BookOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia, serta untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan anak sebagai saksi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara normatif memberikan dasar perlindungan baik secara fisik, psikologis, maupun hukum. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mengatur mekanisme perlindungan anak sebagai saksi secara spesifik.Selain itu, implementasi perlindungan anak sebagai saksi dipengaruhi oleh faktor pendukung, seperti adanya dasar hukum yang jelas, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta dukungan aparat penegak hukum, serta faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan belum optimalnya pengaturan teknis. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik, yang berakibat pada belum terpenuhinya perlindungan secara optimal, munculnya risiko tekanan dan trauma pada anak, serta melemahnya kualitas pembuktian dalam proses peradilan pidana.Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi peran LPSK agar perlindungan anak sebagai saksi dapat terlaksana secara efektif dan menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia, serta untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan anak sebagai saksi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara normatif memberikan dasar perlindungan baik secara fisik, psikologis, maupun hukum. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mengatur mekanisme perlindungan anak sebagai saksi secara spesifik.Selain itu, implementasi perlindungan anak sebagai saksi dipengaruhi oleh faktor pendukung, seperti adanya dasar hukum yang jelas, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta dukungan aparat penegak hukum, serta faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan belum optimalnya pengaturan teknis. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik, yang berakibat pada belum terpenuhinya perlindungan secara optimal, munculnya risiko tekanan dan trauma pada anak, serta melemahnya kualitas pembuktian dalam proses peradilan pidana.Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi peran LPSK agar perlindungan anak sebagai saksi dapat terlaksana secara efektif dan menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
BookOpen AccessMetadata saja
2025•
Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji kewenangan hukum Polisi Perairan sebagai wujud dari konsep penegakan hukum di wilayah Laut Territorial Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kewenangan hukum dalam kerangka penegakan hukum di wilayah laut teritorial Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Sehubungan dengan itu, maka penedekatan masalah yang digunakan adalah Pertama, pendekatan perundang-undangan, yakni melakukan analisis terhadap kewenangan hukum Polisi Perairan sebagai wujud dari konsep penegakan hukum di wilayah Laut Territorial Provinsi Kalimantan Utara melalui tinjauan beberapa undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, pendekatan Konseptual, melalui pendekatan ini, penulis hendak menggali serta memformulasikan konsep kewenangan hukum Polisi Perairan dalam kerangka penegakan hukum di wilayah Laut Territorial Provinsi Kalimantan Utara. Hasail penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Ditpolairud Polda Kalimantan Utara sebagai wujud dari konsep penegakan hukum di wilayah Laut Teritorial Provinsi Kalimantan Utara, adalah kewenangan yang merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Kewenangannya dalam kerangka penegakan hukum pidana khususnya penegakan hukum tindak pidana narkotika adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Lingkup kewenangan dari Ditpolairud pada Polda Kalimantan Utara adalah melakukan penegakan hukum pidana hanya pada batas laut teritorial 12 mil laut pada kawasan Provinsi Kalimantan Utara, dimana kawasan teritorial dimaksud adalah merujuk kepada Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kewenangan hukum dalam kerangka penegakan hukum di wilayah laut teritorial Provinsi Kalimantan Utara, antara lain: faktor tumpang tindihnya kewenangan; faktor Masih Kurang Memadainya Jumlah Personil Aparat Polisi Perairan; Faktor Sarana dan Prasarana..
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji kewenangan hukum Polisi Perairan sebagai wujud dari konsep penegakan hukum di wilayah Laut Territorial Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kewenangan hukum dalam kerangka penegakan hukum di wilayah laut teritorial Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Sehubungan dengan itu, maka penedekatan masalah yang digunakan adalah Pertama, pendekatan perundang-undangan, yakni melakukan analisis terhadap kewenangan hukum Polisi Perairan sebagai wujud dari konsep penegakan hukum di wilayah Laut Territorial Provinsi Kalimantan Utara melalui tinjauan beberapa undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, pendekatan Konseptual, melalui pendekatan ini, penulis hendak menggali serta memformulasikan konsep kewenangan hukum Polisi Perairan dalam kerangka penegakan hukum di wilayah Laut Territorial Provinsi Kalimantan Utara. Hasail penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Ditpolairud Polda Kalimantan Utara sebagai wujud dari konsep penegakan hukum di wilayah Laut Teritorial Provinsi Kalimantan Utara, adalah kewenangan yang merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Kewenangannya dalam kerangka penegakan hukum pidana khususnya penegakan hukum tindak pidana narkotika adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Lingkup kewenangan dari Ditpolairud pada Polda Kalimantan Utara adalah melakukan penegakan hukum pidana hanya pada batas laut teritorial 12 mil laut pada kawasan Provinsi Kalimantan Utara, dimana kawasan teritorial dimaksud adalah merujuk kepada Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kewenangan hukum dalam kerangka penegakan hukum di wilayah laut teritorial Provinsi Kalimantan Utara, antara lain: faktor tumpang tindihnya kewenangan; faktor Masih Kurang Memadainya Jumlah Personil Aparat Polisi Perairan; Faktor Sarana dan Prasarana..
