ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan penyediaan tanah dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam ganti rugi pengadaan tanah untuk perluasan pembangunan Bandar Udara Juwata serta menganalisis prosedur pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan didukung oleh peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dan prosedur pemberian ganti rugi belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat masyarakat yang belum menerima ganti rugi atas tanahnya, sehingga hak masyarakat belum sepenuhnya memperoleh kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, masyarakat yang terdampak pengadaan tanah berhak memperoleh ganti kerugian yang layak dan adil. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam pengadaan tanah tidak hanya berkaitan dengan pemberian ganti rugi, tetapi juga kepastian penyelesaian hak-hak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadapa orang tua kandung yang membawa atau menahan anak dari pihak yang secara hukum telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh. Persoalan ini muncul karena sengketa hak asuh setelah perceraian tidak selalu diselesaikan melalui mekanisme perdata, terutama ketika salah satu orang tua menolak menyerahkan anak kepada pihak yang berhak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitain ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum orang tua kandung yang tidak memperoleh hak asuh seta bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakan membawa, menguasai atau menahan anak secara melawan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitain hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkann melalui studi kepustakan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa orang tua kandung yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan, berkomunikasi, menberikan kasih sayang, serta menjalankan kewajiban nafkah dan pemeliharaan terhadpa anak. Namun, hak tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menguasai anak secar sepihak atau mengahalangi pelaksanaan hak asuh pihak yang sah. Orang tua kandung yang membawa atau menahan anak dari pemegang hak asuh yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana pasal 330 KUHP dan pasal 452 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023. Penerapan hukum pidana dalam perkara ini ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme perdata tidak mampu menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dan perlindungan terhadapa kepentingan terbaik anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah untuk kepentingan umum melalui mediasi di luar Pengadilan Negeri serta penerapan ketentuan hukum tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di luar Pengadilan Negeri. Sengketa tanah untuk kepentingan umum sering menimbulkan konflik akibat adanya tumpang tindih hak atas tanah, perbedaan klaim kepemilikan, dan ketidaksepakatan mengenai ganti kerugian. Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu penyelesaian sengketa yang diutamakan dalam hukum acara perdata Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tjs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah untuk kepentingan umum melalui mediasi di luar Pengadilan Negeri dilakukan melalui proses mediasi, mediasinya di mediasi oleh mediator yang telah bersertifikat dan didaftarkan kepengadilan hingga tercapainya kesepakatan perdamaian yang kemudian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian oleh ketua PN. Penerapan ketentuan hukum mediasi penyelesaian sengketa tanah untuk kepentingan umum melalui mediasi di luar Pengadilan Negeri telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi terbukti mampu menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, mediasi juga mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta membantu mengurangi konflik berkepanjangan dalam sengketa pertanahan untuk kepentingan umum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Aspek Hukum Dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Daerah Malinau (Perspektif Good Governance). Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Regulasi hukum yang mengatur pemanfaatan barang milik daerah untuk kepentingan umum di Kabupaten Malinau dan Peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan memastikan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk kepentingan umum diatur oleh UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020, dan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Di Malinau Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk kepentingan umum diatur Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini mengatur bahwa BMD dapat dimanfaatkan melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama, bangun guna serah, atau bangun serah guna, dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama aset tersebut. Pemanfaatan untuk kepentingan umum harus mendapat persetujuan kepala daerah, dicatat sebagai aset, serta dilandasi perjanjian tertulis. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik menjadi dasar utamanya. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan pemanfaatan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung pembangunan daerah. Hal ini meliputi pengelolaan dan penggunaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel, serta penerapan regulasi yang jelas terkait pemanfaatan barang tersebut. Pengawasan yang terus-menerus diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, dengan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memberikan pelatihan kepada pejabat terkait, serta menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada. Semua langkah ini bertujuan agar barang milik daerah digunakan secara efisien dan mendukung kemajuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH WARGA DESA LONG LEJUH DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR Penelitian ini bertujuan untuk melindungi hak warga desa Long Lejuh khususnya tanah dan atau tempat tinggal yang dimiliki atas adanya kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air demi kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji sumber bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Didalam penelitian ini penulis menganalisis adanya pertanggungjawaban oleh pemerintah dan perusahaan terkait yang harus dipenuhi atau diberikan sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangkit listrik tenaga air yang terletak di Desa Long Lejuh Kabupaten Bulungan. Pasal 33 ayat 3 Undang-undang 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya di kuasai oleh negara untuk di pergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pembangunan PLTA menjadi salah satu proyek strategis nasional dan menguntungkan kepentingan orang banyak, namun dibalik hal tersebut terdapat pihak yang terdampak dan dirugikan sehingga diperlukanlah kepastian hukum dengan memberi perlindungan. Secara langsung hak atas tanah bahkan hak lainnya akan diambil alih oleh pihak terkait maka dari itu hasil dari penelitian dapat memberikan kepastian bagaimana dan apa saja bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan masyarakat Desa Long Lejuh.