ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai kajian tindak pidana politik uang terhadap calon legislatif dalam pemilu. Pertama, apakah tindak pidana politik uang memberi akibat hukum pada pemilu. Kedua, hambatan penengakan hukum dalam tindak pidana politik uang. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa secara kepustakaan mengenai kententuan perundang-undangan, literatur, jurnal, atikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa yang pertama tindak pidana politik uang atau yang biasa disebut money politic dalam pemilu memberi akibat hukum pada hasil pemilu bila dilakukan oleh calon legislatif itu sendiri dan terancam mendapatkan hukuman sesuai dengan pasal Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dapat dibatalkan sebagai calon legislatif dalam pemilihan umum. Tetapi jika yang melakukan adalah bagian dari tim sukses dan bukan calon legislatif, maka akan memberikan akibat hukum ke personal yaitu tim sukses, tidak kepada calon legislatif nya. Kedua, kendala atau hambatan dalam penengakan hukum tindak pidana pemilu politik uang adalah jangka waktu penanganan tindak pidana pemilu yang pendek menjadi tidak efektif serta banyaknya lembaga yang ikut menangani tindak pidana pemilu membuat perbedaan pandangan antara lembaga satu dengan lambaga lainnya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Keterlibatan perempuan dalam politik telah didukung dengan banyaknya produk hukum yang telah ada, salah satunya pasal 65 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum yang memberikan peluang sebesar 30 persen keterwakilan perempuan. Namun realitas yang terjadi di lapangan berbeda bahwasanya keterlibatan perempuan dalam politik terutama untuk duduk di lembaga legislatif masih kurang dari angka 30 persen. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud menjawab dua pernyataan terkait implementasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (studi kasus DPRD Kota Tarakan). Pertama, partisipasi calon legislatif perempuan di lembaga legislatif Kota Tarakan. Kedua, kendala partai politik dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Kota Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data dilapangan secara langsung ke lokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Kantor KPU Kota Tarakan, Sekretariat DPC PDIP Kota Tarakan, Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Tarakan, Sekretariat DPD PAN Kota Tarakan, Sekretariat DPD Partai Nasdem Kota Tarakan. Data sekunder berasal dari Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, keseluruhan tingkat partisipasi perempuan dalam mencalonkan sebagai calon anggota legislatif di DPRD Kota Tarakan sangat didukung dengan adanya kenaikan partisipasi perempuan, namun tingkat keterpilihannya sangat minim. Kedua, kendala pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan untuk menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Tarakan dikategorikan menjadi 2 kendala yakni kurangnya kepercayaan diri perempuan dan kendala finansial.