BookOpen AccessMetadata saja
2024•
Tanaman lai (Durio kutejensis) adalah tanaman jenis buah-buahan lokal Kalimantan. Tanaman lai (Durio kutejensis) memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh model sambungan dan lama penyungkupan terhadap keberhasilan sambung pucuk tanaman lai (Durio kutejensis), mengetahui pengaruh kombinasi perlakuan model sambungan dan lama penyungkupan terhadap keberhasilan sambung pucuk tanaman lai (Durio kutejensis). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – April 2024. Tempat pelaksanaan pelaksanaan di lahan praktikum Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) 2 faktorial dengan masing-masing faktor 3 perlakuan dengan 4 ulangan, M1: model sambung sambatan, M2: model sambung baji, M3: model sambung lidah, S1: 14 hari, S2: 17 hari, S3:21 hari. Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan ANOVA (Analisis of variants) taraf 0,05% sesuai dengan rancangan acak kelompok (RAK). Bila hasil ANOVA menunjukan pengaruh nyata analisis dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukan perlakuan model sambungan dan lama penyungkupan tidak berpengaruh nyata setiap parameter pengamatan. Persentase keberhasilan model sambung yang menunjukan nilai rata-rata cenderung lebih tinngi di tunjukan oleh model sambung baji (83%) dan lama penyungkupan yang menunjukan nilai rata-rata cenderung lebih tinggi adalah 17 hari (75%). Interaksi kombinasi perlakuan yang menunjukan nilai rata-rata cenderung lebih tinggi (100%) pada M2S2 pengamatan 21 HSP.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Tanaman lai (Durio kutejensis) adalah tanaman jenis buah-buahan lokal Kalimantan. Tanaman lai (Durio kutejensis) memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh model sambungan dan lama penyungkupan terhadap keberhasilan sambung pucuk tanaman lai (Durio kutejensis), mengetahui pengaruh kombinasi perlakuan model sambungan dan lama penyungkupan terhadap keberhasilan sambung pucuk tanaman lai (Durio kutejensis). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – April 2024. Tempat pelaksanaan pelaksanaan di lahan praktikum Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) 2 faktorial dengan masing-masing faktor 3 perlakuan dengan 4 ulangan, M1: model sambung sambatan, M2: model sambung baji, M3: model sambung lidah, S1: 14 hari, S2: 17 hari, S3:21 hari. Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan ANOVA (Analisis of variants) taraf 0,05% sesuai dengan rancangan acak kelompok (RAK). Bila hasil ANOVA menunjukan pengaruh nyata analisis dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukan perlakuan model sambungan dan lama penyungkupan tidak berpengaruh nyata setiap parameter pengamatan. Persentase keberhasilan model sambung yang menunjukan nilai rata-rata cenderung lebih tinngi di tunjukan oleh model sambung baji (83%) dan lama penyungkupan yang menunjukan nilai rata-rata cenderung lebih tinggi adalah 17 hari (75%). Interaksi kombinasi perlakuan yang menunjukan nilai rata-rata cenderung lebih tinggi (100%) pada M2S2 pengamatan 21 HSP.
BookOpen AccessMetadata saja
2024•Koleksi Perpustakaan
Ilham Maulana, 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru BK dalam mengatasi kedisiplinan di SMA N 2 Tarakan kelas XII Bahasa. Kedisiplinan merupakan suatu sikap, tingkahlaku dan perbuatan siswa yang secara sadar melakukan aktifitas di sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya guru BK dalam mengatasi kedisiplinan, adapaun upaya preventif yang dilakukan terkait dengan tindakan pengendalian untuk mencegah ketidakdisiplinan, dan upaya kuratif terkait tindakan yang dilakukan guru BK setelah pelanggaran kedisiplinan terjadi, serta tindakan berupa pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar kedisiplinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan datanya, subjek primer yang datanya akan diambil adalah guru BK yang dipilih berdasarkan subjek yang mewakili, sedangkan untuk subjek sekundernya diambil secara non-random yaitu wali kelas yang banyak terlibat dalam proses kegiatan yang guru BK lakukan dan siswa kelas XII yang pernah mendapatkan layanan BK terkait masalah kedisiplinan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan, diketahui bahwa guru BK telah berperan dengan melakukan pemberian layanan bimbingan klasikal konseling kelompok dan konseling individu kepada siswa yang melanggar kedisiplinan. setelah pemberian layanan guru BK melakukan pendampingan kepada siswa dengan kurun waktu yang tidak terbatas dalam bentuk pemantauan dan pengawasan.
BookOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan dan dampak variabel knowledge sharing (berbagi pengetahuan) dan absorptive capacity (kemampuan menyerap) terhadap kapabilitas inovasi individu pada kafe di Kota Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kausal dengan pendekatan kuantitatif melalui survei. Sampel sebanyak 90 karyawan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan rumus dari Hair et al. Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel knowledge sharing (berbagi pengetahuan) terhadap kapabilitas inovasi individu (H1), serta dari absorptive capacity (kemampuan menyerap) terhadap kapabilitas inovasi individu (H2).
BookOpen AccessMetadata saja
2024•
ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH UNTUK MENENTUKAN KAPASITAS BAK PENAMPUNG DAN POMPA DI GEDUNG KULIAH FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tidak diketahuinya jumlah kebutuhan air bersih, menentukan kapasitas bak penampung dan pompa untuk mengatasi masalah tidak meratanya tekanan pengaliran pada setiap lantai bangunan di gedung kuliah teknik mesin dan teknik elektro Universitas Borneo Tarakan. Metode penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan, untuk perhitungan kebutuhan air bersih, dan kapasitas bak penampung mengacu pada SNI 03-7065-2005, menentukan kapasitas pompa mengunakan diagram pemilihan pompa umum. Gedung kuliah teknik mesin dan teknik elektro Universitas Borneo Tarakan beroperasi selama 8 jam dengan jumlah penghuni berdasarkan mata kuliah yang bersamaan sebanyak 273 orang, berdasarkan analisis didapatkan kebutuhan air bersih dalam 1 hari yaitu sebesar 6.552 l/ hari, 819 l/ jam, dan 47,766 l/menit, kapasitas bak penampung bawah 2.184 liter dan bak penampung atas 7.882 liter, kapasitas pompa yang disarankan dengan kode 40 × 32B_2 – 5 2,2. Kata kunci: Gedung, Pompa, Reservoir.
BookOpen AccessMetadata saja
2024•
.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan dan dampak variabel knowledge sharing (berbagi pengetahuan) dan absorptive capacity (kemampuan menyerap) terhadap kapabilitas inovasi individu pada kafe di Kota Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kausal dengan pendekatan kuantitatif melalui survei. Sampel sebanyak 90 karyawan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan rumus dari Hair et al. Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel knowledge sharing (berbagi pengetahuan) terhadap kapabilitas inovasi individu (H1), serta dari absorptive capacity (kemampuan menyerap) terhadap kapabilitas inovasi individu (H2).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH UNTUK MENENTUKAN KAPASITAS BAK PENAMPUNG DAN POMPA DI GEDUNG KULIAH FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tidak diketahuinya jumlah kebutuhan air bersih, menentukan kapasitas bak penampung dan pompa untuk mengatasi masalah tidak meratanya tekanan pengaliran pada setiap lantai bangunan di gedung kuliah teknik mesin dan teknik elektro Universitas Borneo Tarakan. Metode penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan, untuk perhitungan kebutuhan air bersih, dan kapasitas bak penampung mengacu pada SNI 03-7065-2005, menentukan kapasitas pompa mengunakan diagram pemilihan pompa umum. Gedung kuliah teknik mesin dan teknik elektro Universitas Borneo Tarakan beroperasi selama 8 jam dengan jumlah penghuni berdasarkan mata kuliah yang bersamaan sebanyak 273 orang, berdasarkan analisis didapatkan kebutuhan air bersih dalam 1 hari yaitu sebesar 6.552 l/ hari, 819 l/ jam, dan 47,766 l/menit, kapasitas bak penampung bawah 2.184 liter dan bak penampung atas 7.882 liter, kapasitas pompa yang disarankan dengan kode 40 × 32B_2 – 5 2,2. Kata kunci: Gedung, Pompa, Reservoir.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Ilham Maulana, 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru BK dalam mengatasi kedisiplinan di SMA N 2 Tarakan kelas XII Bahasa. Kedisiplinan merupakan suatu sikap, tingkahlaku dan perbuatan siswa yang secara sadar melakukan aktifitas di sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya guru BK dalam mengatasi kedisiplinan, adapaun upaya preventif yang dilakukan terkait dengan tindakan pengendalian untuk mencegah ketidakdisiplinan, dan upaya kuratif terkait tindakan yang dilakukan guru BK setelah pelanggaran kedisiplinan terjadi, serta tindakan berupa pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar kedisiplinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan datanya, subjek primer yang datanya akan diambil adalah guru BK yang dipilih berdasarkan subjek yang mewakili, sedangkan untuk subjek sekundernya diambil secara non-random yaitu wali kelas yang banyak terlibat dalam proses kegiatan yang guru BK lakukan dan siswa kelas XII yang pernah mendapatkan layanan BK terkait masalah kedisiplinan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan, diketahui bahwa guru BK telah berperan dengan melakukan pemberian layanan bimbingan klasikal konseling kelompok dan konseling individu kepada siswa yang melanggar kedisiplinan. setelah pemberian layanan guru BK melakukan pendampingan kepada siswa dengan kurun waktu yang tidak terbatas dalam bentuk pemantauan dan pengawasan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
