Hasil pencarian

ANALISIS HASIL TANGKAPAN, KELAYAKAN USAHA, DAN TINGKAT KERAMAHAN LINGKUNGAN ALAT TANGKAP PUKAT HELA DI PERAIRAN JUATA LAUT KOTA TARAKAN

Juata Laut merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Tarakan Kalimantan Utara. Juata Laut memiliki potensi perikanan yang cukup baik hal ini ditandai dengan banyaknya alat tangkap pukat hela yang berada di Juata Laut. Dengan kesempatan ini dilakukan penelitian tentang analisis hasil tangkapan, kelayakan usaha dan tingkat keramahan lingkungan alat tangkap pukat hela di Perairan Juata Laut berdasarkan 9 kriteria keramahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menentukan hasil tangkapan, kelayakan usaha, serta menentukan tingkat keramahan lingkungan pada alat tangkap pukat hela. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel yang dilakukan adalah metode purposive random sampling yaitu dengan dua pendekatan diantaranya dengan cara observasi dan survey. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil tangkapan utama yaitu ikan nomei 682 kg serta hasil tangkapan sampingan ikan puput 329 kg, cumi-cumi 81 kg, ikan gulama 432 kg, ikan bawal 128,4 kg, udang merah/duri 53 kg, udang putih 183,2 kg, udang windu 222,9 kg, dan hasil tangkapan buangan udang manthis 3 kg, ikan layur 7 kg, dan kepiting kecil 23 kg. Kelayan usaha pada perikanan tangkap pukat hela didapatkan hasil BC/Rasio sebesar 1,730 berarti usaha tersebut layak untuk di jalankan. Adapun tingkat keramahan lingkungan yang ada di Perairan Juata Laut ini termasuk kategori ramah lingkungan dimana diperoleh skor 26,9.

POLITIK HUKUM PENGHARGAAN TERHADAP ASN DALAM KERANGKA PROFESIONALISME ASN

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN secara normatif menempatkan penghargaan dan pengakuan kinerja sebagai instrumen strategis untuk membangun profesionalisme ASN. Namun, dalam praktik birokrasi Indonesia, kebijakan penghargaan terhadap ASN kerap menghadapi distorsi politik hukum, mulai dari bias patronase hingga lemahnya integrasi antara regulasi dan implementasi di tingkat instansi pemerintah. Tesis ini mengkaji politik hukum di balik desain dan pelaksanaan kebijakan penghargaan bagi ASN serta menilai sejauh mana kerangka regulatif tersebut mampu mendorong profesionalisme ASN secara konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis politik hukum dan teori profesionalisme birokrasi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur akademik, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi konstruksi normatif, kecenderungan politik hukum, dan celah implementatif yang memengaruhi efektivitas kebijakan penghargaan ASN. Penelitian ini juga menelaah hubungan antara sistem merit, objektivitas penilaian kinerja, serta desain penghargaan sebagai mekanisme institusional untuk memperkuat integritas, kompetensi, dan akuntabilitas ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah menegaskan perlunya pemberian penghargaan berbasis kinerja, terdapat ketegangan antara prinsip profesionalisme dengan dinamika politik hukum yang membentuk kebijakan ASN. Inkonsistensi regulasi, tarik-menarik kepentingan politik birokrasi, serta lemahnya budaya kinerja menyebabkan kebijakan penghargaan belum sepenuhnya berfungsi sebagai pendorong profesionalisme. Temuan ini menegaskan perlunya rekonstruksi politik hukum yang lebih tegas dalam mengarusutamakan sistem merit, memperkuat instrumen evaluasi kinerja yang objektif, serta memastikan bahwa penghargaan diberikan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi non-merit. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam kajian politik hukum ASN dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan model penghargaan yang selaras dengan prinsip profesionalisme ASN. Dengan demikian, penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas birokrasi Indonesia.

