenggara pemilihan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung dari hasil wawancara dari beberapa narasumber di 2 instasi, yaitu Bawaslu dan KPU Kota Tarakan. Kemudian untuk data Sekunder berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, Buku, Jurnal, Artikel dan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di Kota Tarakan belum terwujud secara optimal sebagaimana amanat undang-undang. Adapun faktor penghambat implementasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di Kota Tarakan yaitu budaya patriarki yang masih mengakar, perempuan yang mempunyai keterbatasan waktu dan stigma bahwa perempuan itu lemah. Maka dari itu penulis memberi saran yaitu menguatkan sinergi antar lembaga-lembaga pemerintah dalam melakukan pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi yang terjadwal sejak dini mengenai peran penting perempuan dalam dunia politik sehingga dapat meninggalkan stigma-stigma tidak baik bagi kaum perempuan dalam dunia politik.

Etika Kebijakan Publik Prespektif Feminisme Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan yang memiliki perspektif gander yang telah di buat oleh pemerintah terkhususnya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan,penulisan ini mengunakan metode penelitian empiris yaitu, penelitian yang dilakukan dengan melihat bagaimana pelaksanaan pemberlakuan aturan hukum dalam aspek kenyataan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, angket, observasi, populasi dan sampel, responden dan informan. Sumber data yang diperoleh dari pemerintah kota Tarakan, dewan perwakilan daerah kota Tarakan, dan PT.Idect abadi wood kota Tarakan, Urgensi feminisme di dalam hukum positif Indonesia yang tertuang dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 adalah sebuah bentuk implementasi pemahaman yang bias gander dalam perspektif feminisme, yang mengatur dan memperhatikan keseluruhan hak hak mendasar bagi perempuan. Disisi lain adalah perbandingan undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasca perubahan juga menjadi salah satu kritik bagi pemahaman feminisme,karena dianggap dapat merugikan hak hak yang mendasar bagi buruh perempuan dan juga sebuah aturan yang di anggap berpihak untuk perusahan dan pemilik modal.karena dapat menjadi salah satu corong atau cela untuk menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja.pemerintah harus lebih jeli dan paham dengan kondisi buruh perempuan dan tetap harus berpihak untuk hak hak mendasar pekerja Indonesia

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kota Tarakan

Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai korban, merupakan suatu tindak kejahatan seksual yang merusak psikis/mental serta kondisi fisik korban. Tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan, serta masih sangat rendahnya cakupan layanan yang diberikan kepada perempuan sebagai korban. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum korban tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Tarakan. Pertama bagaimana perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual di Kota Tarakan, dan yang kedua bagaimana peranan pemerintah atau dinas terkait dalam pendampingan korban kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian secara empiris yang dilakukan secara langsung dilapangan, serta data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah dataa yang didapatkan dari hasil wawancara dari beberapa narasumber yakni, dari Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tarakan, Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kota Tarakan dan Sat Reskrim Polres Kota Tarakan. Kemudian untuk data sekundernya berupa Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, Dokumen Resmi, Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Perlunya keadilan kepada korban dalam perlindungan hukum serta pendampingan secara komperhensif terhadap perempuan sebagai korban pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di Kota Tarakan.

Implementasi Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif (Studi Kasus DPRD Kota Tarakan)

Keterlibatan perempuan dalam politik telah didukung dengan banyaknya produk hukum yang telah ada, salah satunya pasal 65 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum yang memberikan peluang sebesar 30 persen keterwakilan perempuan. Namun realitas yang terjadi di lapangan berbeda bahwasanya keterlibatan perempuan dalam politik terutama untuk duduk di lembaga legislatif masih kurang dari angka 30 persen. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud menjawab dua pernyataan terkait implementasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (studi kasus DPRD Kota Tarakan). Pertama, partisipasi calon legislatif perempuan di lembaga legislatif Kota Tarakan. Kedua, kendala partai politik dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Kota Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data dilapangan secara langsung ke lokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Kantor KPU Kota Tarakan, Sekretariat DPC PDIP Kota Tarakan, Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Tarakan, Sekretariat DPD PAN Kota Tarakan, Sekretariat DPD Partai Nasdem Kota Tarakan. Data sekunder berasal dari Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, keseluruhan tingkat partisipasi perempuan dalam mencalonkan sebagai calon anggota legislatif di DPRD Kota Tarakan sangat didukung dengan adanya kenaikan partisipasi perempuan, namun tingkat keterpilihannya sangat minim. Kedua, kendala pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan untuk menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Tarakan dikategorikan menjadi 2 kendala yakni kurangnya kepercayaan diri perempuan dan kendala finansial.

Fungsi Legislator Perempuan Dalam Pembentukan Produk Hukum Perspektif Gender Di DPRD Kota Tarakan

Keberadaan kuota perempuan menjadi hal yang wajib untuk mewujudkan kesetaraan dan perlakuan khusus tersebut sebenarnya juga telah diakomodir oleh konstitusi. Selain tunduk kepada konstitusi kita. Ketika berbicara mengenai fungsi legislator perempuan maka fungsinya pun sama dengan legislator laki-laki, tidak ada pembedaan jenis kelamin. Penelitian ini pun membahas mengenai factor-faktor yang menjadi hambatan para anggota legislatif dalam pembentukan produk hukum daerah secara umum berdasarkan hak inisitif DPRD sekaligus keberadaan produk hukum perspektif gender didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dimana penelitian ini merujuk pada data konkrit hasil pengamatan, wawancara, dan sumber data pendukung lain. Adapun hasil penelitian ini yakni tidak adanya peran dari anggota legislator perempuan dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan yang mewakili perempuan itu sendiri sehingga tidak ada satupun produk hukum daerah perspektif daerah yang terbentuk.