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Anak berhadapan dengan hukum (ABH) memiliki hak untuk tidak disiksa dan dirampas kemerdekaannya, sebagaimana yang dituang dalam UU SPPA, bahwa setiap keputusan yang mempengaruhi anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas yang fundamental, asas ini berarti bahwa setiap pengambilan keputusan harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendekatan kasus yang dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 2 UU SPPA sementara kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 76D, dan 76E Dalam pertimbangan hakim terdapat penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yakni merahasiakan identitas anak, pendapat orang tua dan Laporan dari Balai Pemasyarakatan. Hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana dikarenakan hakim beranggapan bahwa dengan penjatuhan sanksi ini maka anak akan mendapatkan efek jera. Hakim juga beranggapan bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara merupakan bentuk dari penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Namun nyatanya terdapat sanksi lain yang dinilai lebih menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak yaitu sanksi pidana dengan syarat. Sanksi pidana dengan syarat sendiri dinilai lebih efektif dalam memberikan efek jera bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Sanksi pidana dengan syarat sendiri dapat dijatuhkan apabila memenuhi beberapa indikator yakni Pidana yang dijatuhkan oleh hakim paling lama 2 (dua) tahun, anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam tindak pidana pencabulan belum sesuai dengan peraturan karena hanya bertolak pada hukuman semata bukan pembinaan dan pemulihan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Suatu perusahaan memiliki dampak yang besar dalam perekonomian dan menjadi sangat lazim di dalam bermasyarakat, sehingga perusahaan perlu menerapkan akuntabilitasnya terhadap para pemangku kepentingan. Kehadiran konsep Good Corporate Governance (GCG) digunakan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan serta meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT United Tractors Tbk?. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data di dalam penelitian ini adalah mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran yang diterapkan oleh PT United Tractors berjalan dengan baik. Namun, pada prinsip akuntabilitas masih belum diterapkan secara optimal karena terdapat jabatan ganda dalam struktur perusahaan. Meskipun demikian, hingga saat ini perusahaan berhasil dalam membangun corporate brand yang unggul dan kinerja keuangan yang positif terjaga dengan baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Kurangnya kegiatan penyuluhan dan pemahaman penyuluh lapangan akan kebutuhan petani di wilayah kerjanya menjadi salah satu penyebab enggannya petani untuk aktif dalam pelaksanaan penyuluhan. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahuai tingkat kepentingan penyuluh; (2) mengetahui tingkat kinerja penyuluh; (3) mengetahui tingkat kepuasan petani terhadap penyuluh. Penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah IPA (Importance Performance Analysis) dan CSI (Costumer Satisfaction Index). Berdasarakan hasil analisis tingkat kepentingan atribut kualitas pelayanan penyuluh pertanian sebanyak 4 atribut pada selang skor 78-101 dengan skala cukup penting sebanyak 9 atribut pada selang skor 102-125 dengan skala penting, dan sebanyak 2 atribut dengan selang skor 125-149 dengan skala sangat penting. skor rata-rata tertingggi terdapat pada atribut 11 sedangkan skor rata-rata terendah terdapat pada atribut 10, dan 13. Berdasarkan hasil analisis tingkat kinerja atribut kualitas pelayanan penyuluh pertanian, dapat dilihat terdapat 1 atribut pada selang skor 78-101 pada skala cukup puas, kemudian 7 atribut pada selang skor 54-77 pada skala kurang puas, dan sebanyak 7 atribut pada selang skor 30-53 pada skala tidak puas. Skor rata-rata tetinggi terdapat pada atribut 9, sedangkan skor rata-rata terendah terdapat pada atribut 13. Berdasarkan analisis didapatkan hasil nilai rata-rata untuk tingkat kepentingan sebesar 3,57. Atribut yang berda di atas rata-rata berjumah 7 atribut. Sedangkan untuk tingkat kinerja nilai rata-ratanya sebesar 1,8. Atribut yang nilai kinerjanya berada di atas rata-rata berjumlah 8 atribut. Berdasarakan hasil perhitungan CSI diperoleh hasil CSI untuk atribut kinerja penyuluh lapangan adalah sebesar 37,41%. Angka tersebut mengidentifikasikan bahwa secara umum petani di Gapoktan I kampung enam berada pada kategori kurang puas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Apakah putusan perkara Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tar. telah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan Ratio Decidendi terhadap putusan perkara Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tar. dengan telah menetapkan pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penjatuhan pidana penjara terhadap anak seharusnya dihindari, karena penjara dapat menyebabkan stigmatisasi, dehumanisasi, dan kesulitan bagi anak dalam melanjutkan kehidupan yang produktif di masyarakat dan tindakan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara tidaklah tepat. Alternatif lain seperti pendekatan rehabilitasi, pembinaan, dan pemberian kesempatan kedua bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana seharusnya dipertimbangkan. Penjatuhan sanksi pidana pengawasan oleh hakim merupakan respons yang lebih sesuai karena memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. dalam putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tar, hakim tidak mempertimbangkan dengan baik asas kepentingan terbaik bagi anak. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat bulan tanpa mempertimbangkan sisi lain dari terdakwa yang masih muda dan berpotensi untuk dibina. Hakim juga tidak mempertimbangkan hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjadi acuan utama untuk mendirikan badan hukum di Indonesia, Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai larangan benturan kepentingan, namun tidak menjelaskan sejak kapan seorang Direksi atau Dewan Komisaris dinyatakan melakukan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan serta sanksi yang diterima apabila terjadi benturan kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk benturan kepentingan dan akibat hukum dari benturan kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas kurang mengatur mengenai benturan kepentingan sehingga diperlukan doktrin-doktrin untuk melengkapi pernyataan terkait benturan kepentingan sehingga sejalan dengan prinsip Good Coporate Governance. Berdasarkan hal ini Negara seharusnya lebih tegas dalam menjamin perseroan di Indonesia agar terhindar dari kerugian akibat benturan kepentingan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan pusat pemerintahan merupakan otoritas Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat, Konflik kepentingan individu akan sangat kental dalam hal kepemilikan tanah, mengingat kedudukan tanah dalam kehidupan manusia yang sangat lekat, sehingga melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 33 ayat (3) mengatur pemanfaatan sumber daya alam, salah satunya tanah, dalam peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan pusat pemerintahan pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, dan permasalahan kedua Problematika pengadaan tanah bagi pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, Dalam penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan Secara yuridis, dengan adanya Umdang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022) beberapa aturan baik secara Vertikal maupun horizontal mengalami perubahan, akan tetapi untuk kewenangan terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
