ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya residivisme tindak pidana pencurian pada klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tarakan akibat belum optimalnya fungsi penjamin dalam mengawasi klien selama masa reintegrasi sosial. Kajian ini menggunakan teori pengawasan efektif dan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian bersifat hukum empiris atau (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Pembimbing Kemasyarakatan, penjamin, dan klien yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan fungsi penjamin telah dijalankan namun belum optimal karena minimnya pemahaman tugas dan tanggungjawab, bahkan temuan hasil penelitian ada penjamin yang bukan dari keluarga inti, lemahnya komunikasi dengan PK, dan kendala ekonomi, ditambah faktor eksternal seperti stigma sosial dan terbatasnya lapangan kerja. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi penjamin memerlukan penguatan koordinasi antara penjamin, PK, keluarga, dan masyarakat demi keberhasilan reintegrasi sosial klien.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KOTA TARAKAN Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang mengancam hak asasi manusia dan sering menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang diberangkatkan secara non-prosedural. Kota Tarakan sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik TPPO. Oleh karena itu, Penyidik Imigrasi Kelas II TPI Tarakan memiliki peran penting dalam melakukan penegakan hukum dan pencegahan terhadap TPPO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum represif terhadap pelaku TPPO terhadap PMI serta upaya preventif yang dilakukan oleh Penyidik Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dalam penanggulangan TPPO. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum represif terhadap pelaku TPPO telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih sulit mengungkap jaringan pelaku secara menyeluruh dan peran imigrasi lebih banyak pada aspek pengawasan dan koordinasi. Upaya preventif dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara pemohon paspor, pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, program Desa Binaan Imigrasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan instansi terkait. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan pengawasan, banyaknya jalur ilegal di wilayah perbatasan, dan sulitnya mendeteksi calon PMI non-prosedural. Kesimpulannya, peran Penyidik Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dalam penanggulangan TPPO telah berjalan melalui upaya represif dan preventif, namun masih perlu dioptimalkan. Disarankan adanya penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan pengawasan keimigrasian, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan edukasi masyarakat guna mencegah TPPO terhadap PMI.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan dalam reintegrasi sosial klien terorisme serta pembimbingan yang dilakukan terhadap klien terorisme. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan dalam reintegrasi sosial klien terorisme belum berjalan secara optimal. Klien terorisme yang menjadi objek penelitian merupakan klien limpahan dari Lembaga Pemasyarakatan Bandung dan selama menjalani masa pembimbingan tidak pernah mengikuti program pembimbingan kepribadian, kemandirian, maupun kegiatan pembimbingan lainnya yang diselenggarakan Balai Pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan pelaksanaan pembimbingan terhadap seluruh klien pemasyarakatan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Hambatan yang dihadapi meliputi luasnya wilayah kerja, ketidakseimbangan antara jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dengan jumlah klien yang ditangani, serta belum adanya regulasi khusus mengenai mekanisme pembimbingan klien tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan optimalisasi pelaksanaan pembimbingan terhadap klien tindak pidana khusus guna mendukung keberhasilan reintegrasi sosial dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Distribusi barang merupakan komponen vital dalam sistem logistik yang mendukung ekonomi Kota Tarakan. Namun, saat ini terdapat ketidakselarasan antara jaringan jalan, tata ruang, dan pusat logistik, di mana aktivitas bongkar muat sering dilakukan di badan jalan yang memicu kemacetan dan ketidakteraturan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sistem distribusi barang dari pelabuhan ke gudang dan ritel, serta menganalisis kondisi integrasi sistem tersebut menggunakan pendekatan SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan dukungan analisis kuantitatif melalui pemberian bobot dan rating pada faktor internal (IFAS) dan eksternal (EFAS). Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner terhadap lima entitas utama, termasuk Dinas Perhubungan, pengelola pelabuhan, operator logistik, pengelola gudang, dan pelaku ritel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik distribusi barang di Tarakan didominasi oleh pergerakan truk kontainer dan box truck dari Pelabuhan Malundung dan Tengkayu I menuju gudang di pusat kota (Jl. Yos Sudarso, Jl. Diponegoro, dan Jl. KH. Agus Salim). Hasil analisis matriks SWOT menempatkan sistem distribusi Kota Tarakan pada Kuadran IV (skor strategi Weaknesses-Threats tertinggi sebesar 3,92), yang mengindikasikan situasi defensif. Kelemahan utama meliputi ketiadaan terminal logistik terintegrasi dan keterbatasan fasilitas bongkar muat, sementara ancaman utama adalah konflik lalu lintas dengan kendaraan pribadi dan keterbatasan lahan logistik di pusat kota. Penelitian ini merekomendasikan strategi minimalisasi kelemahan internal melalui penyusunan regulasi teknis distribusi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta perencanaan pembangunan zona logistik di wilayah pinggiran kota untuk mengurangi beban pusat kota.