.
BookOpen AccessMetadata saja
2023•Koleksi Perpustakaan
Di Indonesia, lembaga yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pemilihan umum bukan hanya Komisi Pemilihan Umum tetapi juga muncul lembaga lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Badan ad hoc merupakan penyelenggara pemilihan yang langsung bersentuhan dengan pemilih dan peserta pemilu karena bekerja di level bawah dan sifatnya sementara. Mereka merupakan bagian penting, karena menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu, juga sebagai garda terdepan dalam melayani pemilih dan peserta, serta tulang punggung demokrasi. Tugas-tugas badan ad hoc merupakan tugas yang rentan dengan pelanggaran. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya, dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban menyelengarakan pemilu, badan ad hoc kerap kali melanggar kode etik penyelengara pemilu. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, Kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam proses penegakan kode etik terhadap penyelenggara Ad Hoc pada Pemilihan Kepala Daerah, dan permasalahan kedua adalah Proses penegakan kode etik penyelenggara Ad Hoc pada Pemilihan Kepala Daerah. Dalam penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta studi kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan KPU berwenang dan wajib menindak jika terjadi pelanggaran kode etik, tetapi jika KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti atas rekomendasi dari Bawaslu terhadap pelanggaran kode etik, maka Bawaslu dapat merekomendasikan kepada DKPP untuk diperiksa dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Sebagaimana tertata dalam regulasi yang mengatur teknis penanganan pelanggaran KEPP badan Ad Hoc, dalam hal ini PKPU Nomor 8 tahun 2019 dan perubahannya serta Keputusan KPU Nomor 337 tahun 2020, penanganan pelanggaran baik karena hasil pengawasan internal maupun karena adanya laporan/pengaduan, dibatasi oleh tenggang waktu dalam setiap tahap penanganan perkara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Di Indonesia, lembaga yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pemilihan umum bukan hanya Komisi Pemilihan Umum tetapi juga muncul lembaga lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Badan ad hoc merupakan penyelenggara pemilihan yang langsung bersentuhan dengan pemilih dan peserta pemilu karena bekerja di level bawah dan sifatnya sementara. Mereka merupakan bagian penting, karena menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu, juga sebagai garda terdepan dalam melayani pemilih dan peserta, serta tulang punggung demokrasi. Tugas-tugas badan ad hoc merupakan tugas yang rentan dengan pelanggaran. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya, dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban menyelengarakan pemilu, badan ad hoc kerap kali melanggar kode etik penyelengara pemilu. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, Kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam proses penegakan kode etik terhadap penyelenggara Ad Hoc pada Pemilihan Kepala Daerah, dan permasalahan kedua adalah Proses penegakan kode etik penyelenggara Ad Hoc pada Pemilihan Kepala Daerah. Dalam penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta studi kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan KPU berwenang dan wajib menindak jika terjadi pelanggaran kode etik, tetapi jika KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti atas rekomendasi dari Bawaslu terhadap pelanggaran kode etik, maka Bawaslu dapat merekomendasikan kepada DKPP untuk diperiksa dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Sebagaimana tertata dalam regulasi yang mengatur teknis penanganan pelanggaran KEPP badan Ad Hoc, dalam hal ini PKPU Nomor 8 tahun 2019 dan perubahannya serta Keputusan KPU Nomor 337 tahun 2020, penanganan pelanggaran baik karena hasil pengawasan internal maupun karena adanya laporan/pengaduan, dibatasi oleh tenggang waktu dalam setiap tahap penanganan perkara.