POLITIK HUKUM PENGHARGAAN TERHADAP ASN DALAM KERANGKA PROFESIONALISME ASN

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN secara normatif menempatkan penghargaan dan pengakuan kinerja sebagai instrumen strategis untuk membangun profesionalisme ASN. Namun, dalam praktik birokrasi Indonesia, kebijakan penghargaan terhadap ASN kerap menghadapi distorsi politik hukum, mulai dari bias patronase hingga lemahnya integrasi antara regulasi dan implementasi di tingkat instansi pemerintah. Tesis ini mengkaji politik hukum di balik desain dan pelaksanaan kebijakan penghargaan bagi ASN serta menilai sejauh mana kerangka regulatif tersebut mampu mendorong profesionalisme ASN secara konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis politik hukum dan teori profesionalisme birokrasi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur akademik, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi konstruksi normatif, kecenderungan politik hukum, dan celah implementatif yang memengaruhi efektivitas kebijakan penghargaan ASN. Penelitian ini juga menelaah hubungan antara sistem merit, objektivitas penilaian kinerja, serta desain penghargaan sebagai mekanisme institusional untuk memperkuat integritas, kompetensi, dan akuntabilitas ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah menegaskan perlunya pemberian penghargaan berbasis kinerja, terdapat ketegangan antara prinsip profesionalisme dengan dinamika politik hukum yang membentuk kebijakan ASN. Inkonsistensi regulasi, tarik-menarik kepentingan politik birokrasi, serta lemahnya budaya kinerja menyebabkan kebijakan penghargaan belum sepenuhnya berfungsi sebagai pendorong profesionalisme. Temuan ini menegaskan perlunya rekonstruksi politik hukum yang lebih tegas dalam mengarusutamakan sistem merit, memperkuat instrumen evaluasi kinerja yang objektif, serta memastikan bahwa penghargaan diberikan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi non-merit. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam kajian politik hukum ASN dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan model penghargaan yang selaras dengan prinsip profesionalisme ASN. Dengan demikian, penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas birokrasi Indonesia.

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SIPITUNG (AKSI PINTAR BERHITUNG) PADA MATERI PENJUMLAHAN DI KELAS I A SDN 015 KAMPUNG ENAM

Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan sebagai metodologi penelitian. Produk yang dihasilkan ialah media pembelajaran Sipitung (Aksi Pintar Berhitung) pada siswa kelas I A sekolah dasar, dimaksudkan guna mengembangkan produk media pembelajaran yang memudahkan siswa belajar pada materi penjumlahan matematika. Media pembelajaran divalidasi oleh ahli media, materi dan praktisi. Prosedur penelitian dengan model ADDIE dengan 5 langkah sistematis yakni Analyze, Design, Development, Implementation , dan Evaluate. Hasil validasi diperoleh dari ahli media 90%, materi 92%, dan praktisi 90%. Hasil validasi beberapa ahli tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran Sipitung (Aksi Pintar Berhitung) sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil kemenarikan siswa pada uji coba terbatas 88% dengan dan lapangan 98%. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil angket kemenarikan siswa pada uji coba terbatas dan uji coba lapangan menunjukkan bahwa media pembelajaran Sipitung (Aksi Pintar Berhitung) pada materi penjumlahan di kelas I A SDN 015 Kampung Enam sangat menarik bagi siswa.

Asuhan Kebidanan Komplementer dengan intervensi penerapan Deep Breathing Relaxation Techniques untik menurunkan skala nyeri post partum dengan laserasi perineum

