ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian dalam Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Tar dan Putusan Perkara Nomor 423/Pid.B/2018/PN Tar. Kemudian, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Tar dan Putusan Perkara Nomor 423/Pid.B/2018/PN Tar. Skripsi ini menggunakan penelitian normatif yang akan mengkaji dan menganalisa peraturan perundangundangan dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Pertama: putusan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pidana Nomor 423/Pid.B/2018/PN Tar dengan pidana penjara 2(dua) tahun untuk pelaku tindak pidana melanggar pasal 303 ayat(1) ke 1 KUHP, sehingga memperlihatkan disparitas dalam putusan pemidanaan. Kedua: penerapan hukumnya yang nanti nya akan dituangkan dalam amar putusan, serta rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat sehingga putusan pemidanaannya betul-betul mencerminkan rasa keadilan masayarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana judi adu lari di Kota Tarakan dan mengetahui upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum Kota Tarakan terhadap pelaku tindak pidana judi adu lari. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yakni metode penelitian hukum yang melihat keberlakuan hukum dari segi non hukum. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Tarakan Timur, dan Kepolisian Resor Kota Tarakan. Sampel yang digunakan berupa Aparat Penegak Hukum dengan Dokumen Hukum. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh saat wawancara, data sekunder berupa data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung yang dimaksudkan untuk mendukung kebenaran dari data yang diperoleh terhadap setiap kegiatan, perilaku, dan gejala di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi adu lari bergantung pada kemampuan penyidik membuktikan adanya perbuatan perjudian, unsur kesalahan, serta peran konkret setiap pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerapan hukum pidana harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh alat bukti yang sah. Kepolisian telah melakukan upaya preventif melalui patroli, pengawasan, dan pencegahan kegiatan yang berpotensi mengandung unsur perjudian, serta memiliki mekanisme penanganan apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam penerapan ketentuan terhadap karakteristik judi adu lari yang menjadikan pembuktian taruhan sebagai barang bukti hanya sekedar transaksi secara tunai, keterbatasan informasi dari masyarakat, serta adanya toleransi atau pandangan masyarakat yang menganggap adu lari sebagai kegiatan hiburan biasa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Kota Tarakan serta mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perjudian online di Kota Tarakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Tarakan unit Tipidter, serta studi pustaka terhapat regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Kota Tarakan telah dilakukan melalui proses penerimaan laporan informasi dari masyarakat, penyelidikan. Namun, sampai penelitian dilakukan belum terdapat perkara perjudian online yang berhasil ditingkatkan ke tahap penyidikan karena terdapat Hambatan dalam penegakan hukum berkaitan dengan sulitnya mengumpulkan alat bukti elektronik, keterbatasan sarana dan prasarana digital forensik, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi. Pemeriksaan barang bukti elektronik yang harus dilakukan melalui Laboratorium Forensik Kepolisian Surabaya juga menyebabkan proses penanganan perkara membutuhkan waktu yang lebih lama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kemampuan aparat dalam pengumpulan dan pembuktian alat bukti elektronik, peningkatan sarana dan prasarana digital forensik, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang dapat mendukung proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online Di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perjudian online merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang semakin berkembang dan marak terjadi dengan berkembang teknologi dan informasi yang sangat pesat. Dalam hal hukum pidana di Indonesia, tindakan menyediakan atau memfasilitasi sarana untuk melakukan perbuatan perjudian online termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyedia sarana judi online dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana penyedia sarana judi online. Dalam penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa pelaku penyedia sarana perjudian online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku utama, turut serta atau membantu melakukan kejahatan, tergantung pada peran dan keterlibatan dalam aktivitas tersebut, penyedia sarana perjudian jika dilakukan oleh perorangan atau melalui korporasi (melalui sistus web atau platform digital), maka pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan pada pengurus, pemilik maupun korporasi itu sendiri, sesuai dengan prinsip corporate criminal liability. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam penegekan hukum terhadap tindak pidana ini, terutama terkait dengan aspek yurisdiksi dan identifikasi pelaku yang kerap menggunakan identitas samaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan lembaga internasional untuk menanggulangi kejahatan ini secara efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Upaya hukum preventif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian dalam jaringan, dan Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana perjudian dalam jaringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, upaya hukum preventif dilakukan melalui pemblokiran situs perjudian daring oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online, program literasi digital, serta keterlibatan lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Upaya preventif bersifat komprehensif, meliputi regulasi hukum, edukasi, pengawasan, serta pembinaan lingkungan sosial yang kondusif bagi anak. Kedua, pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian daring diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila berusia 12–18 tahun, namun mekanisme penyelesaian lebih menekankan pada prinsip keadilan restoratif dan diversi. Tujuannya adalah melindungi hak-hak anak agar tetap dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana perjudian daring tidak hanya dapat dilihat dari sisi hukum pidana semata, melainkan juga akibat dari lemahnya literasi digital, pengawasan keluarga, serta celah regulasi. Oleh karena itu, strategi penanggulangan harus melibatkan pendekatan multidimensi yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai prioritas utama.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perjudian di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan terus berkembang hingga kini, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Salah satu bentuk perjudian yang populer adalah permainan domino atau judi gaple yang telah menjadi bagian dari budaya tradisional di berbagai daerah. Permainan ini dianggap sebagai cara yang mudah untuk mendapatkan uang, terutama bagi rakyat kecil, namun memiliki konsekuensi yang jauh lebih berbahaya daripada keuntungan yang diharapkan. Perjudian tidak hanya menyebabkan ketergantungan dan kerugian bagi para pemain dan keluarga mereka, tetapi juga mempengaruhi ekonomi masyarakat secara negatif, dan memicu berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan pemerasan. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 KUHP sudah mengatur tentang larangan perjudian, praktik ini tetap marak terjadi karena perkembangan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana permainan domino dapat dianggap sebagai tindak pidana dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian dalam permainan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Berdasarkan Temuan menunjukkan bahwa keinginan diri untuk mencoba dan keyakinan bahwa kemenangan bisa diraih oleh siapa saja menjadi pendorong utama tindakan perjudian. Selain itu, rasa penasaran dan keyakinan bahwa suatu saat akan berhasil memenangkan permainan membuat individu terus terlibat dalam perjudian. Dampak dari perjudian domino sangat merugikan, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum mengambil langkah-langkah tegas seperti pembentukan undang-undang yang lebih kuat dan peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Selain itu, perlu dilakukan patroli dan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang dampak negatif perjudian dan mencegah keterlibatan mereka dalam aktivitas tersebut.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DARING ABSTRAK Perkembangan teknologi di era globalisasi seperti sekarang ini mengalami kemajuan yang begitu pesat khususnya dalam bidang teknologi dan infomasi, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa teknologi dan informasi terkadang bisa menjadi pedang bermata dua karena selain berkontribusi terhadap kesejahteraan, peradaban dan kemajuan manusia, juga merupakan sarana yang efektif untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, adan artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Perkembangan teknologi di era sekarang berkembang dengan pesat, dimana apapun bisa diakses dengan mudah hanya dengan menggunakan internet. Kejahatan dapat dengan mudah dilakukan juga dengan menggunakan internet. Salah satunya ialah perjudian yang dilakukan secara daring atau online. Adapun dijelaskan diatas ada beberapa teori sebab terjadinya kejahatan yaitu teori anonim, teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial, dan teori labelling. Dari hasil penelitian jika dihubungkan dengan teori diatas didapatkan bahwa sebab terjadinya perjudian adalah pergaulan yang menyimpang, individu itu sendiri, lingkungan yang memberikan kesempatan, kebiasaan masyarakat, dan ekonomi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 248/PID.B/2022/PN TAR DAN NOMOR 92/PID.B/2023/PN TAR TENTANG PERJUDIAN DARING Abstrak This research aims to determine the forms of criminal acts of online gambling and analysis of the judge's considerations regarding the decision in criminal cases Number 248/Pid.B/2022/PN Tar and Number 92/Pid.B/2023/PN Tar at the Tarakan District Court. This research was carried out at the Tarakan District Court, Tarakan District Prosecutor's Office, Tarakan Police. The method used by researchers is the normative juridical type with a statutory approach, case approach, contextual approach and comparative approach. with literature studies, interviews and analyzed using qualitative methods. The results of this research show that, in case Number 248/PID.B/2022/PN, defendant I Sabir Bin Muhammad Yusuf and defendant II Safiska Bin Hariansyah were sentenced to 6 months in prison and were legally proven to have committed the crime of online gambling as a bookie. and seller of higgs domino coin chips and in case Number 92/Pid.B/2023/PN Tar the defendant Charles Junaidy Alias Aping Bin Junaidy was also sentenced to a lighter sentence of one month than the case above, namely 5 months in prison and was legally