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Esktensifikasi area budidaya rumput laut di pesisir Pantai Amal Kota Tarakan berimplikasi pada perubahan struktur ekosistem rumput laut Kappaphycus alvarezii yang dibudidayakan dalam pondasi dapat mengundang kehadiran berbagai jenis ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis – jenis ikan dan mengetahui tingkat keanekaragaman yang berada di area budidaya rumput laut Pantai Amal Kota Tarakan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2024 hingga Juni 2025. Sampel ikan yang diperoleh dengan menggunakan jaring insang dan bubu dasar yang di letakkan di antara bentangan pondasi rumput laut dengan memanfaatkan pasang dan surut. Hasil penelitian menunjukkan kelimpahan jenis yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebanyak 1.665 individu yang diklasifikasikan menjadi 35 famili 55 genus dengan 75 spesies. Hasil kelimpahan ikan yang telah dilakukan didapatkan komposisi tertinggi terdapat pada spesies ikan bulu ayam (Coilia reynaldi) dengan nilai kelimpahan 19%. Nilai indeks keanekaragaman (H’) keseluruhan lokasi pengamatan berada pada rentang 0,52-2,89, nilai keseragaman (E) berada pada rentang 0,33-0,97 dan dominansi (D) 0,21-0,91. Nilai indeks keanekaragaman keseluruhan lokasi pengamatan menunjukkan tingkat keanekaragaman spesies berada pada kondisi rendah hingga sedang, nilai keseragaman menunjukkan berada pada kondisi tertekan hingga stabil dan dominansi menunjukkan pada kondisi rendah hingga tinggi. Distribusi ukuran sampel yang diperoleh mengindetifikasi bahwa area budidaya rumput laut diperairan dipesisir kelurahan Pantai Amal berperan sebagai daerah asuhan bagi berbagai jenis ikan baik ikan bernilai ekonomis penting maupun jenis ikan lainnya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Fenomena globalisasi meningkatkan mobilitas warga negara asing (WNA) ke Indonesia, termasuk ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan izin tinggal dan berdampak pada keamanan, ekonomi, serta sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, WNA wajib memiliki izin tinggal yang sah dan sesuai dengan tujuannya, namun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran seperti bekerja tanpa izin tinggal yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan serta studi kepustakaan dari peraturan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih banyak bersifat administratif, seperti pendeportasian, dibandingkan dengan penegakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat imigrasi dan instansi terkait agar dapat terlaksanakannya sanksi pidana kepada pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Langkah yang dapat diterapkan meliputi pengawasan yang lebih ketat terhadap izin tinggal WNA, peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, sosialissi kepada pemilik homestay atau penginapan, serta penerapan sanksi pidana secara lebih konsisten untuk memberikan efek jera.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Permasyarakatan Kelas II Tarakan dalam melakukan pengawasan terhadap Narapidana. Serta untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Selain itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, mengambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Permasyarakatan Kelas II Tarakan dalam melakukan pengawasan terhadap Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) serta faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan dan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tarakan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa pengawasan dilakukan melalui wajib lapor, home visit, dan koordinasi dengan instansi terkait, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta kurangnya pemahaman klien tentang pengawasan. Tingginya angka residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan juga menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan optimal. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan peningkatan jumlah tenaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK), optimalisasi anggaran, regulasi yang lebih tegas dalam pencabutan Pembebasan Bersyarat, serta penguatan kerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, pengembangan program rehabilitasi berbasis keterampilan menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap dokumen palsu dalam proses permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, dengan fokus pada kesenjangan antara aturan normatif (das Sollen) dan praktik di lapangan (das Sein), serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi memilih menggunakan pendekatan administratif, seperti penangguhan paspor daripada pendekatan pidana yang disebabkan oleh faktor kemanusiaan. Namun, penerapan sanksi administratif dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera, sebagaimana terlihat dari jumlah kasus pelanggaran. Kantor Imigrasi Tarakan belum menjadikan hukum pidana sebagai primum remedium, padahal pemalsuan dokumen adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 126 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dapat mengancam negara karena sering digunakan untuk aktivitas ilegal. Penelitian ini juga mengidentifikasi permasalahan hukum, seperti pengalihan sanksi pidana menjadi administratif untuk menghindari proses hukum, serta kurangnya prosedur tegas oleh penyidik. Selain itu, lemahnya koordinasi antara Kantor Imigrasi dan lembaga penegakan hukum lainnya, serta penghindaran sanksi pidana karena proses pidananya memakan waktu dan biaya menjadi faktor penyebab utama. Penelitian ini menyarankan agar Kantor Imigrasi lebih mengoptimalkan primum remedium dalam penanganan dokumen palsu dengan memberikan prioritas pada penerapan sanksi pidana yang lebih tegas, serta memperkuat prosedur hukum dan koordinasi antara instansi penegak hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan variasi fonologis bahasa Lamaholot dialek Adonara Barat dan Adonara Timur di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, tempat mayoritas masyarakat Lamaholot bermigrasi. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan teknik pancing, cakap semuka, catat, dan rekam. Data dianalisis menggunakan metode padan dengan teknik pilah unsur penentu dan teknik hubung banding. Dari 224 kosa kata (200 kosa kata Morris Swadesh dan 24 kosa kata tambahan), ditemukan 64 variasi fonologis antara kedua dialek yang dikategorikan menjadi perubahan fonem vokal (4 kosa kata), perubahan fonem konsonan (16 kosa kata), perubahan fonem vokal menjadi fonem konsonan (16 kosa kata), penambahan fonem konsonan (22 kosa kata), dan perubahan fonem serta penambahan fonem (6 kosa kata). Variasi fonologis yang paling dominan ditemukan pada penambahan fonem konsonan yakni terdapat 22 kosa kata. Variasi ini disebabkan oleh faktor geografis. Selain itu, migrasi menyebabkan 19 perubahan fonologis: 16 kosa kata dari dialek Adonara Barat dan 3 kosa kata dari dialek Adonara Timur. Hal ini dapat terjadi akibat migrasi yang mempengaruhi cara pengucapan karena kontak bahasa dan lamanya penutur bermigrasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan terkait sanksi pidana pelaku pemalsuan identitas, mengapa pelaku tindak pidana pemalsuan identitas tidak diproses secara pidana dan hambatan apa sehingga penegak hukum dalam mengungkap pelaku pemalsuan identitas. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konseptual dengan sumber bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer digunakan dari undang-undang dan bahan hukum sekunder hasil dari wawancara, jurnal ilmiah, buku dan artikel. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertama sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang keimigrasian, kedua pelaku pemalsuan tidak diproses secara pidana dikarenakan PPNS lebih memilih dengan memberikan Tindakan Administratif untuk penanganan kasus yang lebih singkat berdasarkan dengan pasal 34 ayat 1 peraturan menteri hukum dan ham nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor berupa penangguhan pemberian paspor selama 6 (enam) bulan. Adapun hambatan penegak hukum mengungkap pelaku pemalsuan identitas adalah lemahnya penegakan hukum keimigrasian, penanganan kasus lebih singkat, kurangnya pengawasan internal maupun eksternal dalam proses pembuatan dokumen perjalanan, dan terbatasnya penyidik pegawai negeri sipil dikantor imigrasi kelas II TPI Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini akan membahas terkait Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian di kota Tarakan dan Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana keimigrasian di Kota Tarakan. Dengan tujuan penelitian Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian dan Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana keimigrasian di kota Tarakan Tahun 2022. Penelitian ini mengunakan metode penelitian normatif. penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian tidak semuanya merupakan kewenangan petugas imigrasi ketika warga negara asing yang melakukan pelangaran penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian akan ditindak secara admistratif sesuai asas hukum pidana ultimum remedium, hal ini justru kurang efektif untuk memberikan efek jerah terhdap pelaku tindak pidana keimigrasian di Tarakan. Dan dalam peroses pencegahan tindak pidana keimigrasian di kota Tarakan ada upaya yang ditempuh seperti pengawasan terhadap orang asing yang mulai dari sebelum masuk kewilayah Indonesia khususnya Tarakan sampai keluar kembai ke negarannya, sesuai dengan perinsip yang bersifat selektif terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti sulitnya jaringan di bagian bagian perbatasan cukup menghambat proses koordinasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Data sekunder yang digunakan adalah buku, artikel, jurnal, dan hasi penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan pertama bahwa Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak yang melakukan tindak pidana terkait narkotika, precursor narkotika, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional teorganisasi lainnya. Narapidana tetap mendapatkan Integrasi pada masa pandemi dengan cara mengusulkan Cuti Menjelang Bebas, Bebas Bersyarat dan cuti Bersyarat tetapi dikabulkan apabila telah mencapai 2/3 masa pidananya. Kedua, Syarat pemberian Asimilasi berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana. Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait kedudukan grasi sebagai upaya hukum istimewa. Pertama, apa ratio legis adanya Grasi sebagai upaya hukum istimewa terhadap kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)? Kedua, eksistensi pemberian grasi terhadap terpidana terkait efek jera pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia? Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang grasi dan sejarah grasi. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer yang didapatkan dari dokumen hukum yang sifatnya otoritatif, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, website, dan kamus hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, Grasi merupakan upaya hukum istimewa yang bisa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Grasi juga dikatakan sebagai alat pengoreksi terhadap putusan hakim yang memutus perkara pada saat proses persidangan agar meminimalisirkan resiko kekeliruan vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Adanya grasi di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa landasan, yaitu dari segi sejarah atau disebut dengan landasan historis, landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Kedua, eksistensi pemberian grasi terhadap terpidana terkait efek jera pemidanaan baik hukuman pidana yang menimbulkan efek jera ataupun pemberian grasi sama-sama didasari pada sanksi pidana terhadap tindak pidana, jadi seharusnya tidak ada pertentangan antara pemberian grasi dan efek jera dari suatu pemidanaan, tetapi kenyataannya pada pelaksanaan pemberian grasi ini justru membuat efek jera pemidanaan ini menjadi berkurang, justru terdapat terpidana yang telah mendapatkan Grasi oleh presiden ini tetap melakukan tindak pidana secara berulang.