ABSTRAK Nyeri postpartum akibat laserasi perineum merupakan salah satu keluhan utama yang dapat mengganggu kenyamanan fisik dan emosional ibu, serta berdampak pada proses pemulihan dan perawatan bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan teknik relaksasi nafas dalam untuk menurunkan skala nyeri post partum dengan laserasi perineum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan rancangan studi kasus pada dua ibu postpartum dengan laserasi perineum di RSUD Malinau, Kalimantan Utara. Teknik relaksasi nafas dalam dilakukan sesuai prosedur selama masa perawatan. Pengukuran intensitas nyeri dilakukan dengan skala Numerik Rating Scale (NRS) sebelum dan sesudah intervensi. Hasil menunjukkan adanya penurunan skala nyeri dari angka 7 (nyeri berat) menjadi angka 4 (nyeri sedang), menunjukkan efektivitas intervensi tersebut. Teknik relaksasi napas dalam terbukti aman, mudah dilakukan, dan mampu meningkatkan kenyamanan ibu postpartum secara fisik dan psikologis. Intervensi ini direkomendasikan sebagai bagian dari asuhan kebidanan komplementer dalam pelayanan nifas.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN DIAGNOSA MEDIS POST OPERASI SECTIO CAESAREA DENGAN INDIKASI CHEPALOPELVIC DISPROPORTION DAN LETAK OBLIG

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SIPITUNG (AKSI PINTAR BERHITUNG) PADA MATERI PENJUMLAHAN DI KELAS I A SDN 015 KAMPUNG ENAM

Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan sebagai metodologi penelitian. Produk yang dihasilkan ialah media pembelajaran Sipitung (Aksi Pintar Berhitung) pada siswa kelas I A sekolah dasar, dimaksudkan guna mengembangkan produk media pembelajaran yang memudahkan siswa belajar pada materi penjumlahan matematika. Media pembelajaran divalidasi oleh ahli media, materi dan praktisi. Prosedur penelitian dengan model ADDIE dengan 5 langkah sistematis yakni Analyze, Design, Development, Implementation , dan Evaluate. Hasil validasi diperoleh dari ahli media 90%, materi 92%, dan praktisi 90%. Hasil validasi beberapa ahli tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran Sipitung (Aksi Pintar Berhitung) sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil kemenarikan siswa pada uji coba terbatas 88% dengan dan lapangan 98%. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil angket kemenarikan siswa pada uji coba terbatas dan uji coba lapangan menunjukkan bahwa media pembelajaran Sipitung (Aksi Pintar Berhitung) pada materi penjumlahan di kelas I A SDN 015 Kampung Enam sangat menarik bagi siswa.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Komoditas Kelapa Sawit di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan

Masalah yang sering dihadapi oleh petani kelapa sawit adalah terjadinya fluktuasi harga kelapa sawit. Fluktuasi harga pada dasarnya terjadi akibat ketidakseimbangan antara kuantitas pasokan dan kuantitas permintaan yang dibutuhkan konsumen, jika terjadi kelebihan pasokan maka harga komoditas menurun sebaliknya begitu juga jika terjadi kekurangan pasokan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga kelapa sawit di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 60 petani kelapa sawit, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel permintaan, biaya produksi, dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap fluktuasi harga kelapa sawit, baik secara simultan maupun parsial. Nilai koefisien determinasi sebesar 28% menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut menjelaskan sebagian variasi harga, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan harga dan peningkatan kesejahteraan petani.

Asuhan Kebidanan Komplementer dengan intervensi penerapan Deep Breathing Relaxation Techniques untik menurunkan skala nyeri post partum dengan laserasi perineum

ABSTRAK Nyeri postpartum akibat laserasi perineum merupakan salah satu keluhan utama yang dapat mengganggu kenyamanan fisik dan emosional ibu, serta berdampak pada proses pemulihan dan perawatan bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan teknik relaksasi nafas dalam untuk menurunkan skala nyeri post partum dengan laserasi perineum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan rancangan studi kasus pada dua ibu postpartum dengan laserasi perineum di RSUD Malinau, Kalimantan Utara. Teknik relaksasi nafas dalam dilakukan sesuai prosedur selama masa perawatan. Pengukuran intensitas nyeri dilakukan dengan skala Numerik Rating Scale (NRS) sebelum dan sesudah intervensi. Hasil menunjukkan adanya penurunan skala nyeri dari angka 7 (nyeri berat) menjadi angka 4 (nyeri sedang), menunjukkan efektivitas intervensi tersebut. Teknik relaksasi napas dalam terbukti aman, mudah dilakukan, dan mampu meningkatkan kenyamanan ibu postpartum secara fisik dan psikologis. Intervensi ini direkomendasikan sebagai bagian dari asuhan kebidanan komplementer dalam pelayanan nifas.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN DIAGNOSA MEDIS POST OPERASI SECTIO CAESAREA DENGAN INDIKASI CHEPALOPELVIC DISPROPORTION DAN LETAK OBLIG

