ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian dalam Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Tar dan Putusan Perkara Nomor 423/Pid.B/2018/PN Tar. Kemudian, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Tar dan Putusan Perkara Nomor 423/Pid.B/2018/PN Tar. Skripsi ini menggunakan penelitian normatif yang akan mengkaji dan menganalisa peraturan perundangundangan dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Pertama: putusan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pidana Nomor 423/Pid.B/2018/PN Tar dengan pidana penjara 2(dua) tahun untuk pelaku tindak pidana melanggar pasal 303 ayat(1) ke 1 KUHP, sehingga memperlihatkan disparitas dalam putusan pemidanaan. Kedua: penerapan hukumnya yang nanti nya akan dituangkan dalam amar putusan, serta rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat sehingga putusan pemidanaannya betul-betul mencerminkan rasa keadilan masayarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Analisis penelitian yang dikaji oleh penulis dan dituangkan di dalam keseluruhan hasil intisari dalam bentuk skripsi ini membahas mengenai suatu tindak pidana persetubuhan dengan Delic, tipu muslihat dengan maksud membujuk anak sebagai suatu korban tindak pidana kejahatan Seksual, yang dilakukan atas status anak berkonflik dengan hukum (Children In Conflic With The Law), berdasarkan bahan metode penelitian hukum yang bersifat normatife terhadap asas- asas hukum positif yang berlaku di dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dengan menggunakan perbandingan objek penelitian di dalam dua putusan perkara berbeda 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plk dan 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk atas tidak pidana yang mana kategori perbuatan tindak pidana serupa atau dikenal dengan istilah Disparity, untuk mencari sebab munculnya Ikonsitensi masa pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum tersebut, yang mana di dalam kesimpulan serta saran dan pembahasan penulis memerhatikan Ratiodecidendi hakim lah yang menjadi benang merah dalam memutus sebuah perkara yang dihadapkan pada dirinya berdasarkan nafas utama dari konsep pelaksaan sistem peradilan pidana anak yang seharusnya mendepakan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa menekankan nilai pemidanaan yang bersifat absolut sehingga sebagai bentuk hutang atas pelanggaran nilai moral yang harus dibayar oleh anak berkonflik dengan hukum. Dengan memerhatikan upaya pertanggung jawaban yang dapat diberikan kepada anak atas perbuatannya berdasarkan regulasi yang mengaturnya dikerenakan terkategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh anak, yang mana harus mendepankan asas yang bersifat Lex Spesialis Derogat Legi Generali, atas perbuatan anak berkonflik dengan hukum dan diteliti melalui putusan secara Structural dalam upaya menganalisis sebuah putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melandasi diaparitas putusan hakim terhadap tindak pidana eksploitasi seksual, serta untuk mengetahui penjatuan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak yang berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta tiga putusan pengadilan, yakni Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Grt, dan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan hakim bersifat multidimensi, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersumber dari perbedaan filosofi pemidanaan yang dianut hakim, perbedaan penafsiran terhadap Pasal 71 UU SPPA mengenai pidana pokok dan kewajiban pelatihan kerja, serta perbedaan bobot pertimbangan terhadap hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sedangkan faktor eksternal mencakup usia dan kondisi psikologis korban, frekuensi perbuatan pelaku, serta nilai sosial dan kultural masyarakat setempat. Disparitas tersebut tergolong kategori pertama dan keempat menurut klasifikasi Harkristuti Harkrisnowo. Adapun model penjatuhan pidana yang berkeadilan bagi ABH memprioritaskan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, mewajibkan pelatihan kerja sebagai pengganti denda berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, serta menempatkan pidana penjara sebagai ultimum remedium. Putusan PN Garut paling mencerminkan model tersebut, sedangkan Putusan PN Tarakan dinilai tidak berkeadilan karena mengabaikan kewajiban pelatihan kerja. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar hakim anak menerapkan prinsip ultimum remedium secara konsisten, pembentuk undang-undang mempertegas sifat imperatif kewajiban pelatihan kerja dalam UU SPPA, BAPAS menyusun litmas secara lebih komprehensif dengan menyertakan analisis dampak psikologis korban, serta masyarakat turut mendukung reintegrasi sosial ABH melalui pendekatan restoratif guna mencegah stigmatisasi terhadap anak yang telah berhadapan dengan hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat menuntut sistem tenaga listrik yang efisien, andal, serta berkelanjutan. Salah satu pendekatan strategis untuk mencapai efisiensi tersebut adalah Dynamic Economic Dispatch (DED), yaitu optimasi pembagian beban pembangkitan listrik secara ekonomis berdasarkan perubahan beban dan kondisi sistem setiap waktu. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan DED dengan integrasi Photovoltaic (PV) dan Pump Storage Hydroelectricity (PSH) guna meminimalkan total biaya operasional dan emisi sistem tenaga listrik. Metode yang digunakan adalah pemodelan sistem IEEE 30-Bus menggunakan perangkat lunak GAMS dengan pendekatan Quadratic Programming (QP), dengan tiga skenario utama: sistem existing, sistem dengan integrasi PV, dan sistem dengan integrasi PV dan PSH. Hasil simulasi menunjukkan bahwa integrasi PV 50% mampu menurunkan biaya operasional sebesar $2.718,52 (17,16%) dan emisi sebesar 1.723,63 kg (20,70%) dibanding skenario existing. Penambahan PSH meningkatkan penghematan biaya menjadi $2.763,32 (17,44%) dan reduksi emisi menjadi 2.015,42 kg (24,20%), sekaligus menggeser pola charging dari dini hari ke siang hari (jam 10–15) mulai penetrasi 30% guna menyerap surplus PV. Dibandingkan skenario PV 50% tanpa PSH, konfigurasi PV 50% dengan PSH terbukti lebih hemat biaya operasional sebesar $44,81 (0,34%), dengan ramp-up tertinggi G1 sebesar 43,767 MW/jam masih dalam batas teknis 65 MW/jam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem tenaga listrik yang berkelanjutan dan menjadi referensi bagi penerapan teknologi energi hijau di Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Permasalahan Economic Dispatch (ED) dalam sistem tenaga listrik bertujuan untuk menentukan pembagian daya pembangkit yang meminimalkan biaya bahan bakar. Namun, dalam praktiknya, peningkatan efisiensi ekonomi seringkali berbanding terbalik dengan peningkatan emisi gas buang. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji Multi-Objective Economic Emission Dispatch (MOEED) dengan mempertimbangkan dua fungsi tujuan utama, yaitu minimisasi biaya bahan bakar dan minimisasi emisi gas buang. Metode Analisis Pareto Front digunakan untuk memperoleh sekumpulan solusi optimal yang menunjukkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan dampak lingkungan. Setiap titik pada Pareto Front merepresentasikan solusi kompromi terbaik antara kedua tujuan tersebut. Melalui pendekatan ini, operator sistem dapat memilih solusi yang sesuai dengan prioritas operasional dan kebijakan lingkungan yang diterapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode optimisasi multiobjektif pada sistem tenaga listrik, khususnya dalam meningkatkan efisiensi operasi pembangkit tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 286/PID.B/2025/PN MKS DAN PUTUSAN NOMOR 288/PID.B/2025/PN MKS) Penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana penadahan serta mengkaji pertimbangan hakim terhadap disparitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 286/Pid.B/2025/PN Mks dan Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Mks mengenai pengalihan objek jaminan fidusia secara ilegal. Berbeda dengan pandangan hakim dalam amar putusannya, hasil penelitian ini menemukan adanya kekeliruan yuridis dalam analisis pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Hakim dinilai kurang tepat dalam mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana karena menyamakan pemenuhan unsur Pasal 480 KUHP dan Undang-Undang Jaminan Fidusia secara utuh pada kedua terdakwa, tanpa memisahkan secara tegas antara peran fisik pelaksana administratif dengan peran penyediaan modal oleh aktor intelektual. Kekeliruan analisis unsur ini berdampak langsung pada lahirnya disparitas pemidanaan yang mencolok, di mana Terdakwa HG selaku aktor intelektual sekaligus penyandang dana justru dijatuhi hukuman lebih ringan 7 (tujuh) bulan dibandingkan Terdakwa H selaku pelaksana lapangan 8 (delapan) bulan. Kesenjangan hukum tersebut terjadi akibat kecenderungan hakim pada kualifikasi pasal dalam dakwaan lewat pendekatan retributif-legalistik, serta kegagalan dalam membedah derajat kesalahan subjektif (mens rea) dalam struktur penyertaan (medepleger) Pasal 55 KUHP