ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik Strenght Bombardment untuk meningkatkan sikap empati siswa kelas IX SMP Negeri 4 Tarakan. Empati adalah kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain. Empati tidak hanya mencakup kemampuan memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain (komponen kognitif), tetapi juga kemampuan memberikan respons emosional yang sesuai terhadap perasaan orang lain (komponen afektif). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya siswa yang menunjukkan sikap empati yang kurang, seperti kurang peka terhadap perasaan orang lain, kurang peduli terhadap teman, serta kurang mampu memahami kondisi dan sudut pandang orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian pre-eksperimental dan desain One-Group Pretest-Posttest Design. Sampel penelitian berjumlah 8 siswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria siswa yang memiliki tingkat empati rendah dan rekomendasi guru Bimbingan dan Konseling. Teknik Pengumpulan data menggunakan skala sikap empati, Teknik Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Adapun uji hipotesisnya dengan analisis paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor sikap empati siswa sebelum diberikan perlakuan (pretest) sebesar 104,00 (57,78%) sedangkan setelah diberikan perlakuan (posttest) meningkat menjadi 120,67 (67,04%) Dengan demikian, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 16,03% poin persentase. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t-test sebesar -7,143 dengan df = 7 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 0,05. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara skor sikap empati siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik Strenght Bombardment melalui layanan konseling kelompok berpengaruh terhadap peningkatan sikap empati siswa kelas IX SMP Negeri 4 Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Diabetes Melitus (DM) tipe 2 merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat resistensi insulin dan dapat memengaruhi metabolisme zat lain dalam tubuh, termasuk asam urat. Gangguan metabolisme dan penurunan kemampuan ekskresi asam urat dapat menyebabkan peningkatan kadar asam urat pada pasien DM tipe 2. Namun, data mengenai gambaran kadar asam urat pada pasien DM tipe 2 di tingkat pelayanan kesehatan primer, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Karang Rejo Kota Tarakan, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran kadar asam urat pada pasien DM tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Karang Rejo Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif dengan pendekatan observasional cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien DM tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Karang Rejo Kota Tarakan dengan jumlah responden sebanyak 119 orang yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei hingga Agustus 2026 menggunakan kuesioner untuk memperoleh data demografi dan lembar observasi dengan metode checklist. Kadar asam urat diperiksa menggunakan metode Point of Care Testing (POCT), kemudian data dianalisis secara univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar asam urat responden berada pada rentang 2.0–11.0 mg/dL dengan median sebesar 5.10 mg/dL. Sebanyak 90 responden (75.6%) memiliki kadar asam urat dalam kategori normal, sedangkan 29 responden (24.4%) memiliki kadar asam urat dalam kategori tinggi. Responden didominasi oleh perempuan, suku Bugis, pendidikan terakhir SMA, dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Sebagian besar responden memiliki kepatuhan minum obat dalam kategori teratur dan menggunakan metformin sebagai obat antidiabetes. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar pasien DM tipe 2 memiliki kadar asam urat dalam kategori normal. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kadar asam urat tidak selalu ditemukan pada pasien DM tipe 2.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pelayanan publik yang diterapkan di Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan dalam mendukung efisiensi pelaksanaan program pemerintah pusat serta mengetahui tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sembakung Atulai pada bulan Mei sampai Juli 2026. Informan penelitian berjumlah empat orang yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Staf Pelayanan, dan masyarakat pengguna layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memperhatikan keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi di Kecamatan Sembakung Atulai menggunakan Google Form, Google Spreadsheet, dan WhatsApp sebagai bentuk inovasi pelayanan. Google Form digunakan untuk mengisi data awal dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Google Spreadsheet digunakan untuk melihat dan mengelola data yang masuk, sedangkan WhatsApp digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Penggunaan teknologi tersebut membantu masyarakat mendapatkan informasi, menyiapkan persyaratan, dan menyampaikan data sebelum datang ke kantor kecamatan. Inovasi ini juga membantu menghemat waktu pelayanan dan mengurangi kunjungan ulang masyarakat karena persyaratan yang belum lengkap. Namun, pelayanan langsung di kantor tetap diperlukan. Dalam penerapannya terdapat beberapa kendala, yaitu jaringan internet, gangguan listrik, kondisi geografis, kemampuan sebagian masyarakat dalam menggunakan teknologi, dan masih adanya pelayanan yang dilakukan secara manual. Dengan demikian, penggunaan Google Form, Google Spreadsheet, dan WhatsApp dapat membantu mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi di Kecamatan Sembakung Atulai serta mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum administrasi terhadap larangan berpolitik praktis bagi anggota Polri, serta mengkaji secara yuridis mekanisme penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme Polri sebagai aparat penegak hukum dalam sistem demokrasi, serta masih ditemukannya praktik pelanggaran yang tidak diiringi dengan penegakan sanksi yang tegas dan konsisten. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-udangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik implementasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, larangan berpolitik praktis bagi anggota Polri telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Politik hukum pasca reformasi juga telah mengarahkan Polri menjadi lembaga yang mengedepankan profesionalisme, mandiri, dan netral. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, serta kecenderungan pemberian sanksi ringan terhadap pelanggaran yang serius. Mekanisme penegakan sanksi administrasi dilakukan melalui mekanisme disiplin dan kode etik profesi Polri (KKEP), akan tetapi efektivitasnya masih bergantung pada faktor struktural, kultural, dan kurangnya independensi dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penegakan hukum administrasi, peningkatan transparansi, serta konsistensi dalam penerapan sanksi dengan tujuan mencegah terulangnya pelanggaran sekaligus mempertahankan kondisi yang tertib dan menjaga integritas institusi Polri.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan serta menganalisis sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dan perangkat daerah bidang kesehatan. Objek pengawasan meliputi perizinan, tata laksana standar pelayanan, standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, serta standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Perda telah memberi dasar kewenangan, tetapi masih membutuhkan aturan teknis, indikator pengawasan, koordinasi lintas perangkat daerah, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Sanksi yang dapat dikenakan berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, denda, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan. Penerapan sanksi harus mematuhi asas legalitas, proporsionalitas, kecermatan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak pasien.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pencemaran, tingkat kontaminasi, dan tingkat bioakumulasi logam berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada air, tanah, dan ikan bandeng (Chanos chanos) di tambak tradisional Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak dua kali (bulan ke-1 dan bulan ke-3) dengan analisis menggunakan instrumen Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Parameter yang dianalisis meliputi Geo-Accumulation Index (Igeo), Contamination Factor (CF), dan Bio Concentration Factor (BCF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Igeo logam berat Pb dan Cd pada air di bulan ke-1 dan ke-3 termasuk dalam kategori tercemar sangat berat (Igeo ≥5), sedangkan pada tanah berada pada kategori tercemar berat hingga sangat berat (45). Nilai CF logam berat Pb dan Cd pada seluruh media tergolong rendah (CF1), yang menunjukkan kontaminasi rendah secara keseluruhan. Nilai BCF logam berat Pb pada tanah mencapai 121,66, sementara BCF Cd pada air sebesar 3,33, sehingga tingkat akumulatif ikan bandeng termasuk dalam kategori sedang (100≤BCF≤1000). Akumulasi logam berat lebih dominan berasal dari media tanah dibandingkan air. Meskipun demikian, konsentrasi logam berat dalam daging ikan bandeng masih berada di bawah batas maksimum cemaran logam berat yang diatur dalam SNI 7387:2009, sehingga ikan masih layak untuk dikonsumsi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pencemaran, tingkat kontaminasi, dan tingkat bioakumulasi logam berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada air, tanah, dan ikan bandeng (Chanos chanos) di tambak tradisional Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak dua kali (bulan ke-1 dan bulan ke-3) dengan analisis menggunakan instrumen Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Parameter yang dianalisis meliputi Geo-Accumulation Index (Igeo), Contamination Factor (CF), dan Bio Concentration Factor (BCF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Igeo logam berat Pb dan Cd pada air di bulan ke-1 dan ke-3 termasuk dalam kategori tercemar sangat berat (Igeo ≥5), sedangkan pada tanah berada pada kategori tercemar berat hingga sangat berat (45). Nilai CF logam berat Pb dan Cd pada seluruh media tergolong rendah (CF1), yang menunjukkan kontaminasi rendah secara keseluruhan. Nilai BCF logam berat Pb pada tanah mencapai 121,66, sementara BCF Cd pada air sebesar 3,33, sehingga tingkat akumulatif ikan bandeng termasuk dalam kategori sedang (100≤BCF≤1000). Akumulasi logam berat lebih dominan berasal dari media tanah dibandingkan air. Meskipun demikian, konsentrasi logam berat dalam daging ikan bandeng masih berada di bawah batas maksimum cemaran logam berat yang diatur dalam SNI 7387:2009, sehingga ikan masih layak untuk dikonsumsi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan, faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan, serta kelayakan finansial usahatani jagung milik Bapak Masrudi di Desa Gunung Putih, Kabupaten Bulungan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2025 sampai April 2026 dengan menggunakan metode studi kasus. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan analisis pendapatan, uji nonparametrik Friedman Test dan Kendall’s W, serta analisis kelayakan finansial melalui R/C Ratio, B/C Ratio, Return on Investment (ROI), dan Break even point (BEP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani jagung memberikan keuntungan pada seluruh lahan yang dianalisis. Pendapatan tertinggi diperoleh pada lahan ke-6 sebesar Rp5.558.128, sedangkan pendapatan terendah terdapat pada lahan ke-2 sebesar Rp1.218.141. Hasil uji Friedman menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 0,05, yang berarti faktor produksi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani jagung. Nilai Kendall’s W sebesar 1,000 menunjukkan tingkat kesepakatan yang sangat kuat. Berdasarkan nilai mean rank, pengolahan tanah menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi pendapatan, diikuti benih, pupuk, pestisida, dan luas lahan. Hasil analisis kelayakan finansial menunjukkan bahwa usahatani jagung layak untuk diusahakan karena memiliki nilai R/C Ratio > 1, B/C Ratio > 0, nilai ROI yang tinggi, serta nilai BEP yang berada di bawah kondisi produksi aktual.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pencemaran, tingkat kontaminasi, dan tingkat bioakumulasi logam berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada air, tanah, dan ikan bandeng (Chanos chanos) di tambak tradisional Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak dua kali (bulan ke-1 dan bulan ke-3) dengan analisis menggunakan instrumen Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Parameter yang dianalisis meliputi Geo-Accumulation Index (Igeo), Contamination Factor (CF), dan Bio Concentration Factor (BCF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Igeo logam berat Pb dan Cd pada air di bulan ke-1 dan ke-3 termasuk dalam kategori tercemar sangat berat (Igeo ≥5), sedangkan pada tanah berada pada kategori tercemar berat hingga sangat berat (45). Nilai CF logam berat Pb dan Cd pada seluruh media tergolong rendah (CF1), yang menunjukkan kontaminasi rendah secara keseluruhan. Nilai BCF logam berat Pb pada tanah mencapai 121,66, sementara BCF Cd pada air sebesar 3,33, sehingga tingkat akumulatif ikan bandeng termasuk dalam kategori sedang (100≤BCF≤1000). Akumulasi logam berat lebih dominan berasal dari media tanah dibandingkan air. Meskipun demikian, konsentrasi logam berat dalam daging ikan bandeng masih berada di bawah batas maksimum cemaran logam berat yang diatur dalam SNI 7387:2009, sehingga ikan masih layak untuk dikonsumsi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami sejauh mana kewenangan kepala unit administrasi lokal dalam mengawasi administrasi desa dan status hukumnya dalam sistem pemerintahan daerah. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana struktur kewenangan kepala unit administrasi lokal dalam mengawasi administrasi desa, dan (2) bagaimana status hukum kepala unit administrasi lokal sehubungan dengan tugas dan fungsinya dalam mengawasi administrasi desa? Penelitian ini menggunakan Pendekatan hukum normatif , dengan pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual . Data yang digunakan adalah materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dianalisis secara kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepala sub-unit administrasi untuk mengawasi pelaksanaan administrasi desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kabupaten . Kepala sub-unit administrasi memainkan peran strategis sebagai badan daerah yang menjalankan sebagian kewenangan gubernur/walikota dalam memberikan arahan dan pengawasan kepada desa. Namun, pelaksanaan kewenangan ini seringkali menghadapi hambatan, baik dari segi koordinasi, sumber daya badan tersebut, maupun peraturan yang tumpang tindih. Jabatan Kepala Sub-Unit Administrasi merupakan perpanjangan dari jabatan Kepala Kecamatan , dan oleh karena itu fungsi pengawasannya bersifat delegasi dan administratif . Akibatnya, efektivitas pengawasan Kepala Sub-Unit Administrasi sangat bergantung pada peraturan yang jelas, dukungan kelembagaan, dan pemahaman staf tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik . Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat peraturan dan kapasitas kelembagaan Kepala Sub-Unit Administrasi untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan manajemen pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis memerlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap setiap pelanggaran administratif pada setiap tahapan pemilu. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran administratif, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan serta penghitungan suara. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjaga integritas serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis penegakan hukum pada pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan. Penentuan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan narasumber 1 (satu) orang anggota Bawaslu Kota Tarakan. Jenis data yang digunakan mencakup data primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menjalankan penegakan hukum administratif sesuai prosedur yang berlaku melalui tahapan penerimaan laporan dan temuan, registrasi, kajian awal, klarifikasi, hingga pemberian rekomendasi dan putusan administratif. Akan tetapi, pelaksanaan penegakan hukum tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan akses terhadap data, perubahan regulasi pada saat tahapan berlangsung, serta keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum administratif oleh Bawaslu Kota Tarakan telah dilaksanakan sesuai kewenangan yang dimiliki, namun masih diperlukan peningkatan koordinasi, pengawasan, dan penguatan sistem administrasi guna menunjang efektivitas penegakan hukum pemilu.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini mengkaji pengaruh kepemimpinan digital, inovasi organisasi, dan kompetensi digital terhadap kinerja pegawai di Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara dalam konteks transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan, khususnya melalui IKD dan SIPELANDUKILAT. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode sensus terhadap 150 pegawai, pengumpulan data melalui kuesioner skala Likert lima poin, serta analisis menggunakan SEM-PLS untuk menguji hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan digital, inovasi organisasi, dan kompetensi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Temuan ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang visioner dalam pemanfaatan teknologi, organisasi yang adaptif dan inovatif, serta pegawai dengan kompetensi digital yang memadai merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, sinergi antara ketiga faktor tersebut memperkuat efektivitas implementasi layanan digital dan mendorong peningkatan kepuasan masyarakat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian manajemen publik, khususnya terkait strategi peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung keberhasilan transformasi digital birokrasi di daerah perbatasan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tata kelola administrasi desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan administrasi desa yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kecerdasan emosional perangkat desa terhadap tata kelola administrasi desa di Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kabupaten Malinau dengan jumlah sampel sebanyak 210 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Pengelolaan sumber daya manusia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Demikian pula, kecerdasan emosional perangkat desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Secara simultan, kompetensi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa di Kabupaten Malinau.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Tata kelola administrasi desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan administrasi desa yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kecerdasan emosional perangkat desa terhadap tata kelola administrasi desa di Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kabupaten Malinau dengan jumlah sampel sebanyak 210 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Pengelolaan sumber daya manusia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Demikian pula, kecerdasan emosional perangkat desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Secara simultan, kompetensi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa di Kabupaten Malinau.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Pemberhentian dokter dengan status Non-ASN dalam sistem layanan kesehatan menimbulkan berbagai masalah hukum, khususnya mengenai kepastian hukum, perlindungan hak-hak pekerja kesehatan, dan dampaknya terhadap keberlanjutan layanan kesehatan kepada masyarakat. Praktik pemberhentian ini sering dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah berdasarkan kebijakan administratif, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hukum, dan prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pemberhentian dokter dengan status Non-ASN, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi dokter Non-ASN yang diberhentikan, dan implikasi hukum dari pemberhentian tersebut terhadap kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Materi hukum yang digunakan meliputi materi hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai status dan pemberhentian dokter Non-ASN masih bersifat sektoral dan tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. Pemberhentian dokter non-ASN tanpa prosedur dan justifikasi hukum yang jelas berpotensi melanggar hak-hak pekerja kesehatan dan berdampak negatif terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan. Perlindungan hukum bagi dokter non-ASN dapat diupayakan melalui hukum administrasi negara dan/atau mekanisme hubungan industrial, sesuai dengan karakteristik hubungan kerja yang mendasarinya. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan dan harmonisasi regulasi diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi dokter Non-ASN dan memastikan keberlanjutan layanan kesehatan berkualitas. Hasil studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan dan hukum ketenagakerjaan, dan menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum Administrasi bagi ASN Kabupaten Malinau yang melakukan pelanggaran Administrasi . Berdasarkan latar belakang , maka dua peemasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1. Mekanisme penegakan hukum Administrasi bagi aparatur sipil Negara di kabupaten malinau 2. Upaya mengatasi kendala dalan penerapan penegakan hukum Administrasi bagi ASN di Kabupaten Malinau yang melakukan pelanggaran Administrasi . Penelitian ini menggunakan tipe penelitian ini menggunakan. Tipe penelitian hukum normatif , dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang -undangan ( Statute approach)
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Sekretaris Daerah (Sekda) memiliki posisi strategis sebagai koordinator administratif dalam pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Namun dalam praktiknya, batasan kewenangan Sekda kerap kali kabur dan berpotensi tumpang tindih dengan pejabat lain, sehingga dapat menimbulkan konflik administratif maupun penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) bagaimana pengaturan kewenangan Sekda Kabupaten ditinjau dari perspektif teori kewenangan dalam hukum administrasi negara; dan (2) bagaimana batas kewenangan Sekda Kabupaten dalam struktur pemerintahan daerah ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Sekda merupakan bentuk pelaksanaan atribusi dan mandat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya. Dari perspektif teori kewenangan, pelaksanaan tugas Sekda harus tetap berada dalam koridor legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Adapun batas kewenangannya harus jelas untuk menghindari tumpang tindih peran dengan kepala perangkat daerah lainnya. Diperlukan penguatan regulasi teknis serta pemahaman menyeluruh terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah daerah mengoptimalkan pedoman internal yang membatasi dan mengarahkan kewenangan Sekda secara lebih konkret, guna menjamin tertib administrasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kerahasiaan data merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan kerahasiaan data menjadi tanggung jawab setiap aparatur, khususnya pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah, yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan informasi, komunikasi pimpinan, serta penyimpanan dokumen-dokumen pemerintahan yang bersifat rahasia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip kerahasiaan data dan informasi dalam administrasi pemerintahan serta mengkaji akibat hukum yang timbul apabila terjadi kebocoran data atau informasi di lingkungan Prokompim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan isu perlindungan data dan rahasia jabatan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada hubungan antara asas kerahasiaan jabatan, kewajiban hukum aparatur, dan tanggung jawab administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerahasiaan data pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya regulasi internal, rendahnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya perlindungan data, serta belum tersedianya sistem keamanan informasi yang memadai. Apabila terjadi kebocoran data, maka terdapat akibat hukum administratif, perdata, pidana dan etik, yang masing-masing memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kerahasiaan data sebagai bagian integral dari akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat sistem perlindungan data melalui penyusunan kebijakan internal, peningkatan kompetensi aparatur, serta pengawasan berkelanjutan terhadap tata kelola informasi pemerintahan, sehingga tercipta keseimbangan antara transparansi publik dan perlindungan rahasia jabatan dalam kerangka good governance.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitan ini berjudul Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Program Desa Sarjana Dalam Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah; bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Program Desa Sarjana Dalam Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Malinau dan faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Program Desa Sarjana Dalam Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait Program Desa Sarjana. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dengan menggunakan data primer. Metode ini mengandalkan fakta empiris dari perilaku manusia, baik melalui wawancara, observasi langsung, maupun peninggalan fisik dan arsip. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2022 telah berjalan efektif dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia desa. Secara normatif, Peraturan Daerah telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam menyelenggarakan Program Desa Sarjana sebagai kebijakan afirmatif di bidang pendidikan. Secara implementatif, mekanisme seleksi, penetapan penerima, serta penyaluran bantuan biaya pendidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Program ini terbukti memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri desa dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah berbasis desa. Dengan demikian, tujuan pembentukan Peraturan Daerah untuk mendukung pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa dapat dinilai tercapai secara substansial. Adanya peserta yang mengundurkan diri dan tidak dapat mengembalikan dana tidak menghilangkan efektivitas Peraturan Daerah, namun menunjukkan perlunya penguatan aspek teknis pelaksanaan. Pengunduran diri peserta merupakan kendala implementatif yang bersifat individual dan kasuistis. Dalam perspektif efektivitas hukum, suatu peraturan dinilai efektif apabila norma dapat dilaksanakan dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Secara keseluruhan, Program Desa Sarjana tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi desa asal peserta. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi pelaksana, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan mekanisme pembinaan guna meminimalisir risiko pengunduran diri dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Tujuan penelitan ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi administrasi terhadap pemegang izin pengelolaan angkutan barang umum dalam mengatasi pelanggaran ODOL di Kabupaten Malinau dan mengetahui dan menganalisis bentuk dan mekanisme penerapan sanksi administrasi terhadap pemegang izin pengelolaan angkutan barang umum dalam mengatasi pelanggaran ODOL di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian normatif dan empiris, penelitian normatif menelaah norma hukum yang berlaku secara teoritis melalui studi pustaka dan data sekunder, sementara penelitian empiris mengkaji penerapan hukum di lapangan berdasarkan data primer seperti wawancara atau observasi. Keduanya berbeda pendekatan namun saling melengkapi. Pengaturan sanksi administratif terhadap pemegang izin angkutan barang umum dalam mengatasi pelanggaran Over Dimension and Over Loading (ODOL) di Kabupaten Malinau pada dasarnya mengacu pada ketentuan nasional, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan, khususnya Permenhub Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Sanksi administratif terhadap pemegang izin angkutan barang umum pelanggar ODOL (Over Dimension and Over Loading) di Kabupaten Malinau mengacu pada UU LLAJ dan Permenhub 60 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan, hingga pencabutan izin. Mekanismenya dimulai dari pengawasan dimensi, muatan, dan dokumen, dilanjutkan dengan teguran, lalu sanksi lebih berat jika pelanggaran tidak diperbaiki atau berulang.
