ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan persepsi harga terhadap brand switching melalui ketidakpuasan pelanggan sebagai variabel intervening pada konsumen yang beralih dari Mama Lemon ke merek lain di Kota Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah Jawaban sebanyak 280 orang dan dianalisis menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan persepsi harga tidak berpengaruh signifikan terhadap ketidakpuasan pelanggan. Namun, kualitas produk, persepsi harga, dan ketidakpuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand switching. Selain itu, ketidakpuasan pelanggan mampu memediasi pengaruh kualitas produk dan persepsi harga terhadap brand switching.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketidakpuasan konsumen, dorongan untuk mencari variasi, dan harga produk terhadap perpindahan merek mie instan pada konsumen di Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada 360 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel-variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap perpindahan merek mie instan. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen yang merasa tidak puas dengan kualitas, harga, atau manfaat produk lebih cenderung mengganti merek. Dorongan untuk mencari variasi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perpindahan merek, yang mencerminkan kebutuhan konsumen untuk mengeksplorasi produk baru sebagai bentuk respons terhadap kejenuhan. Selain itu, harga produk terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa sensitivitas harga menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan perpindahan merek.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRACK Election of Regional Heads (Pilkada) is a real manifestation of democracy and is a means for the people to declare sovereignty. People's sovereignty can be realized in the Pilkada process to determine who should run the government of a region. This research is to find out the mechanism for resolving disputes on voting results To find out how the KPU and Bawaslu as organizers and supervisors are trying to resolve disputes over voting results. This research was conducted using empirical research. Empirical research is (Field Research) or field research, namely research whose object is about symptoms, events and phenomena that occur in society, institutions or countries that are non-library in nature by looking at phenomena that exist in society in Nunukan Regency. This research uses three data collection techniques, namely observation, interviews and library research. The results of the research show that the resolution of disputes over regional election voting results by Bawaslu and the KPU is a case study of the 2020 regional elections in Nunukan Regency. Based on the facts and realities that occurred in the field. In 2020, Nunukan Regency, North Kalimantan also participated in carrying out simultaneous regional elections, namely the election of the Regent and Deputy Regent. thus giving rise to a dispute over voting results between candidate 1 and candidate number serial number, which is an indication that there are 124 polling stations in a number of electoral districts in Nunukan Regency with additional voters who are not registered as DPTB totaling 1671 votes.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Pemilu merupakan bagian dari penerapan sistem politik yang demokrasi disuatu negara. Dengan adanya pemilu memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam menentukan pilihan siapa yang pantas dan layak mempimpin suatu pemerintahan. Keberhasilan pemilu ditentukan oleh besarnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Tarakan dan Apa Upaya Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Dalam Mengatasi Hambatan Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Dimasyarakat. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum serta upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di kota tarakan sudah baik walaupun masih banyak hambatan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat, Budaya politik yang kurang kondusif, sikap apatis, banyak masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih berada diluar daerah serta persoalan yang timbul dimasyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di kota tarakan pada tanggal 14 februari 2024 sangat meningkat. Hal ini didukung oleh jumlah pengguna hak pilih mencapai 82% pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, ketidakpuasan konsumen, variety seeking dan iklan pada perilaku brand switching pada pengguna laptop Acer pada mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei dengan instrumen pernyataan dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengukuran dalam kuesioner menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Metode penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 150 responden. Metode Analisa yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diolah menggunakan program SPSS Versi 25.0. Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel harga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap brand switching, ketidakpuasan konsumen, variety seeking, dan iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand switching.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
PROBLEMATIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN ABSTRAK Imron Iskandar, NPM 1740501033 dengan judul “PROBLEMATIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN” dibawah bimbingan, Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Nurasikin, S.HI., M.H. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan yaitu Problematika pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Permasalahan tersebut diuraikan dalam dua rumusan masalah ; 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 Oleh Komisi Pemiliham Umum Kota Tarakan 2) Apa problematika pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2020 Oleh Komisi Pemiliham Umum Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, selanjutnya pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi wawancara dan dokumentasi dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini yaitu urgensi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan adalah Sebagian tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan di masing-masing divisi sudah ada yang berjalan. Mulai dari tahapan penerimaan hasil sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai pada produk hukum yang disiapkan untuk mengkawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kota Tarakan. Sehingga dengan berjalannya tahapan tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah menggunakan anggaran yang tidak sedikit, pelaksanaan Pilkada harus dilaksanakan agar anggaran pilkada tidak bertambah. Selain itu adanya problematika yang ditemukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan di setiap divisinya berbeda-beda. Hal yang paling ditemukan adalah kurangnya penyesuaian terhadap pelaksanaan pemilihan dalam keadaan Covid-19. Banyak hal yang dikurangi mulai dari waktu di setiap pelaksanaan sampai pada pengurangan masa pada setiap badan adhock dan relawan demokrasi yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Itu sendiri.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Jaminan Pelaksanaan Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum merupakan kunci dalam menjaga integritas pemilihan umum yang demokratis. Namun, dalam proses pemilu, seringkali terdapat warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai pemilih. Hal ini mengundang pertanyaan tentang tanggung jawab KPU dalam memastikan pemenuhan hak pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan. Artikel ini mengkaji aspek-aspek tanggung jawab KPU terhadap pemenuhan hak pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan. Melalui analisis dokumen dan data yang relevan, penelitian ini mempertimbangkan peran KPU dalam memfasilitasi pemilih yang mungkin tidak memiliki dokumen resmi tersebut. Penelitian ini juga menyelidiki upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU untuk memastikan bahwa pemilih tanpa e-KTP atau surat keterangan dapat mencoblos dengan lancar dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pemenuhan hak pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan. Berbagai upaya, seperti pemberian surat keterangan sementara, kampanye informasi, dan pengaturan lokasi pemungutan suara yang mudah diakses, telah dilakukan untuk memastikan bahwa hak pemilih ini tetap terpenuhi. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam proses ini, termasuk masalah teknis dan administratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara KPU, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan bahwa pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan tetap memiliki akses yang sama ke proses pemilihan Umum yang Demokratis. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang tanggung jawab KPU dalam pemenuhan hak pemilih yang merupakan instrument penting dalam system pemilihan umum yang demokratis dan mengingatkan bahwa upaya yang serius dan konsistensi regulasi harus dijaga untuk mencapai tujuan tersebut.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
PENGARUH KETIDAKPUASAN KONSUMEN, MENCARI VARIASI, DAN HARGA PRODUK TERHADAP PERPINDAHAN MEREK SABUN MANDI ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Ketidakpuasan Konsumen, Mencari Variasi, Dan Harga Produk Terhadap Perpindahan Merek Sabun Mandi dikalangan mahasiswa-mahasiwi universitas borneo tarakan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner dan metode pengambilan sampel yaitu metode non-probability sampling, dengan jumlah responden sebanyak 280. metode analisis data yang di gunakan penelitian ini terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas dan uji regresi linier berganda dengan bantuan program SPPS versi 23. hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Ketidakpuasan Konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pepindahan merek sabun mandi (2) Mencari Variasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perpindahan merek sabun mandi (3) Harga Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap perpindahan merek sabun mandi. Hal ini menunjukan bahwa variabel ketidakpuasan konsumen,mencari variasi, dan harga produk, berpengaruh terhadap perpindahan merek yang dilakukan oleh mahasiwa universitas borneo tarakan. Kata Kunci: Ketidakpuasan Konsumen, Mencari Variasi, Harga Produk Dan Perpindahan Merek