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Komoditas Kelapa Sawit di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan

Masalah yang sering dihadapi oleh petani kelapa sawit adalah terjadinya fluktuasi harga kelapa sawit. Fluktuasi harga pada dasarnya terjadi akibat ketidakseimbangan antara kuantitas pasokan dan kuantitas permintaan yang dibutuhkan konsumen, jika terjadi kelebihan pasokan maka harga komoditas menurun sebaliknya begitu juga jika terjadi kekurangan pasokan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga kelapa sawit di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 60 petani kelapa sawit, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel permintaan, biaya produksi, dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap fluktuasi harga kelapa sawit, baik secara simultan maupun parsial. Nilai koefisien determinasi sebesar 28% menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut menjelaskan sebagian variasi harga, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan harga dan peningkatan kesejahteraan petani.

Pembiayaan Perbankan terhadap Pertambangan di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: tingkat efisiensi relatif produksi, tingkat penyerapan pembiayaan, pengaruh penyerapan pembiayaan dengan efisiensi relatif produksi, tingkat efektivitas pembiayaan, pola pemetaan efisiensi relatif dengan tingkat penyerapan, dan perencanaan kebutuhan kapital di sektor pertambangan. Menggunakan pendekatan kuantitatif: location quotient yang ditransformasi, incremental capital output ratio, dan regregi kolerasi dan perencanaan pembiayaan sesuai data sekunder dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian ini menunjukkan, efisiensi relatif produksi adalah yang tertinggi di Wilayah Kalimantan sebesar 3.14. Terendah di Jawa dengan nilai sebesar 0.21. Penyerapan relatif pembiayaan perbankan tertinggi Wilayah Bali & Nusa Tenggara sebesar 4.49. Terendah Wiayah Jawa dengan nilai sebesar 0.38. Penyerapan pembiayaan terhadap efisiensi produksi berpengaruh signifikan. Efektivitas pembiayaan dengan nilai tertinggi adalah Wilayah Sulawesi sebesar 27.30. Terendah Kalimantan dengan nilai sebesar 1.58. Pola keterkaitan efisiensi relatif produksi dengan penyerapan pembiayaan menunjukkan, provinsi yang masuk kategori progresif inovatif adalah Provinsi Jambi dan gagal adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku selama 6 tahun. Berdasarkan hasil analisis perencanaan pada skenario I dengan target pertumbuhan sebesar 3% maka kebutuhan kapital sebesar 1.182 triliun. Sementara untuk skenario II dengan target pertumbuhan sebesar 4,5% maka kebutuhan kapital sebesar 1.856 triliun. Terakhir untuk skenario III dengan target pertumbuhan sebesar 6% maka kebutuhan kapital sebesar 2.590 triliun.