proven to have committed the criminal act of online gambling as a seller of lottery numbers and based on the facts at the trial of both cases and the evidence of witness statements, and documentary evidence and based on the evidence of the defendant's statement, in both cases the fraudsters have admitted to online gambling as bookies and chip sellers. higgs domino coins in the first case and lottery number sellers in the second case. So that the criminal sanctions imposed by the Panel of Judges. In this sentence, the judge used article 303 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, the judge should have paid attention to the provisions of the principle of Lex Specialist Derogate Legi Generalis by applying article 27 paragraph (2) which specifically regulates criminal acts of online gambling which are not regulated in article 303 paragraph (1) 1st Criminal Code.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG PELAKUNYA ANAK MELALUI PENDEKATAN DIVERSI Abstrak Perjudian ialah salah satu kasus pidana yang secara gampang bisa dilakukan oleh seluruh penduduk, dimana mudahnya dalam berjudi menjadikannya hampir seluruh lini masyarakatnya dari yang muda hingga yang tua bahkan anak di bawah umur. akan tetapi dalam hal penegakannya sering kali tidak melalui proses diversi untuk suatu kasus perjudian dimana pelakunya anak-anak, hal ini sudah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.dimana di dalam Pasal 7 ayat (1) “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian yang pelakunya anak melalui pendekatan diversi. Pertama penerapan pendekatan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian, dan konsekuensi terhadap putusan pengadilan tindak pidana perjudian yang pelakunya anak tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa : dalam contoh kasus yaitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Ktp dengan dua terdakwa anak, dalam perkara anak tindak pidana perjudian tersebut maka penegak hukum wajib melakukan diversi sebagai bagian dari Restorative Justice sebagai bentuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai cerminan penerapan asas kepentingan yang terbaik untuk anak. Kedua konsekuensi hukum yang terjadi jika para penegak hukum tidak menerapkan UU SPPA, terdapat dalam Pasal 95 yaitu berupa sanksi administratif, serta Pasal 96 para penegak hukum dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perjudian dengan cara sabung ayam merupakan suatu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa perjudian sebagai suatu permainan yang keuntungannya bergantung pada keberuntungan saja termasuk pula ketika pemainnya lebih pintar bermain judi saja. Di Kota Tarakan permainan judi dengan cara sabung ayam ini masih sering terjadi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Apakah peran kepolisian Polres Kota Tarakan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Tarakan dan Apakah yang menjadi kendala kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Tarakan dan upaya Polres dalam mengatasi kendala tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengkajian atas teori-teori dan melakukan study lapangan terkait penerapan aturan hukum yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dan menggunakan kuisioner. Sumber data diperoleh dari Polres Kota Tarakan Penelitian menggunakan analisasi dara deskriptif kualitatif dengan cara memahami, menjelaskan, menentukan dan memperoleh gambaran mendapam tentang permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa peranan kepolisian yaitu upaya prefentif melakukan patroli guna mencegah terbentuknya arena yang akan dijadikan sebagai tepat sabung ayam dan upaya represif yaitu menegakkan aturan yaitu segera menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan adanya suatu tindak pidana sabug ayam disuatu daerah. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian adalah terkadang aduan oleh masyarakat informasinya kurang akurat, dan informasi patroli sering kali bocor atau disadari oleh para pemain sabung sehingga saat Kepolisian sampai dilokasi kejadian para pemain sabung ayam telah melarikan diri terlebih dahulu.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Masalah pokok yang diteliti adalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perjudian Sabung Ayam dan bagaimana Perjudian Sabung Ayam Menurut Hukum Adat Dayak Tenggalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum adat Dayak Tenggalan mengenai sabung ayam dan singkronisasi dengan hukum pidana nasional. Metode penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Empiris. Dalam tahap nalisis data, penulis menggunakan metode penyajian data secara kulaitatif, yaitu melalui data primer dan data sekunder yang disusun secara sistematis. Selanutnya penulis melakukan analisa, terhadap data yang telah diperoleh di lapangan secara langusng dengan teori-teori hukm yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara Deduktif, yakni pengambilan keputusan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian penulis simpulkan bahwa adanya pelaksanaan sabung ayam yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Tenggalan adalah bagian dari budaya yang dilaksanakan pada waktu terntu sehingga terbebas dari sanksi pidana umum. Sedangkan untuk pelaksanaan sambung ayam diluar upacara adat bukanlan menjadi naungan dibawah aturan hukum adat dan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana perjudian sabung ayam yang dapat dikenakan sanksi oleh pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