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Di Indonesia, lembaga yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pemilihan umum bukan hanya Komisi Pemilihan Umum tetapi juga muncul lembaga lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Badan ad hoc merupakan penyelenggara pemilihan yang langsung bersentuhan dengan pemilih dan peserta pemilu karena bekerja di level bawah dan sifatnya sementara. Mereka merupakan bagian penting, karena menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu, juga sebagai garda terdepan dalam melayani pemilih dan peserta, serta tulang punggung demokrasi. Tugas-tugas badan ad hoc merupakan tugas yang rentan dengan pelanggaran. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya, dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban menyelengarakan pemilu, badan ad hoc kerap kali melanggar kode etik penyelengara pemilu. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, Kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam proses penegakan kode etik terhadap penyelenggara Ad Hoc pada Pemilihan Kepala Daerah, dan permasalahan kedua adalah Proses penegakan kode etik penyelenggara Ad Hoc pada Pemilihan Kepala Daerah. Dalam penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta studi kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan KPU berwenang dan wajib menindak jika terjadi pelanggaran kode etik, tetapi jika KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti atas rekomendasi dari Bawaslu terhadap pelanggaran kode etik, maka Bawaslu dapat merekomendasikan kepada DKPP untuk diperiksa dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Sebagaimana tertata dalam regulasi yang mengatur teknis penanganan pelanggaran KEPP badan Ad Hoc, dalam hal ini PKPU Nomor 8 tahun 2019 dan perubahannya serta Keputusan KPU Nomor 337 tahun 2020, penanganan pelanggaran baik karena hasil pengawasan internal maupun karena adanya laporan/pengaduan, dibatasi oleh tenggang waktu dalam setiap tahap penanganan perkara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketidakpuasan konsumen, harga dan kebutuhan mencari variasi terhadap perpindahan merek Smartphone Samsung ke merek lain di Kota Tarakan (Studi kasus pengguna smartphone merek Samsung di Kota Tarakan). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Tarakan yang pernah membeli dan menggunakan Smartphone merek Samsung dan telah berpindah merek dengan jumlah sampel sebanyak 385 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan progam SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukan variabel ketidakpuasan konsumen, harga dan kebutuhan mencari variasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perpindahan merek dari Smartphone Samsung ke merek lain di Kota Tarakan. Kata Kunci : Ketidakpuasan Konsumen, Harga, Kebutuhan Mencari Variasi, Perpindahan Merek.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Roby Tote So’linggi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, NPM. 15.501010.005, dengan judul “Kewenangan KPU dalam Menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Larangan Mantan Narapidana Korupsi dalam pencalonan Pemilu Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 Terhadap Peraturan KPU No 20 Tahun 2018)” dengan Pembimbing I yaitu Dr.Yahya Ahmad Zein,SH.,M.H dan Pembimbing II yaitu Dr.Nur Asikin,S.HI.,M.H. Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksakan pemilu dalam upaya realisasi atas negara hukum yang berkedaulatan rakyat, dan dalam pelaksanaannya, KPU memiliki kewenangan membentuk aturan terkait penyelenggara pemilu. Berdasarkan kewenangan tersebut, KPU telah membentuk PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD KabupatenKota. PKPU tersebut melarang mantan narapidana korupsi dalam pencalonan pemilihan umum legislatif sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji PKPU tersebut telah mengeluarkan kebijakannya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Permasalahan diatas menimbulkan isu hukum mengenai kewenangan KPU dalam pelarangan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan umum legislatif serta akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Isu hukum ini diteliti menggunakan metode dengan tipe penelitian kajian Yuridis Normatif dan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Approach) serta Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pada akhir penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk melarang mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah. Ketentuan tersebut didasarkan pada Putusan MA No 46 P/HUM/2018 dan Putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 serta akibat hukum dari Putusan MA tersebut yaitu memberikan kepastian hukum terkait hak politik mantan narapidana dalam pencalonan pemilu legislatif dengan diperbolehkannya tidak hanya bagi mantan narapidana korupsi, namun juga berlaku bagi mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.