BookOpen AccessMetadata saja
2023•Koleksi Perpustakaan
"Saya ucapkan "selamat dan apresiasi"kepada Penulisnya, Saudara Ilham Yuli Isdiyanto, SH, MH, dengan harapan untuk terus melanjutkan kajian berbasis kearifan lokal sebagai penerus gagasan alternatif sekaligus menjawab kegelisahan Prof Mubyarto dan Prof. Kuntowijoyo yang telah meletakkan dasar-dasar Pancasila sebagai ilmu sosial yang membumL" Hamengku Buwono X. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta "Satu hal yang berbeda pada Ilham dibandingkan ilmuwan lain adalah kepedulian dan kejeliannya dalam melihat perlunya membangun sistem hukum Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Buku karya Ilham ini dapat dipandang sebagai pintu pembuka, dan ancang-ancang untuk perwujudan sistem hukum berparadigma Pancasila." Prof. Dr. Sudjito,. SH., Msi. Guru Besar Fakultas Hukum UGM "Buku ini hadir di saat yang tepat: saat Pancasila dibutuhkan kembali. Sebagai karya praktisi yang sangat seksama dalam melakukan refleksi keilmuan, buku ini menyediakan alasan yang lebih mengena, mengapa kita harus berpancasila dengan percaya diri. Alur penuturannya yang mengalir, dan telaahnya multidisipliner yang disajikan di sini menjadikan semakin menyadari: siapa kita." Prof. Drs. Purwo Santoso,. MA., Ph.D. Guru Besar Ilmu Politik UGM "Setiap karya untuk memperluas dan mempertajam pemahaman tentang Pancasila dan dimensi praksisnya perlu mendapat apresiasi yang semestinya. Karya ini adalah salah satu dari renungan dan penelitian seorang penulis muda yang dimaksud." Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif. Anggota Dewan Pengarah BPIP "Buku ini sangat kaya informasi dan kritis dalam menganalisis sejarah Pancasila, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, hingga saat ini. Di samping itu, kajian buku ini berbeda dengan sejumlah literatur yang mengkaji Pancasila, karena penulis juga melakukan refleksi dialektis Pancasila dan rekonstruksi pemikiran Pancasila terhadap hukum nasional. Yang seringkali ditulis orang Iain tentang Pancasila adalah sosok Soekarno, yang dipandang sebagai pencetus Pancasila. Kajian difokuskan pada sejarah perumusan, kedudukan hukumnya, serta muatan-muatan filsafati yang terkandung di dalamnya. Perspektif yang berbeda inilah kekayaan yang ada dalam buku saudara Ilham " Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH. MHum. Guru Besar Hukum Tata Negara Ull "Dewasa ini tidak banyak anak-anak bangsa terutama generasi muda yang menaruh minat untuk mengkaji dan menulis tentang Pancasila. Oleh karena itu tulisan Ilham Yuli Isdiyanto ini sangat menarik dan layak diapresiasi, terutama dalam memperkaya khazanah kajian filosofi bangsa. Selain itu yang layak dihargai selain sebagai penulis muda tentang Pancasila, juga karakteristik kajiannya yang cukup kreatif dan inovatif dengan melakukan suatu dekonstruksi terhadap pemahaman atas Pancasila terutama dalam hubungannya dengan Jati Diri Hukum Indonesia." Prof. Dr. Kaelan, MS. Guru Besar Filsafat UGM
BookOpen AccessMetadata saja
2022•Koleksi Perpustakaan
Game online merupakan permainan yang dapat diakses oleh berbagai kalangan tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga dapat memberikan tantangan yang menarik sehingga pada saat bermain game online, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak game online yang terdapat pada siswa di SMP Muhammadiyah 1 Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipan dan wawancara tidak terstruktur adapun teknik pengambilan subjek menggunakan purpossive sampling. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Tarakan, maka diperoleh hasil bahwa siswa memiliki perilaku yang terdampak oleh game online dengan subjek 5 siswa mulai dari mengikuti game online yang memiliki konten kekerasan, memiliki nilai tidak bermoral, dan juga dapat merugikan kesehatan. Maka dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki perilaku negative dari game online mulai dari munculnya perilaku agresif pada siswa yaitu subjek memukul teman, bullying secara verbal dimana subjek yang lain mengumpat kata-kata kasar pada saat jam pelajaran ataupun istirahat berlangsung dikarenakan tersinggung oleh temannya atau dalam keadaan sengaja maupun tidak disengaja, melemparkan bola voli ke arah temannya. Kemudian game online juga memiliki dampak yang dapat merugikan kesehatan yaitu mata minus pada salah satu subjek sehingga subjek kesulitan dalam konsentrasi belajar yang berdampak pada menurunnya prestasi belajar siswa.