Pembiayaan Perbankan terhadap Pertambangan di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: tingkat efisiensi relatif produksi, tingkat penyerapan pembiayaan, pengaruh penyerapan pembiayaan dengan efisiensi relatif produksi, tingkat efektivitas pembiayaan, pola pemetaan efisiensi relatif dengan tingkat penyerapan, dan perencanaan kebutuhan kapital di sektor pertambangan. Menggunakan pendekatan kuantitatif: location quotient yang ditransformasi, incremental capital output ratio, dan regregi kolerasi dan perencanaan pembiayaan sesuai data sekunder dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian ini menunjukkan, efisiensi relatif produksi adalah yang tertinggi di Wilayah Kalimantan sebesar 3.14. Terendah di Jawa dengan nilai sebesar 0.21. Penyerapan relatif pembiayaan perbankan tertinggi Wilayah Bali & Nusa Tenggara sebesar 4.49. Terendah Wiayah Jawa dengan nilai sebesar 0.38. Penyerapan pembiayaan terhadap efisiensi produksi berpengaruh signifikan. Efektivitas pembiayaan dengan nilai tertinggi adalah Wilayah Sulawesi sebesar 27.30. Terendah Kalimantan dengan nilai sebesar 1.58. Pola keterkaitan efisiensi relatif produksi dengan penyerapan pembiayaan menunjukkan, provinsi yang masuk kategori progresif inovatif adalah Provinsi Jambi dan gagal adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku selama 6 tahun. Berdasarkan hasil analisis perencanaan pada skenario I dengan target pertumbuhan sebesar 3% maka kebutuhan kapital sebesar 1.182 triliun. Sementara untuk skenario II dengan target pertumbuhan sebesar 4,5% maka kebutuhan kapital sebesar 1.856 triliun. Terakhir untuk skenario III dengan target pertumbuhan sebesar 6% maka kebutuhan kapital sebesar 2.590 triliun.

PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK TERHADAP KEUANGAN NEGARA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pertanggungjawaban Partai Politik Terhadap Keuangan Negara., dengan fokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu: tanggung jawab partai politik dalam pelaporan bantuan keuangan dari negara, dan bentuk pengawasan terhadap partai politik dalam pelaporan bantuan keuangan tersebut. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik dalam mendukung kegiatan politik, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi literatur, serta kajian peraturan perundang-undangan terkait. Data primer dan sekunder dikumpulkan untuk menganalisis mekanisme pelaporan dan pengawasan yang telah diterapkan dalam meningkatkan pertanggungjawaban partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab hukum dan etika untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat, sebagai bagian dari upaya pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan negara. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk pengawasan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang melibatkan lembaga negara, aparat pengawas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa sinergi antara pelaporan yang tepat oleh partai politik dan mekanisme pengawasan yang efektif merupakan kunci utama dalam memastikan penggunaan dana publik yang tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan. Implikasi dari penelitian ini mendorong perlunya perbaikan sistem pelaporan keuangan serta peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan bantuan keuangan negara kepada partai politik. Rekomendasi strategis untuk kebijakan publik disampaikan dengan harapan dapat memperkuat tata kelola keuangan yang baik di sektor politik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Partai Politik Terhadap Keuangan Negara.

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PARTAI POLITIK

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban bantuan keuangan negara terhadap partai politik, dengan fokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu: tanggung jawab partai politik dalam pelaporan bantuan keuangan dari negara, dan bentuk pengawasan terhadap partai politik dalam pelaporan bantuan keuangan tersebut. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik dalam mendukung kegiatan politik, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi literatur, serta kajian peraturan perundang-undangan terkait. Data primer dan sekunder dikumpulkan untuk menganalisis mekanisme pelaporan dan pengawasan yang telah diterapkan dalam meningkatkan pertanggungjawaban partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab hukum dan etika untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat, sebagai bagian dari upaya pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan negara. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk pengawasan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang melibatkan lembaga negara, aparat pengawas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa sinergi antara pelaporan yang tepat oleh partai politik dan mekanisme pengawasan yang efektif merupakan kunci utama dalam memastikan penggunaan dana publik yang tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan. Implikasi dari penelitian ini mendorong perlunya perbaikan sistem pelaporan keuangan serta peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan bantuan keuangan negara kepada partai politik. Rekomendasi strategis untuk kebijakan publik disampaikan dengan harapan dapat memperkuat tata kelola keuangan yang baik di sektor politik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Bantuan Keuangan Negara, Partai Politik