yang menempatkan inisiator sebagai faktor pemberat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pertimbangan hukum yang kritis dan menyeluruh dari hakim agar dapat meminimalisasi disparitas hukum serta mewujudkan keadilan substantif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur-unsur tindak pidana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tjs dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemenuhan unsur tindak pidana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2019 mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur objektif dan subjektif, meliputi subjek hukum setiap orang, perbuatan memasukkan, mengeluarkan, atau memindahkan media pembawa, serta tidak dipenuhinya kewajiban karantina sebagaimana diatur dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35. Selain itu, harus terdapat sifat melawan hukum dan unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Apabila seluruh unsur terpenuhi, maka perbuatan pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88. Pada putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tjs hakim menjatuhkan putusan terhadap terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun hakim tidak mempertimbangkan perbuatan terpidana yang telah dilakukan secara berulang serta telah menimbulkan kerugian bagi negara yang dapat menjadi dasar pemberat dalam penjatuhan sanksi. Sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan yang signifikan antara kedua putusan, yang disebabkan oleh perbedaan kedalaman dan kelengkapan pertimbangan hakim, kualitas pembuktian, serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan pertimbangan pemidanaan yang lebih proporsional, konsisten, dan komprehensif guna menjamin efektivitas penegakan hukum di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pertumbuhan kebutuhan energi listrik yang terus meningkat mendorong perlunya optimalisasi operasi sistem tenaga listrik melalui pendekatan Dynamic Economic Dispatch (DED). Integrasi pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebagai sumber energi terbarukan dinilai efektif dalam menekan biaya operasional dan emisi karbon. Ketidakpastian output daya dari energi angin menjadi tantangan dalam menjaga kestabilan sistem dan efisiensi penjadwalan pembangkit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh integrasi PLTB terhadap performa DED dengan menggunakan metode Quadratic Programming pada dua sistem yaitu IEEE 30 Bus dan sistem Jawa-Bali 500 kV. Metode ini diimplementasikan dalam perangkat lunak GAMS dengan memanfaatkan solver CONOPT untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan mempertimbangkan batasan kapasitas, ramp rate, dan keseimbangan daya selama 24 jam. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada sistem IEEE 30 Bus, total daya optimal selama 24 jam tanpa integrasi PLTB sebesar 6.131,972 MW dengan total biaya operasional $20.328,85. Setelah integrasi PLTB, daya optimal menurun menjadi 4.039,708 MW dengan penurunan biaya menjadi $13.764,94. Pada sistem Jawa-Bali 500 kV, total beban tanpa PLTB sebesar 793.155,38 MW berkurang menjadi 377.295,48 MW setelah integrasi PLTB, dengan penurunan signifikan pada emisi dan biaya operasional. Hasil ini membuktikan bahwa integrasi PLTB dalam DED mampu meningkatkan efisiensi ekonomi dan keberlanjutan sistem tenaga listrik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan bagian atas yang meliputi hidung dan faring, sebagian besar infeksi disebabkan oleh bakteri dan virus. Terapi inhalasi uap minyak kayu putih adalah terapi dengan menggunakan uap minyak kayu putih untuk mengatasi masalah pernapasan, mengurangi gangguan fungsi bersihan jalan napas dengan mengencerkan dahak, memperlancar pernapasan (memperlebar saluran udara), mengurangi peradangan. Tujuan penulisan karya ilmiah akhir ners ini yaitu untuk menerapkan pemberian terapi inhalasi uap minyak kayu putih terhadap anak dengan infeksi saluran pernapasan akut. Penulis menggunakan metode studi kasus dengan jumlah responden sebanyak 2 anak dengan pemberian terapi selama 3 hari sesuai dengan SPO. Sebelum dilakukan terapi inhalasi uap minyak kayu putih, terdengar suara napas tambahan ronkhi pada kedua pasien dan frekuensi pernapasan di atas normal. Setelah dilakukan terapi inhalasi uap minyak kayu putih selama 3 hari, didapatkan perubahan suara napas ronkhi menurun dan frekuensi pernapasan dalam batas normal. Asuhan keperawatan diberikan kepada pasien anak dengan ISPA dengan diagnosis keperawatan utama bersihan jalan napas tidak efektif dengan intervensi terapi inhalasi uap minyak kayu putih selama 3 hari. Setelah 3 hari dilakukan penerapan terapi inhalasi minyak kayu putih didapatkan hasil adanya peningkatan bersihan jalan napas pada pasien yang ditandai dengan berkurangnya keluhan sesak dan batuk.