ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Fenomena globalisasi meningkatkan mobilitas warga negara asing (WNA) ke Indonesia, termasuk ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan izin tinggal dan berdampak pada keamanan, ekonomi, serta sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, WNA wajib memiliki izin tinggal yang sah dan sesuai dengan tujuannya, namun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran seperti bekerja tanpa izin tinggal yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan serta studi kepustakaan dari peraturan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih banyak bersifat administratif, seperti pendeportasian, dibandingkan dengan penegakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat imigrasi dan instansi terkait agar dapat terlaksanakannya sanksi pidana kepada pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Langkah yang dapat diterapkan meliputi pengawasan yang lebih ketat terhadap izin tinggal WNA, peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, sosialissi kepada pemilik homestay atau penginapan, serta penerapan sanksi pidana secara lebih konsisten untuk memberikan efek jera.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang tentang Perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Namun norma mengenai ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perikanan tersebut, masih kontroversi terhadap Pelaku Warga Negara Asing. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya Pasal 102, Warga Asing yang melakukan Illegal Fishing di ZEEI, tidak bisa di Pidana Badan dan hanya bisa dijatuhkan Pidana Denda. Penelitian ini menggunakan metode normative, yaitu penelitian yang mengkaji Studi Dokumen berupa Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Teori Hukum, Azas Hukum, Prinsip Hukum, beberappa karya ilmiah dan Pendapat Para Sarjana. Pokok pembahasan penelitian ini adalah ingin mengetahui apa yang menyebabkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, masih kontroversi terhadap Warga Negara Asing. Kemudian apakah ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tersebut masih efektif dengan keadaan yang terjadi saat ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan masih kontroversi terhadap Warga Negara Asing karena terikat dengan Hukum Internasional, yaitu UNCLOS 1982. Apabila melihat keadaan saat ini, maka Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tersebut sepertinya sudah tidak efektif. Indonesia harus segera menambah norma baru dalam Undang-Undang Perikanan, norma yang memuat ketentuan yang memaksa agar Pidana Denda yang dijatuhkan pada Pelaku Illegal Fishing dapat dibayar, dengan cara mengenakkan Subsider Pidana Kurungan Pengganti Denda, sebagaimana amanat Pasal 30 KUHP. Apabila hal tersebut dilakukan, maka Pidana yang dijatuhkan pada Para Pelaku Illegal Fishing akan lebih responsif membuat efek jera, sehingga Sumber Daya Perikanan Indonesai dapat diselamatkan, dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