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Dokumen Dalam Proses Pemohon Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap dokumen palsu dalam proses permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, dengan fokus pada kesenjangan antara aturan normatif (das Sollen) dan praktik di lapangan (das Sein), serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi memilih menggunakan pendekatan administratif, seperti penangguhan paspor daripada pendekatan pidana yang disebabkan oleh faktor kemanusiaan. Namun, penerapan sanksi administratif dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera, sebagaimana terlihat dari jumlah kasus pelanggaran. Kantor Imigrasi Tarakan belum menjadikan hukum pidana sebagai primum remedium, padahal pemalsuan dokumen adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 126 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dapat mengancam negara karena sering digunakan untuk aktivitas ilegal. Penelitian ini juga mengidentifikasi permasalahan hukum, seperti pengalihan sanksi pidana menjadi administratif untuk menghindari proses hukum, serta kurangnya prosedur tegas oleh penyidik. Selain itu, lemahnya koordinasi antara Kantor Imigrasi dan lembaga penegakan hukum lainnya, serta penghindaran sanksi pidana karena proses pidananya memakan waktu dan biaya menjadi faktor penyebab utama. Penelitian ini menyarankan agar Kantor Imigrasi lebih mengoptimalkan primum remedium dalam penanganan dokumen palsu dengan memberikan prioritas pada penerapan sanksi pidana yang lebih tegas, serta memperkuat prosedur hukum dan koordinasi antara instansi penegak hukum.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Dokumen Palsu Dalam Proses Permohonan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap dokumen palsu dalam proses permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, dengan fokus pada kesenjangan antara aturan normatif (das Sollen) dan praktik di lapangan (das Sein), serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi memilih menggunakan pendekatan administratif, seperti penangguhan paspor daripada pendekatan pidana yang disebabkan oleh faktor kemanusiaan. Namun, penerapan sanksi administratif dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera, sebagaimana terlihat dari jumlah kasus pelanggaran. Kantor Imigrasi Tarakan belum menjadikan hukum pidana sebagai primum remedium, padahal pemalsuan dokumen adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 126 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dapat mengancam negara karena sering digunakan untuk aktivitas ilegal. Penelitian ini juga mengidentifikasi permasalahan hukum, seperti pengalihan sanksi pidana menjadi administratif untuk menghindari proses hukum, serta kurangnya prosedur tegas oleh penyidik. Selain itu, lemahnya koordinasi antara Kantor Imigrasi dan lembaga penegakan hukum lainnya, serta penghindaran sanksi pidana karena proses pidananya memakan waktu dan biaya menjadi faktor penyebab utama. Penelitian ini menyarankan agar Kantor Imigrasi lebih mengoptimalkan primum remedium dalam penanganan dokumen palsu dengan memberikan prioritas pada penerapan sanksi pidana yang lebih tegas, serta memperkuat prosedur hukum dan koordinasi antara instansi penegak hukum.

KEEFEKTIFAN STRATEGI KWL (KNOW, WANT TO KNOW, LEARN) DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA PEMAHAMAN TEKS DESKRIPTIF PADA SISWA KELAS VII SMPN 4 TARAKAN

Reading comprehension is one of the basic skills in English language which is quite difficult to be mastered, especially for students. Thus, in teaching reading comprehension, interesting teaching strategies such as the KWL strategy is needed. The aim of this research was to determine the significant effect of implementing the KWL strategy on descriptive reading comprehension of grade 7 junior high school students. The research method used pre-experimental method. The population of this research was students of class VII at SMP Negeri 4 Tarakan with a sample of class VII-10 of 29 students. The research instrument used a reading test in the form of pre-test and post-test. In addition, the results of data analysis obtained were processed using the SPSS version 25.0 program. The results of data analysis revealed that the average pre-test score was 57.44 and the average post-test score was 78.89. The Shapiro Wilk Test result was 0.965, which was greater than 0.05. It means the alternative hypothesis (Ha) was accepted and the null hypothesis (HO) was rejected. Therefore, it can be concluded that teaching descriptive text using KWL strategy had proven effective in improving the reading comprehension at seventh grade students of SMP Negeri 4 Tarakan.