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Saat ini, dengan meningkatnya kebutuhan energi global dan peningkatan kesadaran akan dampak negatif penggunaan bahan bakar fosil terhadap lingkungan, kebutuhan akan penyimpanan energi yang efisien dan ramah lingkungan semakin penting. Energy storage atau penyimpanan energi menjadi solusi yang banyak diteliti dan dikembangkan dalam upaya mengatasi masalah pasokan energi yang bervariabilitas. Optimasi operasi Pump Storage Hydroelectricity (PSH) menjadi penting untuk memaksimalkan efisiensi dari sistem ini. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan optimasi, seperti pengaturan beban sistem, manajemen waktu pengisian dan pengosongan waduk, serta efisiensi konversi energi. Dengan menggunakan model matematika dan algoritma yang tepat, proses pengaturan operasi dapat dioptimalkan sehingga penggunaan energi dapat ditingkatkan, biaya operasional dapat ditekan, dan respon sistem terhadap perubahan permintaan energi dapat dipercepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi sistem pembangkitan dengan integrasi Pumped Storage Hydroelectricity (PSH) mampu meminimalkan biaya pembangkitan. Pada sistem IEEE 10, total daya yang dihasilkan sebesar 13.655,47 MW dengan biaya pembangkitan sebesar US$ 428.382.050,14. Penggunaan PSH menghasilkan penghematan biaya sebesar US$ 6.351.348,75 (sekitar Rp104,51 miliar) dibandingkan sistem tanpa PSH. Dynamic Economic Dispatch (DED) sendiri merupakan metode pembagian beban ekonomis yang memperhitungkan perubahan beban secara real-time, menjadikannya peningkatan dari metode Economic Dispatch (ED) konvensional.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi saat ini menyebabkan peningkatan permintaan energi listrik yang signifikan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, maupun industri. Sebagian besar pembangkit listrik yang digunakan saat ini adalah pembangkit termal, yang menggunakan bahan bakar fosil seperti gas, minyak, dan batu bara. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan bahan bakar fosil ini. Pembangkit listrik termal menghasilkan emisi gas seperti nitrogen oksida (NOx), sulfur dioksida (SO2), dan karbon dioksida (CO2). Emisi gas buang ini memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan juga berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim global. Penelitian ini memiliki tujuan penting dalam menghitung emisi gas buang yang dihasilkan oleh pembangkit listrik, dengan upaya meminimalkan emisi tersebut. Dalam penelitian ini, dynamic emission dispatch diselesaikan menggunakan metode Quadratic Programming dengan menggunakan perangkat lunak GAMS dan diuji menggunakan data sistem IEEE 30 bus dan sistem Jawa Bali 500 kV. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan antara dynamic emission dispatch dengan dynamic economic dispatch menggunakan metode yang sama yaitu Quadratic Programming. Dari hasil simulasi dynamic emission dispatch pada sistem IEEE 30 Bus didapatkan nilai emisi sebesar 6.719,55 kg sedangkan untuk dynamic economic dispatch emisi yang dihasilkan sebesar 8.326.71 kg dan untuk dynamic emission dispatch pada sistem Jawa Bali 500 kV emisi yang dihasilkan sebesar 684.748,24 kg sedangkan untuk dynamic economic dispatch emisi yang dihasilkan sebesar 736.140 kg.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Tindak pidana pengeroyokan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak dalam proses pradilan, Hakim memiliki diskresi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan, yaitu penerapan pemidanaan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim serta penerapan pemidanaan anak pelaku tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan maut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan anak pelaku tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan maut antara Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Jap dan Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Psr dilatar belakangi atas pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, penentuan keadaan yang memberatkan dan meringankan terpidana, serta keyakinan Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman. Dalam penerapan pemidanaan, hakim dalam menerapkan prinsip pemidanaan anak tergambar dalam putusannya yang memperhatikan kondisi dan masa depan anak tetapi menunjukkan hakim masih memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, sebab yang ditentukan dalam undang-undang hanyalah batas maksimum khusus, sehingga titik kesetimbangan hukuman pada kedua putusan tidak tercapai.