BookOpen AccessMetadata saja
2022•Koleksi Perpustakaan
Avicennia marina adalah salah satu jenis mangrove yang masuk ke dalam kategori mangrove mayor. Status tersebut menyebabkan Acennia marina hampir selalu ditemukan pada setiap ekosistem mangrove. Serasah daun mangrove merupakan tergolong sampah organik, bahan organik tersebut di perlukan sebagai sumber makanan bagi organisme di ekosistem tersebut..Skeletonema costatum adalah salah satu fitoplankton yang memiliki enzim autolysis sendiri yang mudah dicerna oleh larva dan tidak mengotori media budidaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan ekstrak serasah daun mangrove Avicennia marina terhadap laju pertumbuhan fitoplankton Skeletonema costatum. Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan.Ulangan tersebut di lakukan untuk mengurangi bias data yang diperoleh, Adapun dosis yang digunakan adalah Perlakuan A 0,5 ml, B 1,5 ml, C 2,5 ml,(K) 0 ml Data pertumbuhan yang diperoleh, selanjutnya dilakukan uji normalitas dan homogenesis. Kemudian dilakukan uji One way (ANOVA). Dari hasil uji statistik analisi of variance (ANOVA) menunjukan bahwa perlakuan pemberian pupuk organik menggunakan serasah daun mangrove pada media kultur tidak memberikan pengaruh secara nyata pada pertumbuhan S.costatum. Nilai rata-rata kepadatan sel tertinggi terjadi pada perlakuan C yaitu pada hari ke-4 sebesar 118.173 sel/ml/, diikuti pada perlakuan B sebesar 112.158 sel/ml, disusul nilai kepadatan sel pada perlakuan A sebesar 98.142 sel/ml dan nilai kepadatan sel terendah pada perlakuan K sebesar 96.134. Kisaran suhu selama penelitian adalah 26 – 27°C. Kisaran ini sangat mendukung pertumbuhan Skeletonema costatum
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Avicennia marina adalah salah satu jenis mangrove yang masuk ke dalam kategori mangrove mayor. Status tersebut menyebabkan Acennia marina hampir selalu ditemukan pada setiap ekosistem mangrove. Serasah daun mangrove merupakan tergolong sampah organik, bahan organik tersebut di perlukan sebagai sumber makanan bagi organisme di ekosistem tersebut..Skeletonema costatum adalah salah satu fitoplankton yang memiliki enzim autolysis sendiri yang mudah dicerna oleh larva dan tidak mengotori media budidaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan ekstrak serasah daun mangrove Avicennia marina terhadap laju pertumbuhan fitoplankton Skeletonema costatum. Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan.Ulangan tersebut di lakukan untuk mengurangi bias data yang diperoleh, Adapun dosis yang digunakan adalah Perlakuan A 0,5 ml, B 1,5 ml, C 2,5 ml,(K) 0 ml Data pertumbuhan yang diperoleh, selanjutnya dilakukan uji normalitas dan homogenesis. Kemudian dilakukan uji One way (ANOVA). Dari hasil uji statistik analisi of variance (ANOVA) menunjukan bahwa perlakuan pemberian pupuk organik menggunakan serasah daun mangrove pada media kultur tidak memberikan pengaruh secara nyata pada pertumbuhan S.costatum. Nilai rata-rata kepadatan sel tertinggi terjadi pada perlakuan C yaitu pada hari ke-4 sebesar 118.173 sel/ml/, diikuti pada perlakuan B sebesar 112.158 sel/ml, disusul nilai kepadatan sel pada perlakuan A sebesar 98.142 sel/ml dan nilai kepadatan sel terendah pada perlakuan K sebesar 96.134. Kisaran suhu selama penelitian adalah 26 – 27°C. Kisaran ini sangat mendukung pertumbuhan Skeletonema costatum