KEEFEKTIFAN STRATEGI KWL (KNOW, WANT TO KNOW, LEARN) DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA PEMAHAMAN TEKS DESKRIPTIF PADA SISWA KELAS VII SMPN 4 TARAKAN

Reading comprehension is one of the basic skills in English language which is quite difficult to be mastered, especially for students. Thus, in teaching reading comprehension, interesting teaching strategies such as the KWL strategy is needed. The aim of this research was to determine the significant effect of implementing the KWL strategy on descriptive reading comprehension of grade 7 junior high school students. The research method used pre-experimental method. The population of this research was students of class VII at SMP Negeri 4 Tarakan with a sample of class VII-10 of 29 students. The research instrument used a reading test in the form of pre-test and post-test. In addition, the results of data analysis obtained were processed using the SPSS version 25.0 program. The results of data analysis revealed that the average pre-test score was 57.44 and the average post-test score was 78.89. The Shapiro Wilk Test result was 0.965, which was greater than 0.05. It means the alternative hypothesis (Ha) was accepted and the null hypothesis (HO) was rejected. Therefore, it can be concluded that teaching descriptive text using KWL strategy had proven effective in improving the reading comprehension at seventh grade students of SMP Negeri 4 Tarakan.

ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA NY.N DI PUSKESMAS SEBENGKOK KOTA TARAKAN

Asuhan komprehensif adalah asuhan yang diberikan oleh bidan mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas AKI dan AKB merupakan indikator keberhasilan upaya kesehatan ibu dan anak. Tujuan Asuhan Komprehensif pada Ny.N sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Mulai dari pengkajian, identifikasi, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan analisis setiap kunjungan dan pemeriksaan upaya penurunan angka kematian ibu dan anak. Penatalaksanaan asuhan kebidanan komprehensif dimulai pada tanggal 13 Maret 2024 di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan dengan Ny. N sebagai responden untuk melaksanaan asuhan. Kunjungan awal dilakukan pada saat usia kehamilan klien 38 minggu 4 hari, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan hasil normal dan pemeriksaan laboratorium Hb: 10,4 mg/dL, sehingga Ny. N menderita anemia ringan. Masalah yang dikhawatirkan yaitu perdarahan pada persalinan dan nifas. Telah diberikan asuhan yaitu pemberian tablet Fe 2x1/hari, menganjurkan ibu mengkonsumsi sari kurma, buah kurma dan pemenuhan nutrisi. Persalinan terjadi pada tanggal 1 April 2024 dengan usia kehamilan 40 minggu 6 hari. Kala 1 berlangsung selama ±6 jam, kala II berlangsung selama 10 menit, kala III berlangsung selama 10 menit, dan kala IV berlangsung selama 2 jam. Pelaksanaan asuhan persalman menggunakan standar asuhan persalinan normal, 60 langkah (APN). Pada kunjungan masa nifas 3 hari yang di alami Ny.N berjalan normal, dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, proses involusi, tinggi fundus uteri, kontraksi rahim, proses laktasi, dan pengeluaran lochea yang semuanya termasuk dalam batas fisiologis. Kunjungan Bayi Baru Lahir pada tanggal 4 April 2024, 3 hari setelah bayi lahir. Dari pemeriksaan fisik didapatkan hasil normal, berjenis kelamin laki-laki, berat badan 3090 gram, panjang 48 cm, lingkar kepala 33 cm dan lingkar dada 34 cm, bayi lahir spontan, tidak ada masalah dan bayi telah melakukan IMD selama 60 menit bayi setelah lahir Asuhan kebidanan komprehensif telah didokumentasikan dalam bentuk SOAP Pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan By.Ny.N tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan praktek. Diharapkan pasien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga dapat mengetahui pentingnya pengawasan pada saat hamil, bersalin, nifas dan bayi baru