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Pada sistem tenaga listrik, energi listrik yang dibutuhkan oleh konsumen harus disediakan oleh pembangkit-pembangkit listrik. Pembangkit-pembangkit tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari sisi jenis bahan bakar, kapasitas maupun pola pengoperasiannya. Untuk mendapatkan biaya pembangkitan yang paling minumum, maka pengoperasian pembangkit-pembangkit listrik harus dilakukan secara optimum yang dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pembagian pembebanan (economic dispatch). Pada economic dispatch yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana mendapatkan nilai akar-akar persamaan non linier (persamaan kuadrat) yang merupakan pemodelan matematika dari karakteristik pada masing-masing pembangkit listrik. Pada penelitian ini metode Quadratic Programming digunakan untuk menyelesaikan permasalahan economic dispatch, sedangkan software yang digunakan adalah software GAMS. Untuk menguji pemodelan economic dispatch digunakan data Sistem IEEE 30 Bus dan Sistem Jawa Bali 500 kV. Hasil simulasi juga dibandingkan dengan metode Iterasi Lamda dan metode Flower Pollination Algorithm dengan hasil perbandingan menunjukkan bahwa metode Quadratic Programming l ebih unggul dibandingkan dengan metode lainnya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) adalah penyakit berbahaya dan bahkan cenderung dapat menjadi epidemi serta pandemi. penyebaran dari penyakit yang satu ini dapat dengan mudah menular melalui droplet atau cairan yang dihasilkan dari batuk dan bersin. Penelitian ini merupakan penelitian analitik yang menggunakan desain cross sectional yaitu variabel bebas dan terikat pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan dalam satu waktu yang bersamaan. Hasil penelitian Berdasarkan Gambaran Pengetahuan Orang Tua dengan Kejadian ISPA pada Anak Usia 5-13 Tahun di Puskesmas Sebengkok, Ibu yang berpengetahuan baik sebanyak 41 responden dan yang pengetahuan cukup sebanyak 6 responden. Hasil penelitan Gambaran pengetahuan orang tua dengan kejadian ISPA berdasarkan karakteristik responden di Puskesmas Sebengkok mayoritas orang tua berada pada usia rentan 20-35 tahun memiliki pengetahuan baik sebanyak 13 (54.1%), dengan Pendidikan SMA memiliki pengetahuan cukup sebanyak 8 (20.8%), dan status pekerjaan tidak bekerja dengan pengetahuan cukup sebanyak 14 (58.3%) responden. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam mencari informasi mengenai pengetahuan tentang ISPA pada anak usia 5-13 tahun dikalangan masyarakat khususnya orang tua.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pertumbuhan jumlah penduduk serta perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan energi listrik, baik untuk skala listrik rumah tangga, komersial maupun industri. Pembangkit yang digunakan pada sistem tenaga listrik kebanyakan merupakan pembangkit termal. Pembangkit termal beroperasi dengan bahan bakar yang umumnya berupa bahan bakar fosil seperti gas, minyak dan batu bara sehingga hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Emisi gas yang ditimbulkan pembangkit listrik termal dapat berupa nitrogen oksida (NOx), sulfur dioksida (SO2), dan karbon dioksida (CO2). Emisi gas buangan tersebut berdampak pada lingkungan sekitar serta akan berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim global. Penelitian ini mempunyai tujuan penting mengenai perhitungan emisi suatu pembangkit sehingga mampu meminimalisir adanya emisi gas buang yang ditimbulkan pembangkit. Pada penelitian ini emission dispatch diselesaikan menggunakan metode Quadratic Programming pada software GAMS dan telah berhasil diuji coba menggunakan data sistem IEEE 30 bus dan sistem Jawa-Bali 500 kV. Jika metode Quadratic Programming dibandingkan dengan metode emission dispatch lainnya yaitu metode Iterasi Lamda dan metode Flower Pollination Algorithm khususnya pada sistem Jawa Bali 500 kV, metode Quadratic Programming merupakan metode terbaik untuk permasalahan emission dispatch.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini berjudul Disparitas Putusan Hakim Terkait Kelalaian Berkendara Dalam lalu Lintas Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, Kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan tindak pidana terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurang hati-hatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Peraturan perundang-undangan yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana kelalaian berkendara mengakibatkan korban meninggal dunia secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim sehingga terjadinya disparitas dalam putusan hakim. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Terjadinya disparitas putusan hakim terhadap kasus kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena belum adanya batas minimal yang jelas terhadap pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang sejenis. Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Terjadinya disparitas oleh hakim, dalam putusan pengadilan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb dan 382/Pid.B/2020/PN Spg. dengan terpenuhinya unsur dalam pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kedua kasus tersebut dalam putusan Pengadilan tersebut terjadi perbedaan yang sangat jauh dalam putusan nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan sedangkan putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Spg. Terdakwa hanya di vonis 1 (satu) Bulan dan 25 (dua puluh lima) hari.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•
Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah karena disparitas pidana merupakan problematika sendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas. Pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi disisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana salah satunya yaitu dengan adanya Ratio Decidendi. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian kesimpulan Ratio decidendi disparitas pidana terhadap pelaku anak antara Putusan N0.11/ Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tar dengan putusan No.15/Pid.Sus.Anak/2016/ PN.Tar terdapat hal-hal pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian berdasarkan sumbernya, yakni disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum, di mana proses peradilan Indonesia, hakim tidak terlepas dari sistem hukum yang ada serta akibat disparitas pidana terhadap pelaku anak antara Putusan N0.11/ Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tar dengan putusan No.15/Pid.Sus.Anak/2016/ PN.Tar adalah lebih berpengaruh terhadap mental atau psikis anak itu sendiri, dampak positifnya si pelaku atau si terdakwa diputus sesuai dengan hukumannya dan merasa jera akan lebih baik perilaku terdakwa setelah keluar dari lapas. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan dalam diri anak yaitu akan timbul rasa kekecewaan terhadap peraturan dan hukum yang ditegakan oleh aparatur penegak hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Deco Ajie Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, NPM.15501010036, dengan Judul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Disparitas Pada Kasus Sejenis”,dengan Pembimbing I yaitu, Mansyur,S.H.,M.H dan Pembimbing II yaitu Inggit Akim,S.H.,M.H Latar belakang yang penulis tuangkan dalam skripsi ini adalah, pembunuhan berencana sering dijadikan bahan perdebatan dimasyarakat, berkaitan dengan terjadinya perbedaan pidana dalam suatu putusan terhadap kasus yang sejenis. Penulis memilih untuk melakukan kajian terhadap pemidanaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara pembunuhan berencana, yang secara khusus penulis akan mendalami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya, sehingga akhirnya sampai pada amar putusan berbebntuk pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana. Rumusan masalah penulis yang pertama adalah, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan yang berbeda terhadap Putusan Nomor; 380/Pid.B/2015/PN.Tar dan Putusan 323/Pid.B/2015/PN.Tar sedangkan Rumusan masalah yang kedua adalah, apakah pemidanaan yang berbeda terhadap beberapa tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi terpidana. Metode peneletian pulis adalah Normatif, Pendekatan Masalah, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Historis, Pendekatan Perbandingan serta Bahan Hukum Primer.Kesimpulan dan saran penulis adalah, dalam dua kasus yang tuntutan dan ancaman pasal dan pemidanaannya sama Majelis Hakim telah memutus perkara dengan hasil yang berbeda sehingga muncul disparitas dalam putusan tersebut, hal ini menjadi acuan bagi penulis untuk lebih mendalamai dasar pertimbangan hakim tersebut dan apakah dari putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa sudah mencerminkan keadilan bagi mereka.
